batampos – Polda Jawa Barat memastikan Nurhayati yang kini ditetapkan sebagai tersangka bukan pelapor dugaan korupsi APBDes di Cirebon. Pelapor yang sesungguhnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu.

“Saudari Nurhayati ini bukan sebagai pelapor seperti yang disampaikan dalam video singkat yang beredar di Medsos. Namun sebagai saksi yang memberikan keterangan. Jadi untuk pelapor sendiri dari kasus ini adalah BPD Desa Citemu,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo melalui keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Ibrahim menyatakan, berdasarkan informasi atau laporan dari Ketua BPD Desa Citemu itu, penyidik Polres Cirebon Kota melakukan serangkaian penyelidikan. Dari penyelidikan itu, didapatkan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Kuwu atau Kades Citemu Supriyadi sebagai tersangka tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2018, 2019, 2020 APBDes Desa Citemu.

Setelah pemberkasan tersangka Supriyadi selesai, penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota melimpahkan kasus itu ke Kejari Cirebon. Namun berkas dikembalikan ke penyidik atau P-19. Bahkan proses P-19 itu dilakukan dua kali dengan petunjuk penuntut umum agar dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Nurhayati.

Polres Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka berdasarkan pendalaman penyidik dari petunjuk yang diberikan jaksa. Ditemukan alat bukti serta perbuatan melawan hukum.

“Dikarenakan perbuatannya adalah perbuatan yang termasuk kategori melawan hukum, karena telah memperkaya tersangka Supriyadi. Sehingga tindakannya tersebut diduga menimbulkan merugikan keuangan negara,” imbuh Ibrahim.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon Hutamrin menyatakan, penetapan tersangka terhadap Nurhayati merupakan kewenangan penyidik. Penyidikan dugaan kasus korupsi ini berawal dari Polres Cirebon Kota yang menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka.

Dalam proses penyidikan, lanjut Hutamrin, hasil pemeriksaan inspektorat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Supriyadi bersama dengan bendaharanya, bernama Nurhayati terhadap anggaran desa tahun 2018-2020. Diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 800 juta.

Hutamrin menyampaikan, pada 23 November 2021 lalu, Kejari Kabupaten Cirebon menggelar ekspos dugaan kasus korupsi Desa Citemu. Dalam ekspose tersebut berkesimpulan untuk melakukan pendalaman terhasap saksi Nurhayati.

“Tidak ada kata-kata agar saksi Nurhayati ini jadi tersangka. Tidak ada. Itu kita memberikan petunjuk agar pendalaman, karena kewenangan penyidikan itu penyidik tidak ada yang lain,” ungkap Hutamrin beberapa waktu lalu.

Lantas pada 2 Desember 2021, Kejari Cirebon menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam SPDP itu menyatakan, Nurhayati sebagai tersangka. “Jadi bukan jaksa penuntut atau pun Kajari yang memerintahkan dijadikan sebagai tersangka,” ujar Hutamrin menandaskan. (*)

Reporter: JP Group

Rindu ketemu kakeknya di Bintan tapi tak punya uang, ide kreatifnya muncul. Bagaimana caranya, mengajak orang lain, sewa mobil ramai-ramai dan bisa nebeng gratis? Memanfaatkan media sosial, ia kaget respons orang luar biasa. Sejak itu, ia kini menjadi selebgram influencer dan food vlogger dengan follower 414.000 orang. Inilah kisahnya. 

Laporan: Socrates

NAMANYA Yusi Fadila. Usianya 26 tahun. Lahir di Tanjungbatu, Karimun. Kakeknya dari Kijang, Bintan. Logat melayunya kental. Tamat SMA di Palembang, Yusi kuliah jurusan akuntansi di Universitas Riau Kepulauan. Hobinya makan dan jalan-jalan.

‘’Saya dulu kuliah di Unrika Batam sambil bekerja jadi honorer di SD Sagulung. Tahun 2016, saya mau jumpa kakek di Bintan. Duit tak ade. Saya mau ajak 5 sampai 6 orang, sewa mobil saya yang nyetir, biar bisa gratis. Saya posting di FJB namanya Tour Bintan, karena orang Batam jarang ke Lagoi. Tau tak berapa yang daftar? Ratusan orang. Akhirnya, yang ikut 250 orang dan banyak yang kami tolak,’’ cerita Yusi Fadila.

Yusi dan teman-temannya nekad mengajak orang sebanyak itu. Padahal, mereka tak punya pengalaman soal tour travel. Apalagi, Lagoi indentik dengan turis asing dan mahal. ‘’Kami pelopor one day tour yang kami namakan Tour Bintan. Paket hemat hanya Rp 300 ribu. Ternyata, viral dan travel lain pun ikut,’’ kata Yusi yang saat itu hanya hanya posting di Facebook.

‘’Macam manalah Bang. Aku kuliah. Gaji aku Rp 800 ribu. Niatnya mau nengok kakek. Gara-gara itu, aku diteror travel agen. Kamu nggak punya badan hukum. Aku ketakutan, Bang,’’ kata Yusi Fadila.

Karena peminat tour Bintan membeludak, Yusi minta bantuan teman-teman sekampus. Transaksi pun dilakukan di kantin kampus. Ia sibuk cari bus, telpon sana-sini dan mencatat semua rencana perjalanan. ‘’Malam itu aku tak tidur, Bang,’’ kata Yusi, tertawa. Sejak itu, Yusi membawa ratusan orang jalan-jalan dari Batam ke Bintan.

Setelah itu, Yusi belajar soal tour dan travel. Setelah uang mereka cukup, lalu mendirikan perusahaan perjalanan wisata. Namanya Yusi Travel dan lebih dikenal dengan Traveler Kepri. Lantaran sibuk mengurus tamu, Yusi saat itu malah tak sempat menjumpai kakeknya. ‘’Mana bisa lagi? Kami dah sebok,’’ katanya. Sampai saat ini, tour and travel itu masih jalan. Namun, sejak Covid-19 melanda dunia, aktivitasnya menurun.

Gurun pasir yang kini menjelma jadi obyek wisata di Bintan, ternyata Yusi dan kawan-kawannya yang bikin viral. ‘’Dulu mana ada yang mau foto-foto di situ. Dulu semak-semak. Tamu-tamu kami bawa ke situ dan suruh terabas. Tamunya menurut karena kami bilang, mau dapat spot foto yang bagus nggak? Fotonya viral karena di share ribuan orang. Sejak itu, tamu selalu minta bawa ke situ,’’ cerita Yusi.

Sejak itu, warga setempat menyadari, lokasi bekas galian pasir yang mirip gurun itu, punya potensi wisata. Lokasi itu dibersihkan jadi spot foto yang menarik, ada yang jual air kelapa sampai disediakan gambar unta dan danau buatan.

Sejak 2016, Yusi dan kawan-kawannya sibuk menjalankan tour and travel. Tidak hanya ke Bintan, tapi merambah ke negeri jiran seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. ‘’Dulu, orang Batam selalu menganggap ke Lagoi itu mahal karena harus menginap. Kami bikin tur sehari, naik roro, makanya murah,’’ katanya.

Jalan-jalan identik dengan makan-makan. Pada 2018, Yusi mulai posting makanan unik di Instagram. Makanan yang di-review Yusi, viewer-nya melonjak dengan cepat. ‘’Saya memang hobi makan. Awalnya, follower aku hanya 20 ribuan. Kalau postingan-nya viral, bisa tembus 30 ribuan follower,’’ cerita Yusi.

Naiknya follower Instagram dan food vlogger pemilik akun yusifadila96 ini, bukan hanya karena makanan yang ditampilkan, tapi juga karena cara Yusi makan. ‘’Kayaknya karena makanan dan cara aku makan. Tengoklah video-video lama aku. Malu aku..ihhh.. ha..ha..ha,’’ Yusi ngakak sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangan.

Yusi bikin heboh jagat maya. Ia makan mangga dengan kulit-kulitnya. Percobaan pertama gagal. Yang kedua, berhasil setelah mangga dikupas setelah dilumuri garam dan makan cabai. Video yang diunggahnya bulan Mei 2018 di media sosial itu, viral. Postingan-nya berhasil menarik 126.305 viewers dari seluruh penjuru Indonesia.

Yusi tak menyangka, ia diundang ke istana negara oleh Presiden Joko Widodo tanggal 5 Juni 2018 setelah aksi makan mangga dengan kulitnya. Ia diundang bersama 34 selebgram serta 128 artis, influencer dan YouTubers dari seluruh Indonesia, untuk mempromosikan Asean Games 2018.

Sejak itu, Yusi Fadila menjadi selebgram. Undangan, tiket pesawat dan fotonya berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo juga diunggah di Instagram-nya yang membuat nama Yusi Fadila melambung.

Video mukbang alias makan-makan, bukan hal baru bagi Yusi yang berkecimpung di bisnis perjalanan wisata. Sejak awal, ia konsisten me-review berbagai objek wisata dan traveling serta kuliner khas Batam. Bukan hanya makanannya, cara makan Yusi memang tidak biasa. Ia tampak sangat menikmati apa yang dimakan, dan cara makannya pun menggugah selera.

Menurut Yusi Fadila, sebagai food vlogger, bisnis kuliner di Batam makin semarak dan potensial. ‘’Sebelum Covid-19 mencari makanan kampong yang unik-unik agak susah. Tapi, setelah Covid-19, kuliner betul-betul meledak. Mungkin karena pariwisata mati, orang susah cari kerja, banyak yang buka usaha dan kreatif,’’ papar Yusi Fadila.

Beberapa bulan lalu, makanan raja oles kerang tumpah yang di-review Yusi juga viral. ‘’Di Facebook tembus 6 juta pengunjung. Di TikTok juga ramai. Pengunjungnya selalu penuh. Sekarang, tak bisa lagi bisnis kuliner promosi dari mulut ke mulut. Manfaatkan media sosial. Makanannya juga harus enak dan murah, kecuali yang legend,’’ saran Yusi.

Yusi mengaku, lebih suka dan cinta makanan kampong. ‘’Menurut aku, makanan yang enak itu pedas, ada manisnya, ada asinnya dan gurih. Bumbunya harus seimbang,’’ katanya.

‘’Bisnis kuliner zaman sekarang, banyak yang ikut-ikutan. Bedanya sekarang dengan sebelum Covid, kalau tak kuat berpromosi, memaksimalkan media sosial, jangan harap pengunjung akan datang. Soalnya, sekarang, makanan banyak pilihan,’’ ujar Yusi.

Bazar kuliner yang belakangan marak, menurut Yusi, perlu persiapan dan waktu yang cukup. ‘’Saya berpikir dua kali kalau mau bikin bazar. Dulu pernah bikin di Mal Botania 2. Kecuali, ada sponsor yang kuat. Selama ini, tidak pernah ada dukungan dari Pemko Batam maupun Pemprov Kepri. Mana ada perhatian pemerintah,’’ katanya.

Meski sering diminta meng-endorse makanan di Batam, tidak selalu Yusi mempromosikan makanan itu enak, sesuai permintaan. ‘’Kalau tak enak, aku tak ngomong apa-apa. Kalau kita bilang enak banget, padahal tidak, itu berarti bohong. Saya biasanya memberi saran, apa yang harus diperbaiki,’’ katanya.

Dari aneka makanan yang di-review di akun Instagram-nya, menurut Yusi, makanan yang viral dan disukai memang makanan yang benar-benar dia suka. ‘’Kalau makanannya aku suka banget, follower aku cocok, dia juga akan share kepada yang lain,’’ katanya.

Yusi senang sekali, makanan yang di-review-nya viral dan pengunjung membeludak. ‘’Aku senang banget dan suka bolak balik makan di situ. Cuma yang nggak enaknya, karena aku promosikan, aku nggak boleh bayar. Aku jadi segan datang lagi,’’ ujarnya.

Selain kini dikenal sebagai selebgram dan food vlogger, Yusi Fadila terus menjalankan usaha tour dan travel yang sudah dirintisnya sejak kuliah. Selain itu, ia memasarkan pakaian muslim ala Yusi dan perhiasan dari perak dan titanium yang dinamakan Yusi Jewelery. Tapi, ia belum tertarik terjun ke bisnis kuliner. ‘’Macam manalah, kita punya tempat makan, lalu kita tukang review makanan orang, ha..ha..ha.’’

Sering diundang sebagai food tester, Yusi menyarankan, makanan western seperti makanan Korea, tidak bisa mempertahankan rasa yang ada, tapi ada makanan pedas dan dicampur dengan bumbu dan menu lokal. ‘’Ini agar orang ketagihan.’’

Di masa pandemi seperti saat ini, peran dan kegiatan Yusi Fadila sebagai content creator dan selegram me-review makanan, sangat membantu pengusaha UMKM yang terjun ke bisnis kuliner. Termasuk mendukung ibunya yang berbisnis kuliner dengan makanan khas Melayu yang dinamakan Kampung Sambal, di kawasan Botania I Batam Centre.

Ia ingin mempromosikan aneka makanan Melayu dari seluruh Kepulauan Riau, agar makin dikenal di seluruh Nusantara dan dunia. Tapi, tampaknya mulai sekarang, Yusi Fadila harus lebih berhati-hati mencoba dan mencicipi makanan. Seperti kebanyakan penyuka makanan pedas, risikonya adalah: asam lambung. (*)

batampos – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terus mengupayakan agar tahun ini dapat memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Pasalnya, dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, ibadah haji tidak dapat dilaksanakan.

“Semoga tahun ini, bisa memberangkatkan jamaah haji. Kita terus lakukan lobby kepada pemerintah Saudi, agar jamaah haji tahun ini bisa diberangkatkan,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Saat ini pihaknya terus melakukan sejumlah upaya agar pelaksanaan ibadah haji 2022 dapat berlangsung. Bahkan, tim Kemenag juga akan langsung terbang ke Saudi membahas hal tersebut.

“Kita terus kejar kepastian keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Dalam waktu dekat, Tim Kementerian Agama akan ke Saudi, untuk menjajakinya,” tambahnya.

Gus Yaqut, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa secara teknis Kementerian Agama siap memberangkatkan jamaah haji tahun 2022. Mengingat juga Kementerian Agama telah menyiapkan tiga skema, di antaranya pemberangkatan penuh serta pembatasan jumlah jamaah.

“Saya optimistis tahun ini jamaah haji bisa diberangkatkan,” seru dia.

Namun, lanjut Yaqut, bangsa Indonesia juga harus bisa menerima jika nantinya ada pembatasan kuota dari Arab Saudi. Sehingga, jumlah jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan tidak seperti pada tahun sebelum terjadinya pandemi. (*)

Reporter: JP Group

Lembaga Mediasi Desa (LMD) Panggungharjo pernah menyelesaikan persoalan puluhan warga yang terjerat rentenir dengan menawarkan membayarkan pokok utang. Juga, berhasil menaikkan angka santunan penduduk desa di Bantul itu yang menjadi korban kecelakaan bus.

ILHAM WANCOKO, Bantul

MASIH terekam jelas dalam ingatan Ilham Yuli Isdianto betapa frustrasinya perempuan warga Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Jogjakarta, itu. Tanah dan rumah sudah terjual, tapi dia tak kunjung lepas dari jeratan utang kepada rentenir. Sampai-sampai, dia berteriak rela kehilangan kehormatan asal utangnya bisa lunas.

”Memang kebanyakan yang terjerat itu perempuan, ibu-ibu rumah tangga,” ungkap Ilham, tenaga ahli Lembaga Mediasi Desa (LMD) Panggungharjo, kepada Jawa Pos.

Warga yang terjerat cekikan rentenir alias bank plecit ini ternyata bak puncak gunung es. Bukan satu atau dua orang saja. Ada 30 warga yang berurusan dengan para lintah darat.

Persoalan rentenir pada 2016 itu pula yang akhirnya menjadi pemicu perubahan nama dari pos konsultasi dan bantuan hukum menjadi LMD. Sebab, mayoritas warga datang bukan untuk berkonsultasi. Mereka dimediasi terkait dengan berbagai persoalannya. ”Nama lama itu dipakai sejak 2014, diubah pada 2016,” ujarnya.

LMD inilah yang akhirnya membantu warga lepas dari rentenir. LMD pula yang menjadi mediator ketika terjadi persoalan waris. Juga, berbagai persoalan hukum lain yang membelit warga.

Kesuksesan LMD Panggungharjo itu akhirnya memantik keinginan sejumlah desa lain, baik dari Jogjakarta maupun Jawa Tengah, untuk menapaktilasi. Mereka belajar ke Panggungharjo, kemudian mendirikan lembaga serupa meski dengan nama berbeda.

Ilham menjelaskan, para korban rentenir terjerat gara-gara sistem easy money. Rentenir atau bank plecit secara door-to-door mendatangi warga. Menawarkan pinjaman sekitar Rp 500 ribu yang biasanya dibayar per minggu pada hari yang disepakati. ”Per minggunya bayar cicilan sekitar Rp 15 ribu,” jelas Ilham.

Memang cicilan itu terdengar kecil. Namun, kondisi terdesak justru dimanfaatkan rentenir untuk menjatuhkan korban lebih dalam ke jurang utang piutang. Caranya, membawa rekan rentenir lain menawarkan pinjaman agar bisa menutup pinjaman lain. Semacam gali lubang tutup lubang. ”Yang lama-kelamaan korban itu tiap hari harus membayar Rp 15 ribu kepada beberapa rentenir,” katanya.

Bahkan, salah seorang warga yang sempat minta tolong dan perlindungan ke kelurahan terjerat lebih dari 20 rentenir. Berbagai intimidasi dirasakan, mulai dibentak-bentak hingga barangnya disita.

LMD lantas menempuh jalan dengan memberikan surat perlindungan hukum terhadap 30 warga korban rentenir tersebut. ”Kalau rentenir menagih, surat perlindungan hukum itu diserahkan. LMD yang berurusan dengan rentenir tersebut,” tuturnya.

Saat itulah diketahui ada lebih dari 50 rentenir yang beroperasi di Desa Panggungharjo. Semua rentenir itu lantas dikumpulkan di aula desa. LMD mengerahkan lima mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Tiap mediator sudah memiliki cara penyelesaian, yakni menawarkan pembayaran pokok utang,” jelasnya.

Langkah itu ternyata ampuh. Sebab, para rentenir ini sejak awal menyadari posisi hukum mereka lemah. Memberikan utang tanpa hitam di atas putih dan kerap kali tak memiliki izin. ”Mereka mengaku dari koperasi, tapi kami curiga itu koperasi-koperasian,” ujarnya.

Dia menuturkan, kalau tak mau pokok utangnya dibayar, para rentenir akan berhadapan secara hukum dengan LMD. ”Kalau berhadapan dengan orang yang paham hukum, mereka melunak. Beda sekali dengan saat menagih ke korban, galaknya minta ampun,” ungkap Ilham.

Setelah para rentenir sepakat pokok utang dibayar, Pemerintah Desa Panggungharjo yang menanggung biaya pembayaran utang tersebut. ”Dengan pendapatan asli desa dari berbagai badan usaha milik desa (BUMDes),” jelasnya.

Persoalan lain yang juga ditangani LMD adalah sengketa harta warisan. Ilham menyebutkan, mayoritas persoalan yang ditangani LMD memang hak waris. Banyak hubungan antarkeluarga yang retak akibat problem tersebut. Baik antara orang tua dan anak maupun antarsaudara yang sudah usia senja.

Pada salah satu kasus sengketa warisan, bahkan seorang ibu sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Ada pula ibu yang sampai dilempar anaknya. ”Karena itu, kami berupaya menyelesaikan persoalan semacam itu,” ujarnya.

Dalam persoalan sengketa waris ini, mediator LMD menyadari bahwa tingkat kecurigaan begitu tinggi dari kedua belah pihak yang dimediasi. Baru kalau persoalan selesai, tentunya LMD akan dipuji. ”Tapi, kalau tidak selesai, ya hanya dijelek-jelekkan,” katanya.

Langkah untuk menyelesaikan kasus semacam itu, LMD berupaya menenangkan keduanya. Lalu, memberikan pemahaman bahwa ada batas dalam persoalan tersebut. ”Kami sebagai mediator sudah harus siap menjadi kambing hitam,” tuturnya.

Kasus yang paling baru diselesaikan LMD adalah kecelakaan bus Rela dengan rombongan pengantin warga Panggungharjo pada 12 November 2021. Akibat kecelakaan tersebut, empat orang meninggal. ”Warga Panggungharjo itu mau menikah dengan orang Sragen. Tapi, terjadi kecelakaan sebelum pernikahan,” terangnya.

Kasus tersebut langsung ditangani tenaga ahli LMD Puthut Syahfarudin. Dia menjelaskan, saat itu Kepala Desa atau Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi juga ikut mengantar.

LMD lantas melakukan mediasi dengan PO bus Rela. Mediasi berjalan cukup alot. Dalam mediasi pertama, manajemen PO bus Rela hanya bersedia memberikan santunan Rp 7 juta untuk setiap korban meninggal. Dengan begitu, nilai total santunan mencapai Rp 28 juta. ”Mereka menganggap kecelakaan itu terjadi akibat kesalahan sopir,” ujarnya.

Saat itu LMD memberikan pemahaman, dalam hubungan pemberi kerja dengan penerima kerja, saat terjadi sesuatu yang merugikan orang lain, perusahaan juga wajib bertanggung jawab. ”Tapi, perwakilan PO bus Rela itu kurang memahaminya,” katanya.

Akhirnya, dilakukan pertemuan mediasi kedua. Di kesempatan mediasi kedua itulah, direktur PO bus Rela dihubungi. ”Saat itu disepakati nilai santunannya menjadi lebih tinggi dengan total Rp 100 juta,” papar Puthut yang juga menjabat direktur Samgat, lembaga penelitian dan pelatihan mediasi yang bekerja sama dengan LMD.

Penyelesaian santunan kecelakaan itu dilakukan LMD dengan bekerja sama bersama Samgat. Ilham menuturkan, dalam penyelesaian kasus kecelakaan harus juga dipahami bahwa Samgat dan LMD melihat kelayakan bus tersebut. Bahkan hingga rekrutmen sopir dan standard operating procedure (SOP) perusahaan. ”Sehingga dapat dilihat apakah benar ada kelalaian perusahaan atau tidak,” jelasnya.

Keberadaan LMD Panggungharjo akhirnya menjadi inspirasi untuk berbagai desa lain. Karena itulah, LMD menjadi kiblat untuk mendirikan semacam lembaga peradilan desa. Ada beberapa desa yang belajar dari LMD Panggungharjo. Di antaranya, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, dan Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. ”Dua desa ini juga mendirikan lembaga mediasi dengan nama yang berbeda,” ujar Ilham.

Sementara itu, Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi mengungkapkan, Panggungharjo merupakan desa pertama yang mendirikan dan pernah menjadi satu-satunya desa yang memiliki lembaga penyelesai persoalan hukum. ”Diharapkan, Panggungharjo menjadi desa yang memiliki ruang hidup layak, patut, dan bermartabat untuk warganya,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian agama Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Pemberitaan yang mengatakan Menag membandingkan dua hal tersebut adalah sangat tidak tepat.

“Menag sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menag sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara,” tegas Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Menurut Thobib, saat ditanya wartawan tentang Surat Edaran (SE) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Menag menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apa pun yang bisa membuat tidak nyaman.

“Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya, makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yaqut adalah misalkan umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu, di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara,” jelasnya.

“Jadi Menag mencontohkan, suara yang terlalu keras apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain. Sehingga, keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga,” tuturnya.

Menag, lanjut Thobib, tidak melarang masjid-musala menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab, itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang Menag terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 dB (desibel). Selain itu, mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan.

“Jadi yang diatur bagaimana volume speaker tidak boleh kencang-kencang, 100 dB maksimal. Diatur kapan mereka bisa mulai gunakan speaker itu sebelum dan setelah azan. Jadi tidak ada pelarangan,” tegasnya.

“Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak 1978, dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,” tutupnya. (*)

Reporter: Jailani

batampos – Sejumlah kementerian telah mengambil langkah untuk mendukung optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai instruksi presiden. Namun, belum berdampak signifikan pada penambahan jumlah kepesertaan program JKN tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, instruksi ini memang diperuntukkan bagi 30 kementerian dan lembaga (K/L) agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN. Saat ini, beberapa dari K/L tersebut masih menyusun rencana aksi hingga pengkajian dengan peraturan terkait. ”Jadi belum terdeteksi penambahan,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (23/2).

Mengenai target kepesertaan, Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu mengungkapkan, tak ada target khusus. Pemerintah hanya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), di mana kepesertaan bisa mencapai 98 persen dari total penduduk pada 2024. Saat ini sendiri, kepesertaan sudah mencapai 86 persen dengan jumlah peserta 235 juta lebih.

Ghufron sendiri menampik tudingan bahwa inpres 1/2022 merupakan pemaksaan. Dia menegaskan, bahwa kepesertaan program JKN ini memang bersifat wajib sesuai dengan UU No 40 thn 2004, PP 86 2013, dan Perpres 82/2018. Tak benar pula, jika upaya optimalisasi program JKN ini berkaitan dengan dana yang dikelola BPJS Kesehatan.

Dia menegaskan, bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga bangsa memiliki perlindungan sosial bidang kesehatan. ”BPJS sekarang positif (keuangannya, red),” ungkapnya.

Terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta agar adanya inpres 1/2022 ini juga dibarengi dengan peningkatan layanan kesehatan sesuai amanat UU SJSN. Sehingga, tak hanya soal sanksi bagi yang belum mendaftar saja.

Faktanya, pihaknya masih sering mendapat pengaduan soal diskriminasi yang dialami peserta JKN dibandingkan dengan pasien umum. Persoalannya beragam, mulai dari kesulitan mendapat ruang perawatan hingga jadwal operasi. ”Ini yang harus dipastikan. Peningkatan pelayanan adalah unsur utama. Jadi masyarakat bisa mengakses dan merasakan pelayanan yang baik,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, keberadaan unit pengaduan BPJS Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan Perpres 82/2018 tidak ditemukan di lapangan. Kalaupun ada, unit pengaduan ini justru diisi oleh petugas rumah sakit. Bukan petugas atau staf dari BPJS Kesehatan.”Padahal kita ini bermasalah dengan rumah sakit, terus kita mengadunya juga ke orang rumah sakit. Kan, percuma,” keluhnya.

Harusnya, kata dia, melalui perjanjian kemitraan BPJS Kesehatan dengan rumah sakit maka BPJS Kesehatan harus memastikan rumah sakit menjalankan tugasnya. Dengan begitu, manfaat kepada peserta JKN bisa diberikan sesuai dengan regulasi yang ada.

Selain itu, mengenai sanksi yang ada dalam Inpres 1/2022 sejatinya sudah pernah dibuat dalam Peraturan Pemerintah 86/2013. Sayangnya tidak terealisasikan. Termasuk, soal kepesertaan wajib bagi bagi masyarakat umum yang dimulai 1 Januari 2019, sesuai Perpres 82/2018.

”Tapi memang sejak 2019 sampai sekarang, masih ada sekitar 40 juta masyarakat yang belum daftar sama sekali. Lalu, sekitar 46 juta atau 47 juta orang sudah mendaftar tapi menunggak iuran,” paparnya.

Terkait hal ini, Ghufron memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki mutu layanan. Salah satunya, dengan penggunaan Mobile JKN. Dengan menggunakan aplikasi ini maka peserta JKN tidak perlu lagi mengantri 5-6 jam di fasilitas kesehatan. Mereka bisa antri dari rumah karena tahu nomor urutnya dan perkiraan bisa dilayani pukul berapa.

Dia pun mengklaim bahwa kepuasan terhadap layanan sudah meningkat tajam. Berdasarkan survei independen kepuasan terhadap pelayanan program JKN-KIS sudah mencapai 80 persen lebih. ”8 diantara 10 orang puas. Memang belum semua puas, tapi meningkat tajam,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group