batampos – Pemerintah memperpendek aturan jeda waktu antara vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga atau booster. Dari semula 6 bulan menjadi 3 bulan. Itu berlaku untuk kalangan lansia atau usia 60 tahun ke atas. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Ditjen P2P Kemenkes Nomor SR.02.06/II/1180/2022.

Menurut Jubir Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, keputusan tersebut mempertimbangkan masukan dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Namun, sebelumnya sudah ada kajian soal pemberian vaksin dosis kedua dan ketiga dalam rentang 3–6 bulan. ’’Tidak ada risiko sama sekali,’’ jelas Nadia kepada Jawa Pos kemarin (26/2).

Dia mengatakan, Kemenkes terus melakukan percepatan program vaksinasi Covid-19 nasional, terutama untuk kelompok lansia. Per 22 Februari, jumlah kasus aktif Covid-19 mencapai 549.431 orang dengan total 37.638 pasien yang dirawat di rumah sakit. Dari jumlah itu, ada 813 pasien dengan kondisi berat dan 185 pasien dengan kondisi kritis.

Dari analisis terhadap 17.871 pasien yang dirawat di RS pada periode 21 Januari–22 Februari 2022, terdapat 2.489 pasien yang meninggal. Sebagian besar belum divaksin lengkap.

Pasien yang meninggal, kata Nadia, terdiri atas berbagai kategori kelompok. Yakni, kelompok pasien lansia dan nonlansia, kelompok pasien komorbid dan nonkomorbid, serta kelompok pasien yang belum divaksin dan telah divaksin. ’’Angka kematian terpantau meningkat pada kelompok lansia, komorbid, dan yang belum melengkapi vaksinasi,’’ terangnya.

Dia memaparkan, risiko kematian bagi nonlansia tanpa komorbid yang telah mendapat booster adalah 0,49 persen. Sementara itu, risiko kematian bagi lansia tanpa komorbid yang sudah mendapat booster adalah 7,5 persen. Risiko kematian nonlansia tanpa komorbid yang telah divaksin lengkap dua dosis adalah 2,9 persen. Lalu, risiko kematian lansia tanpa komorbid yang telah mendapat vaksin lengkap dosis 22,8 persen.

Jumlah kematian pada kelompok dengan komorbid yang belum divaksin lengkap mencapai 739 kasus jika dibandingkan dengan yang telah mendapat booster, yakni 20 kematian. ’’Vaksinasi lengkap, ditambah booster, dapat memberikan perlindungan hingga 91 persen dari kematian atau risiko terburuk lainnya akibat Covid-19,’’ ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi tingkat dunia, dalam rangka membantu menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.

“Sebagai negara yang cinta perdamaian dan komitmen menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia perlu melakukan langkah konkret untuk mencegah meluasnya konflik militer Rusia dan Ukraina,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut LaNyalla, apapun alasannya perang akan merenggut banyak korban dari masyarakat sipil, terutama dari kalangan anak-anak dan perempuan.

“Perang tidak dapat diterima di belahan dunia manapun. Pemerintah kita, terutama Presiden Jokowi harus segera mengambil bagian dari penyelesaian konflik internasional, terutama agar korban sipil tidak terus bertambah,” tegasnya.

LaNyalla berharap pemerintah Indonesia dan negara lainnya mampu menekankan kepada pihak yang berkonflik agar tidak menambah persoalan global di tengah pandemi Covid-19.

“Perang tentunya akan mempersulit proses pemulihan, baik dari sisi kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

LaNyalla juga menyorot dampak konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya peperangan kedua negara berpengaruh bagi Indonesia, terutama dari sektor perdagangan dan investasi.

“Dalam konteks perdagangan dan investasi pasti Indonesia terkena imbas. Karena sejauh ini Indonesia memiliki hubungan kedekatan baik dengan Ukraina dan Rusia,” tutur Senator Jawa Timur itu.

Selain itu, perang juga bakal berdampak pada mobilitas manusia di Ukraina dan sekitarnya.

batampos –  Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta para elite politik bersikap Arif dan bijaksana dalam merespons wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengharapkan, para elite politik tidak menambah masalah bangsa dengan membangun wacana yang melanggar konstitusi.

“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” kata Mu’ti dalam keterangannya, Sabtu (26/2).

Menurut Mu’ti, seharusnya para elite politik bisa melihat langsung keadaan masyarakat. Dia menyebut, seharusnya tidak boleh membangun wacana hanya berdasarkan hasil survei. “Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” tegas Mu’ti

Oleh karena itu, Mu’ti meminta para elite politik mengakhiri wacana menunda Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. “Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” pungkas Muti.

Sebagaimana diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 baru-baru ini disampaikan Ketua Umum PKB yang juga menjabat Wakil DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut Cak Imin, Pemilu Serentak 2024 sebaiknya ditunda 1-2 tahun agar tidak menggangu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Wacana ini kemudian disambut baik oleh sejumlah elite politik, seperti Ketum PAN Zulfikli Hasan yang mengaku sepakat dengan usulan penundaan Pemilu dengan 5 alasan antara lain situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus dan kondisi perekonomian yang belum stabil. Sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kader Partai Gerindra menunggu Prabowo Subianto melakukan deklarasi dan menyatakan diri maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

“Teman-teman, khususnya di Jawa Timur, telah meminta beliau (Prabowo) untuk maju calon presiden. Sekarang kami tunggu deklarasi,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat (25/2) malam.

Sampai sekarang, pihaknya mengaku belum menerima jawaban resmi dari ketua umum Prabowo Subianto terkait kepastian maju atau tidaknya sebagai calon presiden. “Nah, kami sekarang fokus menunggu jawaban dari ketua umum. Nanti setelah itu, baru berbicara tentang koalisi maupun bakal nama calon wakilnya,” ucap Muzani.

Didampingi Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad beserta pengurus lainnya, Sekjen Muzani selama dua hari berada di Madura untuk melakukan konsolidasi. “Ternyata respons-nya positif dan kekuatan struktur partai untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI periode mendatang cukup maksimal,” kata dia.

Disinggung tentang nama Khofifah Indar Parawansa sebagai tokoh yang layak mendampingi Prabowo Subianto, Wakil Ketua MPR RI tersebut mengaku belum memikirkan ke arah pasangan. “Sekali lagi, fokus kami menunggu jawaban Pak Prabowo maju atau tidak. Setelah itu baru memikirkan langkah lainnya,” kata Muzani.

Namun, pada kesempatan sama ia tak henti-hentinya memuji Gubernur Khofifah kendati pada Pilkada 2018 tak didukungnya. “Berbangga lah warga Jatim memiliki Khofifah sebagai gubernur. Beliau ini fasih dan komplet dalam menangani persoalan dengan cepat serta tepat,” ujar Muzani.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak memberikan komentar terkait Pemilihan Presiden 2024. Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengapresiasi dan berterima kasih kepada Sekjen Gerindra beserta rombongan yang telah bersedia singgah ke Grahadi sekaligus menikmati hidangan khas Jatim. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Gempa berkekuatan 6,1 SR mengejutkan warga Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) di Sumatera Barat. Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar hingga pukul 18.00 kemarin (25/2) mencatat 7 orang meninggal dan 2 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, ribuan warga di dua kabupaten tersebut memilih mengungsi hingga situasi aman.

Kerusakan fisik juga terlihat di sejumlah bangunan di Pasaman dan Pasbar. Ratusan rumah dan sejumlah perkantoran rusak. Bahkan, di beberapa lokasi terjadi longsor. BPBD Pasaman menyebut sekitar 5.000 warga mengungsi di 35 titik. Saat ini petugas masih memerinci jumlah pasti warga yang mengungsi.

“Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, para personel organisasi maupun relawan, dan warga masih memfokuskan pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pelayanan kepada warga terdampak,” kata Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Alim Bazar. Dari tujuh orang meninggal, lima berasal dari Pasaman.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Jumaidi menambahkan, dua orang meninggal akibat gempa tercatat di Pasbar. Lokasi yang terdampak gempa adalah Kecamatan Kinali, Talamau, dan lainnya. Longsor terjadi di Bukit Lintang dan Nagari Malampah. Warga yang luka ringan sebanyak 50 orang dan luka berat 10 orang. Jumlah bangunan rusak berat mencapai seratusan unit.

Menyikapi gempa itu, Bupati Pasbar Hamsuardi telah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Terhitung kemarin sampai 10 Maret.

Para pengungsi saat ini membutuhkan bantuan. Warga Talamau, misalnya, membutuhkan tenda pengungsian (tenda barak dan tenda keluarga), terpal, tenaga kesehatan, dapur umum, makanan siap saji, air minum, selimut, tikar, dan family kit.

’’Pihak PMI Kabupaten Pasaman Barat bersama stakeholder sudah mendirikan pos kesehatan di Puskesmas Kajai dan Puskesmas Talu beserta dapur umum,’’ ujar Kepala Markas PMI Pasbar Rida Warsa.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto telah memerintah tim reaksi cepat (TRC) BNPB untuk melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan serta memberikan pendampingan penanganan darurat di Sumbar. Suharyanto dan jajaran BNPB hari ini dijadwalkan meninjau lokasi terdampak. (*)

Reporter: JP Group