Lokasi Mitra Raya 2 (M2), pusat destinasi kuliner yang terletak di Batam Center. f. dokumentasi PK Group
batampos – Wisata kuliner menjadi salah satu destinasi pariwisata Kota Batam yang ramai diincar banyak kalangan. Salah satu pusat kuliner yang berada di Batam Center cukup ramai dikunjungi warga adalah Mitra Raya 2 atau dikenal dengan sebutan M2. Pusat kuliner ini merupakan garapan Jaya Putra Kundur (JPK) Group.
Berdiri sejak 1971, Jaya Putra Kundur (JPK) Group menjadi perusahaan andal dengan kepercayaan tinggi dari berbagai mitra kerjanya. Hal tersebut tak lepas dari partisipasi dan kontribusinya untuk pembangunan Kota Batam dan Provinsi Kepri secara umum yang terus ditorehkan. Di antaranya Jodoh Center Point dan Nagoya Hill Mall, Windsor Park, Windsor Phase, Windsor villa, Happy Garden, Nagoya Square.
Dan terbaru adalah kawasan terpadu Mitra Raya 2 (Bisnis Center Point), kawasan bisnis modern yang sangat stategis tempatnya di wilayah Batam Center, yang kini tengah menjadi tempat favorit untuk berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari sekaligus menjadi pusat destinasi kuliner di Kota Batam.
”Penuh perhitungan yang matang, keberadaan Mitra Raya atau lebih dikenal M2 berada dekat dengan sejumlah perumahan elite, dekat dengan sekolah ternama yakni Yos Sudarso dan Global Asia, kemudian dekat dengan pusat perbelanja yakni Mega Mall dan One Batam Mal,” ujar Sylvia, selaku Marketing Manager JPK Group.
Karenanya, JPK selaku pelopor tidak segan-segan mengajak masyarakat Batam untuk memiliki unit-unit di lokasi strategis tersebut, khususnya pada tahap pertama dari 6 tahap yang direncanakan.
Berdiri di atas lahan seluas 3 hektare, pada tahap pertama ini M2 memiliki 127 unit ruko, dengan rincian 114 unit ruko lantai 3 dan 13 unit ruko lantai lima.
Dengan miliki unit di kawasan ini, cukup menjanjikan untuk pengembangan bisnis ke depan.
”Keberadaan M2 tidak hanya menjadi tempat mencari kebutuhan rumah tangga, namun juga hadir food plaza terbesar dan terlengkap di Batam Center ini nantinya akan menjadi pusat destinasi kuliner di Batam Center,” tutup Sylvia. (*)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, perang militer yang terjadi di Ukraina berdampak pada tantangan ketidakpastian yang semakin meningkat. Ketidakpastian yang muncul sebelumnya karena distrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0.
“Tetapi ditambah lagi dengan pandemi tambah lagi dengan perang di Ukraina. Sehingga ketidakpastian global yang sudah merembet kepada ketidakpastian negara-negara di manapun di dunia ini menjadi semakin meningkat,” kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Pembukaan Rapim TNI-Polri, Selasa (1/3).
Kepala negara mengungkapkan, ada beberapa masalah yang muncul dari ketidakpastian tersebut, di antaranya kelangkaan kontainer. Kelangkaan kontainer terjadi karena perdagangan yang tidak seimbang diantara negara-negara yang ada.
“Sehingga harga kontainer naik, harga kontainer naik precostnya naik artinya apa harga barangnya juga ikut naik. Kalau harganya naik berarti apa konsumen akan membeli lebih mahal dari biasanya, hati-hati,” ungkap Jokowi.
Masalah yang kedua, lanjut Jokowi, yakni kelangkaan pangan. Bahkan harga bahan makanan di beberapa negara besar telah naik di atas 30 persen.
“Masih tambah lagi yang ketiga kenaikan inflasi, apa yang terjadi kalau inflasi itu naik artinya harga-harga semuanya naik. Artinya apa beban masyarakat dalam keinginan untuk membeli barang itu juga semakin naik tinggi di semua negara sekarang ini,” ujar Jokowi.
Kelangkaan lainnya, kata Jokowi, yakni kelangkaan energi. Kelangkaan energi diakibatkan karena dampak perang terdahulu, harga batu bara pun telah naik sudah diatas 100 per barel yang sebelumnya hanya 50-60 per barel.
“Semua harga sekarang yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini kenaikan, kenaikan, kenaikan,” papar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak memungkiri, kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga, maka berpengaruh pada kenaikan harga produsen. Dia menyebut, produsen harus membeli bahan baku dengan harga tinggi yang berdampak pada naiknya ongkos produksi.
“Terus harga di pabriknya menjadi jauh lebih tinggi, terus dikirim ke pasar berarti harga konsumennya juga nanti akan naik. Ini efek berantainya seperti itu supaya kita mengerti betapa ketidakpastian itu menimbulkan tantangan-tantangan yang tidak mudah,” ujar Jokowi menandaskan. (*)
ILUSTRASI: UMKM yang menjual aneka buah, bunga, keramik dan kerajinan anyaman di Pasar Tanjung Pantun Jodoh Batam, Kamis 1 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Pandemi Covid-19 telah membawa dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada situasi yang sulit. Hal itu perlu diantisipasi oleh para pelaku bisnis, khususnnya UMKM yang terimbah dampak Pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Untuk itu para pelaku UMKM perlu beradaptasi dan melakukan mitigasi risiko di tengah situasi ini.
Demikan disampaikan oleh Agus Herta Sumarto, dalam acara webinar dengan judul ’’Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kinerja UMKM”.
Acara itu digelar oleh Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Universitas Pelita Bangsa dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan dihadiri oleh 105 UMKM se-DKI Jakarta, pada Kamis 24 Februari 2022.
”Banyak sekali tantangan yang dihadapi pelaku UMKM selama pandemi Covid 19 sehingga harus dilakukan mitigasi risiko yang terjadi,” kata pengajar di Universitas Mercu Buana itu.
Andyan Pradipta Utama, pembicara lainnya dalam webinar, ini menggaris bawahi pentingnya memiliki value di tengah persaingan usaha dan kesadaran konsumen saat melakukan pembelian.
’’Memiliki value dalam bisnis merupakan kunci untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan khususnya saat ini dimana persaingan usaha semakin ketat dan konsumen semakin kritis dan selektif dalam membeli produk,” kata Andyan.
Sementara Ali Hanafiah, menyarankan agar para pelaku UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam melakukan pemasaran produknya.
’’Perkembangan digital marketing yang semakin cepat merupakan peluang bagi pelaku UMKM untuk dapat lebih maju dan berkembang,” ungkapnya.
Selain ketiga pembicara di atas acara ini juga menghadirkan para pembicara lainnya, Shinta Rahmani , yang membawakan materi bertema “Pemasaran Menggunakan Facebook dan Instagram’, Luna Haningsih dengan tema “Penggunaan Aplikasi untuk Pengelolaan Keuangan UMKM” dan Tri Wahyono dengan materi “Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Bagi Masyarakat di DKI Jakarta.”
Sedangakan pembicara dari Universitas Pelita Bangsa, Billy Josef Anis memaparkan pentingnya solusi modal yang efektif bagi wirausaha UMKM. ’’Sisi pendanaan, merupakan kesulitan yang dihadapi dari segi keuangan, seperti pengelolaan arus kas, pembayaran pinjaman, dan/atau kebutuhan permodalan lainnya,” kata Billy. (*)
batampos – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus membangun ekosistem pendukung layanan 5G, termasuk mempermudah pelanggan untuk mendapatkan smartphone dan tablet 5G berkualitas. Untuk itu, XL Axiata secara eksklusif bekerja sama dengan Samsung Indonesia, membuka pemesanan lebih dulu (pre-order) Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G yang sudah dinantikan oleh masyarakat Indonesia.
”XL Axiata juga membuka pre-order untuk Samsung Galaxy S22 series 5G. Pre-order ini bisa didapatkan dengan paket bundling myPRIO DEAL X dengan harga spesial paket mulai Rp 50 ribu per bulan. Penawaran menarik ini berlaku mulai tanggal 10 Februari hingga 3 Maret 2022,” kata Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric, Senin (28/2).
Bagi pelanggan yang melakukan pre-order Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G dan Galaxy S22 Series 5G di XL Center, pelanggan akan mendapatkan penawaran paket kuota myPRIO DEAL X Gold 354GB untuk masa berlangganan satu tahun dengan harga spesial. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 50 ribu per bulan dari harga normal Rp 165 ribu per bulan.
”Layanan ini tersedia di 14 XL Center yang berada di area Jakarta dan sekitarnya,” jelasnya.
Pelanggan juga bisa melakukan pre-order melalui toko mitra smartphone yang bekerja sama untuk program ini. Untuk pre-order melalui outlet mitra, tersedia penawaran pre-order Samsung Galaxy Tab S8 Series 5G dan Galaxy S22 Series 5G dengan paket kuota myPRIO DEAL X Gold 192GB selama enam bulan mulai harga Rp 83.333 per bulan.
”Pelanggan dapat mengunjungi Toko Erafone, NASA, Trio Distribusi, GTN (BliBli), Cellular World, Fonel, Felixindo, Toko PDA, dan DGADGET terdekat untuk mendapatkan penawaran ini,” ujarnya.
Paket myPRIO DEAL X Gold sendiri adalah paket bundling yang memiliki benefit diskon harga smartphone dan kuota komunikasi lengkap selama masa kontrak berlangganan.
Adapun benefit kuota bulanan dari myPRIO DEAL X Gold adalah kuota data utama 15GB per bulan ditambah ekstra kuota 12GB per bulan, 30 menit telepon dan 30 SMS ke operator lain, unlimited telepon dan SMS ke seluruh nomor XL & AXIS, unlimited chat WhatsApp dan LINE, serta unlimited kuota lifestyle untuk mengakses Netflix, Viu, Iflix, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, dan banyak aplikasi favorit lainnya.
”Tak hanya itu, pelanggan yang mengikuti program pre-order ini juga bisa mendapatkan bonus kuota 30GB untuk 6 bulan (5GB per bulan) yang dapat diklaim melalui aplikasi myXL,” tutupnya. (*)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum diskusi bertajuk “Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar forum diskusi bertajuk “Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam” dihelat secara hybrid yakni secara tatap muka dan daring, di Marriott Hotel Harbour Bay Batam, pada Jumat (25/2/2022) lalu.
Forum diskusi dibuka langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono dan didampingi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi serta dihadiri oleh delegasi peserta dari pelaku jasa kepelabuhanan di Batam, di antaranya, Kadin Kepri, Kadin Batam, BSOA, INSA, APINDO, ISAA, APBMI dan Bea Cukai.
Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan dalam rangka membahas secara tuntas dalam menyelesaikan hambatan pelayanan dan upaya peningkatkan kinerja layanan kepelabuhanan guna mendorong pengembangan kepelabuhanan Batam kedepannya.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, permasalahan pada kinerja layanan kepelabuhanan terutama di bidang logistik perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.
“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun ditataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujar Susiwijono.
Ia juga menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.
Sementara Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
Lebih lanjut, Muhammad Rudi menegaskan bahwa biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.
“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari Port to Port (Pelabuhan ke Pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga Door to Door (Pabrik ke Pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” Tegas Muhammad Rudi.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, berkesempatan untuk memaparkan breakdown harga logistik serta perbandingan biaya logistik di Batam secara terperinci.
Pihaknya mengatakan kegiatan kapal dari sisi logistik secara keseluruhan di Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.
“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, diantaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20’ (dua puluh feet) dikenakan biaya sekitar lima jutaan rupiah sedangkan ukuran 40’ (empat puluh feet) akan dikenakan sekitar enam jutaan rupiah,” jelas Dendi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Abidin dan Rafky turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.
“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif. Namun mereka sebagai end user mendapatkan harga tinggi, untuk itu Pemerintah dalam hal ini BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace” ujar Abidin.
Asosiasi Jasa Kepelabuhanan, Delegasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Batam, Suyono, menyampaikan aspirasinya, bahwa forum diskusi ini merupakan peluang yang sangat baik bagi para pengusaha khususnya di bidang kepelabuhanan.
Mengingat Sesmenko memberikan kesempatan kepada Pengusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi selama operasional kepelabuhanan berlangsung.
“Perkembangan industri untuk kepelabuhanan memang seharusnya dikembangkan dengan segera, dengan adanya perbaikan di pelabuhan dan mendukung konsep dalam meminimalkan biaya cost, maka semua akan terwakili dan memudahkan para pengusaha, kemudian akan dikontrol dengan baik oleh BP Batam selaku regulator,” ujar Suyono.
Susiwijono, mengapresiasikan kegiatan forum diskusi ini, menurutnya, forum ini sangat bagus dalam menyelesaikan semua masalah kepelabuhanan yang nantinya akan dituangkan dalam surat formal dan dilaporkan kepada pimpinan lembaga agar segera ditindaklanjuti.(*)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum diskusi bertajuk “Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar forum diskusi bertajuk “Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam” dihelat secara hybrid yakni secara tatap muka dan daring, di Marriott Hotel Harbour Bay Batam, pada Jumat (25/2/2022) lalu.
Forum diskusi dibuka langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono dan didampingi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi serta dihadiri oleh delegasi peserta dari pelaku jasa kepelabuhanan di Batam, di antaranya, Kadin Kepri, Kadin Batam, BSOA, INSA, APINDO, ISAA, APBMI dan Bea Cukai.
Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan dalam rangka membahas secara tuntas dalam menyelesaikan hambatan pelayanan dan upaya peningkatkan kinerja layanan kepelabuhanan guna mendorong pengembangan kepelabuhanan Batam kedepannya.
Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, permasalahan pada kinerja layanan kepelabuhanan terutama di bidang logistik perlu diuraikan secara jelas demi mendorong pengembangan kepelabuhanan secara optimal, efektif dan efisien.
“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun ditataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujar Susiwijono.
Ia juga menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.
Sementara Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pihaknya terbuka dalam menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam yang harus segera diselesaikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
Lebih lanjut, Muhammad Rudi menegaskan bahwa biaya logistik di Batam terbilang murah dan mampu mendukung kompetensi Batam.
“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke/dari Singapura yakni harga dari Port to Port (Pelabuhan ke Pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga Door to Door (Pabrik ke Pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” Tegas Muhammad Rudi.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, berkesempatan untuk memaparkan breakdown harga logistik serta perbandingan biaya logistik di Batam secara terperinci.
Pihaknya mengatakan kegiatan kapal dari sisi logistik secara keseluruhan di Batam lebih murah baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.
“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, diantaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20’ (dua puluh feet) dikenakan biaya sekitar lima jutaan rupiah sedangkan ukuran 40’ (empat puluh feet) akan dikenakan sekitar enam jutaan rupiah,” jelas Dendi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Abidin dan Rafky turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.
“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif. Namun mereka sebagai end user mendapatkan harga tinggi, untuk itu Pemerintah dalam hal ini BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace” ujar Abidin.
Asosiasi Jasa Kepelabuhanan, Delegasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Batam, Suyono, menyampaikan aspirasinya, bahwa forum diskusi ini merupakan peluang yang sangat baik bagi para pengusaha khususnya di bidang kepelabuhanan.
Mengingat Sesmenko memberikan kesempatan kepada Pengusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi selama operasional kepelabuhanan berlangsung.
“Perkembangan industri untuk kepelabuhanan memang seharusnya dikembangkan dengan segera, dengan adanya perbaikan di pelabuhan dan mendukung konsep dalam meminimalkan biaya cost, maka semua akan terwakili dan memudahkan para pengusaha, kemudian akan dikontrol dengan baik oleh BP Batam selaku regulator,” ujar Suyono.
Susiwijono, mengapresiasikan kegiatan forum diskusi ini, menurutnya, forum ini sangat bagus dalam menyelesaikan semua masalah kepelabuhanan yang nantinya akan dituangkan dalam surat formal dan dilaporkan kepada pimpinan lembaga agar segera ditindaklanjuti.(*)
Warga Pulau Air, Kota Batam, berfoto bersama pada peresmian dan serah terima sumur bor dan fasilitas air bersih yang dibangun oleh BMH Kepri. Foto: BMH Kepri untuk Batam Pos
batampos – Bagi warga Pulau Air, Kota Batam, air bersih merupakan dambaan yang tersimpan dalam benak selama bertahun-tahun.
Hal itupun akhirnya terwujud pada Senin (28/2/2022). General Manager BMH Kepri, Ustaz Abdul Aziz, meresmikan 5 sumur bor dan terminal air bersih di pulau tersebut.
Ketua RT setempat, Amir, mengatakan, hadirnya sumur bor dan terminal air bersih di kampung berpenduduk 130 KK atau 570 jiwa ini sangat membantu warga.
Menurutnya sejak adanya sumur bor, tidak ada lagi warga yang ke pulau-pulau sekitar untuk mengambil air bersih.
“Selama ini warga mengandalkan sumur tua yang berada di pulau Sidi, Tanjung Linau dan Tanjung Kruing yang berada di kawasan hinterland (pulau penyangga) Batam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jika musim kemarau warga harus menunggu malam hari untuk mengambil air dengan cara dididih atau menimba sedikit demi sedikit.
Program pengadaan sumur bor di pulau-pulau merupakan prioritas BMH Kepri, karena mayoritas warga yang bermukim di pulau mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih. Hingga saat ini sudah 20 sumur bor dan terminal air bersih yang dibangun BMH Kepri.
Dalam sambutannya saat peresmian, Abdul Aziz, mengungkapkan, BMH sebagai lembaga amil zakat yang diamanahi mengelola dana ummat berupa zakat, infaq dan shadaqah memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan tepat sasaran dan menjadi problem solver atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi kaum muslimin khususnya di pulau-pulau.
“Kami berharap sumur bor dan fasilitas terminal air bersih yang telah beroperasi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga merawatnya agar dapat terus dipergunakan,” pesan ustadz Abdul Aziz diakhir sambutan.(*)
batampos – Penyelenggaraan event internasional MotoGP 2022 Mandalika akan berlangsung pada 18-20 Maret mendatang. Namun, penjualan tiketnya masih belum memuaskan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi. Ia berujar, hingga 20 Februari lalu penjualan tiket baru menyentuh angka 21.530 lembar dari 60 ribu kapasitas kursi yang tersedia.
“Permasalahan besar adalah bagaimana melakukan penjualan tiket, sampai saat ini tiket terjual 20 Februari sebesar 20 ribu,” terang dia dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Selasa (1/3).
Angka yang belum menggembirakan ini, kata dia dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan soal kesehatan, yakni biaya karantina serta antigen itu sendiri.
“Misalnya ada pelonggaran, tentu tidak ada pembiayaan ekstra dari penonton selain tiket, tidak perlu antigen dan sebagainya,” ujarnya.
Namun, apabila kebijakan terkait kesehatan karena adanya pandemi Covid-19 ini ditiadakan. Ia meyakini akan banyak masyarakat berbondong-bondong menonton penyelenggaraan balap motor terbesar di dunia tersebut.
“Sehingga dengan tidak ada kebijakan wajib karantina, tentu animo masyarakat akan makin tinggi,” ujar dia.
Oleh karena itu, untuk menambah kuota penonton MotoGP Mandalika ini, pihaknya tengah mengajak seluruh elemen masyarakat di NTB untuk ikut memeriahkan gelaran perdana MotoGP di Indonesia.
“Maka tugas kami adalah peningkatan penjualan tiket dan mobilisasi penonton dari 60 ribu penonton ini, 35 ribu diharapkan bisa melihat ini dari penduduk Lombok,” tutup Lalu Gita. (*)
Personel Bea Cukai Kota Batam saat melakukan penindakan rokok ilegal di Kota Batam. Foto: Humas Bea Cukai Kota Batam untuk Batam Pos
batampos – Dalam kurun waktu empat bulan November 2021 sampai dengan Februari 2022 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam mengamankan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sebanyak 774.943 batang dari berbagai jenis dan merek.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kota batam, M Rizki Baidillah, mengatakan, total sebanyak 35 Surat Bukti Penindakan (SBP) telah diterbitkan terhadap BKC HT ilegal dalam kurun waktu empat bulan terakhir.
“Dengan rincian sebanyak 5 SBP diterbitkan pada bulan November, 4 SBP pada bulan Desember, 22 SBP pada bulan Januari, dan 4 SBP pada bulan Februari,” jelasnya, Selasa (1/3/2022).
Ia menjelaskan, untuk jumlah barang yang berhasil diamankan sebanyak 774.943 batang BKC HT. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis sigaret dan merek.
“Mulai dari Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), maupun Cerutu,” kata Rizki.
Rizki menambahkan, nilai barang dari ratusan ribu batang BKC HT ilegal tersebut diestimasikan mencapai Rp766.939.000 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp537.441.000.
Bea Cukai Batam lanjutnya, terus berkomitmen dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal.
Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2021, secara keseluruhan Bea Cukai Batam telah melakukan penindakan terhadap BKC HT dengan jumlah sebanyak 74.277.096 batang.
Dengan potensi kerugian negara sebesar Rp78,8 miliar. Pada Agustus sampai dengan Oktober 2021 Bea Cukai Batam juga telah aktif berpartisipasi dalam Operasi Gempur 2021 yang diselenggarakan secara serentak dan terpadu oleh Kantor Bea Cukai seluruh Indonesia.
“Operasi ini diselenggarakan dalam rangka menekan angka peredaran rokok ilegal,” tuturnya.
Kata dia, berdasarkan survei yang diselenggarakan pada tahun 2020 oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), hasil survei menunjukkan persentase peredaran rokok ilegal secara nasional termasuk Kota Batam berada di angka 4,86 persen.
Modus pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah salah peruntukan pita cukai dengan angka sebesar 2,19 persen. Efektivitas penindakan sangat berperan dalam menekan angka peredaran rokok ilegal.
Bea Cukai Batam juga telah menerapkan berbagai strategi dalam mencegah peredaran BKC HT ilegal. Mulai dari tindakan preventif seperti pelayanan dengan mitigasi risiko di Unit Pelayanan dan sosialisasi dan edukasi oleh Unit Kehumasan hingga tindakan represif melalui patroli dan operasi oleh Unit Pengawasan.
batampos – Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edy Siregar mengatakan, bank boleh memfasilitasi transaksi pembayaran untuk perdagangan aset kripto. Namun, mereka tidak boleh memfasilitasi perdagangannya.
“Saya garis bawahi bahwa kripto dinilai sebagai aset, bukan currency (mata uang). Jadi, dilarang sebagai alat pembayaran. Tapi sebagai komoditas yang diperdagangkan,” ucap Agus dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia akhir pekan lalu.
Dari sisi investor, lanjut dia, risiko yang ditimbulkan perdagangan aset kripto adalah berinvestasi di aset ilegal atau bodong. Misalnya, money game, robot trading, dan perdagangan aset kripto tanpa izin.
Masyarakat umumnya tertarik dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi. Kemudian diminta menyetor dana terlebih dahulu.
“OJK meminta calon investor lebih berhati-hati menyikapi tawaran investasi model ini,” tegas Agus.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika I Nyoman Adhiarna menyebutkan, belakangan ramai isu pengembangan blockchain berupa non-fungible token (NFT). Token digital yang unik, langka, dan bernilai.
Tidak bisa dipecah-pecah dan transparan. Aset digital tersebut telah menarik minat investasi masyarakat Indonesia hingga global.
Nyoman mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang menelaah dampak perkembangan investasi kripto jenis NFT. Saat ini masih tahap awal. Apalagi, tidak banyak sumber daya manusia (SDM) yang menguasai.
“Kami butuh sharing dengan para pakar. Sebab, Kemenkominfo lebih banyak bertanggung jawab dari sisi penyelenggaraan sistem elektronik. Itu yang kami atur. Lebih kepada tata kelola, kewajiban registrasi, hingga pengamanan data,” bebernya. (*)
