batampos – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bukti baru dari dugaan kepemilikan kerangkeng yang serupa sel tahanan di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. Komnas HAM menduga, korban tewas akibat kesewenangan dari kerangkeng milik Bupati Langkat itu berjumlah lebih dari tiga orang.

“Lebih dari tiga (meninggal dunia),” kata Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/2).

Dia menduga, kerangkeng milik Bupati Langkat itu telah berdiri lebih dari 10 tahun. Berdasarkan temuan Komnas HAM, diduga kerangjeng itu sudah ada sejak 2010 lalu.

“Itu yang sedang kami dalami itu sejak dari tahun 2010 sampai 2022, berarti 12 tahun,” ucap Anam.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi, masyarakat sekitar mengetahui kerangkeng tersebut sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hal ini pun perlu didalami terkait adanya dugaan perbudakan modern dari kepemilikan kerangkeng tersebut.

“Banyak di sana itu mengatakan tempat rehabilitasi. Dokumen yang kami dapat dan informasi dari seluruh masyarakat, termasuk juga dari institusi yang memang berurusan dengan narkotika,” ucap Anam.

Oleh karena itu, informasi yang didapat oleh Komnas HAM ini akan didalami langsung kepada Bupati Langkat di gedung Merah Putih KPK hari ini. Hal ini penting untuk menyimpulkan adanya pelanggaran HAM atau tidak dari kasus tersebut.

“Kami akan konfirmasi dengan beberapa dokumen yang kami miliki, ada foto, ada video, ada berkas, dan lain sebagainya,” tegas Anam.

Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.

Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. “Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja,” kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).

Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.

Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. “Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka,” pungkas Anis. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Potensi ekspor produk halal Indonesia besar. Mencapai USD 3,6 miliar atau sekitar Rp 51 triliun. Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, menyebutkan, potensi tersebut menunjukkan bahwa RI sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia mampu menjadi bagian dari produsen. Bukan hanya sebagai konsumen.

“Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem syariah agar produk halal bisa diekspor ke berbagai negara,” ujar Pahala, Kamis (3/2).

Pahala membeberkan, laporan Indonesia Halal Market Report 2021 mencatatkan bahwa produk dan jasa layanan halal memberikan nilai ekonomi sebesar USD 5,1 miliar atau setara Rp 75 triliun. “Jumlah itu di luar investasi yang masuk ke Indonesia,” tambahnya.

Karena itu, ekspor produk halal dan investasi di Tanah Air akan memberikan pengaruh besar bagi pertumbuhan PDB dalam negeri. Pahala menyebutkan, pasar produk halal sangat besar, tinggal pemerintah mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

“Perdagangan menjadi salah satu komponen kunci. Mulai makanan, farmasi, kosmetik, fashion, hingga syarat sertifikasi halal. Serta, perluasan ekspor halal ke OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan non-OKI,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, membeberkan, berdasar data Global Islamic Economy Indicator (GIEI), peringkat ekonomi syariah Indonesia naik dari peringkat kelima menjadi keempat. Di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

BACA JUGA: HDI Komitmen Jalankan Bisnis Berbasis Syariah

Selain itu, indikator GIEI menunjukkan Indonesia berada pada posisi teratas sebagai konsumen makanan halal, urutan kedua untuk kosmetik halal, dan peringkat keempat bagi obat-obatan halal dunia.

“Dalam rangka mendukung pasar halal dalam negeri dan industrinya, terdapat beberapa faktor untuk tumbuh. Yakni, berkembangnya peluang investasi sistem ekonomi syariah, khususnya di bidang makanan halal, meningkatnya gaya hidup halal, dan investasi dalam keuangan Islam,” urai Menperin.

Untuk itu, sebagai bagian dari upaya penguatan daya saing industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan kawasan industri halal. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menganalisis penyebab tingginya impor baja serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Bidang Perbankan dan Keuangan BPP Hipmi Anggawira menyebutkan bahwa tantangan sektor investasi baja nasional harus dihadapi dengan serius.

Hipmi menyayangkan membanjirnya produk baja impor karena merusak tatanan pasar domestik. Serta, berdampak negatif terhadap iklim investasi industri baja di Indonesia yang menjadi tidak menarik.

“Kalau investasi mandek, itu akan menghambat implementasi pembangunan klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon yang telah dicanangkan pemerintah dan ditargetkan selesai pada 2025,” ujarnya dalam diskusi, Jumat (4/2),

Menurut Anggawira, investasi industri baja yang telah ditanamkan PMDN maupun PMA hingga saat ini telah mencapai USD 15,2 miliar atau setara Rp 215 triliun. Angka tersebut merupakan nilai investasi yang sangat besar.

“Jika impor tidak dijaga, jangankan mencari keuntungan, untuk balik modal saja tentu akan sulit,” ujar Anggawira yang juga menjabat komite investasi di Kementerian Investasi tersebut.

Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar menyampaikan bahwa kondisi utilitas produsen baja nasional saat ini rata-rata baru mencapai 40 persen dari idealnya 80 persen. Angka itu tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan industri lain. Misalnya, keramik.

“Dengan tingkat utilitas yang hanya 40 persen, investor di industri baja tentu akan berpikir berkali-kali. Serangan impor juga dilakukan dengan berbagai macam cara oleh para trader. Untuk itu, Kadin berharap pemerintah konsisten menerapkan peraturan yang ada. Khususnya mengendalikan impor dan menjaga investasi yang sudah ditanamkan,” ucapnya.

Ketua Cluster Flat Product Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional/The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Melati Sarnita menambahkan, impor baja yang masuk ke pasar dalam negeri diindikasikan banyak yang dilakukan dengan cara unfair trade. Misalnya, dumping dan circumvention atau pengalihan pos tarif.

BACA JUGA: 2021, Industri Logam Baja Tumbuh

“Pengajuan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), baik yang perpanjangan maupun yang baru, sudah kami sampaikan. Besar harapan kami pemerintah bisa memberlakukan kebijakan trade remedies seperti yang negara-negara lain sudah lakukan,” ujar Melati.

KINERJA SEKTOR INDUSTRI BAJA

Penanaman Modal

Tahun | Kisaran Investasi

2020 | USD 94,8 miliar

2021 | USD 170,4 miliar

2022 | USD 215 miliar

Proyeksi Kebutuhan Dalam Negeri

Tahun | Kebutuhan

2020 | 16,65 juta ton

2021 | 17,82 juta ton

2022 | 19,00 juta ton

Sumber: IISIA (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah telah menetapkan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Jogjakarta, Bali, dan Bandung Raya masuk ke dalam PPKM level 3.

Luhut menjelaskan, berdasarkan aturan PPKM level 3, terdapat beberapa kebijakan pengetatan yang mengarah pada kelompok lansia, komorbid dan belum divaksin. Penyesuaian tersebut merupakan aturan yang berkaitan dengan kegiatan dan mobilitas masyarakat di tempat umum.

Aturan di supermarket dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 60 persen. Sedangkan untuk pasar rakyat dapat beroperasi sampai pukul 20.00 WIB waktu setempat dengan kapasitas maksimal pengunjung yang sama.

Kemudian, aturan bagi pengunjung pusat perbelanjaan atau mall juga dibatasi yaitu, jam operasional hanya sampai pukul 21.00 WIB waktu setempat dengan kapasitas pengunjung sebesar 60 persen. Aturan tambahan pengunjung anak-anak kurang dari 12 tahun minimal vaksin dosis pertama.

“Tempat bermain anak-anak serta tempat hiburan dapat dibuka, maksimal 35 persen, wajib bukti vaksinasi dosis pertama untuk anak dibawah 12 tahun,” tegasnya.

Luhut melanjutkan, bioskop masih diizinkan beroperasi dengan syarat tambahan untuk anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tetapi harus sudah menerima dosis pertama.

Sedangkan untuk aturan warteg atau lapak jajan dapat dibuka sampai pukul 21.00 WIB waktu setempat dengan maksimal pengunjung sebesar 60 persen. Aturan yang sama juga dikenakan pada restauran atau kafe.

“Untuk tempat ibadah maksimal 50 persen kapasitas, fasilitas umum maksimal 25 persen dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial masyarakat maksimal 25 persen,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group