batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menemukan kerangkeng berisi beberapa orang di halaman rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT). Orang-orang yang bread dalam tempat seperti penjara itu mengaku sebagai pekerja di kebun sawit milik Terbit.

“Orang-orang yang di dalam itu kemudian menerangkan bahwa mereka itu adalah pekerja di kebun sawit milik Bupati Kabupaten Langkat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Rabu (26/1).

Tim penyelidik KPK sempat kaget saat menemukan sejumlah orang dibalik jeruji besi itu. Tim KPK yang bertugas, lantas menanyakan identitas mereka dikurung di sana.

Menurut Ghufron, anggotanya hanya mengetahui orang-orang itu merupakan pekerja pada perkebunan sawit milik Terbit. Saat itu, anggota KPK yang bertugas tidak mendalami alasan mereka di kerangkeng, karena sedang sibuk mencari keberadaan Terbit Rencana.

“Karena memang tujuannya untuk melakukan pengamanan Bupati maka tim penyelidik KPK bergerak bergeser ke tempat lain untuk mencari yang bersangkutan,” tegas Ghufron.

Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.

Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban.

“Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja,” kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).

Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.

Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka di badan.

“Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka,” pungkas Anis. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah menyiapkan skema pemindahan lahan jika terjadi penggusuran. Ia juga mengingatkan masyarakat yang terkena gusuran agar lebih bijak menggunakan uang ganti rugi.

LaNyalla mengaku prihatin dengan kondisi warga Desa Sumurgeneng, Tuban, yang kesulitan mencari penghasilan. Padahal, warga sempat kaya mendadak setelah lahannya digusur Pertamina. Namun, uang ganti rugi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Saya cukup prihatin mendengar informasi penyesalan warga Desa Sumurgeneng, Tuban yang menjual lahan sawahnya ke Pertamina. Pemerintah perlu merespon kondisi ini. Pasalnya warga kehilangan pekerjaan dan kesulitan menciptakan pekerjaan pasca lahannya digusur Pertamina,” tutur LaNyalla, di sela kunjungan dapil di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/1/2022).

Menurut LaNyalla, warga yang umumnya berprofesi sebagai petani, tidak mudah beralih pekerjaan
setelah lahannya digusur.

“Permasalahan ini merupakan fenomena masyarakat yang
seringkali terjadi jika terjadi penggusuran. Mereka akan kaya sebentar. Namun, karena tidak bisa mengelola uangnya, tidak berapa lama kemudian mereka menjadi miskin, kehilangan semuanya dan menganggur. Warga sering lupa jika mereka pun masih butuh pemasukan,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, potensi pembangunan di daerah sebenarnya sangat tinggi. Baik itu disebabkan proyek strategis nasional maupun pembangunan jalan tol atau gedung.

“Ironisnya, ganti rugi uang yang besar justru tidak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya malah menyebabkan angka pengangguran dan
kemiskinan meningkat,” tegasnya.

Untuk itu, LaNyalla berharap pemerintah memiliki skema yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang terkena gusuran.

“Misalnya melalui pemindahan lahan agar warga tetap bisa bertani ketika tanahnya
digusur. Jadi terdapat winwin solution. Pemerintah jangan sampai abai dengan nasib dan masa depan warganya,” katanya.(*)

batampos –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sampai saat ini belum dilibatkan dalam pengelolaan di area lumpur Lapindo Sidoarjo. Padahal, penelitian demi penelitian menunjukkan berbagai potensi lumpur yang menyembur sejak Mei 2006 tersebut.

Karena itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mendorong agar pemkab kelak diajak serta. ’’Sidoarjo jangan dikasih dampaknya saja. Daerah juga harus menikmati kekayaan alam yang dihasilkan dari daerah ini,’’ katanya kepada Jawa Pos kemarin (25/1).

Selain potensi rare earth atau logam tanah jarang (LTJ), kandungan penting lain ditemukan di wilayah lumpur Lapindo Sidoarjo. Koordinator Mineral, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehamad Awaludin menjelaskan, kandungan mineral lain itu adalah critical raw material (CRM) atau mineral kritis.

Disebut mineral kritis karena memang secara bahan baku tidak ada penggantinya. Awaludin menjelaskan, di dalam CRM tidak hanya terdapat unsur LTJ.

’’Kemudian, banyak negara yang bergantung pada impor karena pasokan (CRM) hanya didominasi negara tertentu. Maka dari itu disebut kritis atau CRM. Ini juga terkait dengan mineral-mineral high tech sehingga CRM memang dianggap sebagai sesuatu yang strategis,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.

Menurut Usman, bahkan Pulau Lusi hasil endapan lumpur Lapindo Sidoarjo di Kecamatan Jabon pun masih dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan. ’’Pelibatannya yang kami inginkan mulai pengelolaan hingga pembagian hasil dari pengelolaannya,’’ katanya.

Hal tersebut terkait dengan pariwisata maupun jika nanti ada eksplorasi penambangan di sana. Sebab, warga di sekitar pun membutuhkan perhatian. Misalnya, terkait pembukaan lapangan kerja. ’’Ke depan ini harus dimulai duduk bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kolaborasi,’’ ungkapnya.

Pemkab Sidoarjo sempat akan memanfaatkan potensi lumpur dengan membuat museum geopark di lahan milik pemkab yang ada di dekat tanggul lumpur. Sekitar 100 meter ke selatan dari tanggul lumpur Sidoarjo, memang ada gedung dua lantai tak terpakai di Jalan KH Marzuki, Desa Mindi, Kecamatan Porong.

Gedung itu dulu bekas SDN Mindi 1, Kecamatan Porong. Namun, sejak Juli 2020 seluruh gurunya dipindah ke SDN lain. Sebab, sejak 2019 sekolah tersebut tidak mendapat murid baru.

Penyebabnya, lokasinya terlalu dekat dengan kawasan lumpur sehingga dinilai tidak kondusif untuk proses belajar-mengajar. Bau menyengat lumpur pun masih tercium dari sana.

Kini kondisinya tak terawat. Aset milik Pemkab Sidoarjo itu tak difungsikan. Nah, awal tahun lalu sempat muncul rencana untuk menjadikan bangunan tersebut sebagai museum geopark.

Pengelolaannya akan langsung ditangani Pemkab Sidoarjo. Tapi, sudah setahun direncanakan, sayangnya tak kunjung terealisasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengakui, gedung tersebut memang belum difungsikan. Artinya, masih mangkrak.

’’Rencana pemanfaatan ada, tapi pada anggaran 2022 dan 2023 belum muncul,’’ tuturnya.

Rencananya, memang pihaknya ingin membuat semacam laboratorium lapangan. ’’Bisa jadi tempat belajar, eksperimen, dan pengkajian di sana,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2 persen. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersama Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) secara virtual pada Selasa (25/1).

“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Oleh karenanya, kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan,” tegas Menko Airlangga.

Selanjutnya, untuk menghadapi situasi ekonomi global dengan berbagai tantangannya, Menko Airlangga mengajak para pengusaha dan stakeholder untuk merespon situasi tersebut secara fleksibel dan adaptif.

Pemerintah juga melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Khusus vaksinasi, Pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer diharapkan selesai di kuartal 2-2022. Pemerintah juga telah menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.

Untuk pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun. Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga KUR sebesar 3 persen untuk Januari – Juni 2022 dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

Selain itu, juga terkait insentif fiskal berupa PPN DTP untuk sektor Perumahan, yaitu 50 persen untuk dibawah Rp 2 miliar dan 25 persen untuk Rp 2 miliar hingga Rp5 miliar; dan PPnBM DTP untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp 200 juta ditanggung 3 persen, 2 persen, 1 persen dan 0 persen setiap kuartalnya, dan antara Rp 200 juta hingga Rp 250 juta sebesar 50 persen atau di kuartal pertama 7,5 persen dan kuartal kedua kembali sebesar 15 persen.

“Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada tiga kegiatan yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Menko Airlangga meyakinkan bahwa kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik.

“Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan investasi. Kita mendorong agar pemulihan sifatnya inklusif, kuat, dan berkelanjutan,” tambah Menko Airlangga.

Selama Presidensi G20 Indonesia, akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, diperkirakan akan medorong tumbuhnya 33.000 lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,4 triliun, serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.

“Saya mengapresiasi kerja sama semua pihak. Namun tentu kita harus sadar bahwa tantangan masih banyak dan kita terus menjaga koordinasi, sinergi, dan kerja sama Pemerintah Pusat, Daerah, para pengusaha, dan masyarakat agar seluruh stakeholder dapat merasakan manfaat pemulihan perekonomian ini,” pungkas Menko Airlangga. (*)

Reporter: ltg/fsr