batampos – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tanah itu sejatinya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni S dan RHI. Adapun uang tunai yang disita mencapai Rp 14,5 miliar.

“Uang tunai yang pertama sebanyak Rp 161 juta dari saudara MS, mantan kasi pemerintahan dan trantip Kecamatan Cengkareng. Yang kedua Rp 500 juta dari saudara J mantan Camat Cengkareng tahun 2011 sampai 2014,” kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (3/2).

Kemudian uang senilai Rp 790 juta disita dari Camat Cengkareng tahun 2014/2016 inisial ME. Sehingga total uang seluruhnya yqng disita mencapai Rp 14,5 miliar.

Sedangkan barang bukti lain yang diamankan yakni dokumen di antaranya girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, warkah terkait tanah Cengkareng, dan empat dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah.

Tanah ini sendiri diperuntukan untuk pembangunan rusun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 684 Miliar lebih.

“Yang objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau sertifikat hak miliknya diduga hasil rekayasa,” jelas Ramadhan.

Penyidik menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan utnuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah juga melanggar Perpres nomor 40 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Dugaan adanya penerimaan uang atau kickback dari pihak kuasa penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi,” pungkas Ramadhan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak daerah agar memanfaatkan media massa dengan sebaik mungkin. Ia juga mendukung kerja sama media massa dengan lembaga pendidikan untuk membangun ilmu pengetahuan.

Menurut LaNyalla, media massa bisa dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi positif ke masyarakat.

“Saya mendorong daerah-daerah memanfaatkan media massa untuk menjadi sarana menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat terhadap berbagai hal yang positif, seperti terkait pendidikan, kesehatan, pembangunan dan informasi lainnya,” kata LaNyalla setelah mendarat di Juanda, dalam agenda kegiatan di Jawa Timur, Kamis (3/2/2022).

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, baik dan bermanfaat.

“Inilah peran penting media massa, yaitu memberikan informasi yang akurat, terpercaya serta terkini,” terangnya.

Ia pun berharap media massa jangan hanya dikondisikan untuk menyebarluaskan informasi pesanan. Melainkan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi membangun

“Dengan alasan itu, saya mendukung kerja sama yang dibentuk antara media massa dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan, keterampilan, penelitian atau sejenisnya,” tuturnya.

Menurutnya, informasi yang ada harus tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat, terutama yang dapat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan.(*)

batampos – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI kembali menggelar kegiatan Temu Konsultasi Pusat-Daerah dengan merajuk tema Tantangan dan Peluang Mengawal Produk Legislasi yang Aspiratif, Kamis, (3/02/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota BULD DPD RI, Ketua Bapemperda DPRD Prov. Bali, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Bali, Hakim Mahkamah Konstitusi RI Periode 2014-2019 Igd Palguna, Dosen Fisipol Universitas Warmadewa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kegiatan ini bertujuan dalam konteks pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda dengan output berupa rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi.

Kunjungan Kerja dibuka langsung oleh Pimpinan BULD DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman di Gedung Inspektorat Pemprov Bali.

Melalui sambutannya Syarif Abdurrahman menyampaikan konstruksi pelaksanaan kewenangan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda sudah semestinya ditetapkan sesuai kedudukan DPD.

“Tugas kita dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda dilaksanakan sebagai upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah,” ujar Syarif Abdurrahman dalam sambutannya.

“Pengawasan dan evaluasi legislasi DPD bukan hanya melakukan analisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan ranperda atau perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” lanjut Syarif Abdurrahman.

Senada dengan hal tersebut, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menyampaikan sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah justru DPD ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan perda di daerah.

“kata kuncinya adalah kami (DPD) justru ingin mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintah di daerah,” ujar Hasan Basri.

Lebih lanjut Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Sudarsana menilai dengan adanya UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali dan 22 Peraturan Gubernur Bali.

“Sejak keberlakuan UU Cipta Kerja Permasalahan yang dihadapi saat ini di Bali terbagi menjadi 2 baik secara Internal maupun Eksternal,” ujar Sudarsana.

“di Internal saat ini perangkat daerah belum memahami muatan lokal dalam materi muatan Perda sebagai turunan dari UU CK, sedangkan di eksternal Pemerintah belum sepenuhnya memahami materi muatan perda yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang kewenanganya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan,” lanjut Sudarsana.

Menanggapi permasalahan tersebut Hasan Basri yang akrab disapa HB menghimbau agar pemerintah khususnya kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkrit.

“Kami (DPD RI) mengimbau kepada kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkrit dengan menerapkan one in one out policy. Jadi, bila ada pencabutan regulasi, di saat yang bersamaan harus segera menerbitkan regulasi pengganti sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan,” ujar Hasan Basri.

Hasan Basri juga menilai dengan adanya permasalan ranperda dan perda berdampak pada perhambatan pertumbuhan ekonomi daerah dan terhambatnya aliran investasi ke daerah. (*)

batampos – Beredar video tiga pesawat Susi Air dikeluarkan dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, hingga menjadi viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut tampak sejumlah petugas Satpol PP memindahkan pesawat maskapai milik mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang sedang terparkir di hanggar Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kuasa hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan, akibat tindakan ini tentu akan merugikan operasional Susi Air. Alhasil juga akan berdampak kepada pelayanan Susi Air kepada masyarakat Kalimantan Utara dan sekitarnya.

“Tentu saja akan mengganggu operasional susi air untuk melayani masyarakat,” kata Donal saat dihubungi oleh JawaPos.com (grup Batam Pos), Kamis (3/2).

Donal menyebut, pihak Susi Air kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Malinau yang memindahkan secara paksa Pesawat dan perlengkapan lainnya dari Hanggar Bandara. Padahal, hanggar tersebut sudah dipergunakan kurang lebih selama 10 tahun dan sebagai maskapai penerbangan perintis.

“Susi Air sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak di Kalimantan Utara dan sekitarnya,” tuturnya.

Donal menekankan, pihaknya akan mengambil langkah serius untuk kasus ini. Sebab, Susi Air selama ini tidak melanggar aturan apapun terkait aturan kontrak sewa. Bahkan Susi Air sudah berulang kali mengajukan perpanjangan kontrak.

Donal mengungkapkan, sejak awal sudah ada indikasi Bupati Malinau, Wempi W Mawa akan memberikan sewa hanggar kepada pihak lain dan tidak memperpanjangnya sewa tersebut dengan Susi Air. Padahal, bulan November 2021, Susi Air sudah meminta perpanjangan kepada Bupati Malinau, namun ditolak dengan alasan akan digunakan untuk kebutuhan lain.

Namun, saat dikonfirmasi kepada Bupati, beliau menyampaikan bahwa tidak pernah menerima surat permintaan dari Susi Air. “Sebuah respon yang janggal padahal penolakan tersebut ditandatangani lansung oleh Bupati,” ungkapnya.

Donal pun mengetahui, ternyata sewa hanggar tersebut sudah diberikan sejak bulan Desember 2021 kepada pihak lain belakangan ini. Padahal, pihak tersebut justru tidak sedang melayani penerbangan perintis yang dibiayai oleh APBN dan APBD. “Sehingga menjadi tidak rasional ketika hanggar tersebut diberikan kepada pihak yang tidak membutuhkan,” ucapnya.

Donal melanjutkan, Susi Air sudah telah mengajukan permintaan waktu untuk pemindahan barang selama 3 bulan. Hal ini disebabkan adanya pesawat yang sedang dalam proses maintenance mesin di Luar Negeri dan perlangkapan kerja yang sangat banyak.

“Namun hal ini lagi-lagi tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah daerah,” sebutnya.

Tim JawaPos.com pun mencoba menghubungi Bupati Malinau Wempi W Mawa sejak semalam, untuk mengetahui terkait alasan penolakan perpanjangan kontrak tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada respon apapun. (*)

Reporter: JP Group