batampos– Salah satu perusahaan besar yang berkantor pusat di Singapura, Aslan Energy Capital menandatangani Heads of Agreement (HoA) atau nota kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karimun. Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Bupati Karimun, Iskandarsyah dengan pimpinan Aslan Energy Capital, Dr Muthu Chezhian di rumah Dinas Bupati Karimun.

Bupati Karimun, Iskandarsyah yang dikonfirmasi Batam Pos, Kamis (27/11) mengatakan, penandatanganan HoA dengan Aslan Energy Capital ini diharapkan bisa dilaksanakan pada tahun depan dengan nilai investasi USD2,3 miliar atau sekitar Rp38 triliun lebih. ”HoA yang ditandatangani ini untuk membangun Dya City atau kota yang dinamis yang fokus pada energi bersih, mobilitas dan transformasi digital,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Bupati, Aslan Energy Capital akan berinvestasi di luar Pulau Karimun. Hal ini karena keterbatasan lahan yang tidak tersedia. Sehingga, ada dua pulau yang dipilih untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam HoA. Yakni, di Pulau Belat dan Pulau Gunung Papan.

BACA JUGA: Investasi Terhambat, 1,2 Juta Ha Laut Anambas Masuk Kawasan Konservasi

”Kebutuhan lahan minimal 2 ribu sampai 4 ribu hektar. Dan, pihak Aslan Energy Capital sudah turun sendiri ke pulau-pulau untuk menjajaki pulau mana yang sesuai. Dan, akhirnya dipilih Pulau Gunung Papan dan Pulau Belat yang masih tersedia lahan. Perlu diketahui Aslan Energy Capital tidak membeli lahan untuk investasinya. Melainkan, menggunakan sistim sewa kepada pemilik lahan. Selain lahan sewa, pemilik lahan juga akan mendapatkan profit sharing atau bagi hasil keuntungan,” jelasnya.

Melalui kerjasama strategis ini, tambah Bupati, menandai langkah penting dalam memperkuat posisi Kabupaten Karimun sebagai pusat energi dan teknologi di Asia Tenggara. Bahkan, sekaligus mendukung agenda nasional Indonesia dalam transisi menuju energi terbarukan dan ekonomi digital.

”Proyek Dyna City akan dibangun ribuan hektar lahan dengan minimal di atas 2 ribu hektar. Dalam membangun Dyna City Aslan energy Capital akan membangun energi bersih sampai 6 gigawatt (Gw). Listrik yang menggunakan sistim energi bersih ini akan dibagi menjadi dua. Yakni, 4 Gw untuk mendukung kawasan industri lokal, kampus data dan manufaktur mobilitas. Dan, 2 Gw untuk ekspor energi bersih ke negara-negara ASEAN,” ungkapnya.

Dyna City, kata Iskandar, akan terbagi dalam tiga zona pengembangan. Pertama, kawasan energi bersih terpadu, pusat energi berbasis tenaga surya, penyimpanan baterai, LNG dan amonia biru. Kemudian, zoan kawasan mobilitas dan industri manufaktur yang didalamnya kawasan produksi kendaraan listrik, baterai, chip AI dan industri hijau. Terakhir, kawasan infrastruktur digital dan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. seperti pusat data hyperscale hingga 1,2 Gw untuk mendukung kecerdasan buatan dan komputasi awan. (*)

Reporter: Sandi

Artikel Aslan Energy Capital akan Investasi Rp38 Triliun di Kabupaten Karimun pertama kali tampil pada Kepri.

batampos-Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) menaruh perhatian serius terhadap persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) belakangan ini. TPPO dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime).

Menyikapai persoalan ini, karena bertentangan dengan hak asasi manusia, Ditjen Bimas Katolik bergandengan tangan dengan mitranya Gereja Katolik menggelar kegiatan untuk membahas pendekatan holistik. Agenda ini dilakukan dalam penanganan dan pencegahan TPPO yang dilangsungkan di Batam, 26-29 November 2025.

“TPPO ini sungguh berbahaya karena mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia hingga perbudakan. Kita harus tajam melihat apa yang dapat kita lakukan pada tahap pencegahan, apa yang kita lakukan ketika TPPO sudah terjadi dan langkah apa yang dapat ditempuh setelah kasus itu terjadi,” Dirjen Bimas Katolik Suparman saat membuka kegiatan.

BACA JUGA: Kanwil Kemenag Kepri Peringati Hari Guru Nasional 2025, Wujudkan Lingkungan Belajar yang Harmonis

Ia juga memastikan bahwa TPPO ini memiliki jaringan yang kuat dengan intervensi sistem yang kuat pula. Karena itu solusi hanya dapat ditemukan melalui analisi berbasis data akurat sehingga menghasilkan langkah penanganan yang benar-benar tepat.

“Saya kira kita perlu memahami data-data mengenai TPPO yang begitu luar biasa dan kian memprihatinkan. Yang kita hadapi ini bukan pelaku sembarangan, tetapi mereka yang memiliki modal, jaringan, dan kemampuan untuk menjalankan kejahatan ini. Mampukah kegiatan selama empat hari ini menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berkualitas untuk mengatasi semua itu?” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu data yang menjadi sorotan Dirjen adalah bahwa sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga miskin. Faktor ekonomi inilah yang kerap menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Terhadap kenyataan ini Suparman menjelaskan bahwa Ditjen Bimas Katolik saat ini tengah berupaya membangun pola kerja yang lebih “out of the box”.

“Bimas Katolik sudah mulai bergerak out of box yakni dengan memastikan umat Katolik memiliki akses ke program-program Pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut tegasnya, pihaknya sudah sampaikan kepada para Kabid/Pembimas Katolik dan penyuluh di seluruh Indonesia bahwa tugas mereka adalah mencermati umat Katolik yang masuk dalam database kemiskinan apakah mereka sudah mendapatkan akses ke program-program Pemerintah atau belum. Bahkan bantuan Natal Nasional harus juga menyentuh dan membantu keluarga-kelurga korban TPPO.

Dirinya menambahkan, sudah banyak memberikan bantuan pembangunan gereja tapi urusan TPPO masih belum maksimal. Oleh karenanya, semua harus bergerak bersama.

“Itulah mengapa pendekatan yang dipilih adalah pendekatan holistik, artinya penanganan TPPO tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi saja, melainkan harus melibatkan seluruh instansi, lintas Kementerian/Lembaga,” jelasnya.

Dalam hal peran Gereja, Suparman menyebutkan bahwa ketaatan umat pada Gereja Katolik sangat kuat. Di saat korban TPPO merasa bingung, maka mereka akan lebih mudah datang berkonsultasi dengan para pastor atau uskup. Jadi kata Suparman, umat harus direspons, harus dilayani.

“Umat korban TPPO sering kali lebih percaya kepada pastor dibandingkan institusi lain. Karena itu, jika umat melapor, gereja dapat memfasilitasi mereka untuk menyampaikan laporan ke instansi atau kementerian terkait. Bimas Katolik tentu siap membantu. Setiap keluhan dari korban harus ditanggapi dengan cepat dan serius,” pungkasnya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Dirjen Bimas Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Zoztafia mengatakan siap mendukung upaya pencegahan TPPO.

“Kanwil Kemenag Kepri adalah salah satu dari anggota Satgas TPPO Provinsi Kepri di bagian pencegahaan. Kami sudah melakukan berbagai upaya baik secara internal antarumat beragama, di lembaga pendidikan maupun dalam masyarakat umum,” ujar Zoztafia.

Ia menegaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap TPPO. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan keagamaan, yakni dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh agama untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan kepedulian akan pentingnya pencegahan TPPO.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dirjen Bimas Katolik yang sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini di Batam Kepulauan Riau,” ungkapnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya antara lain Menteri HAM yang diwakili Staf Ahli, Rumadi Ahmad, Uskup Keuskupan Tanjung Karang Mgr. Vinsensius Setiawan Triatmojo, Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng.

Selain itu, ada juga Sekretaris Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, RD. Marthen L.P Jenarut, dan beberapa narasumber lainnya. Tujuan kegiatan ini adalah penanganan dan pencegahan TPPO menemukan solusi yang holistik. Pemerintah bersama gereja berkomitmen untuk berdiri di garis terdepan.(*)

Reporter: Jailani

Artikel Kemenag Kepri Dukung Bimas Katolik dan Gereja Bersinergi, Tangani TPPO Lewat Pendekatan Keagamaan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Sebuah rumah milik warga lansia di Kampung Sei Enam Darat, Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, roboh diterjang angin kencang, Kamis (27/11).

Kejadian itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial, memperlihatkan kondisi rumah yang rusak parah.

“Astagfirullah, roboh rumah,” ucap seorang warga dalam rekaman tersebut.

Pemilik rumah, Husnah (70), mengaku bersyukur anaknya tidak berada di depan rumah saat kejadian. “Kalau sempat main di depan situ, tidak tahulah,” ujarnya.

Sekretaris BPBD Bintan, Agus Ariyadi, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut angin kencang menghantam rumah lansia tersebut sekitar pukul 15.20 WIB hingga menyebabkan bangunan roboh.

“Angin kencang terjadi sekitar pukul 15.20 WIB menghantam rumah lansia di Bintan Timur,” katanya.

Setelah mendapatkan laporan, petugas BPBD Bintan langsung menuju lokasi untuk melakukan penilaian tingkat kerusakan serta pendataan kerugian yang dialami korban. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Viral Video Rumah Lansia di Bintan Timur Rusak Diterjang Angin Kencang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seluas 1,2 juta hektare perairan di Kabupaten Anambas telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Penetapan ini berdampak besar bagi daerah karena seluruh aktivitas di ruang laut harus mengikuti aturan konservasi yang ketat.

Banyaknya wilayah yang masuk zona konservasi membuat sejumlah rencana pembangunan di Anambas terhambat. Setiap kegiatan yang bersentuhan dengan ruang laut wajib mengurus izin khusus, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu, menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi pemerintah pusat. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui kebijakan konservasi agar tidak menghambat pergerakan ekonomi masyarakat pesisir.

“Bukan hanya sektor pembangunan saja, ekonomi masyarakat juga terdampak, seperti budidaya ikan karena harus ada izin pemanfaatan ruang laut,” ujar Raja Bayu dalam rapat bersama LKKPN Pekanbaru, Kamis (27/11).

Bayu menjelaskan bahwa minimnya kewenangan daerah dalam pengelolaan laut membuat investor enggan masuk ke Anambas. Banyak investor mempertimbangkan ulang rencana mereka karena proses perizinan panjang dan sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan rencana investor yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut, namun terhambat karena lokasi yang dituju masuk kawasan konservasi sehingga membutuhkan izin tambahan.

“Kita yang punya laut, tapi tidak punya kewenangan. Semua berada di pusat. Padahal kita ingin ekonomi masyarakat maju,” tegasnya.

Kepala LKKPN Pekanbaru, Rahmad Hidayat, merespons positif usulan Pemkab Anambas untuk melakukan revisi ruang kawasan konservasi. Ia menegaskan bahwa aspirasi daerah penting dan akan diteruskan ke pimpinan pusat.

Meski begitu, Rahmad menekankan perlunya diskusi mendalam dan kajian menyeluruh sebelum perubahan aturan dilakukan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

“Kita sangat terbuka, aspirasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan tinggi di Jakarta,” ujarnya.

Rahmad juga mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat Anambas dalam melindungi satwa laut dilindungi, terutama penyu.

Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengonsumsi satwa dilindungi, sebuah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

“Ini menunjukkan masyarakat Anambas sangat peduli lingkungan dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem,” katanya. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Investasi Terhambat, 1,2 Juta Ha Laut Anambas Masuk Kawasan Konservasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang pelajar SD diserang dan disengat koloni lebah madu saat melintas di Jalan Berdikari, Kampung Sukadamai, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. Insiden itu terjadi setelah beberapa pelajar melempar sarang lebah yang berada di sebuah pohon.

“Laporan ke Damkar baru masuk Rabu malam,” kata Kepala UPT Damkar Tanjunguban, Panyodi, Kamis (27/11).

Panyodi menjelaskan, sejumlah pelajar melintas di bawah pohon yang terdapat sarang lebah madu. Namun, beberapa dari mereka bertindak jahil dengan melempar sarang tersebut meski sudah diingatkan warga sekitar.

“Ada yang usil melempar sarang lebah, padahal sudah diingetin oleh ibu-ibu di sana,” ujarnya.

Akibatnya, lebah madu keluar dan menyerang seorang pelajar berusia 9 tahun. “Korban disengat tiga kali, tapi tidak dibawa ke rumah sakit,” kata Panyodi.

Damkar langsung mengeksekusi sarang lebah pada Kamis (27/11). Sarang dimusnahkan dengan cara dibakar dab disemprot dengan semprotan nyamuk.

Panyodi mengimbau warga segera melapor ke Damkar apabila menemukan hewan berbahaya di sekitar permukiman agar dapat ditangani sebelum menimbulkan korban. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Usil Lempar Sarang, Pelajar SD di Bintan Diserang dan Disengat Koloni Lebah pertama kali tampil pada Kepri.