batampos – PDAM Tirta Karimun masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada tahun. Sehingga, perusahaan milik daerah ini bisa membantu menambah pundi-pundi kas daerah.

”Kita akui memang banyak pekerjaan yang harus kita lakukan memasuki awal tahun ini. Tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, tapi juga bagaimana bisa mengatasi kerusakan terhadap mesin, jaringan transmisi sampai dengan meteran yang terpasang di pelanggan harus diganti. Termasuk mengatasi daftar tunggu,” ujar Direktur PDAM Tirta Karimun, Herry Budhiarto, Rabu (5/1).

BACA JUGA: Permintaan PDAM Ditolak, Dewan Tuding Pemprov Kepri Tutup Mata

Untuk itu, katanya, salah satu target kinerja PDAM yang akan dilaksanakan pada awal tahun ini adalah mengganti meteran air yang terpasang di pelanggan. Karena, kondisi meteran tersebut sudah lebih 5 tahun terpasang dan tidak lagi bisa mencatat dengan benar berapa air. Dan ketentuan mengganti ini juga ada aturan dari pemerintah pusat.

”Tahun ini kita targetkan untuk mengganti 600 meteran milik pelanggan. Meski sebenarnya jumlah yang harus diganti cukup banyak. Namun, karena keterbatasan anggaran kita, maka penggantian dilakukan bertahap. Dan biaya penggantian ini (meteran, red) tidak akan dibebankan ke pelanggan. Jika kita tidak segera mengganti, maka dalam satu bulan PDAM bisa kehilangan ribuan kubik air bersih karena tidak mampu dicatat dengan kondisi meteran yang sudah lama,” ungkapnya.

Menyinggung tentang penyelesaian daftar tunggu yang jumlahnya sampai saat ini sebanyak 1.980 permohonan, Herry menyatakan, untuk mengatasi atau merealisasikan permohonan yang masih dalam daftar tunggu juga termasuk target untuk dituntaskan. ”Tapi, perlu diketahui bahwa dengan kondisi keterbatasan anggaran atau dana, maka kita tidak bisa sekaligus melakukannya. Tapi bertahap. Dan, ini juga ada kaitannya dengan kondisi jaringan pipa lama yang sudah terpasang sejak 1997,” ungkapnya.

Selain jaringan pipa, lanjut Herry, kondisi mesin pompa dan pendorong untuk didistribusikan ke bak penampungan sudah tua. Sehingga, harus diganti, tapi terbatas dengan anggaran yang tersedia.. Dan pihaknya khawatir dengan kondisi saat ini jika sudah terpasang sambuangan baru air tidak bisa optimal sampai ke pelanggan. Karena, kondisi mesin yang sudah tua dan pipa yang lama. Bahkan, dalam dua bulan terakhir cukup banyal kebocoran pada jaringan pipa lama. Yakni, November ada 11 titik yang bocor dan di Desember jumlahnya lebih banyak lagi yang bocor. Ada 12 titik. Semuanya pipa yabg sudah berusia puluhan tahun. (*)

Reporter: Sandi

batampos- Pelaksanaan vaksinasi untuk usia 6-11 tahun terus digesa oleh Pemerintah kabupaten Karimun. Untuk awal tahun 2022 ini, Dinas Kesehatan Karimun mencatat pencapaian atau realisasi vaksinasi untuk usia 6-11 tahun untuk dosis pertama mencapai 1.116 orang atau 38,67 persen yang tersebar di 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas maupun klinik Polres Karimun, TNI AD, TNI AL, kantor kesehatan pelabuhan, klinik medic center, RSUD dan RSBT.

BACA JUGA: Vaksinasi Anak Usia 6-11 di Tanjungpinang Sudah Lebih 61 Persen

” Alhamdulillah, proses vaksinasi terus berjalan untuk dosis pertama vaksinasi anak usia 6-11 tahun daerah yang capaiannya paling banyak berada di klinik Polres Karimun, UPT Puskesmas Moro, UPT Puskesmas Tanjung Balai, UPT Puskesmas Kundur Barat, UPT Puskesmas Meral, UPT Puskesmas Tebing dan selebihnya dibawah 1000 orang,” terangnya, Rabu (5/1).

Dengan demikian, hingga saat ini yang sudah divaksin untuk usia 6-11 tahun dosis pertama mencapai 11.325 orang dari target 29.287 orang. Untuk itu pihaknya, terus menghimbau kepada orangtua agar mengajak anak-anaknya untuk dilakukan vaksin ditempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga, bisa segera tercapai diatas 50 persen nantinya.

” Tetap, kita himbau ketika melakukan vaksinasi anaknya maupun orangtua atau guru harus mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya, menggunakan masker,” ucapnya.

Sementara itu Kepala TU UPT Puskesmas Tanjung Balai Azmi mengatakan, pihaknya sudah melayani vaksinasi untuk usia 6-11 tahun. Selain itu, juga untuk pelajar, umum dan lansia masih tetap dilayani baik untuk dosis satu maupu dua. Sedangkan, vaksin yang dipergunakan yaitu vaksin Sinovac dan Astrazeneca.

” Lumayanlah, tiap hari ada anak-anak sekolah yang melakukan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac. Selain itu, kita tetap melayani masyarakat maupun anak-anak dan pelajar yang ingin divaksin baik itu dosis pertama dan dosis kedua,” terangnya.

Pantauan dilapanganan, anak-anak usia 6-11 tahun yang akan ikut divaksinasi dengan berbagai tingkah lagi mereka siap dilakukan vaksin. Mulai dari awal-awalnya takut, ada juga yang menangis namun setelah dilakukan vaksin mereka pada tertawa. ” Tak terasa pula disuntik. Saya takut juga awalnya,” kata Al Kautsar pelajar SDN 002 Karimun.(*)

Reporter: Tri Haryono

batampos– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan memanggil 7 orang terkait pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) tahun 2018 di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara.

7 orang yang dipanggil diantaranya mantan Lurah Tanjunguban Selatan yang menjabat tahun 2018, lurah saat ini dan ahli waris serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BACA JUGA:Temui Pihak yang Ditangani Kejaksaan, Kasipidsus Kejari Tanjungpinang Kena Sanksi Disiplin

“Kasus ini masih dalam proses pulbaket (pengumpulan bahan keterangan). Sudah 7 orang dipanggil untuk diminta keterangan terkait kasus pengadaan lahan TPA,” ungkap Kajari Bintan, I Wayan Riana, Rabu (5/1).

Kajari mengatakan, proses pengadaan lahan TPA di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara pada tahun 2018 diduga bermasalah. Karena itu, hingga saat ini belum dibangun TPA.

Diberitakan sebelumnya, Organisasi masyarakat (ormas) di Bintan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan mengusut tuntas masalah tumpang tindih lahan yang akan dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara.

Soalnya, setelah dibebaskan tahun 2018 dengan anggaran sekira Rp 2,44 miliar, lahan Pemkab Bintan dengan luas lebih kurang 20 ribu meter persegi tersebut terlantar. (*)

Reporter: Slamet

batampos-Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Koperasi UKM) Provinsi Kepri, Agusnawarman mengatakan, pada Desember 2021 lalu, Bank Riaukepri sudah memproses 135 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pinjaman modal. Adapun pada tahun ini, Pemprov Kepri menyediakan anggaran sebesar Rp1,5 miliar. “Program ini memang sudah dimulai diakhir November lalu. Namun proses yang cukup tinggi terjadi pada Desember 2021 lalu,” ujar Agusnawarman, Rabu (5/1) di Tanjungpinang.

BACA JUGA: Pelaku UMKM Cukup Bayar Pinjaman Pokoknya, Bunganya Dibayar Pemkab

Menurutnya, pada Januari 2022 ini, Pemprov Kepri akan membayar bunga pinjaman pelaku UMKM ke Bank Riau Kepri sebesar Rp158 juta. Dijelaskannya, jumlah UMKM dominan yang memanfaatkan program ini mayoritas di Tanjungpinang. Kemudian ada di Karimun, dan Kabupaten/Kota lainnya.

“Target kita pada tahun ini adalah sebesar Rp1,5 miliar. Adapun besaran pinjaman modal UMKM maksimalnya Rp20 juta. Dalam hal ini, Pemprov hanya memberikan bantuan berupa pembayaran bunga pinjaman kepada pihak bank,” jelas Agusnawarman.

Mantan Sekwa Bintan tersebut juga mengatakan, pada 2021 anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp2 miliar. Namun karena waktu semakin sempit, tentu sulit terserap pada jumlah tersebut. Atas dasar itulah, program dilanjutkan pada tahun 2022.

Lebih lanjut katanya, ada sembilan poin yang harus dilengkapi bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal di BRK yang bunga pinjamannya ditanggunggung oleh Pemprov Kepri. Menurutnya, syarat-syarat yang dibuat oleh BRK tidak jauh berbeda dari syarat untuk mendapatkan pinjaman yang sudah ada.

Pertama adalah mengisi aplikasi permohonan pinjaman, fotocopy suami-istri pengaju pinjaman, fotocopy kartu keluarga, pas foto, memiliki usaha produktif dan berjalan minimal enam bulan. Kemudian adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau menyertakan surat keterangan usaha dari pihak terkait.

“Kemudian adalah tidak sedang menikmati fasilitas kredit produktif dari lembaga keuangan dan non bank. Tidak tergolong dari daftar debitur bermasalah dan menyertakan agunan tambahan,” jelasnya lagi.

Dipaparkannya, program pinjaman lunak tanpa bunga yang diusung Gubernur ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak ekonomi Kepri di masa pandemi Covid-19 melalui sektor UMKM. Maka dari itu, Gubernur meminta pihak Bank Riau Kepri memberikan keringanan berupaya tenor maksimal pinjaman selama 2 tahun dan pembayaran angsuran pertama dimulai pada bulan ke-4 setelah peminjaman.

“Kebijakan ini gunanya untuk memberikan napas lega kepada para pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. Permintaan Pak Gubernur memang seperti itu. Poin-poin ini sudah menjadi kesepahaman antara Pemprov Kepri dengan BRK,” paparnya.

Kemudian, untuk proses verifikasi, validasi hingga persetujuan pinjaman akan sepenuhnya ditentukan pihak Bank Riau Kepri. Ia berharap tidak ada syarat-syarat tertentu yang menyulitkan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman.

“Proses verifikasi berkas dan lainnya sepenuhnya langsung ke Bank. Jadi, tidak ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri lagi. Untuk tahapan dimulainya program ini, akan kami informasikan lebih lanjut,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan stimulus bagi 2.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan mengajukan pinjaman usaha modal sampai Rp20 juta. Lewat kebijakan ini, Pemprov akan bertanggungjawab dalam memenuhi bunga pinjaman tersebut. Sementara pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman fokus pada kewajiban pokok pinjaman. (*)

Reporter: Jailani