batampos – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tindak lanjut permasalahan pembayaran pesangon PHK dan dana pensiun eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Rabu (19/1). Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI mendorong adanya penyelesaian permasalahan pembayaran tersebut oleh Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

“BAP DPD RI merekomendasikan kepada PT PPA selaku penerima kuasa dari Kementerian BUMN untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan Paguyuban Pegawai Eks Merpati, semua perwakilan yang terkait dengan permasalahan tersebut, serta manajemen PT MNA dalam rangka percepatan penanganan pembayaran hak-hak eks karyawan PT MNA paling lambat satu bulan setelah RDP hari ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno.

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaa Aset (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan bahwa saat ini PT MNA memiliki aset setotal Rp 640 miliar sedangkan kewajiban hutang yang dimiliki senilai Rp 10,9 triliun. Dirinya pun mengusulkan, ketika PT MNA dipailitkan, aset yang dimiliki akan dijual dan dibagikan kepada setiap kreditur yang ada, termasuk eks karyawan PT MNA.

“Bisa ga kita berbagi. Kalau berbagi, yang penting ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Tentunya harus ada dukungan dari berbagai macam stakeholder, termasuk BPK karena terkait dengan proses audit,” ucapnya

Sementara itu, perwakilan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati (PPEM) Ery Wardhana mengatakan bahwa sejak mereka di-PHK, terdapat hak pesangon dan pensiun yang belum dibayarkan sampai saat ini. Ery menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.233 pegawai eks PT MNA yang belum memperoleh hak-haknya dengan total sekitar Rp 318,17 miliar. Dirinya mengaku telah menempuh ke berbagai proses hukum dan instansi, hanya belum membuahkan hasil. Ery menilai hanya kebijakan dari pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ketika Merpati pailit, hak pesangon kami tidak akan dibayarkan, karena 1.233 orang adalah kreditur konkruen. Jika ini terjadi, saya pastikan, hak dan pesangon teman-teman tidak akan dibayar. Karena sudah disampaikan aset yang ada hanya Rp 640 miliar, sementara hak kita Rp 319 miliar,” tukasnya dalam RDP yang juga menghadirkan dari Kementerian BUMN ini.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sumatera Barat Alirman Sori menilai, hal yang harus dilakukan adalah untuk menghimpun data-data terkait dari berbagai pihak untuk dilakukan sinkronisasi. Data-data tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPD RI dan menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak ada pihak yang disalahkan dan tidak ada pihak yang dibenarkan, tetapi ada kewajiban tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan aturan main yang sudah menjadi keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Senator dari Maluku Mirati Dewaningsih berharap agar RDP kali ini menjadi momen bersama untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dirinya menilai setiap hak yang ada dalam permasalahan ini harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang.

“Sebenarnya jika tiga ini (PT PPA, Kementerian BUMN, dan PPEM) sudah bertemu, sudah lampu hijau menurut saya. Solusi yang diharapkan oleh PT PPA untuk berbagi, saya rasa harus duduk bersama,” kata Mirati. (*)

batampos – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tindak lanjut permasalahan pembayaran pesangon PHK dan dana pensiun eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Rabu (19/1). Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI mendorong adanya penyelesaian permasalahan pembayaran tersebut oleh Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

“BAP DPD RI merekomendasikan kepada PT PPA selaku penerima kuasa dari Kementerian BUMN untuk melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan Paguyuban Pegawai Eks Merpati, semua perwakilan yang terkait dengan permasalahan tersebut, serta manajemen PT MNA dalam rangka percepatan penanganan pembayaran hak-hak eks karyawan PT MNA paling lambat satu bulan setelah RDP hari ini,” ucap Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno.

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelolaa Aset (PT PPA) Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan bahwa saat ini PT MNA memiliki aset setotal Rp 640 miliar sedangkan kewajiban hutang yang dimiliki senilai Rp 10,9 triliun. Dirinya pun mengusulkan, ketika PT MNA dipailitkan, aset yang dimiliki akan dijual dan dibagikan kepada setiap kreditur yang ada, termasuk eks karyawan PT MNA.

“Bisa ga kita berbagi. Kalau berbagi, yang penting ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Tentunya harus ada dukungan dari berbagai macam stakeholder, termasuk BPK karena terkait dengan proses audit,” ucapnya

Sementara itu, perwakilan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati (PPEM) Ery Wardhana mengatakan bahwa sejak mereka di-PHK, terdapat hak pesangon dan pensiun yang belum dibayarkan sampai saat ini. Ery menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.233 pegawai eks PT MNA yang belum memperoleh hak-haknya dengan total sekitar Rp 318,17 miliar. Dirinya mengaku telah menempuh ke berbagai proses hukum dan instansi, hanya belum membuahkan hasil. Ery menilai hanya kebijakan dari pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Ketika Merpati pailit, hak pesangon kami tidak akan dibayarkan, karena 1.233 orang adalah kreditur konkruen. Jika ini terjadi, saya pastikan, hak dan pesangon teman-teman tidak akan dibayar. Karena sudah disampaikan aset yang ada hanya Rp 640 miliar, sementara hak kita Rp 319 miliar,” tukasnya dalam RDP yang juga menghadirkan dari Kementerian BUMN ini.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Sumatera Barat Alirman Sori menilai, hal yang harus dilakukan adalah untuk menghimpun data-data terkait dari berbagai pihak untuk dilakukan sinkronisasi. Data-data tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPD RI dan menentukan langkah penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak ada pihak yang disalahkan dan tidak ada pihak yang dibenarkan, tetapi ada kewajiban tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak yang harus diterima sesuai dengan aturan main yang sudah menjadi keputusan,” jelasnya.

Sementara itu, Senator dari Maluku Mirati Dewaningsih berharap agar RDP kali ini menjadi momen bersama untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Dirinya menilai setiap hak yang ada dalam permasalahan ini harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang.

“Sebenarnya jika tiga ini (PT PPA, Kementerian BUMN, dan PPEM) sudah bertemu, sudah lampu hijau menurut saya. Solusi yang diharapkan oleh PT PPA untuk berbagi, saya rasa harus duduk bersama,” kata Mirati. (*)

batampos – Bulog menyebutkan beras akan mengalami kenaikan pada Februari ini. Faktor kenaikan harga beras ini disebabkan oleh hasil panen yang rendah tahun lalu hingga bencana perubahan iklim.

” Diperkirakan terjadi bencana hidrometeorologi pada awal 2022, sehingga estimasi harga beras meningkat mulai dari Desember 2021 hingga Februari 2022 ini,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Jawapos.com, Selasa (18/1).

Dalam RDP itu, Budi menyebutkan, penyebab lain naiknya harga beras yakni karena beberapa program pemerintah yang didistribusikan pada akhir 2021 sehingga menyebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat.

BACA JUGA: Serapan Beras Bulog Tembus hingga 1,2 Juta Ton

”Tingginya peredaran uang di masyarakat dan tingginya permintaan beras yang mendorong tingginya harga beras,” ucapnya.

Meski demikian, Buwas memastikan, persediaan beras untuk awal tahun ini aman. Saat ini stok persediaan berapa sebanyak 1.002.771 ton yang terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 997,157 ton, stok komersial 5.614. Sehingga dengan stok tersebut, stabilitas harga akan terjaga.

“Kami memastikan stok lebih dari cukup untuk stabilitas pasokan dan harga hingga awal 2022,” tutupnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bulog menyebutkan beras akan mengalami kenaikan pada Februari ini. Faktor kenaikan harga beras ini disebabkan oleh hasil panen yang rendah tahun lalu hingga bencana perubahan iklim.

” Diperkirakan terjadi bencana hidrometeorologi pada awal 2022, sehingga estimasi harga beras meningkat mulai dari Desember 2021 hingga Februari 2022 ini,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Jawapos.com, Selasa (18/1).

Dalam RDP itu, Budi menyebutkan, penyebab lain naiknya harga beras yakni karena beberapa program pemerintah yang didistribusikan pada akhir 2021 sehingga menyebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat.

BACA JUGA: Serapan Beras Bulog Tembus hingga 1,2 Juta Ton

”Tingginya peredaran uang di masyarakat dan tingginya permintaan beras yang mendorong tingginya harga beras,” ucapnya.

Meski demikian, Buwas memastikan, persediaan beras untuk awal tahun ini aman. Saat ini stok persediaan berapa sebanyak 1.002.771 ton yang terdiri dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) 997,157 ton, stok komersial 5.614. Sehingga dengan stok tersebut, stabilitas harga akan terjaga.

“Kami memastikan stok lebih dari cukup untuk stabilitas pasokan dan harga hingga awal 2022,” tutupnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp 14 ribu per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 7,6 triliun rupiah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/01).

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp 14.000 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” pungkas Menko Airlangga. (*)

Reporter: dep2/ltg/fsr

batampos – Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp 14 ribu per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 7,6 triliun rupiah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/01).

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp 14.000 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” pungkas Menko Airlangga. (*)

Reporter: dep2/ltg/fsr

batampos – Kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk bisa menerapkannya.

Terfapat tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek.

Plt Kepala Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Supriyatno menuturkan, kurikulum prototipe ini akan berlangsung selama 2 tahun, yakni hingga 2024. Selanjutnya, Kemendikbudristek akan menetapkan kurikulum mana yang akan menjadi kurikulum nasional.

“Baru nanti tahun 2024 Kemendikbudristek akan menetapkan kebijakan mengenai kurikulum mana yang akan dijadikan kurikulum nasional untuk pemulihan pembelajaran,” ungkap dia dalam keterangannya, Rabu (19/1).

Adapun, karakteristik dari kurikulum prototipe adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter peserta didik. Artinya, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah.

“Mereka mengalami sendiri bagaimana bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lain-lain, juga mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu,” kata Supriyatno.

Pembelajaran berbasis proyek dianggap penting untuk pengembangan karakter siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman.

“Tidak ada seleksi sekolah mana yang akan menggunakan Kurikulum Prototipe, namun yang kami lakukan hanya pendaftaraan dan pendataan. Sekolah-sekolah dapat menggunakan kurikulum prototipe secara sukarela tanpa seleksi,” tutup dia. (*)

Reporter: JP Group