batampos – Selain potensi rare earth atau logam tanah jarang (LTJ), kandungan penting lain juga ditemukan di wilayah lumpur Lapindo Sidoarjo. Koordinator Mineral, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehamad Awaludin menjelaskan, kandungan mineral lain itu yakni critical raw material (CRM) atau mineral kritis.

Awaludin menjelaskan, di dalam CRM tidak hanya berisi unsur LTJ saja. Disebut mineral kritis karena memang secara bahan baku tidak ada penggantinya.

‘’Kemudian, banyak negara yang bergantung pada impor, karena pasokan (CRM) hanya didominasi negara tertentu. Maka dari itu disebut kritis atau CRM. Ini juga terkait dengan mineral-mineral high tech, sehingga CRM memang dianggap sebagai sesuatu yang strategis,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (24/1).

Dari hasil penelitian, potensi yang terkandung dalam mineral-mineral dari lumpur Lapindo yang termasuk CRM yakni berupa Litium (Li) dan Stronsium (Sr). ‘’Yang cukup tinggi adalah Litium dengan kadar antara 99,26-280,46 ppm dan Stronsium dengan kadar antara 255,44 – 650,49 ppm,’’ imbuhnya.

Litium merupakan salah satu unsur dalam logam alkali. Litium adalah salah satu logam yang paling banyak manfaatnya. Beberapa di antaranya yakni menjadi komponen penting dalam baterai smartphone hingga baterai kendaraan listrik.

Unsur ini juga dominan dalam produksi kaca, keramik dan dalam produksi alumunium. Dengan penambahan sedikit litium karbonat (Li2CO3) saat proses pembuatan kaca atau keramik akan membuatnya jauh lebih kuat.

Para produsen alumunium juga menggunakan litium karbonat guna menghasilkan alumunium dari alumunium oksida. Litium karbonat dapat mengurangi jumlah panas yang dibutuhkan untuk reaksi untuk menghasilkan alumunium. Akibatnya, produsen bisa menghemat biaya produksi alumunium.

Awaludin melanjutkan, untuk potensi LTJ yang ditemukan di lumpur Lapindo adalah Cerium (Ce). Dari hasil analisis, kadar LTJ yang terkandung cukup rendah, dengan kadar tertinggi pada unsur Cerium tersebut.

‘’LTJ-nya cukup rendah. Dalam LTJ ada 17 unsur, yang agak tinggi hanya Cerium (Ce). Itu kategorinya juga agak kurang (di lumpur Lapindo),’’ jelasnya.

Secara umum, lanjutnya, kegiatan penelitian yang dilakukan Badan Geologi ESDM memang tidak menitik beratkan pada salah satu mineral saja. Namun, memang pada akhirnya dari hasil kegiatan yang berlangsung pada tahun 2020 itu ditemukan ada beberapa mineral yang kadarnya cukup tinggi.

Hingga saat ini, proses penelitian dan pemanfaatan mineral secara nilai keekonomian masih dalam tahap awal. Sehingga, beberapa temuan masih dalam hasil yang terbatas.

Namun, Awaludin menyebut bahwa hasil temuan penelitian awal itu menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan target area untuk penelitian lebih lanjut.

Dalam dunia pertambangan, kegiatan yang dilakukan mencakup tahapan eksplorasi hingga studi kelayakan. Awaludin menyebut, tahap penelitian keekonomian menjadi amat penting.

‘’Dari hasil yang dilakukan kemarin baru penyelidikan umum, baru studi awal. Kita hanya ngebor menggunakan tangan dengan kedalaman 5 meter. Area yang dicover untuk penyelidikan juga baru sebagian dari lokasi Lapindo. Artinya, ini baru awal,’’ jelas dia.

Awaludin menjelaskan, setelah tahapan ini, akan ada pengujian ekstrasi. Nantinya, saat sudah terkonfirmasi bahwa sudah bisa diekstrak, maka akan dilanjutkan dengan pendetailan. ‘’Artinya, jarak pengambilan sampelnya lebih dipersempit, luas area coverage akan diperluas, mungkin mencakup area yang terdampak lumpur. Kemudian, lebih dalam hingga sampai ke dasarnya,’’ tambah Awaludin.

Kemudian, tahap terkahir mencakup studi kelayakan. Dalam tahapan ini menjadi penentuan apakah temuan-temuan mineral itu ekonomis atau tidak.

Awaludin memandang, semburan lumpur Lapindo memiliki sifat yang berbeda dan menjadi kelebihan tersendiri. Hal itu disebabkan karena barang yang diteliti yakni semburan yang terus menerus keluar.

‘’Ini kan kelebihannya kalau kita bandingkan dengan tambang konvensional. Kalau tambang lain kan habis. Inilah yang membedakan keekonomian antara Lapindo dg tambang konvensional. Istilahnya harvesting atau memanen, itu sisi positifnya,’’ urainnya.

Kemudian, dalam aspek keekonomian, lumpur Lapindo juga bisa diperhitungkan untuk meminimalisir keberadaan lumpur yang tadinya bersifat mengganggu. ‘’Jadi istilahnya from hazard to resource. Bencana kita ubah menjadi sumber daya yang bisa menjadi sumber ekonomi,’’ tambah Awaludin.

Nantinya, lanjut dia, output dari seluruh tahapan penelitian ini adalah berupa rekomendasi. Itu mencakup berbagai aspek. Yakni mulai dari pemanfaatan, penambangan, nilai keekonomian, faktor lingkungan, bahkan mencakup potensi market yang ada.

Umumnya, usai pengerjaan data maka bisa dilanjutkan oleh tindak lanjut dari para badan usaha terkait. Namun, karena lokasi lumpur Lapindo terbilang khusus, maka harus melibatkan banyak lembaga-lembaga lainnya.

Dengan kondisi itu, Awaludin menyebut bahwa proses yang dilakukan akan cukup memakan waktu yang lama. ‘’Ini cukup panjang prosesnya. Kalau di badan usaha saja, dari tahap eksplorasi hingga produksi itu bisa makan waktu lima tahun. Jadi ya kira-kira gambarannya seperti itu. Prosesnya lama terkait banyak hal, finance, market, dan lainnya,’’ jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kendati banyak desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi bahkan menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), pemerintah tetap bergeming.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan ”PTM Tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa, akan diambil keputusan tersendiri. Tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka,” jelas Luhut kemarin (24/1).

Padahal, kasus positif terus naik. Angka reproduksi efektif di Jawa telah menunjukkan angka 1 sementara di Bali menunjukkan angka lebih dari 1. Angka positivity rate untuk tes RT-PCR telah mencapai 9 persen meskipun angka gabungan dari seluruh tes (Antigen+PCR) masih dibawah standar WHO yakni 5 persen.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (24/1) , diketahui bahwa infeksi Covid-19 di sekolah terus meluas ”Sampai tanggal 18 Januari 2022 itu terdapat 41 sekolah SD/SMA di Jakarta yang sebagian siswanya positif Covid-19,’’ kata Ma’ruf.

Melihat kondisi tersebut, Ma’ruf mempertanyakan bagaimana kira-kira kelanjutan kebijakan dari pemberlakuan PTM 100 persen di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Menurut dia PTM 100 persen itu harus mempertimbangkan kondisi Covid-19 terkini ditambah dengan tingkat penyebaran varian Omicron yang cepat.

Ma’ruf menuyampaikan dirinya turut memantau evaluasi penyelenggaran PTM di sekolah-sekolah. Menurut penilaiannya kebijakan pemberlakuan PTM saat ini memerlukan perhatian khusus. Apalagi menurut beberapa analisis, puncak penyebaran Covid-19 varian Omicron diperkirakan baru terjadi pada Februari hingga awal Maret depan.

Meski demikian, di akhir rapat tertutup itu, Ma’ruf menyampaikan dia tetap setuju PTM tetap dilaksanakan dengan kebijakan yang sudah ditempuh selama ini. Tetapi pengecekan di lapangan supaya dilakukan lebih teliti. Selain itu Ma’ruf juga menyampaikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi supaya lebih ketat. Kemudian jika ada yang melanggar diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Ma’ruf mengatakan puncak Omicron yang diperkirakan terjadi pada Februari sampai awal Maret harus tetap diantisipasi. Perlu upaya kesiapsiagaan, khususnya untuk fasilitas layanan kesehatan. ’’Walaupun tingkat keparahan varian Omicron lebih ringan dibanding Delta, tetapi kalau jumlah (kasus positif) bertambah terus, potensi penularan kepada yang komorbid akan memberikan tekanan kepada fasilitas kesehatan yang ada,’’ terangnya.

Dia juga tertarik dengan paparan dari BNPB. Bahwa di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, ternyata kasus varian Omicron-nya tidak banyak. Fenomena ini perlu diteliti lebih dalam. Apakah ada varian lain atau tidak. Sehingga antisipasi yang dilakukan bisa tepat. Jangan sampai yang dilakukan adalah antisipasi untuk Omicron, tetapi ternyata ada varian lainnya.

Organisasi profesi kedokteran meminta pembuat kebijakan mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada kelompok usia kurang dari 11 tahun. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto, SpP(K) menyatakan pertimbangan ini berdasar kepatuhan anak-anak usia 11 tahun kebawah belum seluruhnya memahami dan tertib protokol kesehatan. “Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya,” kata Agus.

Dia juga meminta agar daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan harus ditingkatkan level PPKMnya.Ini jadi salah satu upaya untuk mengurangi penularan secara primer. Upaya lainnya adalah peningkatan jangkauan vaksinasi Covid-19.

Hingga kemarin (24/1), kasus konfirmasi omicron di Indonesia telah mencapai 1.600 orang. Namun, dibandingkan dengan varian delta, tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian pasien omicron relatif lebih rendah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sebanyak dua orang meninggal dunia dan sekitar 20 orang pasien omicron memerlukan perawatan RS dan oksigen. ”Memang laju penularanya tinggi tapi tidak perlu panik karena memang hospitalisasi dan kematian yang rendah,” katanya.

Pemerintah akan mempublikasikan tingkat kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi PeduliLindungi. ”Sehingga kita bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin sampai ke level titik lokasinya, kantornya, tokonya, dan mana yang disiplin,” ujarnya. Harapannya, masyarakat bisa bantu mengontrol penggunaan PeduliLindungi.

Sementara sisi surveilans, Budi menekankan kasus konfirmasi omicron tidak dilakukan genome sequencing. Hal ini karena tidak semua kasus akan dilakukan. Nantinya genome sequencing akan diarahkan untuk menganalisa pola penyebaran kasus omicron. “Kita akan menggunakan PCR dengan S-Gene Target Failure (SGTF) yang bisa cepat mendeteksi omicron,” ujarnya. Pemerintah akan mendistribusikan SGTF akan didistribusikan ke daerah-daerah.

Dia pun meminta pemerintah daerah untuk tetap disiplin dalam melakukan pelacakan Covid-19 sesuai rasio yang ditetapkan. “Kami harapkan disiplin untuk melakukan testing 1:1000 penduduk per minggu itu tetap dijalankan,” ungkap Budi. Dia juga meminta agar strategi isolasi di rumah maupun isolasi terpusat dan rumah sakit tetap kita jalankan sesuai dengan protokol yang ada.

Terkait kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus omicron, Budi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan sebanyak 80 ribu tempat tidur di RS. Ini dikhususkan untuk penanganan pasien Covid-19.”Sudah terisi sekarang sekitar lima ribu tempat tidur,” tuturnya.

Menanggapi desakan soal evaluasi PTM 100 persen, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengaku, menghargai aspirasi dan saran organisasi profesi medis. Kemendikbudristek pun satu frekuensi dengan organisasi profesi medis dalam hal kesehatan peserta didik, guru, dan masyarakat merupakan hal nomor satu.

Evaluasi PTM sejatinya juga telah dilakukan. Dari evaluasi tersebut, diketahui bahwa sebagian besar satuan pendidikan sudah melaksanakan PTM sesuai dengan status/ level penyebaran Covid-19. Inline dengan instruksi Mendagri tentang PPKM.

”Kepala daerah dan kepala dinas sudah sangat memahami implementasi SKB 4 Menteri terbaru,” ujarnya, kemarin (24/1). Termasuk, soal keputusan mengambil langkah akurat sesuai SOP pada SKB 4 Menteri dalam merespon setiap peristiwa yang terjadi terkait PTM terbatas di wilayahnya. ”Jadi so far sudah baik mekanismenya buka-tutup dan sudah jalan baik,” sambungnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, PTM terbatas pun dapat dilakukan penyesuaian 100 persen atau 50 persen mengikuti dinamika PPKM di wilayah tersebut. Sebagai contoh DKI Jakarta, saat ini berada di status PPKM level II dengan vaksinasi PTK sudah lebih dari 80 persen dan vaksinasi lansia lebih 50 persen, maka PTM 100 persen. Namun, apabila status PPKM naik menjadi level III maka PTM menjadi 50 persen. ”Saya tegaskan PTM bisa 100 persen atau 50 persen atau 0 persen tergantung level PPKM, serta sekolah dimungkinkan buka-tutup,” paparnya.

Dia menegaskan, PTM sangat urgen. Pasalnya, setelah menutup sekolah hampir dua tahun, banyak kejadian luar biasa terjadi. Diantaranya, kesenjangan hasil belajar, tekanan psikologis, banyak sekolah swasta kolaps, hingga banyak anak drop out sekolah.

Karenanya, kata dia, Kemendikbudristek mendesak untuk sesegera mungkin PTM. Harapannya, bisa terjadi pemulihan pembelajaran, mengingat PJJ sangat tidak ideal lantaran banyak keterbatasan. ”Kita juga melihat mal, restaurant, pasar, tempat wisata sudah dibuka penuh. Masak sekolah yang mempertaruhkan masa depan SDM negeri ini dibiarkan terus ditutup,” ungkapnya.

Kemendikbudristek mengklaim, tidak serta merta memutuskan membuka PTM ini. Menurutnya, keputusan untuk menggelar PTM terbatas diterapkan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti yang tercantum di SKB empat menteri. Mulai dari level PPKM, memperhatikan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), vaksinasi lansia, dan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, ditetapkan pula langkah jika ada kejadian positif Covid-19 di sekolah. Pemberian sangsi pada satuan pendidikan yang melanggar pun tutut dilakukan.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto mengungkapkan hal senada. Menurutnya, ketentuan yang ditetapkan dalam SKB Empat Menteri sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme PTM berdasarkan level PPKM. Termasuk jika ada kondisi penyebaran yang meningkat.

”Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM level III dan IV otomatis tidak PTM terbatas 100 persen,” ujarnya. Apalagi, imbuh dia, PPKM level 4. Maka, wajib menyelenggarakan PJJ.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah telah resmi melakukan penerapan travel bubble sejak kemarin (24/1) untuk membuka pintu masuk wisman dari Singapura ke wilayah Batam dan Bintan. Menurut Airlangga, kebijakan itu diambil untuk mendorong geliat pariwisata di Batam dan Bintan.

‘’Level di Batam-Bintan sudah level 1 dan relatif situasinya terkendali, karena travel bubble ini ada pintu masuk dan pintu keluar yang terbatas dan sudah dibuat satgas,’’ ujarnya, kemarin.

Airlangga menjelaskan, kebijakan itu juga diiringi beberapa syarat penting. Di antaranya yakni wisman yang masuk ke Batam dan Bintan harus sudah vaksin 2 kali, negatif PCR 3×24 jam, registrasi e-HAC, dan memiliki visa kunjungan (kecuali WNA dari Singapura karena bagian dari Asean).

Dia melanjutkan, wisman juga harus memiliki kepemilikan asuransi senilai SGD 30.000, serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan Bluepass. Airlangga juga menyampaikan pengelola kawasan pariwisata wajib membentuk Satgas Covid-19 yang Surat Edaran (SE) ataupun Peraturan Gubernur (Pergub) sudah dipersiapkan.

‘’Kemudian pengelola hotel dan tempat-tempat yang sudah memenuhi CHSE ini dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 di kawasan,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan memang terjadi penurunan angka kepercayaan publik terhadap Polri. Penurunan tersebut terbaca dari hasil survei Indikator Politik Indonesia dari angka kepercayaan 80 persen menjadi 74 persen. Penurunan tersebut dampak serangkaian pelanggaran personil Polri, karena itu Korps Bhayangkara tidak akan ragu memecat anggota yang merusak institusi.

Sigit-panggilan akrab kapolri-menjelaskan, dalam survei tersebut Polri tetap menjadi lembaga ketiga yang paling dipercaya. Tapi, angka kepercayaan masyarakat menurun dari 80,2 persen menjadi 74 persen. “Dibanding survei pada November 2021,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR kemarin.

Penurunan itu dipastikan karena rentetan pelanggaran personil Polri, sekaligus pelayanan yang tidak profesional. “Semua itu harus diperbaiki dengan perkembangan konkrit,” terangnya.

Dalam rangka perbaikan tersebut, maka Polri menegaskan bahwa tidak akan ragu memecat berapa pun anggota yang merusak institusi. “Polri tidak akan ragu memecat 30, 50, 500 anggota yang merusak, untuk menyelamatkan 400 ribu lebih anggota yang baik,” jelasnya.

Menurutnya, terkait penyebab pelanggaran tersebut terdapat dua faktor, yakni individu dan organisasi. Untuk faktor individu dikarenakan lemhnya ideologi, kurangnya khidupan spiritual. pengaruh negatif komunitas dan gaya hidup tidak sesuai dengan budaya Polri. “Itu untuk individu,” tuturnya.

Lalu, untuk faktor organisasi yaitu, lemahnya regulasi, kurangnya literasi, kurangnya dukungan sarana prasarana dan anggaran, budaya yang belum bagi dan belum efektifnya penilian kinerja. “Polri secara bertahap melakukan perbaikan,” tegasnya.

Polri memastikan akan berupaya keluar dari zona nyaman untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Tantangan tugas ke depan harus diselesaikan dan respon terhadap masyarakat juga harus cepat. “Tuntaskan semua,”ujarnya.

Untuk memperbaiki kinerja, Polri juga melakukan upaya restorative justice. Pada 2021 terjadi peningkaan kasus yang diselesaikan dengan restorative justice dengan angka 11.811 kasus. “Meningkat 28,3 persen dibanding tahun sebelumnya,” terangnya.

Upaya restorative justice ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penegakan hukum yang tidak bermanfaat. seperti, kasus nenek Minah yang divonis satu bulan 15 hari karena mencuri kakao. “Dulu banyak kasus semacam ini, sekarang diselesaikan dengan restorative justice,” ujarnya.

Tak hanya itu, dalam kasus narkotika juga telah melakukan berbagai upaya. salah satunya, berhasil menyita barang bukti narkotika senilai Rp 88,4 triliun. Sepanjang 2021 ada dua kasus narkotika menonjol dengan barang bukti seberat 2,5 ton dan 1,1 ton. “Semua berhasil digagalkan,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group