batampos – Pengembang ternama, Central Group kembali membangun proyek terbarunya di kawasan Batuaji, yakni Central Batuaji. Central Batuaji sendiri merupakan ekspansi dari proyeknya yang terdahulu, yaitu Central Raya Batuaji. Terkait kualitas sudah pasti tidak perlu diragukan lagi, karena sudah berpengalaman membangun kawasan eksklusif, elite, dan terpadu.

”Sesuai dengan slogannya ’Hunian Nyaman Untuk Keluarga Idaman’, Central Batuaji sendiri akan menyuguhkan kawasan perumahan klaster (1 pintu masuk) dengan fasilitas greenery park seluas 104 meter di dalam perumahan dan fasad bangunan yang berkonsep growing house,” kata Princip Muljadi, selaku CEO Central Group, Rabu (26/1).

Saat ini pihaknya menawarkan berbagai tipe rumah mulai dari tipe 30, 36, 65 dan 80 yang dimana harapannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan properti yang berkualitas dan terpercaya.

Selain itu, terdapat fasilitas jogging track seluas 400 meter, dan sangat dekat dengan kawasan kuliner, pusat perbelanjaan, kampus, rumah sakit, apotik, sekolah, bank sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan ini dibangun di lokasi yang sangat strategis dan cocok dijadikan sebagai hunian maupun investasi.

BACA JUGA: Rumah Idaman Harga Rp 2 Jutaan Hanya di Central Batuaji

”Kabar gembiranya, saat ini Central Group menawarkan promo menarik bagi Anda yang ingin memiliki hunian ini dengan harga mulai Rp 240 juta dan cicilan super ringan hanya Rp 2,2 juta saja per bulan. Serta ada diskon potongan harga hingga 15 persen,” terangnya.

Dengan harga pre-sale tersebut, Anda sudah dapat memiliki hunian eksklusif dengan fasilitas smart home system gratis. ”Tentunya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk segera mem-booking unit, karena harga akan berubah saat promo pre-sale berakhir,” jelasnya.

Bagi Anda yang berminat, dapat segera mengunjungi Marketing Galery Central Group di Jalan Central Raya nomor satu, Sukajadi, Batam atau bisa mengunjungi langsung ke Sales Gallery Central Raya Batuaji di Bukit Tempayan, belakang Mitra Mall, Batuaji.

”Anda juga bisa menghubungi kami di 0811-703-8868 untuk info lebih lanjut,” tutup Princip Muljadi. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Direktorat Reserse Kriminak Khusus Polda Kepri mengawasi peredaran minyak goreng, pasca penetapan harga eceran tertinggi dari pemerintah yakni Rp 14 ribu perkilogramnya. Pengawasan tidak hanya terkait harga, namun juga penimbunan.

“Anggota terus turun secara periodik, melakukan pengawasan harga minyak gorwng ini. Kami tidak ingin ada yang menjual minyak goreng tidak sesuai ketentuan yang berlaku, atau melakukan penimbunan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Teguh Widodo, Rabu (26/1).

Ia mengatakan Rabu (26/1) telah pengecekan minyak goreng dilakukan oleh jajaran Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri. Pengecekan ini dilakukan di swalayan besar yakni Top 100 Grand Mall Batam.
Teguh mengatakan dari hasil pengecekan ini, stok minyak goreng kemasan masih mencukupi.

“Stok kurang lebih 200 dus, 50 dus sudah terpajang. Harganya dipatok perliter Rp14 ribu. Pihak swalayan hanya memperbolehkan satu orang membeli 6 liter saja,” ucap Teguh.

Nantinya, jajaran Subdit I Ditreskrimsus akan terus melakukan pengawasan di swalayan atau tempat lainnya. Pengawasan ini demi memastikan minyak goreng yang dijual sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ia berharap masyarakat tidak punic buying, dengan menimbun minyak goreng sebanyak-banyaknya. Ia meminta agar membeli minyak goreng sesuai kebutuhan.
Para pedagang, kata Teguh harus menjual minyak goreng sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

“Pedagang jangan ada menimbun, karena efeknya akan terjadi kelangkaan minyak goreng,” ucapnya.

Polisi, kata Teguh akan mengambil langkah tegas, jika ada pedagang yang curang, dengan menimbun minyak goreng. Ia mengatakan penimbun ini bisa dijerat pidana.

“Sesuai pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Jika ada temuan tindak pidana, terancam penjara hingga 5 tahun atau denda Rp50 miliar. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” ujar Teguh. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

batampos – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim mengatakan retribusi parkir di tepi jalan pada 2022 masih sama yakni Rp 1.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat. Kenaikan tarif parkir ini hanya di lokasi tertentu seperti pusat perbelanjaan.

“Tarifnya masih sama. Kalau ada yang meminta lebih dari tarif yang ditetapkan, tolong laporkan lokasinya dan waktunya,” ujar Salim, Rabu (26/1) siang.

Salim menegaskan, bagi petugas parkir di tepi jalan yang meminta tarif melebihi aturan tersebut akan ditindak tegas. Pihaknya akan memberikan teguran keras, hingga sanksi pemberhentian.

“Itu khusus petugas. Kalau jukir liar itu sudah pungli dan ada pidananya,” tegasnya.

Baca Juga: Haloo Dishub Batam, di Batuaji Jukir sudah Naikkan Retribusi Parkir Tepi Jalan

Oleh karena itu, Salim meminta masyarakat untuk membayar sesuai tarif tersebut. Selain itu, jika masyarakat menemukan pemungutan melebihi tarif agar segera dilaporkan.

“Segera laporkan. Dan akan kami tindak langsung. Kami ke lokasi untuk menindaknya,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah target retribusi maupun pajak, termasuk pajak parkir dan retribusi parkir tepi jalan mengalami kenaikkan pada 2022 ini. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemko Batam dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam.

Dalam hal ini Dishub Kota Batam juga tidak menaikkan tarif parkir tepi jalan. Tarifnya masih sama, yakni untuk sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Program travel bubble yang dibuka sejak Senin (24/1) dinilai tidak akan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Singapura secara drastis ke Batam-Bintan. Pasalnya, syarat masuk terlalu berat dan biaya terlalu besar, begitupun saat kembali ke Singapura. Apalagi kebijakan ini hanya lahir dari pemerintah RI saja, bukan kesepakatan RI-Singapura.

“Travel Bubble adalah kebijakan sepihak atau unilateral yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk Batam dan Bintan. Kebijakan ini sama seperti Vaccinated Travel Line (VTL) yang dibuat sepihak oleh Singapura,” ujar Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, apabila tidak ada kebijakan lanjutan, maka Travel Bubble Kepri tidak akan memberikan manfaat apapun. Karena Travel Bubble adalah kebijakan khusus untuk orang Singapura datang bewisata di Batam dan Bintan pada area khusus.

“Namun warga Kepri tidak bisa ke Singapura melalui kebijakan ini. Bagi yang berkeingian tentu harus mengikuti kebijakan VTL yang dibuat Singapura,” jelasnya.

Disebutkannya, dari pembicaraan dia dengan sejumlah warga Kepri yang menetap di Singapura. Ada beberapa faktor warga disana keberatan untuk mendukung kebijakan Travel Bubble yang ada di Kepri. Pertama, untuk biaya Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dinilai sangat tinggi.

“Bagi warga Singapura yang ingin ke Bintan atau Batam harus merogoh sekitar 300 Dollar Singapura atau sekitar Rp 3.195.000 (kurs 1 dolar = Rp 10.650) untuk biaya PCR. Karena mereka harus negatif PCR sebelum berangkat. Kemudian ketika pulang ke negaranya Singapura, harus kembali di PCR,” jelasnya.

Berikutnya ongkos dan biaya penginapan yang diperhitungkan bisa mencapai 150-200 Dollar Singapura. Masalah lainnya adalah, bagi warga Siangpura yang keluar negeri mereka harus menjalani Stay Home Notice selama sepekan setelah kembali. Tentu kondisi ini akan mengganggu pekerjaan mereka.

“Atas dasar ini, saya berkesimpulan, hanya orang-orang tertentu yang memang ada keperluan bisnis yang bisa masuk. Sehingga rela merogoh kocek lebih dalam untuk mengingkuti program Travel Bubble di Kepri,” tegas Rudy.

Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri tersebut berharap, ada kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Karena tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membangkit ekonomi daerah dan pariwisata daerah.

“Jika kebijakan yang dibuat tidak dua arah, maka akan sia-sia energi yang sudah dibuang untuk meluncurkan program Travel Bublle. Karena masalah ini tidak dibahas secara mendetail antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura saat bertemu di Bintan Selasa (25/1) kemarin,” tutup Rudy Chua.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Sandiaga Uno mengatakan, Nongsa dan Bintan sangat siap untuk memulai travel bubble. Sandiaga yakin jika travel bubble ini diterapkan, maka sektor pariwisata Batam dan Bintan yang selama ini terpukul, bisa secara perlahan bangkit kembali.

Kementerian Pariwisata dan Ekraf telah menyiapkan skema travel bubble di Batam dan Bintan selama satu tahun belakangan. (*)

Reporter: JAILANI