Petugas medis menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. (Imam/Jawapos)
batampos – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peningkatan keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit (RS) di Jakarta.
Bahkan menurut Abraham dirinya telah menerima laporan ada warga yang kesulitan mendapatkan RS di Jakarta akibat meningkatkan angka kasus harian Covid-19 varian Omicron.
“Data per Rabu (26/1) kemarin, BOR RS di Jakarta mencapai 45 persen. Dan KSP sudah mulai menerima laporan warga yang kesulitan mencari rumah sakit,” ujar Abraham kepada wartawan, Kamis (27/1).
Karena itu, Abraham Wirotomo mengimbau masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron tanpa gejala atau ringan, lebih memanfaatkan isolasi mandiri (isoman) dan telemedicine.
Abraham mengungkapkan, keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta saat ini justru didominasi oleh pasien yang sifatnya bukan mendesak, atau tanpa gejala dan ringan. Seharusnya masyarakat dan rumah sakit lebih mengutamakan pasien yang sakit berat, lansia, dan komorbid.
“Masyarakat tidak perlu panik. Apalagi WHO menyebut varian Omicron lebih ringan ketimbang delta. Yang penting waspada proposional,” katanya.
Meski BOR rumah sakit untuk pasien Covid-19 varian Omicron mulai meningkat, namun Abraham memastikan, sampai saat ini ketersediaan tempat tidur masih mencukupi.
“Konversi bed untuk Covid-19 terus dilakukan, dan untuk stok obat-obatan di RS juga sudah distribusikan oleh Kemenkes,” ungkapnya.
Sebagai informasi, menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron, pemerintah telah menyiagakan 1.011 RS dan 82.168 tempat tidur untuk pasien kasus virus korona.
Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan obat-obatan untuk tiga bulan ke depan, diantaranya Oseltamivir sebanyak 13 juta, Favipiravir 91 juta, Remdesivir 1,7 juta, Azythromycin 11 juta, dan Multivitamin 147 juta. (*)
batampos-Meskipun sudah dilakukan penandanganan kontrak pada Desember 2021 lalu, namun proyek investasi PLN senilai Rp37 miliar masih mandek. Lantaran masih terhambat perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kehandalan listrik di Pulau Buluh, Batam memang menjadi satu persoalan yang harus dibereskan. PLN sudah menyiasati itu dengan sistem kabel laut dari Batam ke Pulau Buluh,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, Kamis (27/1) di Tanjungpinang.
Menurut Darwin, untuk pembangunan sistem kabel laut tersebut, PLN sudah melakukan penandatangan kontrak dengan perusahaan. Di dalam kesepatan kerja itu, pembangunan kabel laut akan dilakukan dari Batam ke Pulau Buluh dan dari Dabo Singkep ke Daik yang melintas di Pulau Selayar.
“Laporan terakhir yang kami terima dari PLN, perizinannya masih berproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita berharap ini bisa cepat selesai, sehingga pembangunan bisa segera dilakukan,” harap Darwin.
Salah satu pejabat PLN Tanjungpinang yang meminta namanya tidak dikorankan menyebutkan, nilai proyek kabel laut dari Batam ke Pulau Buluh dan dari Dabo Singkep ke Selayar, dan Daik, Lingga adalah sebesar Rp37 miliar. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan dalam satu kontrak.
“Untuk pekerjaan berada dibawah kendali Kanwil PLN Riau dan Kepulauan Riau. Informasinya pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan turun ke lokasi. Namun belum ada informasi lebih lanjut, apakah sudah atau belum,” ujarnya, kemarin.
Dijelaskannya, panjang kabel dari Batam ke Pulau Buluh adalah 1 km. Kemudian untuk di Kabupaten Lingga adalah 6 km. Jika mengacu pada kontrak kerja, seharusnya terlaksana di akhir tahun 2021 lalu. Namun karena terhambat perizinan, maka belum terlaksana.
“Dengan kondisi ini, tentu akan ada evaluasi terkait kontrak kerja tersebut. Tujuan pembangunan kabel laut ini adalah untuk meningkatkan sistem kehandalan listrik di Pulau Buluh dan Kabupaten Lingga,” jelasnya.
Akhir tahun 2021 lalu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta Kanwil PLN Riau Kepri membereskan pembangunan strategis tersebut. Menurut Gubernur, infrastruktur tersebut adalah upaya untuk merangkai Kepri dengan listrik.
“Sampai saat ini, saya belum dapat laporan terkait adanya kendala pembangunan kabel laut di Kepri. Baik yang di Batam maupun di Lingga, “ ujar Gubernur Ansar di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Mantan Legislator Komisi V DPR RI tersebut menegaskan, jika ada persoalan PLN diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pihaknya. Sehingga, ia bisa memberikan mencari jalan keluar. Karena persoalan listrik di Provinsi Kepri masih belum tuntas.
“Laporan terakhir masih ada sejumlah desa yang belum terkoneksi listrik. Tentunya dengan rencana-renca kerja seperti kabel laut ini, adalah untuk memperkuat kehandalan listrik di setiap Kabupaten/Kota,” tegas Gubernur. (*)
ILUSTRASI: Aneka susu instan di Gogo Supermarket Bengkong Kampung Seraya, Batam, Senin 5 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – Pada momen peringatan Hari Gizi Nasional, PT Frisian Flag Indonesia (FFI) kembali menekankan pentingnya pemenuhan dan pemberian akses gizi berkualitas kepada masyarakat luas, demi menyelamatkan masa depan bangsa, dimulai dari keluarga. Pada kesempatan ini, FFI menggelar sebuah webinar dengan narasumber inspiratif: Guru Besar Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat FKMUI, Prof Dr drg Sandra Fikawati MPH, Pendiri Rumah Singgah Sahabat Gizi, Ir Irawati Susalit, dan Kartini Peternak Indonesia, Rumini.
Global Nutrition Report (GNR) 2020 menunjukkan Indonesia mengalami triple burden masalah gizi, yaitu kekurangan gizi mikro, kekurangan makro, dan gizi lebih. Sementara analisis Fill the Nutrient Gap (FNG) yang dirilis pada November 2021 menunjukkan bahwa setidaknya satu dari delapan orang Indonesia tidak mampu membeli makanan yang memenuhi kebutuhan gizi mereka. Artinya, pemenuhan gizi berkualitas dan pemberian akses terhadap gizi baik masih menjadi tantangan yang kita hadapi bersama saat ini.
Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F Saputro, menyampaikan, “Hari Gizi Nasional menjadi momentum untuk kita bersama kembali memprioritaskan pemenuhan gizi berkualitas sebagai langkah untuk membangun generasi yang lebih baik.
Karena, kondisi pemenuhan gizi saat ini merupakan refleksi dari kualitas masa depan bangsa kelak. Sebagai perusahaan, FFI percaya, untuk menggerakkan sebuah bangsa, kita perlu memulai perubahan dari unit terkecil, yaitu keluarga. Memasuki 100 tahun kehadirannya di Indonesia, FFI mengajak keluarga Indonesia untuk bergerak maju bersama sesuai dengan peranan dan keahlian masing-masing, melalui peningkatan status dan pemenuhan gizi keluarga Indonesia.”
Mengusung semangat kolaborasi, pada peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini pemerintah mengangkat tema: ‘Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas’. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menargetkan penurunan prevalensi stunting di 2024 sebesar 14 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Terkait intervensi spesifik yang berkaitan dengan sektor kesehatan setelah kelahiran, Kemenkes mendorong pemberian ASI eksklusif dan kecukupan makanan pendamping ASI, utamanya protein hewani, salah satunya melalui pemberian susu.
Guru besar Bidang Gizi Kesehatan Masyarakat sekaligus wakil ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesheatan (PKGK) FKMUI, Prof Dr drg Sandra Fikawati, MPH, menyampaikan, ”Dalam upaya pencegahan dan pengendalian stunting, protein hewani mutlak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap, yang berperan penting dalam proses pertumbuhan anak. Produk susu merupakan salah satu protein hewani yang dinilai paling efektif dalam menurunkan risiko stunting, dibanding jenis protein hewani lain seperti telur dan daging. Meski perlu diingat, asupan protein hewani dan jenis makanan lain yang bervariasi tetap penting untuk dipenuhi.”
Ditambahkan Prof Fika, “Sayangnya saat ini masih banyak stigma di masyarakat yang menganggap susu adalah produk mahal. Padahal sudah banyak produk susu hadir dengan harga terjangkau dan bergizi baik. Salah satu keunggulan susu dibandingkan protein hewani lain adalah bentuknya yang cair sehingga mudah diasup oleh anak dan mudah disiapkan oleh ibu karena tidak memerlukan penanganan khusus”.
Kehadiran susu sebagai salah satu asupan protein hewani bergizi baik, tentu tak bisa lepas dari peran penting dari para peternak susu sapi perah. Salah satu sosok peternak yang bukan hanya berupaya berjuang memenuhi gizi keluarganya, tapi juga keluarga Indonesia adalah Rumini, yang juga merupakan peserta program Kartini Peternak Indonesia binaan FFI.
“Saya percaya, susu memiliki peran penting dalam kemajuan keluarga Indonesia. Bagi keluarga saya pribadi, selain menjadi sumber pendapatan ekonomi, susu juga menjadi sumber gizi penting yang menjadi fondasi dalam memulai hari. Inilah mengapa, meski bukan tanpa tantangan, saya terus bergerak maju untuk ambil bagian dalam pemenuhan gizi keluarga Indonesia, melalui keahlian yang saya miliki, yaitu menjadi peternak sapi perah. Saya berharap, ke depan usaha peternakan ini dapat terus berkembang, sehingga saya dapat terus memberikan gizi yang berkualitas, khususnya kebaikan susu untuk keluarga saya dan keluarga di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, melalui beternak sapi perah, saya turut berperan dalam meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting di Indonesia,” ungkap Rumini.
Di sisi lain, ketersediaan akses bagi produk bergizi memang masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini tak lepas dari kondisi ekonomi dan sosial khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. Menanggapi kondisi ini, sejak 2016 lalu Ir Irawati Susalit mendirikan Rumah Singgah Sahabat Gizi di wilayah Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara.
”Keterbatasan ekonomi membuat sebagian kalangan belum memprioritaskan pemenuhan gizi berkualitas bagi anak dan keluarga mereka. Hal ini tentu memicu siklus kemiskinan yang terus berulang, mengingat pemenuhan gizi menjadi fondasi dalam membangun generasi yang cerdas dan berkualitas kelak. Inilah mengapa, intervensi terkait pemenuhan gizi perlu dilakukan. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) menjadi langkah yang saya coba ambil. Saya percaya, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan akses gizi yang baik,” kata Irawati Susalit.
Dimulai dengan ketersediaan pangan dan perbaikan gizi pada anak-anak dengan melibatan partisipasi langsung dari ibu-ibu sebagai penggerak perubahan, saya berharap kelak akan terbangun masyarakat yang berkualitas dan mampu menciptakan perubahan untuk diri, keluarga dan lingkungan”.
Sebagai salah satu sumber asupan bergizi baik, Ibu Ira juga rutin memberikan susu kepada anak-anak binaannya, karena selain kandungan gizi dan higenitas yang terjaga, susu juga menjadi auspan untuk memperbaiki status gizi dengan cepat.
“FFI mengapresiasi setiap pihak, yang dengan caranya menjadi pahlawan kemajuan gizi, baik untuk keluarganya sendiri, maupun keluarga Indonesia lainnya. Kehadiran sosok-sosok inspiratif seperti Prof. Fika, Ibu Ira dan Rumini, menjadi oase akan perbaikan status gizi masyarakat Indonesia ke depan. Sebagai perusahaan, FFI juga berkomitmen untuk terus memperbaiki status gizi masyarakat melalui kehadiran produk bergizi berkualitas terjangkau, di antaranya melalui kehadiran FRISIAN FLAG® Kompleta dan SUSU BENDERA® – serta mendukung dan menginisiasi berbagai program perbaikan gizi bersama mitra terkait. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan, Nourishing by Nature, dengan tujuan besar mewujudkan Indonesia yang Sehat, Sejahtera dan Selaras,” pungkas Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F Saputro. (*)
Jam session oleh Batam Jazz Society di One Batam Mall. Foto: Immanuel Sebayang/Batam Pos
batampos – Sukses dengan Yard Fest sebelumnya, One Batam Mall kembali menggelar Yard Fest sesi 3 di Alfresco Area.
Penanggungjawab acara, Ryan, menjelaskan, acara ini diadopsi dari istilah Yard Sale oleh masyarakat Amerika.
Di Amerika, kata dia, Yard sale ini momen dimana masyarakat menjajakan barang yang tidak dibutuhlan lagi, dan dijual di halaman rumah dengan harga sangat murah.
“Intinya adalah menciptakan keakraban antar sesama masyarakat sekitar. Jadi, melalui acara ini, kita juga ingin memberikan dukungan lebih kepada pelaku UMKM dan penggemar barang bekas di Batam,” ujar Ryan.
Acara lanjutnya akan berlangsung mulai hari ini, Kamis (27/1/2022) hingga Minggu (30/1/2022) mendatang.
Selain menampilkan berbagai koleksi barang bekas seperti sepatu, mainan hot wheel, tas, kaos, juga akan dimeriahkan sejumlah acara. Seperti pentas musik Jazz, Reggae dan workshop jurnalistik.
“Untuk workshop jurnalistik akan diramaikan oleh mahasiswa Politeknik Batam dan teman-teman dari komunitas Pewarta Foto Indonesia wilayah Kepri. Sekaligus lomba foto on the spot yang digawangi oleh PFI Kepri,” jelas Markon One Batam Mall Vivi.
So, jangan sampai ketinggalan. Bagi anda penggemar barang anyar dan hobiis foto, catat tanggal acaranya.(*)
Satresnarkoba Polda Kepri menangkap 10 orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja di awal tahun 2022. Foto: Humas Polresta Barelang
batampos – Di awal tahun 2022 Satuan Resnarkoba Polresta Barelang menangkap 10 orang warga Batam yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja.
Wakasat Resnarkoba Polresta Barelang, AKP River Hutajulu, mengatakan, pada 2 Januari 2022, pihaknya berhasil mengamankan pelaku berinisial VK.
VK diamankan di depan Pom Bensin Bank BCA, Batu Ampar. Dengan barang bukti sebanyak 128,7 gram narkotika. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2022, pihaknya kembali mengamankan pelaku lainnya berinisial TS di Simpang Lampu Merah, Kepri Mall. Dengan barang bukti 2,5 gram narkotika.
Kemudian pada tanggal 6 Januari 2022 pihaknya kembali mengamankan pelaku berinisial SMP dengan barang bukti sebanyak 0.47 gram narkotika.
“Pada 6 Januari 2022 kita mengamankan pelaku dengan inisial HHM di Pasar Baru dengan barang bukti 0.57 gram narkotika dan 9 Januari 2022 berhasil mengamankan pelaku MR dan RY di Kampung Aceh dengan barang bukti 42 gram narkotika,” jelasnya.
Kemudian pihaknya kembali melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku P, SR, dan JS di Baloi Persero. Dari ketiganya didapatkan barang bukti 16,38 gram narkotika.
Terakhir pada 24 Januari 2022 pihaknya kembali mengamankan pelaku berinisal JT di Parkiran Hotel Golden Gate dengan barang bukti sebanyak 11,6 gram narkotika.
Keseluruhan pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Barelang untuk di proses lebih lanjut dan dilakukan pengembangan.
“Jadi total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 57,14 gram narkotika jenis serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Serta tembakau yang dicampur dengan narkotika jenis daun ganja dengan berat 145,08 gram,” ujarnya.
Kasat Resnarkoba Polreta Barelang, Kompol Lulik Febyantara, mengatakan, terhitung dari tanggal 1 hingga 27 Januari 2022 pihaknya berhasil melakukan pengungkapan kasus narkotika sebanyak 7 perkara.
Dengan total 10 tersangka yang terdiri dari pengedar dan pengguna.
“Kita mengimbau kepada masyarakat Kota Batam, jika ada yang melihat atau mendengar informasi adanya peredaran narkotika, harap bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib,” katanya.
Atas perbuatannya, para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dijerat dengan Pasal 112 (1) Jo 114 (1) Jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dengan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja dijerat dengan Pasal 111 (1) Jo 114 (1) Jo 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dengan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Terkait dengan pasal 111 (1) ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp3 miliar Rupiah.(*)
batampos – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan mencatat kerugian negara akibat penyalahgunaan dana insentif Covid-19 tahun anggaran 2020-2021 di 13 Puskesmas di Bintan lebih dari Rp 1 miliar. Sementara dana yang baru dikembalikan sekitar Rp 504 juta.
“Kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar dari 13 puskesmas, kita juga masih menunggu verifikasi kerugian negara dari puskesmas Kijang,” kata Kasi Pidsus Kejari Bintan, Fajrian, Kamis (27/1).
Fajrian meminta Puskesmas yang ada di Bintan segera mengembalikan kerugian negara ke kas daerah. Bahkan, penyidik memberikan waktu satu bulan untuk mengembalikan uang kerugian negara.
“Kita minta segera dikembalikan karena masih kurang Rp 500 juta lagi yang harus dikembalikan,” ujarnya.
Jika 14 Puskesmas tidak mengembalikan sesuai waktu yang diberikan, penyidik Kejari Bintan akan meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan.
“Kalau tidak bisa dikembalikan, kita bisa naikkan ke penyidikan,” kata Fajrian.
Sebagaimana diketahui, dari 15 puskesmas di Bintan, penyidik Kejari Bintan telah menetapkan Kepala Puskesmas Sei Lekop, Zailendra Permana sebagai tersangka kasus korupsi dana insentif covid-19 tenaga kesehatan.
Bahkan, kepala puskesmas tersebut langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Bintan.
Diketahui, ada 5 puskesmas yang menerima alokasi anggaran insentif covid-19 bagi tenaga kesehatan tahun 2020 2021. Puskesmas yang mendapatkan alokasi yang cukup besar yakni Puskesmas Kijang.
Dengan alokasi anggaran sekira Rp 1,3 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjunguban sekira Rp 1,1 miliar, Puskesmas Sei Lekop sekira Rp 800 juta, Puskesmas Kawal sekira Rp 700 juta, dan Puskesmas Toapaya sekira Rp 550 juta.(*)
batampos – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly mengingatkan para insan Imigrasi untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara. Hal tersebut disampaikan Yasonna bertepatan pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-72.
“Jangan sampai ada oknum Imigrasi yang melakukan kesalahan dan lengah dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Tindakan seperti itu tidak dapat ditolerir karena akan menurunkan kepercayaan publik,” kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (27/1).
Seluruh jajaran Imigrasi, lanjut Yasonna, harus disiplin dan taat asas, bersemangat melayani masyarakat dengan lebih baik, tanpa pamrih, dan optimal. ”Usia 72 tahun mencerminkan tingkat kematangan baik dalam organisasi maupun dalam hal berkinerja. Dalam usia ini kita tidak boleh lagi salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, segala pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian harus benar-benar kita lakukan dengan Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif),” ujar Yasonna.
“Sebagai ASN, jajaran Imigrasi harus ingat posisi sebagai pelayan masyarakat. Jangan eksklusif, jangan minta dilayani, dan biasakan hidup sederhana,” sambungnya.
Sejalan dengan komitmen pemerintah yang gencar melakukan akselerasi transformasi digital di berbagai bidang, Ditjen Imigrasi meluncurkan dua aplikasi terbaru, yakni Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) dan Aplikasi Cegah dan Tangkal (Cekal) Online pada Peringatan Hari Bhakti Imigrasi yang ke-72.
Aplikasi Mobile Paspor (M-Parpor) memulai debutnya dengan uji coba di tiga Kantor Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan Kantor Imigrasi Tangerang. Tepat pada puncak HBI ke-72, M-Paspor resmi menggantikan pendahulunya, Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO).
Melalui M-Paspor, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi. Dengan demikian, pemohon cukup menunjukkan berkas aslinya saat wawancara di Kantor Imigrasi sehingga memangkas waktu tatap muka.
“Fitur-fitur unggulan M-Paspor antara lain Pembayaran PNBP di Awal, Cek Status Permohonan Paspor, Validasi NIK Dukcapil, Reschedule Jadwal Kedatangan dan Integrasi Dokumen Perjalanan RI,” ucap Yasonna.
Sementara itu, Cekal Online diluncurkan untuk menguatkan pengawasan dan penegakan hukum. Cekal Online akan terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan.
Saat ini, tengah dikembangkan teknologi Elastic Search, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan keimigrasian. Selain itu terdapat teknologi Matching By Biometric guna meminimalisasi pemalsuan data keimigrasian.
Oleh karena itu, pada usianya yang ke-72, Ditjen Imigrasi terus meningkatkan daya saing perekonomian serta mendorong easy of doing business guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Revitalisasi penegakan hukum dan keamanan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional,” pungkas Yasonna. (*)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengakui bahwa pihaknya telah menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan menjual dua eks kapal perang Indonesia KRI Teluk Penyu 513 dan Teluk Mandar 514. Penjualan dua kapal perang tersebut disetujui setelah Komisi I DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
“Setelah mendengarkan penjelasan, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Bandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kemenhan sesuai dengan Surpres perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI 513 pada Kemenhan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/1).
Sementara itu, Prabowo mengaku senang karena mendapatkan dukungan dari para anggota dewan untuk menjual dua eks kapal perang yang sudah tidak layak pakai ini.
“Kami merasa benar-benar dukungan politik yang sangat luar biasa. Kami juga harus melaporkan bahwa Kemenkeu juga telah membantu dan telah mendukung rencana ini. Jadi memang kita harus akui bahwa Menkeu kita sangat hati-hati,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dua eks kapal perang Indonesia KRI Teluk Penyu 513 dan Teluk Mandar 514 umurnya sudah terlalu tua untuk tetap digunakan oleh TNI AL. Menurutnya, KRI Teluk Penyu 513 buatan Korea tahun 1980 sedangkan KRI Teluk Mandar 514 buatan Korea tahun 1980.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan TNI AL, didapatkan bahwa KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514 sudah tidak layak untuk beroperasi. Karena banyak pipa yang keropos.
Bahkan kata Prabowo, kondisi mesin, kelistrikan, dan peralatan navigasi dua kapal tersebut sudah tidak bisa digunakan. Sehingga menurut dia, kerusakan tersebut tidak efisien untuk bisa diperbaiki.
KRI Teluk Penyu 513 rencananya akan dilelang dengan harga Rp 4,91 miliar. Sementara untuk KRI Teluk Mandar 514 nilai limit jual atau lelangnya sebesar Rp 695 juta dengan nilai perolehan Rp 121,90 miliar. (*)
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengakui bahwa pihaknya telah menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan menjual dua eks kapal perang Indonesia KRI Teluk Penyu 513 dan Teluk Mandar 514. Penjualan dua kapal perang tersebut disetujui setelah Komisi I DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.
“Setelah mendengarkan penjelasan, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Bandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kemenhan sesuai dengan Surpres perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI 513 pada Kemenhan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Meutya di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (27/1).
Sementara itu, Prabowo mengaku senang karena mendapatkan dukungan dari para anggota dewan untuk menjual dua eks kapal perang yang sudah tidak layak pakai ini.
“Kami merasa benar-benar dukungan politik yang sangat luar biasa. Kami juga harus melaporkan bahwa Kemenkeu juga telah membantu dan telah mendukung rencana ini. Jadi memang kita harus akui bahwa Menkeu kita sangat hati-hati,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa dua eks kapal perang Indonesia KRI Teluk Penyu 513 dan Teluk Mandar 514 umurnya sudah terlalu tua untuk tetap digunakan oleh TNI AL. Menurutnya, KRI Teluk Penyu 513 buatan Korea tahun 1980 sedangkan KRI Teluk Mandar 514 buatan Korea tahun 1980.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan TNI AL, didapatkan bahwa KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514 sudah tidak layak untuk beroperasi. Karena banyak pipa yang keropos.
Bahkan kata Prabowo, kondisi mesin, kelistrikan, dan peralatan navigasi dua kapal tersebut sudah tidak bisa digunakan. Sehingga menurut dia, kerusakan tersebut tidak efisien untuk bisa diperbaiki.
KRI Teluk Penyu 513 rencananya akan dilelang dengan harga Rp 4,91 miliar. Sementara untuk KRI Teluk Mandar 514 nilai limit jual atau lelangnya sebesar Rp 695 juta dengan nilai perolehan Rp 121,90 miliar. (*)
BP Batam dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Foto: BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kamis (27/1/2022).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan, penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai petunjuk teknis Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap Proyek-Proyek Strategis yang ada pada BP Batam dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Kementerian PU PR (Balai PPW Kepri).
“Penandatanganan Pakta Integritas merupakan langkah yang sangat penting sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Muhammad Rudi.
Nantinya, BP Batam bersama Balai PPW Kepulauan Riau Kementerian PUPR akan membangun sinergi terhadap proyek-proyek strategis yang ada di wilayah Batam. Khususnya pada Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam pada BP Batam
2. Pembangunan Terminal Kargo pada BP Batam
3. Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada BP Batam
4. Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada BP Batam
5. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan, Kabupaten Natuna.
Kepala BP Batam mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepulauan Riau, atas peran dan atensinya dalam memberikan dukungan pengawasan terhadap penyelesaian proyek-proyek strategis yang berdampak pada pembangunan Batam yang progresif.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang telah mendampingi kami dalam proses pembangunan proyek-proyek strategis dan berharap seluruh pembangunan proyek-proyek strategis ini dapat diselesaikan dengan cepat sesuai prosedur dan pengawasan yang baik, serta terhindar dari segala hambatan”, kata Muhammad Rudi.
Ia yakin, dengan mengawal pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek strategis akan membawa Kota Batam dapat berkembang dengan pesat, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi fokus utama BP Batam.
Seperti diketahui, selain berfokus pada pengembangan jalan arteri dan jalan industri, BP Batam juga tengah menggesa pengembangan di Bandar Udara Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Batu Ampar dengan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
BP Batam menggesa pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dengan melakukan langkah strategis seperti kerjasama dengan Shipping Line dan mitra strategis, meningkatkan pelayanan bongkar muat, dan tarif layanan yang kompetitif.
Selain itu, Batam Logistic Ecosystem (BLE) juga telah banyak mengalami perkembangan, salah satunya Auto Gate System yang resmi beroperasi pada bulan Desember 2021 lalu. Hal ini menunjukkan bentuk dorongan Pemerintah Indonesia untuk kemajuan ekonomi Indonesia khususnya Kota Batam menghadapi era industri 4.0.
Dari sisi Bandar Udara, BP Batam telah bekerjasama dengan Konsorsium PT. Angkasa Pura I (Persero) – Incheon International Airport Corporation – PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk renovasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur Bandara baik penumpang maupun kargo.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hari Setiyono, mengatakan, pihaknya akan mengawal dan melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek-proyek strategis tersebut, agar seluruh proyek dapat tercapai sesuai dengan tujuan konstruksi yang ingin dicapai oleh BP Batam untuk pengembangan Batam.
Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin terhadap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis, terutama dari segi yuridisnya. Antisipasi yang dilakukan mencakup faktor personal, aset dan perizinan, apabila terdapat hambatan dalam proses konstruksi.
“PPS merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan Kejaksaan yaitu PPS sebagai sarana deteksi dan peringatan dini potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di pelaksanaan pembangunan strategis,” kata Hari Setiyono.
Ia menambahkan, Penandatanganan Pakta Integritas penting sebagai bagian dari proses pengamanan pembangunan strategis berdasarkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda bidang Intelijen tentang pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis, agar tercapai tujuan untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sehingga terhindar dari praktek KKN terhadap proses pengamanan barang dan jasa pemerintah.
Ia juga berharap, seluruh pihak yang hadir dan menandatangani pakta integritas ini dapat melaksanakan perannya masing-masing secara Sinergi, Integritas, Akuntabel dan Profesional (SIAP), hal ini merupakan panduan bekerja yang telah dijalankan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini dihelat di Balairungsari BP Batam dihadiri oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Albert Reinaldo; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Lambok MJ Sidabutar; Koordinator pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Hery Somantri; pejabat eselon II dan III di lingkungan BP Batam dan Kejati Kepri serta para Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Supervisi Proyek.(*)
