batampos- Pengusaha ternama di Batam, Yuwangki mendatangi Mapolresta Barelang, Kamis (13/1) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Pria yang diketahui sebagai salah satu petinggi di Hotel Planet Holiday ini menjalani pemeriksaan polisi selama 7 jam.
Pantauan di Mapolresta, Yuwangki datang mengenakan pakaian kemeja putih langsung masuk ke dalam ruangan di Satreskrim Polresta Barelang. “Yang periksa dari Mabes. Di sini (Polres) cuma tempat pemeriksaan saja,” ujar salah seorang personel Polresta Barelang.
Banyak informasi yang beredar seputar pemeriksaan pengusaha tersebut. Ada juga informasi tentang pemeriksaan terkait kasus Kevin Hong, yakni kasus penipuan dan penggelapan uang miliaran rupiah. Kasus ini juga menjadi pemicu kasus penikaman yang dilakukan oleh Amat Tantoso pada 2019 lalu. “Kabarnya seperti itu (penggelapan). Tapi belum pasti juga,” kata sumber batampos.co.id.
Dalam kasus ini, Amat Tantoso kehilangan uang sekitar 1,0150,000 dollar Singapura. Uang tersebut sempat masuk ke dalam rekening Yuwangki sebelum ditransfer orang kepercayaannya kepada Kevin Hong. “Pastinya keterangan dari Mabes langsung saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Reza Morandy Tarigan enggan berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. (*)
Elite PDIP saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi). (istimewa)
batampos- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh aspirasi Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) berkaitan dengan berbagai persoalan atas jalannya pemerintahan desa termasuk soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022, harus ditempatkan dalam pemahaman landasan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa.
“Sikap PDIP terkait dengan aspirasi tersebut selalu menempatkan hakekat pemerintahan desa dalam kaitannya dengan sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut desa harus betul-betul diangkat dan diperhatikan termasuk dengan seluruh kebudayaannya,” ujar Hasto saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Apdesi) di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/1).
“PDIP sangat senang dengan pertemuan ini. Mimpi Bung Karno dan Ibu Megawati adalah desa menjadi pusat kebudayaan, pusat kuliner. Jadi benteng Pancasila karena di desa itulah Pancasila dibunyikan dan akarnya yang gotong royong,” tambahnya.
DPP Apdesi menyampaikan aspirasi tentang Peraturan Presiden Nomor 104 yang dinilai kurang menguntungkan bagi desa.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Ketua DPP Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun dan Eriko Sotarduga, Wasekjen Arif Wibowo bersama sejumlah anggota DPR RI, yakni Idham Samawi, Ichsan Yunus, Endro Suswantoro Yahman dan Hugua.
Sementara, kedatangan DPP Apdesi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Asep Anwar Sadat dan jajaran DPP Apdesi.
“Kalau desa kita tak kuat, maka rontok kita. Kalau desa tidak kita kembangkan sebagai pusat kebudayaan, bisa bahaya,” ucapnya.
Ditambahkan Hasto, di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP perhatian terhadap desa ini semakin terasa, menjadi bagian dari pembangunan.
Kepedulian terhadap desa itu tidak main-main karena menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional yang akan diagendakan.
“Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif,” ujar Hasto.
Saat menyampaikan aspirasinya, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengatakan, desa garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Sehingga meminta ada perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa. Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa.
“Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia,” ucap Anwar.
Djarot menambahkan melalui perangkat desa, pemerintahan terdepan dan berhubungan dengan masyakarat untuk melayani seluruh desa. “Ini aplikasi ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar desa berdaulat,” ujar Djarot.
Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan keluhan DPP Apdesi ini wajar dan normal dan mengamini agar desa diperkuat eksistensinya dari aspek hukum.
Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan DPP Apdesi, Komaruddin Watubun menyarankan agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis, dipersiapkan legal drafting sebagai sebuah aspirasi yang muncul dari bawah.
“Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan menjadi aspirasi desa,” ujar Komaruddin. Meskipun diakuinya aturan ini memang perlu disempurnakan dan tidak kaku.
Eriko pun menambahkan berbagai permasalahan di desa bisa diselesaikan meskipun mungkin tidak bisa tuntas dengan cepat. Apalagi yang terkait anggaran.
“Intinya intens saja berkomunikasi termasuk dengan Fraksi PDI Perjuangan. Bawa data-data konkrit permasalahan dan terkait Komisi DPR-RI di bidang apa. Tugas wakil rakyat memperjuangkan aspirasi desa. Karena peran desa itu penting,” kata Eriko. (*)
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt
batampos- Polres Tanjungpinang akhirnya naik tipe. Dari sebelumnya tipr D, naik ketipe C. Dengan naik tipenya status polres menjadi Polresta. Dan akan dikomandoi polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes).
″Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/42/M.KT.01/2022 yang langsung ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo, bahwa Polres Tanjungpinang mengalami kenaikan tipe dari tipe D/Polres ke tipe C/Polresta, dengan kenaikan tipe ini yang semula Kapolres berpangkat AKBP akan dipimpin oleh Kapolresta berpangkat Kombes Pol″. Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt, Kamis (13/1).
Menurut Harry, usulan kenaikan tipe ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si dengan mempertimbangan bahwa Polres Tanjungpinang berada di wilayah ibukota Provinsi Kepri. ”Peresmian menunggu petunjuk teknis dari mabes polri,” beber Harry. (*)
ILUSTRASI; Biji kopi. Pemerintah berharap akan hadir brand kopi asal Tasikmalaya lebih mendunia. f. Dery Ridwansah/JPGROUP
batampos – Permintaan kopi dunia berangsur naik setelah hampir dua tahun menurun akibat dampak pandemi global. Transportasi dan arus keluar masuk barang antar negara yang terbatas membuat rantai pasok logistik menjadi terganggu. Kelangkaan kontainer juga menyebabkan biaya logistik yang naik berlipat-lipat. Kendala ini pun menyebabkan volume perdagangan kopi menurun, terutama di jalur pasar ekspor dunia.
Direktur Bisnis II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Maqin U Norhadi, mengatakan mengatakan, untuk menggerakkan ekspor nasional, pihaknya sudah mempersiapkan sejak tahun lalu dengan mendorong pengembangan bisnis kopi. Salah satunya adalah melaksanakan program Desa Devisa khusus kopi, yang dimulai di Kabupaten Subang, Juli 2021 lalu.
Menurutnya, Indonesia sebagai produsen kopi keempat terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, ikut terdampak oleh kondisi tersebut. Meski demikian, nyaris tidak ada pelaku usaha kopi yang gulung tikar dan beralih ke bisnis komoditas lain.
“Ini memperlihatkan bahwa penurunan bisnis kopi murni adalah akibat pandemi dan terganggunya rantai pasok, bukan karena berkurangnya permintaan pasar,” ujarnya dalan keterangan yang diterima oleh JP Group, Senin (10/1).
Maqin memaparkan, saat memasuki tahun 2021, permintaan kopi dunia sudah menunjukkan tren menggembirakan. Nilai ekspor kopi Indonesia rebound ditopang oleh kenaikan harga kopi dunia. Pertumbuhan nilai kopi masih minus yaitu sebesar -1,9 persen pada periode kumulatif Januari-Oktober 2021, namun relatif membaik dari minus 6,9 persen di 2020. Porsi ekspor terbesar yaitu jenis kopi tidak disangrai (98,51 persen) dengan pertumbuhan nilai ekspornya -7,22 persen yoy (year on year) pada 2020.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,juga meminta LPEI lebih kreatif dan inovatif, supaya Indonesia dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Sebab, Indonesia dihadapkan pada sebuah lingkungan dunia yang bergerak sangat cepat.
“Ekspor merupakan salah satu engine growth yang sangat penting. LPEI yang berfungsi sebagai pemberi kredit atau credit enhancer, sebagai fasilitator, akselerator, maupun agregator harus meningkatkan kreativitas dan inovasi,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Indonesia Eximbank Institute, permintaan kopi dunia di 2022 akan semakin meningkat seiring harga yang juga semakin tinggi. Apalagi, pasarnya juga semakin luas. Ekspor perdana kopi hasil binaan Desa Devisa LPEI di Subang saja mencapai 18 ton untuk tujuan Arab Saudi.
Padahal, pasar tradisional kopi seperti AS, Jepang, Jerman, dan negara Eropa lainnya terus membesar. Para eksportir kopi nasional ini, berdasarkan catatan Indonesia Eximbank Institute tersebar di Semarang, Banda Aceh, Deliserdang, Medan, Bandar Lampung, Surabaya dan Sidoarjo, serta Malang.
LPEI juga mencatat ceruk permintaan kopi yang lebih spesifik seperti kopi organik sangat cerah pasarnya. Oleh karena itu, selain di Subang, LPEI juga mendampingi pengembangan bisnis kopi organik di kawasan Pegunungan Ijen, Banyuwangi.
“Tahun ini, ditargetkan kopi organik jenis java ijen dapat mulai diekspor untuk memenuhi pasar Jepang. Desa-desa di kawasan ini menjadi bagian dari program Desa Devisa LPEI, yang pada tahun 2022 ditargetkan dapat menjangkau sekitar 100 desa melalui program Desa Devisa tersebut,” pungkasnya. (*)
Touchscreen audio dengan konektivitas siap memanjakan ekspresi pelanggan Daihatsu Rocky. f. Daihatsu
batampos – Sebagai mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang yang stylish dan modern, Daihatsu Rocky cocok bagi Sahabat yang berjiwa muda dan aktif. Daihatsu Rocky merupakan model Daihatsu pertama di Indonesia yang menerapkan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga menghasilkan kendaraan yang efisien.
Dalam hal ukuran, Daihatsu Rocky 1.0 TC memiliki dimensi keseluruhan PxLxT (mm) 4.030 x 1.710 x 1.635, sehingga menjadikan mobil ini lebih compact dan fun to drive. Dengan ground clearance setinggi 200 mm; radius putar 4,9-5,1 meter; serta sistem kemudi bertipe EPS (Electric Power Steering), membuat Rocky cocok dikendarai di berbagai kondisi jalan dan juga perkotaan di Indonesia.
Pada sisi eksterior, Daihatsu Rocky secara keseluruhan memiliki desain yang aktif dan trendi, ditambah fitur terkini seperti Front LED Headlamp, Rear LED Combi Lamp, serta Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp (HMSL), membuat tampilan Rocky lebih modern. Pada sektor kaki-kaki, Rocky juga dilengkapi dengan Polished Alloy Wheel berdiameter mulai dari 16-17 inci tergantung varian yang dipilih, membuat tampilan Daihatsu Rocky semakin tangguh.
Daihatsu Rocky hadir dengan 2 plihan mesin, mulai dari 1.0L berteknologi Turbocharged yang memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar, serta 1.2L yang bertenaga dan tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan Dual Mode CVT pada Rocky, membuat aktivitas berkendara menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.
Melihat ke sisi interior, dashboard Daihatsu Rocky memiliki desain cockpit drive feeling yang nyaman dan modern. Pada bagian meter cluster, Rocky menyematkan teknologi Full Digital dengan
4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera penggunanya.
Tak hanya itu, Daihatsu Rocky juga memberikan tempat penyimpanan beragam yang dijamin dapat memberikan kenyamanan tersendiri bagi penggunanya, mulai dari laci penyimpanan pada kursi penumpang depan, seat under tray, front console storage, front console box, door pocket bottle holder, folded cup holder.
Sisi kenyamanan pengguna dalam beraktivitas sehari-hari juga semakin bertambah dengan adanya fitur Auto retractable mirror, Key Free, serta Start/Stop Button. Rocky juga dilengkapi touchscreen audio berukuran mulai dari 7-9 inci tergantung varian yang dipilih, serta fungsi konektivitas yang dapat terhubung dengan smartphone, dapat mendukung ekspresi penggunanya melalui berbagai hiburan yang asik.
Daihatsu Rocky memiliki bagasi yang luas di kelasnya dan bisa diatur menjadi 2 tingkat dengan kapasitas 303 L dan 369 L, serta fitur pelipatan kursi pada baris kedua hingga hampir setara dengan lantai dapat membantu kelancaran aktivitas bagi penggunanya yang sedang membawa barang berdimensi besar dengan lebih mudah.
Dalam hal keselamatan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur spesial di kelasnya yang terdapat khusus pada varian ASA. Sesuai namanya, fitur Daihatsu ASA (Advanced Safety Assist) ini bekerja dengan menggunakan sensor pada stereo camera kaca depan yang dapat mendeteksi objek di depan mobil, lalu memberikan peringatan jika mobil dalam potensi bahaya.
Ada pun fitur ASA ini memiliki 6 fungsi masing-masing, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.
Untuk varian selain ASA, Rocky juga dibekali dengan rear parking camera dan back sonar yang dapat membantu visibilitas pengendara agar lebih aman saat bermanuver mundur. Rocky juga dilengkapi dengan SRS Airbag untuk pengemudi dan penumpang, ABS (Anti-Lock Brake System), dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution), serta VSC (Vehicle Stability Control), dan HSA (Hill Start Assist) tergantung varian dan tipe transmisi yang dipilih.
Khusus pada varian ADS, Daihatsu Rocky memberikan aksesoris eksterior tambahan yang bikin jadi terlihat semakin stylish, serta active subwoofer 8 inci di bawah kursi pengemudi demi memberikan kualitas audio terbaik bagi penggunanya.
Sedangkan, khusus pada Daihatsu Rocky 1.0L TC memiliki beberapa warna spesial salah satunya warna Compagno Red yang merupakan warna eksklusif global Daihatsu, serta warna Shining Pearl White buat Anda yang ingin tampil lebih mewah dan warna 2-tone untuk yang ingin tampil beda. Daihatsu Rocky tersedia dalam 11 varian dengan harga yang dapat dilihat melalui website daihatsu.co.id.
“Daihatsu Rocky menjadi jawaban bagi mereka yang mencari mobil impian dengan desain yang stylish, sederet fitur terkini, dan harga yang bersaing. Daihatsu Rocky sangat cocok dikendarai dan memberi kebanggaan bagi penggunanya,” ujar Anjar Rosjadi, Research & Development (R&D) Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (*)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) didampingi Gubernur Kepri AnsarAhmad ttiba di Vihara Duta Maitreya Batam untuk melaunching pelaksanaan vaksinasi Booster Covid-19, Kamis (13/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meluncurkan vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kepri. Peluncuran vaksinasi ini dilaksanakan di Maha Vihara Duta Maitreya yang dilaksanakan Binda Kepri bekerjasama dengan jajaran FKPD Kepri serta Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Kepri, Kamis (13/1).
“Launcing vaksin sehingga menjadi sarana kampanye penting bagi masyarakat untuk mendukung program vaksinasi secara umum,” ujar Tito usai peluncuran vaksinasi booster.
Ia melanjutkan, sejak 12 Januari, vaksinasi booster sudah dilaksanakan. Namun, peluncuran resminya di seluruh kabupaten/kota di Kepri baru dilaksanakan, Kamis (13/1).
Dalam kesempatan tersebut, Tito memeberikan apresiasi kepada Gubernur dan seluruh Forkopimda, baik itu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 dan vaksinasi. Sehingga, Kepri termasuk daerah tercepat ketiga untuk vaksinasi tahap pertama maupun kedua. “Ini sangat bagus sekali,” ujarnya.
Ia melanjutkan, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Kepri saat ini sudah jauh menurun. Vaksinasi booster yang akan diberikan kepada masyarakat ini, diharapkan dapat mempertebal anti bodi masyarakat. Sehingga jika ada yang terpapar Covid-19, kemungkinan terinveksi sangat kecil.
“Booster itu sangat penting. Kemudian yang belum divaksinasi kita tetap kejar terus agar divaksinasi. Terutama untuk lansia dan anak-anak,” katanya.
Dalam proses vaksinasi, Tito mengharapkan kekompakan yang telah dibangun Polri, TNI, Kejaksaan, Binda hingga tokoh masyarakat di Kepri bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Termasuk kekompakan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kepri dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Kepri.
“Kalau bicara keselamatan rakyat, jangan bicara politik dan jangan bicara kepentingan lain. Keselamatan rakyat kita harus bersatu,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika pandemi Covid-19 yang sudah cukup terkendali saat ini bisa dipertahankan, ekonomi kedepannya bisa berjalan dengan pembukaan pintu masuk internasional khususnya dari Singapura dan Malaysia.
“Mereka yakin kita bisa mengendalikan, mereka juga bisa mengendalikan, baru kita buka sama-sama,” imbuhnya. (*)
Terdakwa Kasus perkosaan 12 santriwati Herry Wirawan di giring petugas usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Selasa (11/1). Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung Herry Wirawan dituntut hukuman mati.
batampos – Herry Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santri di Bandung mendapatkan tuntutan hukuman mati dan kebiri oleh jaksa penununtut umum.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya menolak dengan tuntutan hukuman mati terhadap Herry Wirawan tersebut. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip HAM.
“Komnas HAM tidak setuju penerapan hukuman mati karena bertentangan dengan prinsip HAM. Hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun (non derogable rights),” ujar Beka saat dikonfirmasi, Kamis (13/1).
Beka menuturkan, seharusnya jaksa penuntut umum bisa memberikan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Herry Wirawan, ketimbang tuntutan hukuman mati.
“Bisa seumur hidup,” katanya.
Selain itu, Beka juga menegaskan Komnas HAM tidak setuju terhadap tuntutan hukuman kebiri terhadap Herry Wirawan. Hal ini karena terlalu kejam dan tidak sejalan dengan prinsip HAM.
“Kami juga tidak setuju dengan hukuman kebiri. Karena tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Yaitu tidak melakukan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi,” pungkasnya.
Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa belasan santriwati di Bandung, dengan hukuman mati dan hukuman tambahan kebiri.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N Mulyana mengatakan, tuntutan tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 yentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.
Selain itu, JPU meminta identitas terdakwa dibuka kepada publik dan membayar denda Rp 500 juta ditambah restitusi untuk korban sekira 300 juta yang sempat diminta oleh LPSK kepada majelis hakim pada persidangan sebelumnya.
Asep menjelaskan apa yang dituntut tersebut diharapkan bisa membuat efek jera. Selain itu, hal ini merupakan bentuk komitmen Kejati Jabar dalam penanganan kasus yang menjadi perhatian publik. (*)
Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI M. Herindra dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meninjau Pulau Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Foto: Humas Bakamla RI
batampos – Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI M. Herindra dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meninjau Pulau Karang Singa di perairan utara Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (13/1/2022).
Kepala Bakamla RI, LaksdyaTNI Aan Kurnia, mengatakan, sudah seharusnya simbol negara hadir di Karang Singa yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
Kehadiran itu bisa ditunjukkan kehadiran aparat pemerintah, nelayan maupun pembangunan.
Perlu diketahui bahwa Karang Singa yang terletak di Perairan utara dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan negara RI dengan Malaysia dan Singapura.
Di perairan perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca).
Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock). Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
“Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu dibangun fasilitas oleh Pemerintah Pusat, mulai dari suar dan lainnya. Ini menjadi simbol bahwa negara hadir di perbatasan,” jelasnya.
Kepala Bakamla RI, menjelaskan, kapal Bakamla RI akan secara terus menerus menggelar kekuatan sebagai bukti bahwa Bakamla sebagai simbol negara hadir melaksanakan patroli mengamankan daerah perairan perbatasan tersebut.
Ia berharap tidak hanya Bakamla RI, penegak hukum lainnya dan pelaku ekonomi turut hadir sebagai bukti negara turut serta memajukan wilayah perbatasan.(*)
Ilustrasi. Tugu Kampung Tua di Kota Batam. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Penyelesaian persoalan lahan kampung tua di Batam belum tuntas hingga kini. Sengkarut utamanya, banyak lahan yang diusulkan untuk dijadikan kampung tua, ternyata telah diberikan Penetapan Lahan (PL) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada kalangan pengusaha.
Sehingga, dari 37 usulan penetapan status lahan kampung tua, baru enam yang selesai legalitasnya.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Batam, Mulia Rindo Purba, mendesak Pemko Batam maupun Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera menyelesaikan persoalan kampung tua di Batam.
Ia mengatakan, persoalan tersebut sudah berlarut-larut dan punya dampak luas terhadap kepastian tempat tinggal masyarakat, sekaligus terkait dengan kepastian dan kelangsungan investasi ke depan.
“Harusnya ini kesempatan emas Batam untuk menyelesaikan persoalan kampung tua, karena Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam,” ujar Rindo, usai Rapat Paripurna terkait Laporan Bapemperda atas Harmonisasi Ranperda Penataan Kampung Tua di Kantor DPRD Batam, Kamis (13/1/2022).
Ia mengatakan, persoalan kampung tua harus segera selesai karena dalam hal ini, masyarakat sudah lama menunggu kepastian.
Di sisi lain, ada kalangan pengusaha yang lahannya berpotensi bersinggungan dengan kampung tua, sehingga juga butuh kepastian untuk investasi.
“Saat ini masa emas Batam dipimpin satu nakhoda, harusnya dimanfaatkan agar persoalan kampung tua ini cepat selesai,” katanya.
Ia mengusulkan, semua pihak berwenang dalam penyelesaian persoalan kampung tua tersebut duduk bersama mulai dari Pemko Batam, BP Batam, Badan Pertanahan, dan pihak-pihak lainnya.
“Kalau persoalan ini tak selesai, sampai kapan Ranperda (Kampung Tua) ini ditunda terus. Tadi sudah diputuskan kembali ditunda 60 hari ke depan,” ungkapnya.
Rindo tak ingin persoalan tersebut berkepanjangan. Politikus Partai Gerindra itu berharap semua pihak terbuka agar persoalan ini menemukan titik terang.
“Kasihan masyarakat kita yang tinggal di kampung tua. Makanya harus cepat diselesaikan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Bapemperda DPRD Batam, Hendrik, melaporkan Ranperda Penataan Kampung Tua. Hadir dalam rapat itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Amsakar mengatakan, keputusan bersama dalam rapat paripurna disepakati penundaan selama 60 hari ke depan.
“Persoalan memang cukup kompleks, baik itu terkait antarregulasi, tentang kawasan, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah), lokasi itu bersinggungan dengan yang lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku, pihaknya tengah menggesa penyelesaian 37 kampung tua di Batam.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Kampung Tua Tanjungriau, Sekupang, Kamis (2/9/2021) lalu.
“Mumpung ada Pak Wamen, saya sampaikan bahwa penyelesaian kampung tua ini tidak bisa sepihak, ada BP Batam, Pemko Batam, juga BPN (Badan Pertanahan Nasional),” katanya.
Ia mengungkapkan, beberapa persoalan kampung tua yang tak kunjung selesai akibat sudah ada PL yang dikeluarkan oleh BP Batam, sebelum Rudi menjabat Kepala BP Batam.
“Untuk menyelesaikannya harus melalui pengadilan. Namun, ada enam lokasi kampung tua (dilakukan pencabutan PL) yang sudah selesai melalu proses kekeluargaan,” katanya. “Contoh (Kampung Tua) Tanjungriau sudah selesai, dan sekarang bisa masuk program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh),” ujarnya. (*)
batampos – Polri bakal mengganti warna seragam Satuan Pengamanan (Satpam) dari sebelumnya cokelat muda ke krem. Perubahan ini lantaran warna seragam Satpam mirip dengan anggota Polri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Santoso berharap Polri tidak terlalu terburu-buru mengganti lagi warna seragam Satpam. Pasalnya dia khawatir dengan pergantian yang terlalu cepat ini malah muncul kritikan.
“Jangan buru-buru ambil keputusan warna apa yang akan digunakan untuk Satpam, nanti begitu ada kritikan diganti lagi,” ujar Santoso saat dikonfirmasi, Kamis (13/1).
Legislator Partai Demokrat juga jangan terlalu sering mengganti-ganti warna seragam Satpam. Hal tentunya akan membebankan masyarakat dan juga dunia usaha. Pasalnya dengan pergantian warna ini, maka mereka harus menyediakan seragam untuk para petugas Satpam.
“Jangan bebani masyarakat dan dunia usaha dengan pembelian seragam Satpam yang baru digunakan, pandemi Covid-19 ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam hal ekonomi,” katanya.
Santoso menilai, seragam Satpam dan Polri yang warnanya serupa ini banyak sisi positifnya. Karena dengan warna serupa ini diyakini mampu mengurangi tingkat kejahatan. Sehingga hal ini semestinya dipertahankan.
“Apalagi jumlah anggota Polri dengan perbandingan jumlah penduduk belum ideal, maka terobosan Polri dalam rangka mengurangi tindak kejahatan sangat diperlukan salah satunya dengan kesamaan seragam Satpam dengan Polri,” ungkapnya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pihaknya tengah memproses perubahan warna seragam Satpam dari warna cokelat muda ke warna krem.
Menurut Ramadhan, perubahan ini dilakukan karena warna seragam Satpam terlalu mirip Polri sehingga membingungkan masyarakat.
Ramadhan menuturkan, perubahan warna seragam Satpam menjadi krem akan dikenalkan saat hari ulang tahun (HUT) Satpam yakni pada bulan Desember. Nantinya, pemberlakukan penggunaan seragam baru Satpam setelah semua proses pengkajian selesai.
Diketahui, Polri sudah pernah mengubah warna seragam Satpam menjadi warna cokelat muda dari awalnya berwarna putih-biru tua.
Hal ini berdasar dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. (*)
batampos- Pengusaha ternama di Batam, Yuwangki mendatangi Mapolresta Barelang, Kamis (13/1) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Pria yang diketahui sebagai salah satu petinggi di Hotel Planet Holiday ini menjalani pemeriksaan polisi selama 7 jam.
