batampos – Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada saat ini, menyebutkan sebanyak 1.338.222 penduduk di Tanah Air telah mendapatkan vaksinasi penguat (booster).

Pemberian vaksin dosis ketiga tersebut mengalami pertambahan sebanyak 2.180 penduduk dibandingkan hari sebelumnya. Sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 119.424.581 penduduk atau mengalami pertambahan 472.567 penduduk dibandingkan hari sebelumnya.

Penduduk yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 175.645.471 penduduk atau mengalami pertambahan 1.353.886 penduduk. Target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemberian vaksinasi dosis penguat menggunakan jenis vaksin berbeda dengan vaksin primer.

“Secara teori untuk dosis ketiga (penguat) apa saja boleh, tapi dalam penelitian yang homolog (sejenis) tidak disarankan,” ujar Tri Yunis.

Ia memaparkan, jika seseorang telah mendapatkan vaksin primer (dosis pertama dan kedua) menggunakan Sinovac maka vaksinasi dosis penguat disarankan menggunakan jenis vaksin berbeda.

Pelaksanaan vaksinasi dosis penguat penting demi mengurangi tingkat keparahan seseorang di tengah transmisi varian Omicron saat ini. Di samping itu, pemberian vaksinasi dosis penguat juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada saat ini, menyebutkan sebanyak 1.338.222 penduduk di Tanah Air telah mendapatkan vaksinasi penguat (booster).

Pemberian vaksin dosis ketiga tersebut mengalami pertambahan sebanyak 2.180 penduduk dibandingkan hari sebelumnya. Sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 119.424.581 penduduk atau mengalami pertambahan 472.567 penduduk dibandingkan hari sebelumnya.

Penduduk yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 175.645.471 penduduk atau mengalami pertambahan 1.353.886 penduduk. Target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.

Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan pemberian vaksinasi dosis penguat menggunakan jenis vaksin berbeda dengan vaksin primer.

“Secara teori untuk dosis ketiga (penguat) apa saja boleh, tapi dalam penelitian yang homolog (sejenis) tidak disarankan,” ujar Tri Yunis.

Ia memaparkan, jika seseorang telah mendapatkan vaksin primer (dosis pertama dan kedua) menggunakan Sinovac maka vaksinasi dosis penguat disarankan menggunakan jenis vaksin berbeda.

Pelaksanaan vaksinasi dosis penguat penting demi mengurangi tingkat keparahan seseorang di tengah transmisi varian Omicron saat ini. Di samping itu, pemberian vaksinasi dosis penguat juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan total sebanyak 1.378 unit rumah rusak akibat bencana gempa bumi M 6,6 yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (14/1).

Menurut Abdul, 1.378 unit rumah rusak tersebut merujuk berdasarkan data sementara yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) BNPB pada Sabtu (15/1) pukul 17.30 WIB.

“Tercatat 278 unit rumah mengalami rusak berat, 323 unit rumah rusak sedang dan 777 unit rumah rusak ringan. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB meninjau langsung beberapa lokasi yang terdapat kerusakan bangunan akibat gempa,” ujar Abdul dalam keterangannya, Sabtu (15/1).

Menurut Abdul, daerah yang paling terdampak gempa bumi ialah Kabupaten Pandeglang dengan 262 unit rumah rusak berat, 289 unit rumah rusak sedang dan 663 unit rumah rusak ringan.

Kemudian Kabupaten Lebak dengan 16 unit rumah rusak berat, 13 unit rumah rusak sedang dan 108 unit rumah rusak ringan. Serta Kabupaten Serang terdapat 10 unit rumah rusak sedang.

Selain provinsi Banten, guncangan juga menyebabkan beberapa rumah di Provinsi Jawa Barat mengalami kerusakan, seperti di Kabupaten Sukabumi tercatat 3 unit rumah rusak sedang dan 6 unit rumah rusak ringan. Sementara itu terdapat 8 unit rumah rusak ringan di Kabupaten Bogor.

Abdul menuturkan, guncangan gempa bumi yang berpusat di 7.21 LS dan 105.05 BT pada kedalaman 40 kilometer itu dirasakan kuat selama 2-4 detik di 11 lokasi di wilayah barat Pulau Jawa dan Selatan Pulau Sumatera.

“Guncangan itu membuat masyarakat berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Adapun 11 lokasi yang merasakan gempa bumi rinciannya meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Kemudian Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok di Jawa Barat. Selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lampung Barat.

Sebagai antisipasi, masyarakat diharapkan agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa.

“Diimbau juga agar masyarakat tetap tenang dan memastikan informasi resmi bersumber dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin memuji dan mendukung langkah berani Kejaksaan Agung dalam menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan RI.

“Sebagai bangsa kita patut bersyukur terhadap pendekatan hukum dari lembaga penegakan hukum kejaksaan Agung secara berani, tegas dan humanis pada kasus-kasus besar bernilai triliunan rupiah di lingkungan kementerian yang sangat tertutup sejak beberapa tahun silam. Sebuah terobosan hukum progresif seperti ini yang sangat dinantikan oleh publik”, puji Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (15/1/2022).

Tanpa keberanian seorang Jaksa Agung, tambahnya, Publik mungkin tidak akan mengetahui busuknya manajemen keuangan asuransi Asabri, Jiwasraya dan Kemenhan di masa lalu. Capaian ini tentu menjadi mimpi buruk bagi para pelaku kejahatan keuangan dan Korupsi lainnya yang belum sempat terungkap.

“Apa yang sedang diupayakan oleh kejaksaan agung adalah wujud kedaulatan hukum yang sangat langka kita jumpai sejak reformasi. Termasuk ketika Jaksa Agung mulai mengungkapkan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, semua pihak wajib mendukung dan kooperatif terhadap kinerja Kejaksaan”, ujar Sultan.

DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, selalu mendukung penuh setiap tindakan hukum kasus penyalahgunaan anggaran negara dalam jumlah besar, seperti yang sedang menjadi atensi DPD RI saat ini.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2015-2021 ke tahap penyidikan. Hal ini setelah tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 11 saksi untuk menyelidiki dugaan korupsi pada pengadaan satelit di Kemenhan tersebut. (*)

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar optimis keberadaan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, akan menjadi penyokong utama ketahanan pangan hewani Indonesia. Pasalnya, selain telah menjadi tumpuan produksi sapi lokal, ketersediaan lahan pangan di desa kian menegaskan potensi tersebut.

“ Akhir 2021, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan, mulai dijalankan 7 BUM Desa Bersama, di 7 kabupaten, di 3 provinsi sebagai pilot project. Tahun 2022 ini, mendapatkan nafas lebih besar, didukung oleh Presiden, melalui Perpres 104 tahun 2021, bahwa 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Saya optimis, Desa akan membuka jalan kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya saat acara Selamatan Sewindu Undang Undang Desa, yang diselenggarakan di Kasepuhan Cipta Gelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Sabtu (15/01/2022).

Gus Halim menjelaskan, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini merupakan konsep peternakan komunal yang dikelola BUM Desa Bersama. Bentuknya adalah penggabungan beberapa komoditi unit usaha peternakan pada satu pasar di suatu daerah. Arahnya desa-desa yang berpotensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik dari sapi, kambing, hingga ayam hingga pusat holtikultura.

“ Melalui program ini akan terintegrasi pengelolaan peternakan dari hulu ke hilir. Dari penggemukan hingga kotoran ternak harus memberi nilai ekonomisnya. Tujuannya jelas, selain untuk kesejahterakan masyarakat desa itu sendiri, minimal dapat menurunkan kebutuhan impor dengan meningkatkan ketahanan pangan khususnya pemenuhan kebutuhan daging dan swasembada daging sapi nasional,” ujarnya.

Gus Halim -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- juga menjelaskan berdasar data Kemendesa PDTT, sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, produksi daging sapi di Indonesia mengalami fluktuasi. Dalam rentang waktu tersebut, tahun 2016 mencapai titik tertinggi dengan produksi 518.484 ton. Naik 2,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 produksi daging sapi turun lagi menjadi 486.319,7 ton, Tahun 2018, mengalami kenaikan kembali menjadi 497.971,7 ton, Tahun 2019 naik menjadi 504.802,29 ton, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali mencapai 515.627,74 ton.

“ Namun, sudah lumrah, peningkatan produksi, selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan terhadap daging sapi. Karenanya, ikhtiar peningkatan produksi harus lebih digenjot lagi. Dan jawabannya adalah Desa. Karena desa juga memiliki kelembagaan ekonomi yang memungkinkan untuk pengembangan usaha peternakan sapi secara terpadu dalam skala mikro. Dengan demikian, desa-desa akan dapat memberdayakan warga, meningkatan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, memenuhi kebutuhan pangan desa. Dan lambat tapi pasti, saya optimis desa akan penuhi kebutuhan pangan nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilot Project Program Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan dimulai di tujuh BUMDes Bersama tersebut terletak di tujuh kabupaten: Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus. Tiap BUMDes Bersama ini melibatkan sekitar 5-10 desa di sekitarnya.

Ketujuh BUMDes Bersama yang menjadi proyek percontohan ini telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga, yang melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 m2 (14 hektare).

Masing-masing BUM Desa Bersama ini mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budi daya 100 domba, 400 ekor ayam, budi daya 10.000 ikan air tawar, penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.