batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia ke penyidikan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan penyidikan tersebut kemarin sore (19/1). Selain dugaan korupsi terkait dengan pengadaan dan sewa pesawat ATR 72-600, Kejagung juga sudah melangkah ke pesawat Bombardier.

Sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan sejak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut, Burhan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan. Selain ATR 72-600, pesawat Bombardier kini ikut jadi fokus Kejagung. ”Ada beberapa pengadaan, kontrak, pinjam, atau apapun nanti kami masih akan kembangkan,” tegasnya.

Meski belum menyampaikan secara terbuka, Burhan sudah menyebut-nyebut nama beberapa perusahaan besar bidang penerbangan. ”Mulai dari ATR, Bombardier, kemudian Airbus, Boeing, dan Rolls-Royce. Kami akan kembangkan, kami akan tuntaskan,” bebernya. Dalam penyidikan kasus tersebut, Kejagung akan berkoordinasi secara intens dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu mereka lakukan lantaran KPK sudah lebih dulu menangani kasus korupsi di Garuda Indonesia. Eks Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Emirsyah Satar bahkan sudah dinyatakan bersalah dan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Berdasar penyidikan Kejagung sejauh ini, kerugian keuangan negara dalam kasus yang dilaporkan Erick muncul di era kepemimpinan Emir.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah membeberkan, kerugian keuangan negara ketika Emir menjabat dirut Garuda memang sudah diungkap oleh KPK. Namun demikian, Kejagung menemukan kerugian keuangan negara masih terjadi. ”Oleh karena itu, jaksa agung perintahkan kepada kami untuk melakukan penyidikan,” imbuhnya.

Penyidikan tersebut dilaksanakan untuk melihat secara lebih jelas pihak yang harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara tersebut. ”Di luar yang sudah ditetapkan oleh KPK dan bagaimana kerugian itu bisa kami upayakan untuk bisa dikejar,” jelas Febrie. Dia menegaskan, selain proses hukum, Kejagung ingin pemulihan aset negara atas kerugian tersebut diupayakan secara maksimal.

Berdasar data yang dimiliki oleh Jampidsus Kejagung sejauh ini, Febrie menyebutkan bahwa indikasi kerugian keuangan negara di kasus dugaan korupsi Garuda Indonesia yang tengah mereka tangani cukup besar. ”Untuk pengadaan sewa saja, indikasinya sampai sebesar Rp 3,6 triliun,” ujarnya. Dengan kerja sama yang baik antara Kejagung dan KPK, dia optimistis penanganan kasus tersebut bakal berjalan lebih mudah.

Sebab, dari penanganan kasus yang sudah dilakukan oleh KPK sudah ada alat bukti. Kemudian KPK juga telah mendapatkan konstruksi pembuktian. ”Oleh karena itu, untuk kelanjutannya kami akan intens melakukan koordinasi ke KPK,” terang dia. Kejagung yakin upaya mengungkap kejahatan korupsi yang membuat maskapi kebanggan masyarakat Indonesia itu merugi bakal tuntas. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022. Lembaga antirasuah itu menduga, sang kepala daerah mematok fee 15 persen dari nilai proyek paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp 4,3 miliar.

Terbit Rencana yang merupakan ketua DPD Golkar Langkat itu kini ditetapkan sebagai salah satu penerima suap bersama empat orang lainnya yakni, Iskandar PA (Kepala Desa Balai Kasih) yang juga saudara kandung Bupati, Marcos Suryadi Abdi (swasta/kontraktor), Shuhandra Citra (swasta/kontraktor), dan Isfi Syafitri (swasta/kontraktor). Serta seorang tersangka lagi sebagai pemberi suap, Muara Perangin Angin (swasta/kontraktor).

“Diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/1) dini hari.

Menurut Ghufron, Terbit Rencana selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan tersangka Iskandar yang merupakan saudara kandungnya diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

“Dalam melakukan pengaturan ini, tersangka TRP memerintahkan SJ selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan tersangka ISK sebagai representasi tersangka TRP terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan,” ucap Ghufron.

Oleh karena itu, agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka Terbit Rencana Perangin Angin melalui tersangka Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung.

Selanjutnya salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara Perangin Angin, dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp 4,3 miliar.

“Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh tersangka TRP melalui perusahaan milik tersangka ISK,” beber Ghufron.

Dia menyebut, pemberian fee oleh tersangka MR diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan tersangka MSA, tersangka SC dan tersangka IS untuk kemudian diberikan kepada tersangka ISK dan diteruskan lagi kepada tersangka TRP.

“Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya yaitu ISK, MSA, SC dan IS,” cetus Ghufron.

Tersangka Muara Perangin Angin selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) beserta empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), Isfi Syahfitra (IS), dan Muara Perangin-angin (MR).

”Untuk penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik, KPK menahan Bupati Langkat dan kawan-kawan bagi para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 19 Januari sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dilansir dari Antara di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1) dini hari.

Sementara itu, tersangka Iskandar PA (ISK) selaku kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit belum ditahan. ”KPK mendapatkan informasi bahwa atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena sampai saat ini tersangka ISK belum berada di Gedung KPK ini. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa tersangka ISK saat ini telah diamankan tim dan segera dibawa ke Polres Binjai untuk permintaan keterangan,” ucap Ghufron.

Untuk tersangka Iskandar akan dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (20/1).

Dalam kronologi tangkap tangan pada Selasa (18/1) disebut bahwa saat tim KPK tiba di kediaman pribadi Terbit untuk menangkap Terbit dan Iskandar diperoleh informasi bahwa keberadaan keduanya sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK.

Selanjutnya, tim KPK mendapatkan informasi bahwa Terbit datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15.45 WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. Para pihak yang ditangkap dan juga barang bukti uang Rp 786 juta selanjutnya dibawa ke Gedung KPK, Jakarta. (*)

Reporter: JP Group