batampos – Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Ukum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azis juga dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan M Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa azis syamsuddin selama 4 tahun 2 bulan serta pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/1).

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ucap Jaksa Lie.

Dalam menuntut Azis Syamsuddin, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Azis
tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, perbuatannya merusak citra dan kepercayaan masyarakat pada DPR, tidak mengakui kesalahannya dan berbelit-belit.

“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dituntut sebelumnya,” ungkap Jaksa Lie.

Jaksa KPK meyakini, Azis Syamsuddin menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.

Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Azis dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Tinggi Banten. Pungli itu diduga dilakukan oknum ASN Bea Cukai terhadap perusahaan jasa kurir.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, sesuai amanat Presiden Jokowi untuk memberantas dugaan pemerasan dan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan dan hasil pertemuan MAKI dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 6 Januari terkait dugaan pemerasan atau pungli di Bandara Soekarno-Hatta, untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum setempat.

Adapun materi yang dilaporkan, lanjut Boyamin, adanya dugaan pemerasan atau pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea dan Cukai berdinas di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2020 hingga April 2021 atau tepatnya selama setahun.

Menurut dia, dugaan pemerasan/pungli tersebut dilakukan dengan modus melakukan penekanan kepada sebuah perusahaan jasa kurir (PT SQKSS). Dugaan Penekanan untuk tujuan pemerasan/pungli tersebut berupa ancaman tertulis maupun verbal/lisan.

Tertulis berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas dan verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut, semua dilakukan oknum tersebut dengan harapan permintaan oknum pegawai bea cukai tersebut dipenuhi perusahaan. ”Oknum tersebut diduga minta uang setoran Rp 5.000 per kilogram barang kiriman dari luar negeri. Akan tetapi pihak perusahaan jasa kurir hanya mampu memberikan Rp 1.000 per kilogram. Oleh sebab itu, usahanya terus mengalami gangguan selama satu tahun, baik verbal maupun tertulis,” kata Boyamin.

Dia mengatakan, meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran dugaan pemerasan atau pungli, menurut oknum tersebut jumlah yang dibayarkan di bawah harapan. Sehingga, akan ditutup usahanya meskipun berulang kali perusahaan telah menjelaskan kondisi keuangan sedang sulit karena terpengaruh kondisi Covid-19.

”Oknum tersebut dengan inisial AB merupakan pejabat bea cukai setingkat eselon III dengan jabatan sejenis kepala bidang dan inisial VI merupakan pejabat setingkat eselon IV dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang,” terang Boyamin.

Dia mengatakan, modus dugaan pemerasan atau pungli itu, terlapor menelpon dan meminta pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Untuk menghilangkan jejak terlapor pada saat pertemuan minta agar nomor handphone orang keuangan dan stafnya yang terlibat dalam penyerahan uang selama setahun diserahkan dan diganti nomor karena takut disadap.

”Diduga melalui hubungan telepon, terlapor ke pengurus perusahaan, telah meminta pembayaran segera dilaksanakan penyerahan uang dan akhirnya terlaksana penyerahan uang dugaan nominal sekitar Rp 1,7 miliar,” papar Boyamin.

Dia mengatakan, dugaan korban pemerasan atau pungli terdapat beberapa perusahaan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, yang terdapat bukti awal yang cukup baru satu perusahaan.

”Korban-korban lain memilih diam karena mempertahankan kelangsungan usaha,” tutur Boyamin.

Menurut Boyamin, laporan aduan dugaan pemerasan atau pungli tersebut telah mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Banten. ”MAKI akan mengawal laporan ini dalam bentuk mengajukan gugatan praperadilan apabila mangkrak proses penanganannya,” ucap Boyamin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Melalui Surat Keputusan Jabatan Nomor 66/I/2022 bertanggal 21 Januari 2022, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bukan hanya mengisi kekosongan posisi panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Andika juga menempatkan beberapa perwira tinggi TNI dari tiga matra untuk mengisi satuan-satuan baru. Diantaranya Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI, dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Puspen) Mayjen TNI Prantara Santosa menyampaikan bahwa Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan yang dipilih oleh panglima TNI untuk menjabat sebagai Komando Armada TNI AL. Sebelum mengisi posisi tersebut, Agung bertugas di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal). “Komandan Pushidrosal (jabatan yang ditinggalkan Agung) dijabat oleh Laksamana Madya TNI Nurhidayat,” terang Prantara. Komando Armada TNI AL merupakan satuan strategis.

Tidak heran diawal kelahirannya satuan tersebut langsung dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga. Komando Armada TNI AL bakal menggenapkan tiga komando armada yang sudah ada sebelumnya. Yakni Komando Armada I yang berkedudukan di Jakarta, Komando Armada II di Surabaya, dan Komando Armada III di Sorong. Kehadiran Komando Armada TNI AL merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2029 tentang Susunan Organisasi TNI. “Dari 328 perwira tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 diantaranya masuk kedalam jabatan satuan-satuan baru TNI,” beber kapuspen.

Meski belum diumumkan secara resmi, besar kemungkinan Komando Armada TNI AL akan bermarkas di Jakarta. Sementara Komando Armada I yang sebelumnya bermarkas di Jakarta dipindah ke Sumatera. Saat dikonfirmasi berkenaan dengan kemungkinan TNI AL memindahkan markas Koarmada I, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada I Kolonel Laut (P) La Ode Muhammad Holib menyampaikan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Lokasi markas baru Komando Armada I itu kemungkiman berada di daerah Kepulauan Riau (Kepri).

Diakui oleh La Ode, rencana pemindahan markas Komando Armada I dilatari beberapa hal. Termasuk diantaranya pembentukan Komando Armada TNI AL. Selain itu, perkembangan lingkungan strategis juga menjadi alasan. “Mendekatkan secara administrasi satuan operasional TNI AL ke daerah operasi yang menjadi prioritas. Selat Malaka, Laut Natuna, dan ALKI I,” beber dia. Tidak hanya itu, ke depan TNI AL juga menginginkan markas Komando Armada I berada di satu wilayah. Sehingga memudahkan pola pembinaan material dan personel.

Dalam kajian yang mereka lakukan, Komando Armada I juga menghitung keuntungan, kerugian, dan penganggarannya. Selain itu, aspek operasional, personel, sarana dan prasarana, serta logistik juga masuk dalam pertimbangan mereka. “Paling lama (kajian berlangsung) tiga bulan ” imbuhnya. Yang pasti, untuk urusan lokasi mereka tidak akan pusing. Sebab, TNI AL sudah memiliki aset di beberapa daerah. Misalnya Natuna, Tanjung Pinang, dan Batam. Mereka tinggal memilih daerah mana yang paling cocok untuk dijadikan sebagai markas Komando Armada I. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, yang sekaligus juga Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Zainal Arifin, berharap agar Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dijabat oleh tokoh lokal dari Kalimantan. Menurutnya, tokoh lokal lebih memahami sosial, budaya, serta lingkungan masyarakat di Kalimantan.

“Saya selaku tokoh adat Dayak, dan juga anggota DPD RI asal Kaltim, memohon kepada Presiden agar kepala badan otorita IKN ini dipercayakan kepada tokoh lokal asal Kalimantan. Mereka pastinya akan lebih memahami sosil, budaya, dan lingkungan Kalimantan, dibanding luar daerah,” katanya, Senin (24/1/2022).

Kalimantan, menurut Zainal memiliki banyak tokoh yang layak dipercaya sebagai ketua badan otorita IKN. Diantaranya yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dan kapasitas kepemimpinannya telah teruji selama ini.

‘Banyak tokoh-tokoh lokal yang telah berpengalaman memimpin daerah, serta tidak diragukan lagi kepemimpinannya, seperti Mahyudin yang pernah menjadi kepala daerah di Kutai Timur, pernah juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, dan sekarang menjabat Wakil Ketua DPD RI,”katanya.

Selain itu, Zainal juga menyebut beberapa tokoh lokal asal Kalimantan yang juga layak dipertimbangkan sebagai kepala badan otorita IKN, mengingat pernah juga berpengalaman sebagai kepala daerah di wilayah Kalimantan.

“Tokoh berpengalaman sebagai kepala daerah tentunya masih banyak, seperti di Kalbar sendiri ada Cornelis, di Kalteng ada Teras Narang, atau mantan bupati malinau Marthin Billa,”katanya. .

Senator asal Kalimantan Timur ini menuturkan, bahwa Kepala Otorita IKN yang berasal dari Kalimantan juga dinilai akan lebih memenuhi unsur representatif atau perwakilan daerah, mengingat IKN terletak di wilayah Kalimantan. Seperti halnya kepala daerah di wilayah lain yang menurutnya pasti mengutamakan orang lokal.

“Kita pada prinsipnya menyatakan NKRI harga mati, namun untuk kepala otorita IKN, lebih baik mengutamakan keterwakilan tokoh lokal. Sama halnya kepala daerah di suatu wilayah, pasti mengutamakan tokoh lokal,”katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membeberkan kriteria Kepala Badan Otorita IKN. Menurut Jokowi, sosok Kepala Badan Otorita berpengalaman sebagai arsitek.
“Punya pengalaman arsitek. Kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu akan lebih baik,” kata Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (19/2). (*)