batampos – Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Brigjen Krisno Halomoan Siregar tidak mau berlama-lama menyimpan barang bukti narkotika. Kasus narkotika yang baru saja terungkap 17 Desember 2021, dengan barang bukti berupa 222 kg sabu-sabu, langsung dimusnahkan.

Pemusnahan itu bersamaan dengan barang bukti narkotika dari tujuh kasus lain. Brigjen Krisno memerinci, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas empat jenis, yakni 224 kg sabu-sabu; 13,8 kg ganja; 200 ribu butir ekstasi; dan 47.500 butir erimin atau happy five. ”Semua itu dari delapan kasus narkotika,” ujarnya.

Kasus terbesarnya adalah dengan barang bukti 222 kg sabu-sabu, 200 ribu butir ekstasi, dan 47.500 erimin yang diungkap 17 Desember lalu. Dia mengatakan, tiga tersangka, yakni FR, HB, dan SJ, yang membawa semua barang bukti tersebut. ”Dari delapan kasus, yang terbaru diungkap 2 Januari 2022 dan paling lama 27 November 2021,” terangnya.

Narkotika tersebut dimusnahkan dengan dibakar menggunakan insinerator. Sebelum dibakar, setiap barang bukti diuji di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

Menurut dia, dari delapan kasus tersebut, 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap di Aceh, Jawa Barat, dan Jakarta. ”Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” urainya.

Dengan menggagalkan peredaran semua narkotika tersebut, Dittipid Narkoba mengklaim mampu menyelamatkan total 1,2 juta jiwa warga Indonesia. Perinciannya, untuk sabu-sabu seberat 224 kg dengan asumsi bisa digunakan 4 orang setiap gram, 976 ribu jiwa diselamatkan. Lalu, untuk ganja seberat 13,8 kg yang bisa digunakan meracuni 1 orang per gram, diselamatkan 4.600 jiwa.

Sementara itu, ekstasi sejumlah 200 ribu butir bisa digunakan 1 orang tiap butir. Dengan begitu, 200 ribu jiwa diselamatkan. ”Erimin juga bisa digunakan 1 orang tiap butir sehingga menyelamatkan 47.500 jiwa,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi rumah singgah Respek Peduli di kawasan Jakarta Utara. Di sini, merupakan tempat penampungan sementara bagi pasien anak yang tengah menjalani pengobatan.

Data per kemarin (18/01/2021), terdapat 9 anak yang rata-rata berusia di bawah 5 tahun (balita) yang ditampung di rumah singgah. Mereka datang dari berbagai kota, seperti Lampung, Banten, Batam, dan Pandeglang.

Tiba sore hari, Mensos menyapa anak-anak yang tengah didampingi ibu dan kerabat mereka masing-masing. Sambil membagikan bantuan dan mainan, Mensos memberikan semangat kepada anak-anak yang tengah berjuang melawan berbagai jenis penyakit.

“Ibu tahu kalian sedang berjuang melawan sakit ya. Tapi harus tetap bergembira dan semangat ya,” kata Mensos yang hadir didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi, dan Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) Salahuddin Yahya di lokasi rumah singgah di kawasan Sunter, Jakarta Utara (18/01).

Dalam kesempatan tersebut Mensos menyerahkan bantuan berupa 3 unit laptop (untuk tiga anak), satu unit telepon selular (untuk satu anak), uang tunai Rp100 juta (untuk 10 orang), satu unit sepeda (satu orang), dan uang tunai untuk rumah singgah Rp50 juta. Sehingga total bantuan uang senilai Rp150 juta dari Direktorat PSDBS. Kemudian diserahkan juga bantuan berupa bahan pokok dari Balai Galih Pakuan dan Balai Panasea.

Kepada pengelola Yayasan Respek Peduli Indonesia (YRPI), Mensos membuka diri untuk memberikan bantuan lainnya. “Tadi dalam pembicaraan, di antaranya mereka memerlukan ambulans. Saya siap bantu. Ambulans kita siapkan di Kemensos. nanti kalau sewaktu-waktu mereka membutuhkan, bisa menghubungi kami. Sebab kalau menyewa sendiri cukup mahal,” katanya.

Kunjungan Mensos ke rumah singgah, merupakan bentuk perhatian dan dukungan moril kepada anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit. Selain itu, kunjungan Mensos juga merupakan bentuk apresiasi kepada para relawan di seluruh tanah air yang berjuang tanpa pamrih untuk membantu sesama.

Mensos menyatakan, masalah sosial yang dihadapi bangsa kita sangat kompleks. Negara tidak bisa bekerja sendiri mengatasi berbagai masalah.

“Negara perlu bersinergi dengan berbagai kekuatan di tengah-tempat mayarakat. Keterlibatan dan insiatif yang sudah dilakukan oleh YRPI ini perlu menjadi inspirasi bagi masyarakat luas,” katanya.

Kepada media, Mensos menyatakan, kehadirannya tidak lepas dari informasi yang dimuat media terkait salah satu anak penghuni rumah singgah, yakni Aulia Alfina Febriyanti (13). Warga Komplek Narimbang Baru, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten, ini didiagnosis menderita gagal ginjal.

Saat berjumpa Aulia, Mensos berpesan agar siswi Kelas 2 MTsN 1 Rangkasbitung itu, untuk terus bersemangat. “Aulia harus terus bergembira ya. Jangan sedih, ya sayang,” katanya. Aulia yang berdiri di samping Mensos, mengiyakan dan tampak tersenyum. “Siap bunda,” katanya.

Rumah singgah ini dikelola oleh YRPI. Organisasi nirlaba ini menyediakan rumah singgah gratis untuk pasien anak yang sakit dan keluarga pasien dari luar Jakarta. Mereka bisa tinggal sementara selama masa pengobatan di rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta, misalnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM), Rumah Sakit Pusat AD (RSPAD) Gatot Soebroto.

Fasilitas ini diberikan untuk meringankan beban keluarga pasien dalam biaya operasional selama tinggal untuk berobat di rumah sakit rujukan yang jauh dari tempat kota asal mereka. (*)

batampos – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah Indonesia untuk turut memperhatikan dan mengambil langkah diplomatik tegas terhadap eskalasi kekerasan dan diskriminasi bermotif agama yang terjadi di India saat ini.

“India merupakan negara sahabat yang sejak awal dikenal sangat dekat dengan RI, tapi melihat eskalasi internal India saat ini, rasa Sangat tidak etis jika Indonesia mendiamkannya. India harus disadarkan tentang arti penting kemajemukan dan kemanusiaan”, tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (19/01).

Kita tentu sangat menghargai kedaulatan India sebagai negara, lanjut Sultan, namun kita juga berkewajiban memberikan teguran keras jika agenda politik kekuasaan telah menyimpang dari nilai-nilai Kemanusiaan universal. Apalagi yang diserang adalah kelompok minoritas Muslim dan Kristen.

“Saya kira tidak berlebihan jika pemerintah Indonesia baik Presiden maupun melalui kementerian Luar negeri memberikan atensi serius dengan kecaman dan isyarat diplomatik lainnya yang bisa meredakan ketegangan sosial politik yang terjadi di India. Indonesia harus mengambil peran perdamaian yang lebih di level global, khususnya di negara-negara Asia-Afrika”, ungkapnya.

Diketahui, Seruan kekerasan agama dengan cara pembantaian besar-besaran umat Muslim di India kembali terjadi.

Otoritas India telah melaporkan seorang biksu Hindu yang menghasut kekerasan agama setelah ia menyerukan pembantaian Muslim di India. Telah terjadi peningkatan penargetan kelompok nasionalis Hindu yang terafiliasi dengan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Narendra Modi terhadap minoritas Muslim dan Kristen di banyak wilayah. (*)

batampos – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan, agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah se-Nusantara.

Hal ini dikatakan Ridwan Kamil setelah Arteria Dahlan meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), karena saat rapat di DPR menggunakan bahasa Sunda.

“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di nusantara ini, tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi, karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangannya, Rabu (19/1).

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, menilai pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan telah melukai kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya kata dia, sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih silih asah silih asuh.

“Menurut saya kekayaan, keberagaman makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dulu,” katanya.

Kang Emil juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan Arteria Dahlan tersebut, karena telah melukai sebagian besar warga Sunda di seluruh Indonesia. Terkait bahasa daerah, ia menyebut merupakan kekayaan nusantara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan patut untuk dilestarikan.

“Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini,” tegasnya.

Dalam beberapa agenda kunjungan kerja ke berbagai provinsi di Indonesia, Kang Emil sering memakai bahasa Sunda di sela sambutannya. Hal itu dilakukan guna melestarikan bahasa daerah, agar tetap ada hingga anak cucu kita di masa depan.

“Saya sudah cek ke mana-mana, media bisa buktikan saya kira tidak ada di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Z bahasa Sunda. Yang ada itu ucapan selamat pembuka pidato atau penutup pidato atau di tengah-tengah ada celetukan celetukan yang saya kira wajar-wajar saja kan begitu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan protes terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin lantaran ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan anggota dewan.

Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.

Arteria khawatir apabila rapat menggunakan bahasa daerah, maka komunikasi tidak lancar. Karena tidak menutup kemungkinan ada anggota dewan yang tidak mengerti bahasa Sunda.

Bahkan Arteria dengan tegas meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Boyongan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru tentu tak hanya melibatkan presiden dan wakil presiden (wapres) saja. Sejumlah kementerian dan lembaga juga akan dipindahkan lengkap bersama pegawai aparatur sipil negaranya (ASN).

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, proses pemidahan ASN bakal dilakukan pada awal 2024. Sudah ada draft peta jalan pemindahan ASN yang dibuat oleh pemerintah. Namun sayangnya, draft tersebut enggan dibeberkan olehnya.

”Masih lama (pemindahannya, red) 2024 awal. Draft belum bisa diumumkan terbuka dulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (18/1).

Sementara itu, mengutip laman IKN.go.id disebutkan bahwa mobilisasi/pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN Baru bakal dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun. Dimulai pada 2023– 2027, dengan proporsi kurang lebih 20 persen di tiap tahunnya atau 25.500 orang pertahun. Akan ada kementerian/lembaga yang diprioritaskan dalam perpindahan di tahap awal ini. Dengan pemindahan bertahap ini diharapkan, saat Presiden RI dan Wapres RI pindah ke IKN Baru pada 2024, sebanyak 20 persen ASN sudah siap beroperasi di IKN.

Pemindahan secara bertahap ini pun pernah disampaikan oleh Tjahjo sebelumnya. Melalui skema ini, diharapkan upacara kenegaraan pada 17 Agustus 2024 mendatang sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian serta lembaga di IKN baru.

Selain itu, ia juga menegaskan, bahwa pemindahan ASN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) ini merupakan penugasan negara. Sehingga, bagi ASN yang enggan dipindahkan ke IKN baru bisa keluar dari institusinya. ”Kita ingin kayak TNI, Polri sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silahkan keluar,” tutur Politisi Partai PDIP tersebut.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh enggan banyak berkomentar mengenai rencana pemindahan ASN ini. Menurutnya, proses pemindahan ASN belum akan dilakukan dalam waktu dekat. ”Masih lama mbak pemindahan itu,” katanya singkat. (*)

Reporter: JP Group