Kamis, 21 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8571

Novak Djokovic Tiba di Dubai Disambut Suara Adzan Subuh

0
Novak Djokovic tampak berjalan di ruang tunggu Bandara Tullamarine, Melbourne, Australia, untuk dideportasi. (TWITTER)

batampos – Novak Djokovic tiba di Dubai pagi ini setelah dideportasi dari Australia akibat kalah dalam pengadilan banding terkait pencabutan visanya oleh Kementerian Imigrasi setempat.

Pesawat Emirates yang ditumpangi petenis ranking satu dunia mendarat di Bandara Dubai setelah penerbangan 13,5 jam dari Melbourne.

Dilansir Daily Mail, Bandara Internasional Dubai masih sangat sepi Senin pagi tadi, saat penerbangan dari Australia dan Asia mulai berdatangan.

Penumpang-penumpang mengenakan masker yang memang diwajibkan sebagai bagian dari protokol kesehatan. Mereka kemudian mengambil bagasi dan keluar dari terminal kedatangan.

Saat itulah terdengar kumandang suara adzan Subuh di sekitar bandara. Belum diketahui Djokovic akan terbang kemana setelah transit di Dubai.

Karena turnamen tenis Dubai Duty Free yang dimenanginya pada 2020 lalu masih akan dimulai pada 14 Februari.

Dubai, kota komersial di Uni Emirat Arab sendiri, tidak mewajibkan pelancong dari luar negeri untuk divaksin. Meski mereka harus tetap menunjukkan hasil tes PCR negatif.

Harapan Novak Djokovic untuk bisa tampil di grand slam Australia Terbuka akhirnya pupus.

Kemarin (16/1) atau sehari sebelum ajang tersebut dimulai hari ini (17/1) petenis ranking pertama dunia itu harus meninggalkan Australia karena telah resmi dideportasi.

Hal itu terjadi setelah kemarin Pengadilan Federal Australia resmi menolak banding yang diajukan Djokovic atas pembatalan visa yang diterima pada Sabtu (15/1).

Petenis Serbia itu pun kemarin sore langsung terbang menuju Dubai. Sebelum pergi, pemilik 20 gelar grand slam itu mengaku sangat kecewa. Namun, dia tetap menerima dan menghormati keputusan pengadilan.

Petenis 34 tahun tersebut juga menyatakan, dirinya dalam sepuluh hari terakhir memang sudah tidak nyaman.

Sebab, pemberitaan jelang Australia Terbuka itu terlalu fokus kepada masalahnya dan bukan kepada persiapan kejuaraan.

’’Aku akan mengambil waktu istirahat dan memulihkan diri sebelum berkomentar lebih lanjut. Yang jelas, mulai sekarang aku berharap kita semua bisa fokus kepada pertandingan dan turnamen yang aku cintai ini,’’ ucap Djokovic dilansir Associated Press.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri sepuluh hari Djokovic sejak menginjakkan kaki di Melbourne pada Kamis (6/1) pekan lalu.

Dia datang ke Australia dengan mengantongi izin pengecualian medis dari panitia turnamen. Namun, petugas perbatasan imigrasi Australia membatalkan visanya di Bandara Melbourne karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk wilayah Australia.

Pembatalan visa tersebut dilakukan Pengadilan Federal Australia pada Senin (10/1) karena dianggap tidak memenuhi syarat administrasi. Namun, masalah belum berakhir.

Menteri Imigrasi Australia Alex Hawke pada Jumat (14/1) kembali membatalkan visa Djokovic untuk kali kedua dengan menggunakan haknya sebagai menteri imigrasi.

Alasan Hawke mengambil langkah tersebut adalah melindungi kepentingan publik Australia akan persebaran Covid-19. Kehadiran Djokovic di Australia juga dianggap bisa meningkatkan sentimen antivaksin.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic ikut berkomentar terkait dengan keputusan itu. Dia menyebutkan bahwa Australia sama sekali tidak memperlakukan Djokovic dengan baik.

Vucic mengaku telah menelepon Djokovic secara langsung untuk memberikan dukungan.

’’Dia datang ke Australia dengan mengantongi tiket pengecualian yang Anda terbitkan. Tapi, setelah itu Anda menganiayanya selama sepuluh hari di sana.”

”Kenapa Anda melakukan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami siapa pun,’’ ucap Vucic dilansir BBC. (*)

Reporter: JPGroup

Kampung Seraya Usulkan 23 Program Prioritas

0
Pemko Batam Musrenbang
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat membuka Musrenbang tingkat Kelurahan Kampung Seraya, Lubuk Baja. Foto: Humas Pemko Batam

batampos – Kelurahan Kampung Seraya, Lubuk Baja, Kota Batam, mengusulkan 23 program prioritas di 2023. Usulan tersebut disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Senin (17/1/2022).

Diketahui usulan Musrenbang di Kelurahan Seraya, masih didominasi pembangunan fisik. Seperti semenisasi jalan, pembuatan dan pembenahan drainase, hingga rencana pembangunan gedung serbaguna.

Serta usulan pembangunan non fisik. Seperti pelatihan-pelatihan dan kursus serta pengadaan sarana persampahan maupun hidran.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, tidak semua aspirasi yang masuk ke Musrenbang akan terlaksana.

Hal itu kata dia dikarenakan anggaran yang terbatas.

“Mumpung di momen Musrenbang, silakan sampaikan apa rencana pembangunan baik saya sebagai wali kota maupun kepala BP Batam,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah Musrenbang tingkat kelurahan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk menyaring program yang benar-benar prioritas.

Wali kota mengatakan di 2023, anggaran yang dimiliki Pemko Batam kurang Rp3,2 triliun hingga Rp3,5 triliun. Sedangkan BP Batam kurang lebih Rp2 triliun.

“Silakan sampaikan, apa yang mau kita bangun dan mana yang harus kita dulukan. Kami berharap juga perekonomian Batam pulih sehingga semua program usulan dapat terlaksana,” katanya.

Reporter: Messa Haris

Pelancong Paling Banyak Bawa Omicron, Pemerintah Perpanjang PPKM

0
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)

batampos – Perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 terus dipantau Pemerintah. Terutama pada awal tahun ini, di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi karena liburan Nataru, dan terdapat Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di antara mereka. Dari PPLN inilah yang menyumbang jumlah kasus Omicron di Indonesia yang cukup signifikan.

Kasus Aktif per 15 Januari 2022 sebanyak 8.463 kasus atau naik 92,38 persen dari kasus per 1 Januari 2022 yakni 4.399 kasus. Proporsi Kasus Aktif dari Luar Jawa-Bali sebesar 23,0 persen (1.944 kasus dari 8.458 kasus nasional). Sedangkan, Kasus Konfirmasi Harian per 15 Januari 2022 adalah 1.054 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 733 kasus.

“Angka reproduksi kasus efektif (Rt) beberapa pulau mengalami kenaikan, kecuali di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Namun, Rt nasional masih ada di level 1 atau terkendali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Minggu (16/01).

Adapun hal yang patut diwaspadai, lanjut Menko Airlangga, adalah jumlah kematian (case fatality rate/CFR) yang dalam dua minggu terakhir meningkat sebesar 29,03 persen (dari total 31 kasus menjadi total 40 kasus dalam 7 hari terakhir).

Perkembangan penyebaran kasus varian Omicron di Indonesia, per 15 Januari 2021 juga terjadi tren kenaikan kasus dan mulai naiknya kasus karena transmisi lokal. Kasus varian Omicron masih didominasi oleh PPLN (78,75%) dan paling banyak adalah pelancong yang baru kembali dari Turki.

Belajar dari Afrika Selatan dan Inggris, waktu menuju puncak gelombang varian omicron adalah 37 dan 42 hari. Meskipun angka kasus tinggi, angka kematian akibat varian Omicron cukup rendah.

“Puncak kasus Omicron diperkirakan mulai terjadi pada akhir Januari atau awal Februari 2022. Lebih kurang 40 hari sejak kasus mulai naik. Maka itu, arahan Bapak Presiden meminta kita sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau tidak ada hal yang urgent,” ujar Menko Airlangga.

Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi (Kriteria Tingkat Penularan dan Kapasitas Respon), juga dengan mempertimbangkan capaian vaksinasi di Kabupaten/Kota (dengan catatan: Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50 persen dinaikkan 1 Level PPKM), PPKM di wilayah Luar Jawa-Bali diperpanjang selama 14 hari yaitu 18 – 31 Januari 2022. (*)

Reporter: rep/fsr/hls

Pemerintah Kecolongan Buron Terpidana Kasus Korupsi

0
Muchammad Bachtiar Rifai (49) ditangkap setelah buron selama 16 tahun. (ISTIMEWA/RADAR SAMPIT)

batampos – Pemerintah disinyalir kecolongan besar menempatkan seorang abdi negara dalam posisi strategis yang ternyata buron terpidana kasus korupsi. Bukannya menjalani hidup di penjara sebagai ganjaran perbuatannya yang terbukti merampok uang rakyat, koruptor tersebut justru hidup nyaman sebagai pegawai negeri sipil di Kalimantan Tengah.

Koruptor yang sukses menjadi PNS di Kabupaten Lamandau itu adalah mantan Kepala Desa Ringinharjo, Grobogan, Jawa Tengah, Muchammad Bachtiar Rifai (49). Dia akhirnya ditangkap setelah buron selama 16 tahun. Terpidana korupsi yang terkenal licin ini dibekuk tim gabungan Kejaksaan Negeri Lamandau dan Kejaksaan Negeri Grobogan.

Bachtiar masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran desa. Salah satunya lelang bondo deso yang tidak disetorkan semua. Kemudian, kegiatan pembangunan proyek fiktif di desa yang dipimpinnya.

Penelusuran Radar Sampit, dalam pelariannya, Bachtiar mampu lolos sebagai PNS di Lamandau. Bukan hanya itu, dia juga mendapat jabatan strategis sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Belantikan Raya, Lamandau.

Kajari Lamandau melalui Kasi Intelnya Ma’ruf Muzakir mengatakan, penangkapan terhadap Bachtiar dilakukan Selasa (11/1) lalu di Wilayah Karangawen, Kabupaten Demak. Perkara korupsi yang menjerat Bachtiar telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA RI Nomor : 1890.K/Pid/2004 tanggal 06 Januari 2005.

Dalam penangkapan tersebut, Tim Tangkap Buron (TABUR) Kejaksaan Negeri Grobogan dipimpin Kasi Intelijen Frengki Wibowo bersama dua anggota, yaitu Jaenal Abidin dan Amasepha Ari Sumanto. Bekerja sama dengan Kejari Lamandau yang diwakili Kepala Kejari Lamandau Agus Widodo dan Kepala Seksi Intelijen Mar’uf Muzakir dengan Tim Polres Grobogan sebanyak dua orang, serta Kanit Reskrim Polsek Karangawen, Demak.

Sebelum ditangkap, pada 7 Januari lalu Kejari Grobogan bersurat kepada Kejari Lamandau untuk meminta dukungan eksekusi perkara tindak pidana korupsi. Kejari Lamandau lalu meminta bantuan Pemkab Lamandau menghadirkan Bachtiar.

”Setelah itu, istri terpidana menghubungi Kejari Lamandau pada Jumat (7/1) dan berjanji akan bersikap kooperatif serta bersedia menyerahkan diri secara sukarela. Tapi, ternyata DPO berserta istri dan anaknya sudah tidak dapat ditemui dan dihubungi lagi kontak teleponnya,” ujar Ma’ruf.

Tim lalu melacak ponsel istri Bachtiar yang ternyata telah meninggalkan Lamandau. Posisi terakhir berada di wilayah Karangawen, Demak. ”Atas informasi tersebut, tim langsung melakukan penangkapan terhadap terpidana,” jelasnya.

Setelah tertangkap dan dibawa ke Kejari Grobogan, Bachtiar tak berkutik lagi. Dia bersedia melaksanakan pidana penjara sesuai putusan Mahkamah Agung.

Sebelum dibawa ke Lapas Purwodadi, untuk melaksanakan pidana kurungan badan, terpidana menjalani tes kesehatan sekaligus test swab antigen dengan hasil negatif.

”Dia telah buron 16 tahun pada akhirnya mengakhiri pelariannya dengan menjalani pidana penjara karena terbukti bersalah sebagaimana putusan MA, yakni pidana penjara selama satu tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 25.282.000. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tersebut harus mengganti dengan hukuman selama satu bulan,” katanya.

Selain itu, terpidana juga wajib membayar denda sebesar Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan serta membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.

Berhasil ditangkapnya buronan yang bersembunyi di Lamandau tersebut mendapat apresiasi warga Lamandau. ”Kami terkejut dan tidak menyangka, ternyata beliau selama ini buronan, padahal dulu guru dan sekarang Kepala SMK,” ucap salah satu guru yang mengaku pernah bekerja satu atap dengan Bachtiar.

Penelusuran Radar Sampit, riwayat Bachtiar sebagai abdi negara tergolong buruk. Pada 2019, sempat muncul surat keluhan dan permohonan evaluasi hingga pergantian Kepala SMKN 1 Belantikan Raya kepada Pemprov Kalteng. Bachtiar dituding melakukan tindakan indisipliner yang disampaikan pihak sekolah, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa.

Keluhan yang disampaikan di antaranya, Bachtiar jarang masuk kerja. Bahkan, hanya puluhan hari saja selama setahun terakhir. Kemudian, penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak transparan, serta kebijakan yang dianggap menyalahi aturan dan sederet alasan lain. Meski demikian, posisi Bachtiar sebagai kepsek tak tergoyahkan hingga dia ditangkap dan dikerangkeng karena terbukti koruptor. (*)

Reporter: JP Group

Mustari Sah Pimpin Peradi Batam

0
Peradi Batam e1642403130583
Ketua Peradi Pusat, Prof Otto Hasibuan (kiri) memberikan ucapan kepada Ketua Peradi Batam Mustari (kanan).

batampos – Ketua Peradi Batam terpilih periode 2021-2026 hasil Muscab yang digelar pada 2021 lalu, Mustari secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi Pusat, Profesor Otto Hasibuan, di ballroom Hotel Marriot Harbourbay Batam, Sabtu (15/1) malam.

Tak hanya Ketua Peradi Batam saja yang dilantik. Sejumlah pengurus jajaran Peradi Batam terpilih juga dilantik dengan ditandai pembacaan surat keputusan, penyerahan surat keputusan sekaligus penyerahan bendera pataka Peradi dari Ketua Peradi Pusat Prof Otto Hasibuan kepada Mustari.

Kepada Batam Pos, Mustari menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan sejumlah program yang sudah menjadi visi-misinya. Program tersebut salah satunya mencari tempat untuk pembangunan sekretaria Peradi Kota Batam yang selama ini selalu menumpang di kantor Ketua Peradi.

“Program utama yang harus bisa kami implementasikan adalah, bagaimana DPC Peradi Batam ini memiliki kantor sendiri, sekretariat sendiri tanpa harus menumpang-numpang dari satu tempat ke tempat lainnya,”ujarnya.

Tak hanya itu saja. Mustari juga menegaskan Peradi Batam di bawah komandonya, siap dengan tangan terbuka, merangkul para advokat yang selama ini berada di luar Peradi.

“Kami ingin menjadikan peradi ini satu kesatuan utuh atau single bar. Maka dari itu, kami siap merangkul rekan-rekan seprofesi yang ingin masuk ke Peradi Batam di bawah komando kami,” terangnya.

Selain itu, di program kerjanya nanti, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar roadshow ke berbagai kampus universitas di Batam maupu di SMA, untuk memberikan penyuluhan dan pencerahan terkait masalah hukum dan perkembangannya.

“Sementara Ketua DPN Peradi Pusat, Prof Otto Hasibuan SH, MM yakin bahwa Peradi Batam di bawah komando Mustari akan mampu menjalankan tugas organisasi dengan sangat baik.

“Selamat dan sukses kepada pengurus Peradi Batam dan BPH Peradi Batam, dari penampilan luar saja saya yakin teman-teman mampu menjalankan tugas secara baik,” ujar Prof Otto Hasibuan di depan 90 pengurus Peradi Batam.

Keberadaan Peradi Batam, lanjut Otto, harus berarti dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum.

Masih kata Otto, ia menaruh harapan lahirnya single bar, dimana ada satu organisasi yang diberikan kewenangan satu-satunya untuk mengelola, mengatur dan mengurus segala sesuatunya tentang advokat, boleh ada 10 atau tapi yang lainnya sifatnya paguyuban.

Hal tersebut penting, agar dapat meningkatkan kualitas advokat, sebagai the best of the best, kalau advokat tidak berkualitas baik maka kliennya akan rugi.

“Dengan single bar kita berharap kedepan ada penentuan standarisasi, ada pengawasan terhadap advokad sehingga tidak liar,” jelasnya.

Terakhir ia mengingatkan kepada pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Batam agar menjalankan tugas prabono (pengacara gratis) seakan-akan dibayar, sehingga tetap memberikan pelayanan kelas satu. (*)

Reporter: GALIH ADI SAPUTRO

Praveen/Melati Hampir Pasti Dicoret dari Pelatnas

0
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti kandas pada laga Grup B BWF World Tour Finals 2021. (Humas PP PBSI)

batampos – Memang belum ada keputusan resmi. Tetapi hampir bisa dipastikan ganda campuran nomor satu dan dua Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Okatvianti dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja terdepak dari pemusatan latihan nasional PP PBSI.

Praveen/Melati dan Hafiz/Gloria tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil PP PBSI untuk menjalani tes kesehatan. Tes tersebut akan berlangsung dua hari yakni pada 19 dan 20 Januari 2022 di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta Timur.

Berdasarkan surat bernomor 012/3/I/2022 yang diteken oleh Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Edi Sukarno, memang tidak ada nama Praveen/Melati dan Hafiz/Gloria.

Surat tersebut dikirimkan kepada tiga pengurus provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada 14 Januari. Sebab, seluruh anggota skuad pelatnas PP PBSI saat ini, memang bernaung di tiga daerah tersebut.

Terdapat sebelas pemain ganda campuran utama yang dipanggil untuk mengikuti tes kesehatan tersebut. Antara lain Rinov Rivaldi/Pitha Haningtyas Mentari, Adnan Maulana/Mychelle Chrystine Bandaso, dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela. Di sana juga terdapat nama pemain muda termasuk Winny Oktavina Kandow dan Indah Cahya Sari Jamil.

Manajer PB Djarum Fung Permadi kepada JawaPos.com mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemanggilan tes kesehatan tersebut dari Pengprov PP PBSI Jawa Tengah.

“Jadi kalau melihat mereka (Praveen/Melati dan Gloria, Red) tidak dipanggil mengikuti tes kesehatan, berarti kemungkinan besar mereka tidak akan dipanggil lagi ke pelatnas,” kata Fung. “Kalau tidak dipanggil lagi, kami akan jalan dengan apa yang sudah kami persiapkan,” tambah Fung.

PB Djarum, kata Fung, akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Praveen/Melati dan Gloria.

Praveen/Melati yang merupakan ganda campuran nomor lima dunia, akan dituntut untuk konsisten berprestasi. Tujuan besarnya adalah meloloskan mereka ke Olimpiade Paris 2024.

PB Djarum akan membiayai program latihan dan keberangkatan mereka untuk bertanding pada ajang-ajang internasional. Namun, klub akan mematok dan menuntut mereka untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. “Kalau tidak memenuhi target, jelas akan ada punishment,” ucap Fung.

“Soal apa hukumannya, memang masih belum kami bicarakan secara rinci. Setelah ini, kami akan berbicara lagi lebih detail termasuk dengan Pak Yoppy (Yoppy Rosimin, Ketua PB Djarum, Red),” imbuh Fung.

Bagi PB Djarum, MoU dengan atlet berperingkat 10 besar dunia baru kali ini terjadi. Sebelumnya, enam tahun lalu, PB Djarum juga menjalin kesepakatan dengan para pemain elite yang baru terdepak dari pelatnas seperti Dionysius Hayom Rumbaka dan Andre Kurniawan Tedjono. Namun, saat itu, keduanya tidak masuk dalam ranking 10 besar dunia.

“Kami di PB Djarum, napasnya memang atlet adalah yang utama. Atlet berprestasi adalah harapan kami semua,” ucap Fung.

Fung menuturkan bahwa berdasarkan penampilan sepanjang 2021, dia bisa mengerti mengapa PP PBSI kemungkinan besar mencoret Praveen/Melati dari pelatnas. PraMel, julukan mereka–memang masih punya ranking tinggi. Tetapi bagi Fung, penampilan mereka mengecewakan.

Fung menilai Praveen/Melati tidak menunjukkan fighting spirit yang bagus. Selain itu, kondisi fisik mereka juga sangat perlu ditingkatkan.

“Kami akan membuat program fisik tersendiri bagi mereka. Jadi memang terpisah dari para pemain junior. Klub akan menyediakan pelatih fisik khusus bagi mereka (Praveen/Melati),” kata Fung.

“Kalau dari kami, kami optimistis mereka bisa kembali berprestasi. Sekarang tergantung dari atletnya sendiri bagaimana mereka akan berjuang. Beberapa penampilan terakhir mereka tidak menjanjikan, jadi kami ingin mereka mengubah itu,” tambah Fung.

Soal Gloria, Fung mengatakan besar kemungkinan dia akan dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah. Sebab Hafiz adalah atlet binaan PB Jaya Raya Jakarta.

Sementara itu, JawaPos.com berusaha menghubungi pelatih ganda campuran Nova Widianto dan Kabid Humas dan Media PBSI Broto Happy untuk mengonfirmasikan hal ini. Namun, panggilan telepon dan pesan JawaPos.com tidak berbalas.

Selain Praveen/Melati dan Hafiz/Gloria, tidak banyak kejutan dalam daftar pemanggilan para pemain untuk mengikuti tes kesehatan PP PBSI. Yang juga tidak masuk list adalah dua pemain tunggal PB Jaya Raya Jakarta yakni Karono dan Ruselli Hartawan. (*)

Reporter: JPGroup

Wali Kota Batam Bertemu Bupati Simalungun, Ini yang Dibahas

0
Pemko Batam Pemkab Simalungun
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (kanan) saat bertemu dengan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga. Foto: Humas Pemko Batam untuk Batam Pos

batampos – Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjajaki kerjasama dengan Pemko Batam terkait suplai bahan pangan atau produk holtikultura.

Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengatakan, Kabupaten Simalungun merupakan daerah dengan hasil pertanian yang berlimpah, seperti tomat, cabai, jahe, bawang dan lainnya.

“Masyarakat Simalungun 70 persen adalah petani dan hasil pertanian holtikultura. Jadi banyak yang bisa disuplai ke Batam,” katanya, saat melakukan kunjungan ke kantor Wali Kota Batam, Senin (17/1/2022).

Ia berharap, ke depan akan ada kerjasama yang terbangun antara Kota Batam dan Kabupaten Simalungun terkait pangan.

Ia mengatakan, banyak belajar dari Batam yang kini pembangunannya sangat gencar.

“Saya pribadi ucapkan terima kasih kepada Pemko Batam. Hampir 20 tahun ada di Kepri, tanpa (ada pengalaman) di Kota Batam, saya tak bisa jadi bupati di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pembangunan Batam memang sangat gencar dilakukan. Seiring pembangunan tersebut mobilitas manusia juga akan semakin banyak. Imbasnya, kebutuhan pangan juga akan meningkat.

“Bandara dan pelabuhan kami bangun, sebetulnya ke depan butuh sembako banyak. Sekarang yang masuk ke Batam 6 jutaan, kalau nanti 15 jutaan akan banyak sekali,” katanya.

Rudi mengatakan, semakin banyak orang yang membutuhkan pangan pasti akan mempengaruhi harga. Namun ia berharap, harga pangan tidak boleh terlalu tinggi.

“Pengusaha boleh saja untung, tapi tak boleh (harga bahan pangan) mencekik rakyat. Nah, ini kembali merujuk pada MoU,” ujarnya.

Rudi mengatakan, pembicaraan terkait keinginan Kabupaten Simalungun mensuplai bahan pangan ke Kota Batam dapt dibicarakan lebih lanjut ditingkat teknis, sebelum dilanjutkan pada fase kerjasama.

“Batam prinsipnya bukan daerah untuk pertanian atau berkebun, tapi pangan ini sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

Reporter: Messa Haris

Masih Banyak Pulau Hinterland Belum Dialiri Listrik

0
pln
Peta Kelistrikan ULP Belakang Padang.

batampos – Pengelolaan listrik di Belakang Padang dan pulau-pulau sekitarnya menjadi tanggung jawab penuh dari PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Belakang Padang.

Selain Belakang Padang, PLN ULP Belakang Padang juga mengelola listrik di Pulau Kasu, Pulau Pemping, Pulau Bulang, Pulau Pecong, Pulau Jaloh, Pantai Gelam, Pulau Selat Nenek, Pulau Temoyong, Pulau Abang, Pulau Batu Legong, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas, Pulang Sembulang dan Pulau Buluh. Pulau-pulau tersebut merupakan pulau penyangga Batam.

Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Belakang Padang, Firmansyah mengatakan PLN akan terus berkomitmen menambah jalur kelistrikan di pulau-pulau yang belum teraliri listrik.

“Ada beberapa pulau yang belum teraliri listrik dan menjadi target kami, seperti di Pulau Sarang, Pulau Ranting dan Pulau Mecan,” katanya saat ditemui di kantornya di Belakang Padang, baru-baru ini.

PLN mulai melistriki Pulau Belakang Padang sejak tahun 1997. Namun, saat itu masih menggunakan genset yang mampu mengalirkan listrik selama 14 jam, dari pukul 17.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Seiring berjalannya waktu, proyek interkoneksi dari Batam ke Belakang Padang rampung pada 2013. Dalam prosesnya, PLN Persero membeli listrik dari Bright PLN Batam, sehingga mimpi warga setempat untuk mendapatkan pasokan listrik 24 jam bisa direalisasikan.

Setelah Belakang Padang, maka setrum PLN pun mengaliri Pulau Terung, Pulaui Kasu dan Pulau Pecung.

Menurut Firmansyah, mengembangkan infrastruktur kelistrikan di daerah kepulauan memang sangat sulit. Dan tentu saja menguras biaya yang besar.

“Kondisi geografis, dimana antar pulau dipisahkan laut memang menjadi kendala. Kemudian transportasi juga untuk mengangkut tiang-tiang, material lainnya sangat terbatas. Biaya investasi besar, bisa mencapai ratusan miliar untuk kabel bawah laut. Kalau untuk pengadaan genset berkapasitas besar di satu pulau, maka biayanya sekitar Rp 4 miliar,” jelasnya.

Maka, untuk menggelar instalasi kabel bawah laut bukan perkara mudah. Satu-satunya solusi yang bisa ditawarkan ke pulau-pulau sekitar Belakang Padang yakni listrik melalui genset.

“Di Kasu sudah ada genset berkapasitas 400 Kw. Di Pecung dan Terung sudah 200 Kw, dan mampu berjalan selama 24 jam. Bahan bakar dari kami. Penduduk setempat juga kami subsidi, jadi bisa bayar token lebih murah, sekitar Rp 80 ribu per bulan,” paparnya.

Setelah menambah jaringan listrik di Pulau Jaloh dan Pulau Selat Nenek tahun lalu, maka untuk pengembangan di 2022, PLN akan ekspansi program listrik desa ke Pulau Geranting, Pulau Mecan dan Pulau Sarang. “Sudah mengajukan kontrak, jadi kami tinggal menunggu anggarannya turun,” tegasnya.

Berdasarkan data, total jumlah pelanggan PLN ULP Belakang Padang sudah mencapai 7.410 pelanggan. Pelanggan terbanyak di Pulau Belakang Padang, sebanyak 3.151. Kemudian di Pulau Terong sebanyak 656. Lalu di Pulau Kasu sebanyak 653, dan di Buluh sebanyak 623. Sementara, sisanya tersebar di 12 pulau lainnya. (*)

Reporter : Rifki Setiawan

Katanya Sudah Tutup, Ternyata Arion Bar dan Cafe masih Beroperasi

0
Orion Bar Dalil Harahapttt e1642387125282
Orion Pun and Cafe masih beroperasi, Sabtu (15/1). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos– Arion bar dan kafe di pertokoan Tunas Regency yang disoroti warga ternyata masih beroperasi. Pihak kecamatan berharap agar Satpol PP dan BPM PTSP segera mengambil tindakan tegas demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. “Sudah kita sampaikan dan sedang ditangani oleh Satpol PP dan BPM PTSP, ” ujar Hafiz, Camat Sagulung Senin (17/1).

BACA JUGA: Orion Bar Masih Beroperasi, Kasatopol PP: Itu Kewenangan DPM PTSP

Diakui Hafiz memang keberadaan bar dan cafe yang menyuguhkan tarian striptis tersebut menuai protes dari masyarakat sekitar. Besar harapan warga agar bar dan cafe itu ditutup selamanya atau digantikan dengan usaha yang lainnya. “Karena itu tadi, beroperasi tak sesuai prosedur. Itukan dekat pemukiman dan tempat ibadah, ” ujar Hafiz.

Zulkifli, toko masyarakat di sekitar lokasi Bar dan Cafe juga menyanyikan hal yang sama. Tindakan tegas dari OPD terkait sangat diharapkan secepat mungkin demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Takutnya nanti bentrok dengan warga karena masih buka sampai saat ini, ” ujarnya.

Seperti diketahui Arion Bar dan Cafe yang berada di pertokoan Tunas Regency jadi perbincangan hangat masyarakat sekitarnya sebab menyuguhkan hiburan malam dengan tarian erotis. Penari hanya mengenakan pakaian dalam dan menari cukup vulgar. Warga protes dan mengadu ke pihak kecamatan. Pihak kecamatan melanjutkan laporan tersebut ke instansi pemerintah terkait di tingkat kota. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Pelaksanaan Ibadah Haji 2022, Pemerintah Buat Tiga Skenario

0
Petugas memberikan kawasan Masjidilharam dengan disinfektan saat para jamaah melaksanakan tawaf mengililingi Kakbah di Makkah (17/7). (AMR NABILA/AFP)

batampos – Pemerintah masih belum dapat memastikan apakah akan ada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M. Sebab, saat ini Pemerintah Arab Saudi, sebagai pemegang kewenangan belum memberikan penjelasan akan hal tersebut.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pun menuturkan bahwa hal itu bukan berarti pihaknya tidak melakukan persiapan, bahkan sudah ada tiga skenario yang ditetapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji, mengingat ada varian Omicron.

“Mengingat sampai saat ini wabah Covid-19 belum berakhir yang ditandai dengan munculnya varian baru Omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaran ibadah haji dengan mengambil tiga opsi,” ungkapnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (17/1).

Adapun, tiga opsi skenario yang disiapkan pemerintah adalah penyelenggaraan haji dengan kuota penuh, lalu haji dengan kuota terbatas dan ketiga adalah sama sekali tidak memberangkatkan jamaah haji seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Opsinya yaitu yang pertama kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah haji sama sekali sebagaimana dua tahun yang lalu,” jelas dia.

Ia menyampaikan, pemerintah saat ini masih terus menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh. Dengan harapan pandemi bisa segera berakhir, agar penyelenggaraan haji bisa dilaksanakan secara normal.

“Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh. Tentu kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir sehingga penyelenggaran ibadah haji dapat berjalan secara normal, seperti penyelenggaran ibadah haji pada tahun-tahun sebelum pandemi,” tutup Yaqut. (*)

Reporter:JP Group