batampos – Kemacetan di ruas jalan Jalan Letjend Suprapto atau dari Mukakuning–Tembesi masih dikeluhkan masyarakat atau pengendara. Akses jalan ini selalu macet saat pagi dan sore hari.

Selain itu, jalan turunan miring di kawasan ini atau di Bukit Daeng dinilai membahayakan pengendara serta kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Setiap pagi, dan sore hari itu pasti macet. Karena jalannya masih satu jalur,” ujar Rega, warga Batuji.

Menurut dia, ruas jalan ini sempit, sedangkan volume kendaraan yang melintas setiap hari tinggi. Kemudian jalannya juga dipenuhi gelombang, sehingga rawan kecelakaan.

“Kendaraan yang melintas banyak, sedangkan jalannya masih sempit,” katanya.

Menurut dia, pelebaran jalan dari Batuaji hingga Mukakuning harus segera digesa. Seperti dari arah Kepri Mall menuju Simpang Panbil.

“Seharusnya pelebaran jalan ini merata hingga ke Simpang Tembesi,” ungkapnya.

Sementara Ranggi, pekerja Mukakuning mengatakan pelebaran jalan ini sangat penting. Sebab, menghubungkan kawasan industri, pemukiman, hingga jalur logistik menuju hinterland.

“Kalau tidak diperbaiki akan terus terjadi kemacetan. Akses jalan terhambat dan selalu terjadi kecelakan,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Macet Parah, Warga Desak Pemerintah Lebarkan Jalan Batuaji–Mukakuning pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak kembali menjadi sorotan dalam rangkaian Kampanye 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Batam. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantai (KKPPMP) Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal menegaskan pentingnya seluruh pihak menjaga martabat dan kerahasiaan identitas korban agar tidak mengalami reviktimisasi.

Menurutnya, masih sering ditemukan kasus di mana informasi pribadi korban dibuka ke publik, baik melalui proses penegakan hukum maupun pemberitaan media.

“Korban disebut namanya, identitasnya dibuka, bahkan sampai rumah aman informasinya bocor ke publik. Ini sangat menyakitkan dan menyebabkan korban mengalami kekerasan kedua kalinya,” ujar Romo Paschal, Sabtu (29/11).

Ia menekankan, perlindungan terhadap korban harus menjadi komitmen kolektif seluruh elemen, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga media.

“Saya yakin banyak pihak sudah menunjukkan keberpihakan kepada korban, tetapi kita tetap perlu saling mengingatkan agar kekerasan tidak berulang,” katanya.

KKPPMP Kepri menangani 180 hingga 200 kasus kekerasan setiap tahun mayoritas menimpa perempuan dan anak. Kasus yang ditangani mencakup kekerasan seksual, kekerasan psikis, KDRT, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Romo Paschal menyebut maraknya kekerasan ibarat fenomena gunung es, banyak kasus tidak terlihat di permukaan karena korban memilih diam.

Kampanye dan penyadaran harus terus dilakukan. Kekerasan tidak boleh terjadi pada siapa pun, dan korban harus berani bersuara untuk menghentikan kekerasan itu,” ujarnya

Selain menyediakan rumah aman bagi korban KKPPMP Kepri mulai fokus pada dua program pada tahun depan: Pendirian Pusat Informasi Berbasis Data untuk membantu korban maupun calon pekerja migran mendapatkan informasi akurat mengenai hak, risiko, hingga mekanisme perlindungan.

Balai Latihan Kerja Komunitas membantu korban memperoleh pelatihan dan pekerjaan secara prosedural agar tidak kembali terjerat praktik perdagangan orang.

“Banyak korban ingin bekerja tetapi kurang informasi. Jika tidak ingin pulang, mereka akan dibantu mendapat pekerjaan secara baik dan benar, bukan lewat jalur ilegal,” ujarnya .

Sehari sebelumnya, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan juga menegaskan urgensi pembenahan tata kelola migrasi tenaga kerja.

Dalam kampanye 24 HAKTPA di Sekolah Yos Sudarso, Batamkota, Veronica menyebut mayoritas korban kekerasan adalah pekerja migran yang berangkat melalui jalur non-prosedural sehingga kehilangan perlindungan hukum.

“Sebagian besar korban hanya ingin mencari pekerjaan. Namun karena sistem migrasi unprosedural masih banyak terjadi, perlindungan terhadap mereka akhirnya tidak ada,” ujarnya.

Ia menyebut banyak pekerja migran tidak mengetahui legalitas asosiasi penyalur atau kejelasan pemberi kerja di negara tujuan, sehingga membuka ruang terjadinya eksploitasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah memperkuat sistem perlindungan pekerja migran secara sistemik dengan memperluas kerja sama berbagai lembaga, mulai dari P2MI, Balai Tenaga Kerja, pemerintah daerah hingga balai perlindungan pekerja migran di Kepri.

“Kami sedang membangun sistem migrasi yang prosedural dan transparan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran,” kata Veronica. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Kasus Kekerasan Masih Tinggi, KKPPMP Kepri Tekankan Perlindungan Korban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang kembali mengintensifkan langkah pencegahan gangguan kamtibmas melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) Patroli Cipta Kondisi di wilayah Kota Batam, Jumat (28/11/2025) malam. Kegiatan yang dimulai pukul 22.10 WIB dari Lapangan Apel Mapolresta Barelang ini dipimpin oleh Ipda Tino Desmawanto, Ps. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Barelang, dengan melibatkan 16 personel lintas satuan fungsi. Patroli ini menjadi bentuk nyata kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di malam akhir pekan.

Dalam arahannya, Ipda Tino menegaskan bahwa KRYD bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi langkah strategis untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Personel gabungan dari Satlantas, Sabhara, Intelkam, Resnarkoba, Reskrim, hingga Sie Propam disiagakan untuk mengantisipasi segala potensi kejahatan, mulai dari curas, curat, curanmor (C3), premanisme, peredaran narkoba, hingga penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api ilegal.

Pukul 22.20 WIB, regu patroli bergerak menyusuri sejumlah titik rawan Kota Batam, antara lain Dataran Engku Hamidah, Simpang Gelael, Simpang Pollux Habibie, Simpang Kara, hingga Simpang Kepri Mall, sebelum kembali ke Mapolresta. Titik-titik tersebut dipilih berdasarkan analisis kerawanan serta potensi kerumunan yang kerap digunakan sebagai lokasi balap liar.

Selama patroli, petugas mengedepankan pola preemtif dan preventif dengan memberikan imbauan kepada masyarakat yang masih beraktivitas hingga larut malam. Warga diminta membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing demi mencegah potensi tindak kriminal. Personel juga melakukan pengawasan di area-area rawan knalpot brong dan balap liar yang kerap meresahkan masyarakat.

Hasil patroli menunjukkan situasi yang kondusif. Tidak ditemukan aktivitas balap liar, tidak ada gangguan menonjol, dan masyarakat yang berkumpul membubarkan diri secara kooperatif setelah menerima imbauan dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran Polresta Barelang di lapangan memberikan efek langsung dalam menekan potensi kejahatan.

Polresta Barelang memastikan kegiatan KRYD akan terus diperkuat, terutama pada malam akhir pekan yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Pendekatan humanis namun tegas menjadi strategi utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Barelang. Upaya ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mewujudkan Polri Presisi di tengah masyarakat.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin menyampaikan apresiasi kepada personel yang terlibat dan mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan. “Kami mengajak seluruh warga Batam untuk ikut berperan aktif menjaga kamtibmas. Laporkan segera jika melihat potensi gangguan. Keamanan kota ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Dengan patroli berkelanjutan dan kerja sama masyarakat, Polresta Barelang optimistis situasi kamtibmas di Kota Batam dapat terus terjaga aman, kondusif, dan bebas dari gangguan kejahatan jalanan maupun balap liar. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Akhir Pekan Terkendali, Polresta Barelang Perkuat Cipta Kondisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos— Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola migrasi tenaga kerja sebagai langkah strategis mencegah kekerasan terhadap pekerja migran, khususnya perempuan.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kampanye 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di sekolah Yos Sudarso, Batamkota.

Menurutnya, mayoritas pekerja migran menjadi korban kekerasan bukan karena ketidaksiapan bekerja, melainkan karena proses migrasi yang tidak melalui jalur prosedural sehingga meniadakan perlindungan hukum.

“Sebagian besar korban sebenarnya hanya ingin mencari peluang pekerjaan. Namun karena sistem migrasi yang unprocedural lebih banyak terjadi, perlindungan terhadap mereka akhirnya tidak ada,” ujar Veronica, Jumat (28/11).

BACA JUGA: Era Transformasi Transmigrasi, 504 KK Calon Transmigran Dilatih

Ia menambahkan, banyak pekerja migran tidak mengetahui apakah asosiasi penyalur tempat mereka berangkat memiliki sertifikasi resmi, begitu pula dengan kejelasan pemberi kerja di negara tujuan. Kondisi tersebut menciptakan celah terjadinya eksploitasi dan kekerasan.

Wamen PPPA menyebut bahwa Kementerian PPPA berperan dalam pemberdayaan pekerja migran, dan untuk memperkuat perlindungan secara sistemik, pemerintah memperluas kerja sama dengan berbagai pihak — mulai dari P2MI, Balai Tenaga Kerja, hingga pemerintah provinsi dan balai yang ada di Kepri.

“Kami sedang membangun sistem yang prosedural dan transparan sebagai solusi untuk memperkuat perlindungan pekerja migran,” ujarnya .

Ia juga meminta masyarakat dan lembaga-lampiran pendamping pekerja migran untuk segera melaporkan PJTKI atau P3MI yang melakukan pelanggaran ke Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kepolisian dan kami kini sudah satu gerakan dalam Gugus Tugas TPPO. Pelanggaran harus dilaporkan agar penindakan bisa dilakukan dari hulu hingga hilir,” tambahnya.

Pemerintah menyiapkan skema peningkatan kompetensi agar pekerja migran Indonesia tidak semata diarahkan menjadi pekerja domestik, melainkan “scale-up workers” pada bidang-bidang yang membutuhkan keahlian tinggi.

Segmen prioritas diarahkan pada care economy dan hospitality seiring meningkatnya kebutuhan tenaga perawat dan layanan perhotelan akibat fenomena aging population di berbagai negara, termasuk Singapura.

Rencana tersebut akan dirancang melalui peningkatan kapasitas calon pekerja mulai dari prosedur imigrasi, pemeriksaan kesehatan (MCU), psikotes, hingga pelatihan peningkatan keterampilan kerja.

Veronica turut mengungkap data survei SHPHNR 2024 yang didukung UNFPA:

1 dari 2 anak mengalami kekerasan

1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan.

Menurutnya, kekerasan berakar pada tiga faktor utama minimnya edukasi dalam keluarga, tekanan ekonomi, lemahnya pola pengasuhan.

Di sejumlah daerah, tekanan ekonomi memicu pernikahan dini dan putus sekolah terutama pada anak perempuan.

Untuk menekan risiko kekerasan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga, Kemen PPPA mulai tahun depan berencana mengembangkan program kebun komunitas sebagai sumber ekonomi berbasis kearifan lokal.

Program tersebut diharapkan dapat membantu keluarga meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi, sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi yang kerap menjadi faktor pendorong kerentanan perempuan dan anak.

“Ujungnya adalah membangun kembali ekonomi lokal. Bukan banyak impor, tetapi mengembangkan potensi daerah menjadi ekonomi baru,” ujar Veronica. (*)

Reporter: Azis

Artikel Veronica Tan Dorong Sistem Migrasi Prosedural: Lindungi Pekerja Migran dari Kekerasan dan Eksploitasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pemblokiran jalan Letjend Suprapto menuju kawasan Genta I, Batuaji dipastikan tidak akan dibuka. Akses jalan ini tetap ditutup demi keselamatan pengendara dan kelancaran arus.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra mengatakan pembukaan pemblokiran akses jalan tersebut nantinya akan banyak menimbulkan dampak negatif.

“Kalau dibuka, jalan dari Batuaji ke Batam Centre itu akan macet panjang. Sejak akses jalan ditutup, arus sudah lancar,” ujarnya.

Leo menjelaskan akses jalan yang ditutup tersebut berdekatan dengan traffick light atau pertigaan lampu merah Putri Hijau. Dari traffick light, pengendara motor kerap menerobos atau melawan arus ke kawasan Genta I.

BACA JUGA: 7 Bulan Merugi, Pelaku UMKM Desak Akses Genta I Dibuka

“Ini yang menyebabkan kemacetan, dan rawan kecelakaan,” katanya.

Menurut Leo, para pedagang tidak perlu lagi mempermasalahkan pemblokiran jalan tersebut. Sebab, hingga saat ini tersedia jalan utama dari kawasan perumahan.

“Jalan utamanya sudah ada, sedangkan jalan yang ditutup itu hanya dibuat-buat. Jadi tidak akan dibuka,” ungkapnya.

Sebelumnya, puluhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kawasan Genta I, Batuaji serentak menutup usahanya, Selasa (4/11). Penutupan usaha ini merupakan aksi protes pedagang terkait adanya penutupan jalan utama dari arah Jalan Letjend Suprapto menuju kawasan tersebut.

Risma, pengusaha londry di Genta I mengatakan penutupan usaha ini dilakukan setelah para pedagang sepakat untuk unjuk rasa ke Kantor Walikota Batam.

“Jalannya ditutup sudah hampir 6 bulan, karena ada pengerjaan lahan di pintu masuk. Jadi pedagang disini merugi dan unjuk rasa ke Kantor Walikota,” ujarnya di lokasi.

Ia menjelaskan sebelum akses jalan ditutup, kawasan ini banyak dilalui pengendara. Sehingga, usaha warga setempat tersebut ramai pengunjung atah pembelinya.

“Sekarang kalau masuk dari jalan besar, harus mutar jauh. Jadi banyak yang malas lewat sini,” katanya.

Risma juga mengaku penutupan jalan tersebut membuat omzet usahanya turun hingga 50 persen. Sebab, beberapa warga perumahan di sekitar kawasan tersebut enggan berkendara lebih jauh.

“Sekarang jauh lebih sepi. Pelanggan saya juga banyak yang pindah,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi

Artikel Kadishub Sebut Pemblokiran Jalan Genta I Batuaji Tidak Dibuka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan majikan dan Asisten Rumah Tangga (ART) di Sukajadi, Kota Batam, kini masuk ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Kota Batam. Untuk mengawal kasus ini, Koordinator Pemuda Flores Timur, Nus Ata Soge menyeruhkan keadilan untuk Korban, Intan.

Kasus viral, yang menyeret majikan dan ART-nya, kini menjadi perhatian semua pihak di Kota Batam. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menodai nilai kemanusian kini, memasuki agenda penuntutan dari jaksa penuntut umum.

Dalam perkara ini, dari fakta persidangan, majikan yang bernama Roslina, secara kejam menyiksa, Intan selaku Art di rumahnya selama hampir enam bulan berturut-turut. Selain penyiksaan fisik.

Menyikapi hal ini, Ketua Koordinator Pemuda Flores Timur, Nus Ata Soge, mengatakan terus mengawal kasus ini, sampai ada kekuatan hukum tetap.

“Saya menyerukan kepada seluruh elemen pemuda untuk nemasuki masa siaga penuh menjelang pembacaan tuntutan pada 1 Desember mendatang. Fase ini adalah momen paling krusial dalam upaya kita menegakkan keadilan bagi intan & merlin” ujar Nus Soge.

BACA JUGA: Kasus Intan Tuwa Negu Menggema, PERKIT Satukan Ormas se-Batam Desak Hukuman Berat untuk Roslina​

Nus juga menegaskan, telah melihat bukti kebiadaban Roslina di persidangan. Kini, kita menanti Ketegasan Jaksa Penuntut Umum. Maka, Nus Soge meminta, JPU agar tidak ragu untuk menjatuhkan tuntutan hukuman terberat untuk terdakwa Roslina.

​Di sisi lain, saya mengharapkan agar JPU dan Majelis Hakim mempertimbangkan status merlin sebagai korban sekunder yang dipaksa menjadi pelaku dibawah tekanan ekstrem. Keadilan sejati harus memisahkan, Roslina sebagai dalang kejahatan.

Nus juga mengajak ​ kehadiran para pemuda Folres Timur dan Nusa Tenggara Timur yang berada di Batam, untuk memberikan dukunga Moral kita di Pengadilan. (*)

Artikel Siaga Penuh: Pemuda Kawal Tuntutan Keadilan untuk Intan pertama kali tampil pada Metropolis.