batampos – PT Timah Tbk Unit Metalurgi Muntok berhasil meraih penghargaan Proper Emas tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam acara anugerah program peringkat kinerja pengelolaan Proper lingkungan perusahaan tahun 2021 diselenggarakan Selasa (28/12).

Penghargaan proper Emas diterima Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Alwin Albar turut disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

BACA JUGA: Pelantikan KND Bukti Nyata Komitmen Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

PT Timah Tbk meraih Proper Emas bersama dengan 47 perusahaan lainnya. Sebelumnya selama dua tahun berturut-turut Emiten Berkode TINS berhasil meraih Proper Hijau.

Selain PT Timah Tbk Unit Metalurgi Muntok yang meraih Proper Emas, PT Timah Tbk Wilayah Operasional Kundur dan PT Timah Tbk Unit Penambangan Belitung Batu Besi juga berhasil meraih Proper Hijau tahun 2021. Sementara ada lima unit di PT Timah Tbk yang meraih Proper Biru yakni tiga Unit di Produksi darat Bangka (UPDB), 3 Unit Produksi Belitung (UPB), dan Unit Penambangan Timah Primer (UPTP) Tambang Pemali.

Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi pada 2.583 perusahaan dengan penilaian katagori hitam, merah, biru, hijau dan emas. Adapun perusahaan yang meraih proper Merah sebanyak 645 perusahaan, Proper Biru sebanyak 1.670 Perusahaan, Proper Hijau bagi 186 perusahaan dan Proper Emas sebanyak 47 perusahaan.

Diraihnya Proper Emas menunjukkan komitmen dan kemajuan PT Timah Tbk dalam aspek pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ada beberapa aspek menjadi penilaian seperti tingkat ketaatan perusahaan lingkungan terhadap peraturan lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan angka ketaatan perusahaan pada 2021 terhadap peraturan lingkungan hidup berada di angka 75 persen meski di tengah pandemi Covid-19.

“Evaluasi tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan menunjukkan kinerja yang tampak cukup menggembirakan, meskipun dalam masa pandemi,” kata Siti Nurbaya.

Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengapresiasi para penerima Proper yang telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan dalam menjalankan usaha.

“Selamat kepada perusahaan penerima Proper katagori baik, anda menjadi sumber inspirasi dan motivasi karena berhasil mengelola lingkungan hidup yang lestari,”terang Ma’ruf Amin.

Dikatakan bagi KLHK selama masih banyak pekerjaan berat yang harus dilakukan untuk mengawal lingkungan hidup yang lestari. Tidak hanya melibatkan dunia usaha tapi juga lainnya dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan bumi.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah Umar Baswedan mengatakan jika proper Emas merupakan tahun ini untuk pertama kalinya. Hal ini merupakan usaha konkrit PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Perusahaan terus berupaya maksimal untuk meningkatkan inovasi pengelolaan lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka yang ramah lingkungan,”tegasnya.

Menurutnya, dengan diraihnya Proper Emas dapat terus memacu semangat inovasi perusahaan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Perusahaan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang tujuannya untuk memperluas cakupan pengelolaan lingkungan yang diintegrasikan dengan proses bisnis perusahaan. Kita berupaya untuk bisa mempertahankan Proper Emas. (*)

Reporter: Imam Sukarno

batampos – Kementerian Sosial menerjunkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memastikan pencairan bantuan sosial di seluruh tanah air. Sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kemensos terus mengejar tenggat pencairan bansos 31 Desember 2021.

Di Bandar Lampung, Inspektorat Jenderal Kemensos menggelar kegiatan monev penyaluran bantuan sosial yang dipimpin langsung oleh Irjen Kemensos Dadang Iskandar. Untuk mempercepat salur bansos, Dadang menyatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako bisa dilakukan secara tunai.

“Penyaluran bansos PKH tetap tunai dan BPNT/Kartu Sembako sebagian bisa dalam bentuk tunai dan sisanya tetap sembako. Misalnya dari 6 kali salur, 4 kali tunai dan 2 kali sembako. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama e-warong yang telah menyetok barang-barang bagi PM,” kata Dadang di Bandar Lampung (29/12).

Dalam kesempatan kegiatan monev, Dadang menyatakan, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tetap dalam bentuk tunai. Adapun BPNT/Kartu Sembako dalam bentuk sembako, seperti beras, telur, ikan, ayam, sayur-sayuran dan daging dengan nilai Rp200 ribu.

Namun, BPNT/Kartu Sembako bisa juga disalurkan dalam bentuk tunai. Dalam berapa kesempatan, Mensos juga mendorong pencairan bansos BPNT/Kartu Sembako dalam tunai tersebut.

Data dan informasi yang didapat Inspektur Jenderal Kemensos selama kegiatan monev di Kantor Dinsos Provinsi Lampung yang berlangsung secara daring, menunjukkan masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mencairkan bantuan.

Dadang menyatakan, KPM yang belum tranksaksi disebanbkan oleh berbagai alasan, di antaranya, karena pindah alamat, kesalahan NIK, meninggal dunia atau penerima bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Tantangan yang dihadapi petugas di lapangan bersifat dinamis. Namun kami tetap mencari solusi agar hak-hak KPM bisa terpenuhi. Untuk KPM yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, bisa mencairkan bansos melalui ahli warisnya. Mereka berhak menerimanya,” kata Dadang.

Dadang meminta aparatur di level terbawah seperti camat, kepala desa/lurah, pendamping PKH, koordinator wilayah dan koordinator daerah agar terus pro-aktif menelusuri warga yang belum mencairkan bansos. Ia meminta aparat daerah juga bergerak door to door .

“Saya minta bapak itu bergerak jemput bola. Berikan pelayanan dan kemudahan khusus bagi lansia dan disabiltas, dengan cara dijemput ke rumah, agar mereka menerima bansos,” kata Dadang.

Kemensos memastikan, penyaluran bansos tetap memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan dan kepatutan. Setiap penyaluran bansos PKH dan BPNT/Kartu Sembako ke tangan PM didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang ada.

Kegiatan monev dalam rangka percepatan salur bansos terus digelar dalam sisa waktu sampai 31 Desember 2021. “Arahan Ibu Mensos melakukan monev terkait penyaluran bansos agar tidak melewati 31 Desember,” kata Dadang.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas Kemensos Hasim mengingatkan bahwa dalam proses penyaluran bansos PKH dan BPNT/Kartu Sembako tersebut harus tetap memperhatikan unsur tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

“Kemensos menghargai apa yang telah dilakukan para pihak sebagai tugas yang mulia. Untuk pengawasan kami berkolaborai dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Bareskrim Polri dan Kejaksan Agung RI,” katanya.

Kegiatan FGD dihadiri staf Itjen Kemensos, Dinsos Provinsi Lampung, Dinsos Kab/Kota se Provinsi Lampung, Polda Lampung, perwakilan Himbara, BRI, BNI dan Mandiri, pendampin PKH, Koordinator Wilayah dan koordinator Daerah. (*)

batampos – Beberapa hari terakhir, mencuat kabar Pertamina menghentikan penjualan Pertalite mulai tahun depan. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertalite tetap ada dan masyarakat masih bisa membelinya. Meskipun begitu Pertamina mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih baik yaitu Pertamax.

Nicke menuturkan pada 2017 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan pengurangan emisi karbon. Untuk itu KLHK merekomendasikan BBM yang dijual adalah minimum research octane number (RON) 91. Seperti diketahui BBM Premium memiliki RON 88, Pertalite RON 90, dan Pertamax RON 92.

’’Jadi ini dasarnya,’’ tuturnya di komplek Istana Wakil Presiden kemarin (28/12), usai menerima penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2021. Dengan adanya rekomendasi dari KLKH itu, maka Pertamina membuat program untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Dia juga menjelaskan dalam menjalankan program pengurangan emisi terkait penggunaan BBM itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan Pertamina harus melihat banyak aspek. Diantaranya adalah mengenai keterjangkauan oleh masyarakat. Kemudian soal kesiapan supply dari Pertamina sendiri.

Setelah itu mulai pertengahan 2020 Pertamina menjalankan Program Langit Biru. ’’Program ini mendorong masyarakat beralih membeli BBM dari Premium ke Pertalite,’’ tuturnya. Untuk mendukung program ini, Pertamina memberikan promo diskon, Pertalite seharga Premium, dan lainnya.

Nicke bersyukur program tersebut disambut baik masyarakat. Kesadaran masyarakat menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan semakin meningkat. Catatan dari Pertamina mulai Juni 2020 hingga saat ini, Program Langit Biru mereka bisa menurunkan emisi karbon setara dengan 12 juta ton emisi karbon.

’’(Pengurangan emisi ini, Red) Adalah sebagai kontribusi masyarakat yang beralih dari Premium ke Pertalite,’’ tuturnya. Pada tahapan berikutnya, Nicke mengatakan Pertamina mendorong masyarakat menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan lagi. Yaitu menggunakan BBM Pertamax yang memiliki kadar oktan di atas rekomendasi KLHK.

’’Tetapi tidak ada kebijakan hari ini untuk menghapuskan Pertalite. Ini tidak ada,’’ tandasnya. Dia mengatakan Pertamina kembali sebatas melakukan edukasi supaya masyarakat menggunakan BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat program Langit Biru dari Pertamina.

Dia menuturkan Pertalite masih tersedia di pasaran. Masyarakat dipersilahkan untuk membelinya. ’’(Tetapi) Kami mendorong penggunaan BBM lebih baik, yaitu Pertamax,’’ jelasnya. Supaya kontribusi penurunan emisi karbon bisa lebih banyak lagi.

Dalam kesempatan yang sama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan pemerintah terus berupaya menurunkan emisi karbon. Paling besar saat ini adalah emisi karbon terakti dengan kehutanan. Dia mengatakan saat ini berhasil terjadi penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan sekitar 400 juta ton.

’’Bagian yang besar berikutnya adalah sektor energi. Dari BBM transportasi, listrik, dan sebagainya. Dia mengatakan pada sektor energi ini, emisi karbon paling besar ada di sektor listrik. Untuk itu PLN memiliki program dekarbonisasi. Selain itu di bawah koordinasi Kementerian BUMN, sejumlah BUMN lainnya juga menjalankan upaya pengurangan emisi karbon. Termasuk yang dilakukan oleh Pertamina. Dia berharap pengurangan emisi karbon bisa mencapai target 800 juta ton.

Terpisah, Area Manager Communication, Relations And CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, konsumsi BBM berkualitas mengalami peningkatan yang signifikan selama masa libur Natal tahun ini. Khususnya, di wilayah Jawa bagian Barat. Masyarakat banyak memilih untuk menggunakan BBM beroktan tinggi. Seperti, jenis Pertamax yang meningkat 17 persen ada 25 Desember ketimbang konsumsi rata-rata normal harian.

“Peningkatan konsumsi juga terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo sebesar 10 persen, Pertamina Dex naik 5 persen, dan Dexlite yang naik signifikan hingga 67 persen,” terangnya.

Menurut Eko, tren tersebut menunjukkan para pengendara meyakini bahwa kenyamanan bepergian maupun berlibur bersama keluarga mensyaratkan kendaraan yang prima. Dengan memilih BBM berikatan tinggi, bakal menjamin pembakaran mesin kendaraan akan lebih sempurna dan maksimal.

Dia menjelaskan, penggunaan BBM seri Pertamax dan Dex cocok untuk perjalanan jauh. Membuat mesin menjadi lebih dingin, awet, dan irit bahan bakar (efisiensi). Sehingga, akan meningkatkan performa mesin sekaligus ramah lingkungan.

Selama nataru, Pertamina Regional Jawa Bagian Barat menyiagakan 53 unit mobile dispenser di seluruh SPBU DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Terutama yang berada di jalur utama dan wisata. Sehingga mempercepat proses pengisian BBM ke SPBU ketika tangki SPBU mulai kosong. Dengan begitu, stok BBM dapat terjaga. (*)

Reporter: JP Group