batampos – Komandan Batalyon Infanteri 10 Marinir/SBY, Letkol Mar Briand Iwan Prang, menghadiri kegiatan pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepri dan rapat kerja Wilayah bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riwayat Syah, Rabu (15/12/2021)

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla.

Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepri yang sebelumnya dijabat oleh Dato’ Huzrin selama dua periode digantikan oleh Muhammad Rudi untuk periode 2021-2026.

“Visi kita adalah memakmuran dan dimakmurkan secara bersama. Baik pengurus pusat, pengurus wilayah, dan wilayah daerah,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menjelaskan, ada 3 hal yang diharus dipedomani yakni membangun masjid, mengurus masjid, dan yang berjamaah di masjid.

“Alhamdulliah Provinsi Kepri terutama Batam mempunyai 2 masjid yang besar dan megah, dan sekarang mau dibangun massjid di dekat Bandara Hang Nadim Batam. Dengan adanya masjid ini alangkah sungguh bangga dan bahagianya kita dengan adanya pembangunan ini, karna Mesjid mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat sekitar.” Pungkasnya.

Kegiatan ini di hadiri oleh Pangkogab I, Kapolda Kepri, Muspida Provinsi Kepri, Forkopimda Kota Batam, serta Instansi terkait bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Reporter: Dalil Harahap

batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan Sosialisasi PP No. 94 Tahun 2021 dan PP No. 45 Tahun 1990 di lingkungan BP Batam, Selasa (14/12/2021) di Balairungsari BP Batam.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dibuka oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto.

Kegiatan ini diikuti oleh 285 pegawai yang terdiri dari Pimpinan dan Pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan BP Batam.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan penegakan disiplin pegawai melalui hukuman disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran. Sosialisasi ini juga dimaksudkan agar pegawai PNS sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat melaksanakan tugas dengan berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan, terdapat beberapa perubahan peraturan disiplin yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen mulai dari staf hingga pimpinan.

Hal ini menjadi dasar pedoman dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan BP Batam yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif dan berintegritas moral,” kata Purwiyanto.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, setiap pegawai ASN wajib menerapkan prinsip–prinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto.

Ia memaparkan secara lebih rinci terkait hal-hal yang harus diperhatikan Pegawai berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 dan PP No. 45 Tahun 1990.

“Seluruh Pegawai PNS harus menegakkan kedisiplinan mulai dari level bawah sampai atas, hal ini sangat penting karena para PNS yang bekerja wajib disiplin supaya bisa berkinerja lebih tinggi dan bisa berkontribusi terhadap finansial organisasi.” Kata Haryomo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pegawai ASN wajib menjunjung dan menegakkan integritas dan moralitas serta kejujuran, dengan dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berkelanjutan, sehingga diharapkan tidak ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang dimoderatori oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Dengan sosialiasi ini diharapkan setiap individu dapat mengendalikan fungsi dan penerapan kedisiplinan diri serta menambah wawasan, keterampilan dan pengetahuan dalam melangsungkan hidup bermasyarakat, khususnya di lingkungan BP Batam.(*)

batampos – CGBIO, sebuah perusahaan yang secara khusus bergerak dalam pengobatan regeneratif, pada 14 Desember 2021 mengumumkan bahwa telah meluncurkan filler HA (Hyaluronic Acid), GISELLELIGNE dan Aileene di Indonesia.

GISELLELIGNE dibagi menjadi tiga lini produk. Produk GISELLELIGNE Universal, selain untuk garis senyum dan dahi, dapat digunakan di seluruh wajah atau dermis dalam. Signature 1 digunakan untuk kerutan halus dan dermis tengah serta kerutan di belakang mata, bibir dan leher. Selain itu, Signature 2 dapat digunakan pada dagu, batang hidung, dan Supraperiosteum.

GISELLELIGNE menambahkan volume dan kohesivitas yang tinggi dengan menerapkan metode phasic multi-layer struktur 2 in 1 pertama di dunia. Kekuatan produk ini adalah kealamiannya yang tidak merasakan permukaan batas disuntik dengan filler yang disuntikkan. Juga meningkatkan keamanan dengan menghalangi masuknya polutan eksternal melalui proses otomatisasi elektronik.

Aileene adalah nama produk untuk ekspor ke Indonesia dari HA filler VOM filler, yang dirilis di Korea pada Mei 2020. Dapat disesuaikan untuk setiap bagian dari total tiga line-up. Dan juga, keamanan ditingkatkan dengan meminimalkan derajat modifikasi, faktor yang dapat menyebabkan efek samping seperti edema atau peradangan.

BACA JUGA: Tenangkan Pikiran dan Cari Pengobatan, Solusi ala Nata saat Terpapar Covid-19

Selain itu, CGBIO mengadakan acara promosi peluncuran GISELLELIGNE dan Aileene melalui booth yang dijalankan oleh mitra lokalnya, PYRIDAM, pada acara International Seminar and Workshop Aesthetic Medicine (ISWAM) yang diadakan di Jakarta, Indonesia, dari 3 hingga 5 Desember 2021. Ini cukup menarik perhatian masyarakat.

CEO Hyun Seung Yu menjelaskan, “Kami senang dapat memperkenalkan produk CGBIO yaitu GISELLELIGNE dan Aileene pada acara ISWAM.” “Selain peluncuran produk, berbagai kegiatan pemasaran termasuk pengenalan kasus pengobatan di Korea akan dilakukan. Kami akan secara aktif mempromosikan prosedur filler yang efektif dan aman di Indonesia,” tambahnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapal yang membawa puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal terbalik di Perairan Balau, Johor, Malaysia, Rabu (15/12). Dari informasi yang didapat, kapal itu membawa 60 orang pemumpang. Sebanyak 25 orang selamat dan 11 orang meninggal dunia. Sedangkan 24 orang lainnya masih dalam pencarian.

BACA JUGA: Tenggelam di Perairan Nongsa, Jasadnya Ditemukan di Bintan

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Tanjungpinang, Miswadi membenarkan adanya kejadian ini. “Berdasarkan informasi yang kami dapat, kejadiannya hampir mendekati pantai Johor, Malaysia,” kata dia.

Miswadi mengatakan dari surat didapat Basarnas dari Malaysia bahwa ada puluhan orang disebut sebagai Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dari Indonesia. Kapal yang membawa para PMI ilegal ini sampai di Tanjung Balau pukul 04.30 (15/12). Namun akibat cuaca buruk yang sudah berlangsung sejak Selasa (14/12), kapal tersebut terbalik akibat hantaman ombak.

“Kapal ini dari sini (Kepri) menuju ke Malaysia. Kami tidak bisa berbuat banyak, sebab kejadian di wilayah Malaysia,” ujar Miswadi.

Berdasarkan laporan aparat Malaysia, semua yang berada di kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia. Dilaporan tersebut juga dirinci kapal itu berwana abu-abu sepanjang 25 meter dan memiliki 4 mesin.

Pencarian terhadap 24 PMI ini melibatkan berbagai unsur dan kapal. Ada sebanyak 3 kapal diturunkan melakukan pencarian KM Tegas, Petir 50 dan AW 139.
Kondisi cuaca saat pencarian dilaporkan ada gelombang setinggi 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 20 hingga 30 knot kilometer perjam.

“Kami hanya memantau saja (dari laporan pihak Malaysia). Jadi tidak ada kapal yang berangkat ke perbatasan, sebab dekat sekali dengan daratan Malaysia,” ucapnya.

Terkait kecelakaan kapal ini Direktur Polisi Perairan Polda Kepri, Kombes Marudut Liberty mengatakan bahwa belum ada koordinasi antar kepolisian di kepri dengan Malaysia. “Koordinasinya, G (Goverment) to G (Goverment),” ungkapnya. (*)

Reporter : FISKA JUANDA