batampos – Sepanjang tahun 2025 ada serangkaian kecelakaan kerja yang merenggut korban nyawa pekerja juga mencoreng wajah industri Batam. Dalam catatan Batam Pos, sepanjang empat bulan terakhir, puluhan pekerja tewas akibat berbagai insiden di kawasan industri, mulai dari proyek bangunan, manufaktur, hingga galangan kapal. Tragedi terbaru di PT ASL Marine Shipyard, Tanjunguncang, menjadi alarm keras bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih menjadi titik lemah di sektor industri terbesar di Batam.

Peristiwa paling baru terjadi Rabu (15/10) dini hari, ketika kapal tanker Federal II kembali terbakar hebat di area pengerjaan PT ASL Marine Shipyard. Ledakan besar di dalam tangki kapal menewaskan sedikitnya 10 pekerja dan melukai belasan lainnya. Hingga kini, Polresta Barelang bersama tim Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran maut tersebut.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengungkapkan, enam saksi dari pihak subkontraktor dan perusahaan utama telah diperiksa. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Labfor Mabes Polri untuk jadwal olah TKP. Lokasi masih kami police line sampai penyelidikan selesai,” ujarnya. Polisi menegaskan tidak ada aktivitas di kapal sebelum investigasi tuntas dilakukan.

Baca Juga: Batam Darurat K3: Kasus PT ASL dan Krisis Keselamatan di Galangan Kapal

Tragedi Federal II bukan yang pertama di lokasi tersebut. Pada 24 Juni 2025, kapal tanker yang sama juga terbakar di galangan PT ASL Marine Shipyard, menewaskan lima pekerja dan melukai empat lainnya. Dua peristiwa beruntun ini membuat PT ASL Shipyard menjadi sorotan utama dalam isu keselamatan kerja industri perkapalan di Batam. Proses hukum terkait insiden pertama masih bergulir hingga kini.

Namun, rangkaian kecelakaan kerja di Batam telah dimulai jauh sebelum itu. Pada 16 Juni 2025, seorang karyawan vendor PT BBJMU berinisial J (27) tewas setelah terjatuh saat memperbaiki kontainer di kawasan PT Batamindo Service Sinindo (BSS), Mukakuning, Sei Beduk. Hanya berselang sehari, 17 Juni, buruh bangunan H (52) juga meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai tujuh bangunan ruko di Palm Spring, Batam Center.

Bulan berikutnya, pada 5 Agustus 2025, pekerja operator forklift SST (31) meninggal tertimpa plat besi di PT Sumber Samudra Makmur, Batuampar. Dua hari kemudian, 7 Agustus, insiden tragis kembali terjadi di PT Sumber Marine Shipyard, Tanjunguncang. Seorang pekerja muda, M. Raudhul Ma’ari (21), ditemukan tewas di dalam tangki kapal dengan mesin gerinda masih menyala di atas tubuhnya, diduga akibat sengatan listrik saat bekerja.

Rentetan kecelakaan kembali berlanjut di PT Lestari Ocean Indonesia (LOI), Sagulung, pada Senin (18/8/2025). Seorang supervisor berpengalaman, Ignasius Igo (43), ditemukan tewas setelah hilang saat menyelam untuk mengecek balon ganjalan kapal tongkang di bawah lambung kapal. Upaya pencarian sempat berlangsung beberapa jam sebelum jasadnya ditemukan tak bernyawa.

Rangkaian insiden berdarah ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan pekerja dan serikat buruh. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan pelaksanaan standar K3 menjadi faktor utama banyaknya korban. Apalagi, sebagian besar kecelakaan terjadi di kawasan padat industri yang melibatkan pekerja subkontraktor dengan sistem kerja ketat dan minim perlindungan.

Pemerintah Kota Batam dan BP Batam pun diminta turun tangan meninjau ulang prosedur keselamatan di setiap kawasan industri. Tragedi demi tragedi yang menelan korban jiwa ini dianggap tak bisa lagi dianggap sebagai “kelalaian individu,” melainkan persoalan sistemik yang menuntut pembenahan menyeluruh di sektor industri Batam. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Rentetan Kecelakaan Kerja di Batam: Puluhan Nyawa Melayang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 1.885 warga Batam tercatat menjadi akseptor program Keluarga Berencana (KB) dengan metode kontrasepsi jangka panjang sepanjang 2025. Capaian ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB terus meningkat di Kota Batam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam Novi Harmadyastuti mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas 623 akseptor Intrauterine Device (IUD), 1.145 implant, 65 aff implant, 23 Metode Operasi Pria (MOP), dan 29 Metode Operasi Wanita (MOW).

“Artinya, program KB sudah tersosialisasi dengan baik dan kesadaran masyarakat untuk ber-KB cukup tinggi,” ujar Novi saat dihubungi di Batam, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan, layanan KB tersebut diberikan secara gratis dan difasilitasi langsung oleh Pemerintah Kota Batam melalui tenaga medis dan penyuluh lapangan.

Jika dibandingkan dengan data triwulan II, jumlah akseptor KB jangka panjang di Batam menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama pada pengguna IUD dan implant. IUD bertambah 217 akseptor, sementara implant meningkat 256 akseptor dalam periode yang sama.

Meski demikian, Novi menyebutkan bahwa program KB gratis sementara dihentikan pada Oktober ini. “Sementara break dulu bulan Oktober ini, jika ada lagi rencana turun untuk KB gratis akan kami informasikan,” katanya.

Novi menjelaskan, penyelenggaraan program KB gratis di Batam masih didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, dan belum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Untuk tahun 2025, DP3AP2KB Batam menargetkan 1.000 akseptor untuk metode IUD, 1.000 implant, 10 MOP, 99 MOW, dan 100 aff implant. Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan KB serta membantu menekan angka kelahiran di Batam.

“Dengan dukungan tenaga medis dan penyuluh yang aktif di lapangan, kami optimistis target tahun ini bisa tercapai. Selain untuk pengendalian penduduk, program KB juga berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga,” pungkas Novi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 1.885 Warga Batam Ikut KB Jangka Panjang Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-Ledakan tragis di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam telah menelan banyak korban jiwa dan luka-luka. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa insiden semacam ini bukanlah kejadian tunggal. Bahkan, catatan media menyebut bahwa PT ASL pernah mngalami kebakaran fatal pada 2017 yang menewaskan 5 pekerja ketika kapal sedang diperbaiki.

Karena itu, menurut akademisi sekaligus analis kebijakan publik dan ketenagakerjaan dari Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, tragedi 2025 harus mendapat penanganan ekstra: bukan hanya sebagai laporan insiden biasa, tapi sebagai titik perubahan sistemik dalam pengelolaan keselamatan industri di Batam.

BACA JUGA: Kecelakaan Kerja Batam Tembus 4.610 Kasus, Kecelakaan di PT ASL Belum Masuk Data

“Kasus PT ASL ini sudah beberapa kali terulang — 2017, Juli 2025, kini Oktober 2025. Ini bukan kebetulan. Itu menunjukkan ada kelemahan struktural dalam aspek K3 galangan Batam,” ujar Rikson. “Kita tidak boleh membiarkan tragedi ini menjadi preseden buruk — harus ada tindakan tegas, keras, dan terukur agar pekerja tak menjadi korban berikutnya.”

Rikson mengingatkan bahwa kepala daerah dan pimpinan kota Batam tidak bisa lagi bersikap pasif atau menganggap ini masalah kecil. “Ini menyangkut jiwa manusia, bukan sekadar kerugian materi. Kepala daerah harus turun tangan langsung — jangan biarkan hal ini diperlakukan sebagai kasus kasuistik semata,” tegasnya.

Jika tidak segera ditangani dengan serius, insiden berulang ini akan mencoreng wajah Batam sebagai kota industri dan merusak image keamanan investasi. Investor asing dan mitra global mencermati tidak hanya insentif fiskal, tetapi juga keseriusan negara dalam menjaga keselamatan tenaga kerja. Sekali reputasi keamanan industri rusak, menarik kembali kepercayaan akan sangat sulit.

Menurutnya, industri galangan kapal di Batam kini tengah terjebak dalam logika efisiensi yang salah arah. Demi mengejar target produksi dan menekan biaya, banyak perusahaan mengabaikan standar keselamatan kerja. Padahal, kegiatan hot work dan confined space seperti pengelasan atau perawatan tangki kapal termasuk kategori berisiko tinggi dan wajib diawasi ketat.

“Kebijakan efisiensi yang mengorbankan K3 adalah bentuk kelalaian struktural. Di banyak galangan, pengawasan internal dilemahkan, pelatihan minim, alat pelindung diri seadanya. Akibatnya, nyawa pekerja menjadi taruhan paling murah dalam rantai setan industri,” ujar Rikson.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (2023), terdapat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dengan tren meningkat setiap tahun. Batam termasuk dalam lima besar wilayah dengan tingkat risiko tertinggi di sektor maritim dan manufaktur.
Sementara itu, KSOP Khusus Batam (2024) mencatat sedikitnya 135 galangan kapal aktif di wilayah Batam dengan lebih dari 50 ribu tenaga kerja yang setiap hari berhadapan dengan risiko tinggi.

Rikson menegaskan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan BP Batam menjadi persoalan klasik. Hingga kini, belum ada sistem audit independen tahunan untuk industri berisiko tinggi. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penanganan kasus ini, di mana perusahaan belum mempublikasikan kronologi resmi kepada publik.

“Masyarakat punya hak tahu. Keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas. BP Batam, Disnaker, dan DPRD jangan hanya bereaksi setelah korban berjatuhan. Mereka harus hadir sejak sebelum tragedi terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, publik menuntut bahwa tidak cukup hanya memulangkan jenazah atau merawat korban — harus ada pertanggungjawaban perusahaan dan sanksi jelas. Pemerintah daerah, DPRD, Disnaker Kepri, dan BP Batam wajib mendorong regulasi lokal insentif penghormatan K3, audit publik, dan pengawasan ketat.

“Jika Batam ingin tetap dipercaya sebagai kawasan industri terkemuka, maka setiap kasus K3 harus ditangani bukan hanya secara teknis, tetapi sebagai masalah moral dan tata kelola publik,” ujar Rikson. “Tindakan keras, audit independen, dan transparansi total adalah harga minimal yang harus dibayar. Pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab moral untuk memastikan investasi di Batam tidak tumbuh di atas penderitaan buruh,” ujarnya.”

BALAPI menegaskan bahwa kasus ini harus dijadikan momentum perubahan — agar Batam tak lagi dikenal sebagai kota industri tanpa jiwa, tetapi sebagai kota industri yang aman, beradab, dan bermartabat. (*)

Artikel Batam Darurat K3: Kasus PT ASL dan Krisis Keselamatan di Galangan Kapal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Warga Tanjunguncang, Batuaji, geram terhadap lambannya penanganan pemerintah terkait penertiban rumah liar (ruli) dan kos-kosan yang berdiri di atas lahan row Jalan Brigjen Katamso atau dikenal sebagai row 30. Akibat keberadaan bangunan liar itu, proyek pembangunan jalan utama tertunda lebih dari sebulan.

Ketua RT 01 RW 023 Tanjunguncang, Surya Darma Sitompul, mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai terlalu kaku dan lamban. Ia menyebut, hanya beberapa unit bangunan liar saja yang menghambat proyek jalan tersebut, namun tak kunjung dibongkar. “Padahal bangunan itu berdiri di atas lahan untuk badan jalan dan drainase induk. Kalau tidak segera ditertibkan, pembangunan bisa terganggu total,” ujarnya, Kamis (16/10).

Surya berharap pemerintah bersikap tegas agar konflik antar warga tak terjadi. “Jangan sampai masyarakat bentrok hanya karena segelintir orang yang menolak pembongkaran. Ini kan jalan untuk kepentingan umum,” tegasnya.

Senada, Ketua RW 18 Marina Green, Nasrul Koto, mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah, mulai dari lurah, camat, Satpol PP, hingga anggota dewan. Namun hingga kini belum ada tindakan nyata. “Tim terpadu sudah kasih SP 1 sampai SP 3 dan surat perintah bongkar, tapi pemilik ruli tidak merespons. Kami takut masyarakat bertindak di luar kendali,” kata Nasrul.

Menurutnya, keresahan warga semakin meningkat karena jalan itu merupakan akses penting penghubung enam perumahan dengan lebih dari 6.000 jiwa. “Sudah enam kali diajukan lewat Musrenbang. Sayangnya setiap kali ganti lurah, camat, bahkan wali kota, pembangunan ini tidak juga jalan,” tambahnya.

Tokoh masyarakat Tanjunguncang, Ismail, turut menyoroti lambannya langkah pemerintah. Ia khawatir situasi ini memicu gesekan sosial di tengah warga. “Masalah ini sederhana sebenarnya. Ikuti saja aturan yang berlaku. Pemerintah jangan lamban, supaya warga tidak saling menyalahkan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Camat Batuaji, Addi Arnus, menjelaskan bahwa penertiban bangunan liar menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Batam. “Informasi yang saya terima, Satpol PP akan melakukan pembongkaran. Kami tetap menunggu tindak lanjut dari mereka,” kata Addi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Batam, Fadli, memastikan pembangunan jalan dan drainase tersebut akan tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. “Pekerjaan ini sudah dianggarkan dan merupakan hasil Musrenbang masyarakat. Kita akan pastikan penertiban dilakukan secara humanis, tapi pembangunan tetap harus berjalan,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pembangunan Jalan Mandek, Warga Tanjunguncang Desak Penertiban Ruli di Row 30 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos— Penyelidikan terhadap tragedi ledakan MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batuaji, terus berlanjut. Hingga Kamis (16/10/2025), Polresta Barelang telah memeriksa enam orang saksi dan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam waktu dekat.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengatakan, keenam saksi tersebut berasal dari unsur subkontraktor, main kontraktor, dan karyawan lapangan yang berada di lokasi saat kejadian.

“Semalam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi. Rencananya, akan ada tambahan saksi yang dipanggil untuk memperkuat hasil penyelidikan,” ujar Zaenal, Kamis siang.

Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan tim Labfor Mabes Polri telah dilakukan untuk menjadwalkan olah TKP di kapal Federal II. “Kami pastikan di kapal tidak ada aktivitas. Area masih kami police line dan akan tetap dijaga sampai proses olah TKP selesai,” ujarnya.

BACA JUGA: 19 Korban Ledakan Kapal Federal II Masih Dirawat, Wagub Nyanyang Sidak PT ASL Shipyard

Menurut Zaenal, pengawasan di lokasi dilakukan secara ketat oleh aparat Polsek Batuaji dan Polresta Barelang untuk menghindari gangguan atau perubahan di tempat kejadian.

Zaenal menambahkan, pencabutan garis polisi di lokasi kejadian baru bisa dilakukan setelah tim Labfor menyelesaikan seluruh proses penyelidikan forensik. “Selama tim Labfor bekerja, area akan tetap tertutup. Setelah penyelidikan selesai dan hasilnya keluar, baru bisa dipertimbangkan pencabutan police line,” jelasnya.

Sementara itu, informasi lain menyebut sejumlah keluarga korban telah mendatangi Mapolresta Barelang untuk melaporkan secara resmi insiden tersebut. Kapolresta menyatakan, langkah itu sah-sah saja dan tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. “Laporan dari keluarga korban akan kami terima. Namun, penyelidikan tetap berjalan karena kejadian ini sudah menjadi atensi kami,” tegasnya.

Polresta Barelang menegaskan akan menuntaskan penyelidikan hingga tuntas, termasuk memastikan apakah ledakan yang menewaskan dan melukai banyak pekerja di kapal Federal II disebabkan oleh human error, kelalaian, atau faktor teknis dari peralatan kerja. “Kami akan pastikan penyebabnya terungkap dan hasil penyelidikan nanti disampaikan secara terbuka,” kata Kapolresta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polisi Sudah Periksa Enam Saksi, Labfor Mabes Polri Dijadwalkan Olah TKP Ledakan MT Federal II pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penanganan korban tragedi ledakan kapal tanker MT Federal II di galangan PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batam, terus menjadi perhatian berbagai pihak. Hingga Kamis (16/10), tercatat 19 korban masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda di Kota Batam.

Para korban dirawat di RS Mutiara Aini, RS Graha Hermine, dan RS Elisabeth, dengan sebagian besar mengalami luka bakar serius akibat ledakan hebat yang mengguncang industri galangan kapal terbesar di Batam itu.

Di RS Mutiara Aini, terdapat 11 pasien yang masih dirawat, lima di ruang ICU dan enam di ruang rawat inap. Salah satunya, Bahtiar Napitupulu, mengalami luka bakar hingga 80 persen dan masih dalam kondisi kritis.

“Beberapa pasien sudah mulai stabil dan ada kemungkinan dua atau tiga hari ke depan bisa pulang. Tapi yang luka berat masih kami pantau ketat,” ujar Lia, Humas RS Mutiara Aini.

Sementara itu, di RS Graha Hermine, terdapat enam pasien yang juga masih dalam perawatan, satu di antaranya dirawat intensif di ICU.

“Semua stabil, lima pasien lainnya sudah mulai membaik,” kata Fitri, Humas RS Graha Hermine.

Adapun di RS Elisabeth Batam, dua pasien korban ledakan juga masih dirawat dalam kondisi stabil. Pihak kepolisian memastikan situasi rumah sakit tetap aman dan terkendali.

“Polsek Batuaji terus berkoordinasi dan memantau kondisi pasien secara umum,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad turut menjenguk korban di RS Mutiara Aini. Keduanya menyampaikan dukungan moral kepada keluarga korban dan tenaga medis yang menangani.

“Kami berdoa agar seluruh korban cepat pulih. Yang luka berat masih dirawat intensif, sementara yang ringan diharapkan segera bisa pulang,” ucap Nyanyang.

Usai menjenguk, Nyanyang langsung melakukan sidak ke lokasi kejadian di PT ASL Shipyard untuk meninjau penerapan standar keselamatan kerja (K3). Ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan melakukan audit menyeluruh bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

“Kami sudah minta klarifikasi soal SOP dan sistem safety mereka. Meski diklaim sesuai standar, tetap saja kecelakaan terjadi. Kami akan audit ulang dan cari tahu penyebab pastinya,” tegas Nyanyang.

Ia juga menyoroti pentingnya disiplin dalam prosedur kerja berisiko tinggi, seperti pengelasan dan pembersihan tangki, yang harus dipastikan bebas gas berbahaya sebelum dikerjakan.

Hingga kini, aktivitas di area galangan kapal PT ASL masih berjalan terbatas. Kapal Federal II diberi garis polisi (police line), sementara proyek lain tetap beroperasi dengan pengawasan ketat.

Pemerintah memastikan seluruh hak korban akan dipenuhi, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi korban luka maupun meninggal dunia.

Tragedi ini menjadi insiden kedua di PT ASL Shipyard dalam lima bulan terakhir, dan kini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan keselamatan kerja di industri galangan kapal Batam. (*)

Reporter: Eusebius Sara 

Artikel 19 Korban Ledakan Kapal Federal II Masih Dirawat, Wagub Nyanyang Sidak PT ASL Shipyard pertama kali tampil pada Metropolis.