batampos – Dua aparatur sipil negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Kepri ditangkap Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang karena terlibat peredaran ganja di wilayah Tanjungpinang.

Kedua PPPK tersebut berinisial TH dan HD. Mereka diringkus di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Pos dan Jalan Sidorejo, beberapa hari lalu. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait transaksi ganja yang dilakukan TH.

Berbekal informasi tersebut, polisi lebih dulu menangkap TH dengan barang bukti ganja seberat 2,86 gram. “Dari hasil pemeriksaan, tersangka TH menjual sebagian ganja miliknya kepada HD senilai Rp200 ribu,” ujar Kasat Resnarkoba Polresta Tanjungpinang AKP Lajun Siado Sianturi, Jumat (28/11).

Tak lama berselang, polisi juga menangkap HD di sebuah kos di Jalan Sidorejo. Dari lokasi itu ditemukan satu linting ganja seberat 0,70 gram.

Penelusuran berlanjut. TH mengaku membeli ganja tersebut dari seorang pria berinisial EBS senilai Rp350 ribu. Polisi kemudian menangkap EBS di Kampung Nusantara dengan barang bukti satu bungkus papir merek Delapan Tujuh dan satu unit telepon genggam.

“Dari pengakuan EBS, ganja itu ia dapat dari WL, yang saat ini masih DPO dan merupakan warga Kota Batam,” tambah Lajun.

Pemeriksaan polisi juga mengungkap bahwa HD merupakan residivis kasus serupa, yakni penyalahgunaan ganja.

Ketiga tersangka terancam dijerat Pasal 114 ayat (1) dan 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal lima tahun. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Edarkan Ganja, Dua PPPK Pemprov Kepri Ditangkap Satresnarkoba Tanjungpinang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Kuasa Hukum pegawai Inspektorat Kabupaten Anambas, Sunarti, yakni Denny Cristianto, meluruskan peristiwa dugaan penganiayaan ringan yang melibatkan kliennya. Klarifikasi tersebut disampaikan Denny melalui Hak Jawab yang diterima media.

Denny menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan pelapor, Deva, ke rumah Inspektur Anambas, Yunizar.

Kedatangan itu untuk mengadukan bahwa Sunarti disebut bermasalah dengan salah satu rekan kerjanya.

Menurut Denny, persoalan antara Sunarti dengan rekannya sebenarnya sudah selesai secara internal.

Namun, pelapor tetap datang ke rumah pimpinan dan menyampaikan pengaduan baru.

BACA JUGA: Inspektorat Anambas Selidiki Dugaan Proyek Fiktif Menara Masjid Air Asuk

“Memang klien kami ada selisih paham dengan rekannya, tapi sudah selesai. Tetapi malah pelapor datang ke rumah dan mengadu,” kata Denny.

Ia menegaskan bahwa pelapor juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadukan persoalan tersebut kepada pimpinan karena masalah sudah dianggap tuntas.

“Itu yang menjadi pemicunya. Maka tanggal 24 November 2025, klien kami menanyakan langsung ke pelapor. Namun jawaban tak memuaskan, berkelit, sehingga klien kami tersulut emosi dan hanya menampar sekali saja,” jelasnya.

Usai kejadian, pelapor langsung mengadukan masalah tersebut ke pimpinan. Proses penyelesaian sempat dilakukan secara internal, namun tidak menemukan titik temu sehingga kasus dilaporkan ke Polsek Siantan.

Di Polsek Siantan, kata Denny, sebenarnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Namun, proses mediasi sempat terhambat karena pelapor meminta uang kompensasi yang cukup besar. Apalagi dalam proses itu, kliennya hanya seorang diri tanpa didamping saudara maupun kuasa hukum.

“Pelapor awalnya meminta Rp50 juta. Katanya ini menyangkut harga diri. Tapi dasar perhitungannya seperti apa, kami tidak tahu,” ucap Denny.

Ia menegaskan bahwa dalam aturan hukum, kompensasi hanya dapat dihitung berdasarkan visum maupun bukti adanya luka fisik pada korban serta kesepakatan kedua pihak.

“Nah ini kan tidak ada visum. Polisi menyuruh visum, tapi pelapor tidak mau. Bukti luka pun tidak ada. Bahkan katanya ada foto bekas luka, polisi saja tidak tahu soal itu,” tambahnya.

Denny menyebutkan, agar persoalan tidak berlarut-larut, kliennya menyatakan hanya mampu memberikan Rp5 juta. Namun karena pelapor menolak, kesepakatan akhir akhirnya tercapai di angka Rp10 juta.

Proses pemberian kompensasi dilakukan langsung di kantor Polsek Siantan. Denny menjelaskan bahwa pelapor sendiri bersama rekannya yang menghitung jumlah uang di hadapan terlapor dan anggota Polsek Siantan.

“Setelah menghitung, barulah klien kami menyerahkan secara langsung dan menandatangani surat perdamaian,” tutup Denny. (*)

Reporter: Ihsan

Catatan: Demikian kami terbitkan hak jawab atas berita https://kepri.batampos.co.id/diduga-menjelekkan-rekan-dua-pegawai-pemkab-anambas-ribut-di-kantor/yang terbit di batampos.co.id. Dengan terbitnya berita hak jawab ini menjawab kekeliruan yang ada di berita sebelumnya. ***

Artikel Kompensasi Tanpa Visum, Kuasa Hukum Terlapor Soroti Dasar Perhitungan Saat Nego di Polsek Siantan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kuasa hukum pegawai Inspektorat Kabupaten Anambas, Sunarti, yakni Denny Cristianto, memberikan klarifikasi terkait peristiwa dugaan penganiayaan ringan yang melibatkan kliennya. Hak jawab tersebut disampaikan Denny untuk meluruskan kronologi kejadian.

Denny menjelaskan, kejadian bermula ketika pelapor, Deva, mendatangi rumah Inspektur Anambas, Yunizar, untuk mengadukan bahwa Sunarti disebut memiliki persoalan dengan salah satu rekan kerjanya.

Menurut Denny, persoalan antara Sunarti dan rekannya sebenarnya sudah diselesaikan secara internal, namun pelapor tetap datang membawa aduan baru.

“Memang klien kami ada selisih paham dengan rekannya, tapi sudah selesai. Tetapi malah pelapor datang ke rumah dan mengadu,” ujar Denny.

Ia juga menilai pelapor tidak memiliki kewenangan untuk membawa persoalan internal tersebut langsung kepada pimpinan.
Hal itu disebut memicu terjadinya ketegangan pada 24 November 2025, ketika Sunarti menanyakan langsung alasan pelapor.

“Jawaban pelapor dianggap berkelit sehingga klien kami tersulut emosi dan hanya menampar sekali saja,” jelasnya.

Setelah kejadian, pelapor melaporkan kasus tersebut kepada pimpinan dan proses penyelesaian internal sempat dilakukan. Namun karena tidak ada titik temu, kasus akhirnya dibawa ke Polsek Siantan.

Menurut Denny, kedua belah pihak sebenarnya telah sepakat untuk berdamai di Polsek Siantan. Namun proses mediasi sempat terhambat karena pelapor meminta kompensasi cukup besar.

“Pelapor awalnya meminta Rp50 juta. Katanya ini menyangkut harga diri. Tapi dasar perhitungannya seperti apa, kami tidak tahu,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa kompensasi dalam hukum harus didasarkan pada visum atau bukti luka fisik, serta disepakati kedua pihak.
“Nah ini kan tidak ada visum. Polisi menyuruh visum, tapi pelapor tidak mau. Bukti luka pun tidak ada,” tambahnya.

Denny menyebut, agar persoalan tidak berlarut, kliennya hanya sanggup memberikan Rp5 juta. Setelah negosiasi, angka kesepakatan akhirnya tercapai di Rp10 juta.

Proses pemberian kompensasi dilakukan di Polsek Siantan, di mana pelapor bersama rekannya menghitung uang langsung di hadapan terlapor dan anggota kepolisian.

“Setelah menghitung, barulah klien kami menyerahkan secara langsung dan menandatangani surat perdamaian,” tutup Denny. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kuasa Hukum Sunarti Klarifikasi Kasus Dugaan Penganiayaan dan Proses Damai pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Aceh sejak beberapa hari terakhir. Untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di lapangan serta mendukung kebutuhan kemanusiaan, Basarnas memberangkatkan 54 personel rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Tanjungpinang menuju daerah terdampak.

Cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi telah menyebabkan banjir meluas, merendam permukiman, merusak akses jalan, serta memicu titik longsor di sejumlah wilayah. Akibatnya, beberapa daerah menjadi terisolasi dan menghambat mobilisasi warga serta tim penyelamat.

Briefing keberangkatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Fazzli pada Jumat dini hari (28/11). Ia menegaskan bahwa penguatan operasi SAR di Aceh merupakan prioritas Basarnas untuk mempercepat penanganan darurat dan memastikan keselamatan masyarakat.

BACA JUGA: Batam-Lingga Penyumbang Terbesar Angka Kemiskinan Kepri, Total Capai 117 Ribu Jiwa

“Kami mengerahkan 54 personel tim rescue dengan berbagai perlengkapan pendukung untuk membantu proses pencarian, evakuasi, dan penyelamatan di wilayah yang terdampak banjir maupun longsor. Situasi di Aceh membutuhkan penanganan cepat, terkoordinasi, dan terpadu, karena banyak daerah yang masih terisolasi,” ungkap Fazzli.

Pada pukul 02.40 WIB, tim resmi diberangkatkan dari Batam menggunakan Kapal Kelas I KN SAR Purworejo, dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 40 jam dan estimasi tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh, pada 30 November 2025 pukul 18.40 WIB.

Selain personel, Basarnas juga membawa dukungan logistik berupa beras, mie instan, dan air mineral untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Setibanya di Aceh, bantuan akan segera disalurkan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur SAR lainnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan operasi di lapangan, Basarnas Tanjungpinang juga mengikutsertakan berbagai alat utama (alut) pendukung, di antaranya rescue truck, rescue car type 2, perahu karet, dan motor tempel (mopel). Seluruh peralatan tersebut dipersiapkan untuk mobilisasi dan evakuasi di wilayah yang sulit diakses akibat genangan air maupun jalan yang tertutup material longsor.

“Kami berharap kehadiran tim dari Tanjungpinang dapat mempercepat proses penanganan darurat dan membantu meringankan beban masyarakat. Basarnas akan terus memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk memastikan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama,” tambah Fazzli.

Basarnas menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Aceh serta siap menambah kekuatan personel maupun alut apabila dibutuhkan. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Basarnas Kerahkan 54 Personel Rescue dan Bantuan Logistik ke Aceh Perkuat Operasi SAR Banjir dan Longsor pertama kali tampil pada Kepri.