batampos – Komposisi tenaga kerja di Kota Batam mulai menunjukkan wajah yang perlu dicermati. Jumlah pekerja ber-KTP luar Batam kini tercatat lebih tinggi dibanding tenaga kerja lokal.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam pun mulai merapikan satu hal mendasar, yakni data kependudukan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pembenahan data bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan tenaga kerja dan arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi lanjutan sinkronisasi data kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4).
“Data ini penting untuk membaca kondisi riil masyarakat, termasuk tenaga kerja. Dari situ kita bisa menyusun kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Baca Juga: Triwulan I 2026, Ada 11.598 Orang yang Pindah jadi Warga Batam
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 (seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga) orang.
Sementara tenaga kerja ber-KTP Batam tercatat sebanyak 177.830 (seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) orang.
Selisih ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terjaga di tengah pertumbuhan industri yang terus bergerak cepat.
“Data tenaga kerja harus dipahami secara utuh. Kita ingin memastikan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesempatan kerja bagi warga Batam,” kata Li Claudia.
Baca Juga: Disnaker hanya Terbitkan Kartu Pencari Kerja untuk Pencaker yang Memiliki KTP Batam
Namun, upaya membaca kondisi tersebut masih terkendala persoalan klasik: data yang belum sepenuhnya sinkron.
Pemko Batam sebelumnya telah melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Meski begitu, di lapangan masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian, mulai dari penduduk yang telah pindah tetapi belum memperbarui identitas, data kematian yang belum tercatat, hingga mobilitas warga yang belum terdata secara optimal.
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan) jiwa .
Angka ini dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual. Menurut Li Claudia, tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko meleset dari sasaran.
“Kalau datanya tidak tepat, kebijakan juga bisa tidak tepat. Karena itu kita benahi dari dasarnya dulu,” tegas dia.
Pembenahan data ini juga berkaitan langsung dengan perencanaan jangka panjang, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan jumlah sekolah, ruang kelas, hingga kapasitas pendidikan disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat, sehingga selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
“Dari data itu kita bisa hitung dari hulu ke hilir, dari sekolah sampai ke dunia kerja,” ujarnya.
Selain pembenahan internal, Pemko Batam juga akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk. Pemantauan akan dilakukan di pintu-pintu utama seperti pelabuhan untuk memastikan mobilitas penduduk dapat terdata dengan baik.
Langkah ini dinilai penting, mengingat Batam sebagai kota industri dan investasi terus menarik arus pendatang dari berbagai daerah. Di tengah pertumbuhan itu, pemerintah pun berupaya menjaga satu hal, agar masyarakat lokal tidak tertinggal di rumahnya sendiri. (*)
Artikel Batam Dikepung Urbanisasi, Tenaga Kerja KTP Luar Lebih Dominan pertama kali tampil pada Metropolis.
