Jumat, 8 Mei 2026
Beranda blog Halaman 870

Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik, Ini Nominal Gaji Pokok yang Diterima Hingga Kini

0
Ilustrasi gaji. (jpg)

batampos – Beredar isu bahwa Aparat Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pensiunan PNS diwacanakan mendapat kenaikan gaji.

Terutama setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada Juni 2025 lalu oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perpres tersebut memuat agenda prioritas yang salah satunya menargetkan penyesuaian gaji bagi sejumlah profesi strategis seperti PNS.

Seperti tertulis pada 8 program quick wins dalam Perpres 79/2025, rencana Pemerintah yakni Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), PNS, TNI/Polri dan pejabat negara.

Meski begitu, bagaimana perkembangan terkini tentang rencana kenaikan gaji ini pada 2026 nanti?

Belum Ada Keputusan Final untuk 2026

Hingga saat ini, rencana kenaikan gaji ASN termasuk gaji pensiunan PNS untuk 2026 belum dibahas dan belum ditetapkan secara final oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang memberi sinyal bahwa pihaknya membuka peluang kenaikan gaji ASN atau PNS pada 2026.

Namun, tetap keputusan akhir bergantung pada tinjauan menyeluruh terhadap kondisi keuangan negara.

Alhasil, wacana kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada 2026 masih terus harus dikaji secara matang oleh pemerintah.

Gaji Pensiunan Mengacu PP 8 Tahun 2024

Gaji pensiunan PNS saat ini masih menggunakan regulasi terakhir, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur penyesuaian pensiunan pokok PNS dengan kenaikan 12 persen.

Berikut rincian nominal gaji pokok (gapok) pensiunan PNS sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024:

Golongan I: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 2.256.700 (untuk sub-golongan Id).

Golongan II: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 3.208.800 (untuk sub-golongan IId).

Golongan III: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 4.029.600 (untuk sub-golongan IIId).

Golongan IV: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 4.957.100 (untuk sub-golongan IVe). (*)

Artikel Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik, Ini Nominal Gaji Pokok yang Diterima Hingga Kini pertama kali tampil pada News.

Bursa Calon Ketua Golkar Kepri Mengembang, Ansar Sebut Banyak Nama Bermunculan

0
Ansar Ahmad. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos– Gejolak internal jelang pemilihan Ketua DPD Golkar Provinsi Kepri semakin menghangat. Setelah sebelumnya nama Ade Angga santer disebut sebagai kandidat kuat, kini muncul nama Riski Faisal sebagai penantang.

Pembina DPD I Golkar Kepri, Ansar Ahmad, mengakui bahwa bursa kandidat terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain Ade Angga dan Riski Faisal, sejumlah nama lain kini ikut mengemuka.

“Sejauh ini ada nama-nama seperti Ade Angga, Roby Kurniawan, Riski Faisal. Kemarin ada lagi muncul Teddy Jun, Yunus Muda. Saya kira itu tanda-tanda partai itu dinamis,” katanya, Minggu (16/11).

Ansar menilai, munculnya berbagai figur merupakan proses wajar dalam mekanisme pemilihan internal. Dinamika tersebut menunjukkan Golkar sebagai partai yang terbuka terhadap aspirasi kader dan potensi kepemimpinan baru.

Ia juga mengatakan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemilik suara pada Musyawarah Daerah (Musda) nanti. “Biar aja nanti teman-teman yang punya suara bisa melihat mana,” tambah Ansar.

Menurutnya, setiap kandidat memiliki peluang yang sama sepanjang dapat meyakinkan pemilik suara. Kata dia, proses Musda merupakan ruang sah untuk menentukan sosok pemimpin yang paling layak memimpin Golkar Kepri.

BACA JUGA: Akar Rumput Golkar Karimun Tegak Lurus Menangkan Ansar Ahmad di Pilgub Kepri

Ansar memastikan dirinya tidak akan mengintervensi proses pemilihan. Ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai.

“Saya lepas aja pada mekanisme Musda,” ujarnya.

Musda Golkar Kepri dijadwalkan digelar dalam waktu dekat. Dengan banyaknya figur yang bermunculan, persaingan diperkirakan berlangsung ketat dan menentukan arah kepemimpinan Golkar Kepri ke depannya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Bursa Calon Ketua Golkar Kepri Mengembang, Ansar Sebut Banyak Nama Bermunculan pertama kali tampil pada Kepri.

Operasi Zebra Seligi 2025 Dimulai, Polresta Barelang Fokus Tekan Angka Kecelakaan

0
Ilustrasi: Polisi mengatur lalu lintas saat pelaksanaan operasi zebra.

batampos – Polresta Barelang resmi menggelar Operasi Zebra Seligi 2025 mulai Senin (17/11). Operasi yang akan berlangsung hingga 30 November ini diawali dengan apel gabungan di Mapolda Kepri dan diikuti seluruh satuan fungsi terkait dari berbagai jajaran kepolisian di Kepri.

Kabag Ops Polresta Barelang, AKP Yudi Kurniadi, selaku Karendalopsres Operasi Zebra Seligi 2025, mengatakan kegiatan tahun ini menitikberatkan pada upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, kasus kecelakaan masih menjadi atensi karena jumlahnya cukup tinggi, salah satunya dipicu oleh perubahan konstruksi jalan di sejumlah ruas wilayah Batam.

“Perubahan konstruksi jalan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami cara berlalu lintas yang baik di jalur baru. Di sinilah kami hadir untuk memberikan edukasi dan penertiban,” ujar AKP Yudi.

Ia menjelaskan, selama operasi berlangsung, jajaran Satlantas Polresta Barelang terus memperkuat upaya kanalisasi bagi pengendara roda dua maupun roda empat. Hal ini terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan di titik-titik rawan, seperti Jalan Jenderal Sudirman yang selama ini menjadi perhatian.

Selain itu, Polresta Barelang juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk menutup beberapa titik putar balik (U-turn) yang kerap menjadi lokasi kecelakaan. Penataan ulang arus lalu lintas diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengendara, terutama pada jam-jam sibuk.

Dalam pelaksanaan Operasi Zebra, personel gabungan akan melakukan tindakan penilangan terhadap pelanggaran kasat mata sekaligus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Penegakan hukum tetap dilakukan secara humanis tanpa mengabaikan aspek keselamatan publik.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, turut mengimbau masyarakat untuk melengkapi dokumen kendaraan dan mematuhi aturan berlalu lintas selama berkendara. Menurutnya, kepatuhan pengguna jalan menjadi faktor utama untuk mengurangi potensi kecelakaan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan, dan pastikan kondisi kendaraan siap jalan. Keselamatan diri sendiri dan orang lain harus menjadi prioritas,” tegas Kapolresta.

Ia menambahkan, edukasi lalu lintas terus dilakukan secara rutin, baik melalui kunjungan ke sekolah, kampus, komunitas masyarakat, hingga melalui media sosial. Harapannya, kesadaran keselamatan dapat tumbuh bukan hanya saat operasi berlangsung, tetapi menjadi budaya berkelanjutan di Kota Batam.

Dengan sinergi antara kepolisian, Dishub, dan masyarakat, Operasi Zebra Seligi 2025 diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan tertib di seluruh wilayah Barelang. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Operasi Zebra Seligi 2025 Dimulai, Polresta Barelang Fokus Tekan Angka Kecelakaan pertama kali tampil pada Metropolis.

Amsakar Sebut 2 Nama Calon Ketua DPD NasDem Batam

0
Amsakar Achmad. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos– Pemilihan calon Ketua DPD Partai NasDem Kota Batam mulai mengerucap. Sejumlah nama sempat beredar di internal partai, namun Amsakar Achmad, salah satu kandidat kuat Ketua DPW NasDem Provinsi Kepri, menyampaikan hanya ada dua figur yang saat ini masuk dalam penjaringan utama.

Amsakar menyebut, dua nama itu adalah Rival Pribadi dan Muhammad Kamaluddin. Keduanya selama ini diketahui aktif dalam struktur maupun kegiatan kepartaian di Batam. Mereka juga menduduki jabatan sebagai anggota dewan di Batam.
“Untuk calon Ketua NasDem Batam ada dua nama. Satu Rival, satu lagi Kamal,” katanya, Minggu (16/11).
Proses penyaringan telah dilakukan secara bertahap di internal partai. Meski begitu, dua tidak menjabarkan detail mekanisme maupun kriteria yang digunakan untuk mengerucutkan kandidat menjadi dua nama tersebut.
Ia mengatakan, keputusan final sepenuhnya berada di tangan struktur yang memproses tahap berikutnya. Karena itu, Amsakar meminta para kader dan publik menunggu keputusan resmi dari partai.
“Tunggu pengumuman saja dulu,” katanya, singkat.
Pemilihan Ketua DPD NasDem Batam menjadi salah satu agenda penting dalam konsolidasi organisasi setelah rangkaian evaluasi struktur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Posisi Ketua DPD dianggap strategis karena menjadi ujung tombak konsolidasi menjelang agenda politik beberapa tahun ke depan.
Baik Rival Pribadi maupun Muhammad Kamaluddin belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Amsakar tersebut. Keduanya hingga kini diketahui masih mengikuti rangkaian komunikasi internal yang berlangsung di bawah koordinasi DPW. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Amsakar Sebut 2 Nama Calon Ketua DPD NasDem Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

International Sustainable Rice Forum 2025 Dorong Percepatan Adopsi Praktik Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

0

batampos— Preferred by Nature menyelenggarakan event berskala global, International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 di Jakarta pada 17 – 18 November 2025. Agenda utama dari forum ini adalah mendorong transformasi praktik pertanian padi yang lebih ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan petani serta membuka akses pasar untuk hasil pertanian berkelanjutan dan rendah karbon.

Praktik pertanian konvensional yang masih banyak dijalankan di dunia ternyata membawa dampak terhadap lingkungan. Menurut laporan World Resources Institute, budidaya beras menghasilan 1,0 gigaton setara karbon dioksida (GtCO2e) emisi gas rumah kaca global yang berandil pada krisis iklim. Penyebabnya adalah praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti pengairan yang tidak efisien dan penggunaan agrokimia yang berlebihan.

Padahal beras merupakan salah satu komoditas pangan utama dunia. Oleh sebab itu, transformasi sistem pertanian menjadi kebutuhan mendesak untuk memitigasi perubahan iklim serta untuk membangun ketahanan pangan.

BACA JUGA: Wamendag Roro Ajak Belanda Tingkatkan Kolaborasi Maritim, Pengelolaan Air, dan Pertanian

Forum internasional pertanian padi berkelanjutan ini merupakan inisiatif dari Preferred by Nature bersama Sustainable Rice Platform (SRP), Rikolto dan International Rice Research Institute (IRRI). Dengan mengangkat tema “Low Carbon Rice. High Global Impact”, forum ini menegaskan pesan penting bahwa upaya pengurangan emisi di sektor beras tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki efek terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keterbukaan akses kemitraan bagi para pelaku industri.

ISRF 2025 dibuka secara resmi dengan diawali keynote speech yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi, serta Executive Director Preferred by Nature, Peter Feilberg.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, DR (HC) Zulkifli Hasan S.E., M.M., menyampaikan, “Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui produksi beras, jagung, dan protein yang lebih produktif, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim. Dalam 1–5 tahun ke depan, Indonesia akan membangun sektor pertanian secara besar-besaran—mulai dari varietas unggul, mekanisasi, hingga teknologi baru—dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk mitra internasional. Tujuannya jelas: memastikan pangan bergizi dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, dukungan dan kolaborasi internasional menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi sistem pangan Indonesia.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Denis Chaibi menambahkan, “Uni Eropa berkomitmen menjadi mitra yang andal bagi Indonesia dalam memastikan produksi beras yang lebih berkelanjutan dan efisien. Melalui program SWITCHAsia yang didanai langsung oleh Uni Eropa, kami mendorong praktik yang lebih hijau, memperkuat rantai nilai regional, dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Kolaborasi Strategis para Pelaku Sektor Pertanian Beras Dunia
Para pemimpin lintas sektor beras dari seluruh dunia, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku value chain (rantai nilai) seperti petani, penggilingan, hingga lembaga riset dan donor internasional akan hadir dan menjadi pembicara dalam forum yang berlangsung selama dua hari ini. Partisipan berkumpul untuk berbagi inovasi, solusi, serta arah kebijakan dari praktik produksi beras berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Peter Feilberg, Executive Director Preferred by Nature menjelaskan, “Beras bisa menjadi peluang terbesar kita untuk perubahan positif. Saat ini kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, sehingga solusinya lebih jelas. Yang kita perlukan adalah menjembatani sains, kebijakan, dan praktik di lapangan agar transformasi benar-benar terjadi. Untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, agar rantai nilai padi menjadi lebih tangguh dan kita mendekati sistem pangan yang lebih tangguh, tanah yang lebih sehat, serta iklim yang lebih stabil.”

Sejalan dengan tema yang diusung, berbagai bahasan akan didiskusikan, termasuk di antaranya bagaimana sektor beras dapat berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan pangan dunia, sekaligus memperluas akses pasar terhadap produk pertanian berkelanjutan. Tokoh-tokoh terkemuka di tingkat global maupun nasional akan berdiskusi, antara lain:
● Dr. Yvonne Pinto – Executive Director, International Rice Research Institute (IRRI)
● Jens Soth – Executive Director, Sustainable Rice Platform (SRP)
● Ajit Radakrishnan, Senior Specialist, World Bank – 2030 Water Resources Group
● Beau Damen – Natural Resources Officer – Climate Change & Climate Finance, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Para pembicara akan bergabung dalam diskusi panel dan breakout session interaktif yang mengangkat isu krusial seperti peluang dan tantangan produksi beras berkelanjutan di Asia dan sekitarnya; praktik pertanian rendah karbon dan akses pasar; peran alat digital, pembiayaan, dan kemitraan dalam memperluas dampak; serta lintasan kebijakan untuk menyelaraskan ketahanan pangan, penghidupan petani, dan agenda iklim.

Selain itu, forum ini juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membahas pembiayaan hijau, integrasi kebijakan pangan nasional, dan penerapan standar keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan pasar global.

Beras Rendah Karbon: Dari Indonesia Menuju Transformasi Sistemik
Dengan posisi strategis sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan penting dalam menentukan arah transformasi sistem pertanian berkelanjutan dunia ke depannya. Indonesia menjadi sentra utama untuk inisiatif Proyek Low Carbon Rice guna mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Selama empat tahun terakhir, proyek ini telah membangun keterlibatan aktif para petani, perwakilan pemerintah, hingga pelaku sektor swasta.

Berfokus di lima kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, proyek ini telah:
● Mendukung 67 penggilingan kecil untuk beralih dari bahan bakar diesel ke listrik
● Membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di area seluas 1.037 hektar sebagai bagian dari kemitraan awal menuju produksi beras berkelanjutan
● Memfasilitasi pengenalan beras berkelanjutan di pasar domestik, menghubungkan petani dan penggilingan dengan restoran serta pembeli institusional
● Memperkuat kerangka kebijakan melalui pembentukan Sustainable Rice Platform (SRP) National Working Group dan pengembangan SRP National Interpretation Guidelines for Indonesia
● Mengembangkan praktik produksi beras berkelanjutan yang memiliki korelasi positif dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum PERPADI, menambahkan, “Para penggiling padi juga memegang peranan penting dalam rantai pertanian berkelanjutan. Salah satu kontribusi yang kami lakukan adalah dengan peralihan dari mesin penggilingan berbahan bakar diesel ke mesin penggilingan listrik. Dampak setelah peralhan adalah, membantu menekan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 15%. Kami melihat langkah ini sebagai wujud nyata transformasi menuju sistem produksi beras rendah karbon. Dengan dukungan kebijakan dan kemitraan lintas sektor, kami yakin praktik ini dapat diperluas ke lebih banyak wilayah.”

Langkah-langkah seperti ini memperlihatkan dampak nyata dari kolaborasi yang diusung ISRF 2025. Ketika inovasi, kemitraan, dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dapat berjalan beriringan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan dampak lingkungan. Le bih lanjut, forum ini juga menjadi langkah penting menuju ketahanan pangan yang tangguh dan pengarusutamaan praktik ramah iklim pada sektor perberasan di Indonesia.

Tentang Proyek Low Carbon Rice
Proyek Low Carbon Rice didanai oleh Uni Eropa melalui SWITCH-Asia Grants Programme, dan diimplementasikan oleh Preferred by Nature bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI). Proyek ini mendukung transisi menuju produksi beras berkelanjutan di Indonesia dengan melibatkan aktor di seluruh rantai nilai, mulai dari petani dan penggilingan beras hingga pemerintah dan sektor swasta. Berlangsung hingga akhir tahun 2025, proyek ini terus memupuk kolaborasi dan inovasi untuk memperluas penerapan solusi yang mendorong beras berkelanjutan.

Tentang Preferred by Nature
Preferred by Nature adalah organisasi nirlaba internasional yang bekerja untuk mendukung pengelolaan lahan dan praktik bisnis yang lebih baik bagi manusia, alam, dan iklim. Melalui sertifikasi keberlanjutan, layanan konsultasi, peningkatan kapasitas, dan proyek inovatif, Preferred by Nature membantu organisasi dan perusahaan di seluruh dunia untuk mempraktikkan proses produksi dan pengadaan yang lebih bertanggung jawab, mengurangi jejak karbon, memulihkan ekosistem, serta memenuhi target iklim dan keberlanjutan global. Dengan aktivitas di lebih dari 100 negara, Preferred by Nature membangun kepercayaan dan dampak berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk pertanian, kehutanan, konservasi, dan rantai pasok. (*)

Artikel International Sustainable Rice Forum 2025 Dorong Percepatan Adopsi Praktik Pertanian Berkelanjutan di Indonesia pertama kali tampil pada News.

Barang Bekas di Batam Semakin Langka

0
Deretan toko dan kios penjual barang seken di Kawasan Taras, Batam Center, beberapa waktu lalu. Usai polisi menggerebek gudang penyimpanan balpres di Sekupang, diperkirakan barang seken impor bakal langka.
F. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos– Kasus penangkapan barang bekas bersegel Bea Cukai Batam yang dilakukan Polresta Barelang berbuntut semakin langkanya barang. Selama hampir 2 pekan, para pedagang tak kunjung mendapati barang.

Edo, pedagang seken di Batuaji mengatakan kasus tersebut membuat pihak BC Batam melarang dan mulai menindak seluruh barang seken masuk ke Kota Batam.

“Sekarang barang kosong, yang dijual pedagang stok lama,” ujarnya, Senin (17/11).

BACA JUGA: Barang Seken Langka, Pedagang Banyak Alih Profesi

Menurut dia, sebelum kasus penangkapan, beberapa kontainer masih masuk dari Singapura dan Malaysia. Modusnya, kontainer tersebut tidak sesuai dengan daftar manifest.

“Kemarin barang masuk pakai kontainer perusahaan, tapi ongkosnya mahal. Sekarang sama sekali tidak boleh masuk barang,” katanya.

Sementara Tomi, pedagang Aviari mengatakan langkanya barang membuat para pedagang gulung tikar. Hampir 50 persen pedagang sudah menutup usahanya.

“Sudah banyak toko yang tutup, tidak ada barang,” ujarnya.

Ia mengatakan akibat langkanya barang dan tutupnya pedagang, kawasan tersebut sangat sepi pengunjung. Padahal, dulunga kawasan ini merupakan tujuan utama masyatakat mencari barang branded dengan harga terjangkau.

“Kalau pedagang banyak jadi driver online sekarang,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi

Artikel Barang Bekas di Batam Semakin Langka pertama kali tampil pada Metropolis.

Diduga Ada SK Perpanjangan Palsu, Kadin Batam Laporkan Kadin Kepri ke Polda Kepri

0
Pengurus Kadin Batam saat menunjukkan bukti laporan ke polda Kepri. f. yashinta

batampos– Polemik internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam akhirnya mencuat ke publik. Pengurus Kadin Batam resmi melaporkan Kadin Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ke Ditreskrimum Polda Kepri atas dugaan pemalsuan dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Perpanjangan kepengurusan. Laporan tersebut diajukan pekan lalu dan proses pemeriksaan mulai bergulir di Polda Kepri.

Pada Senin (17/11), salah satu pengurus Kadin Batam, Rusmini, menjalani pemeriksaan di Subdit II Ditreskrimum Polda Kepri selama hampir delapan jam. Ia diajukan 24 pertanyaan yang diantaranya fokus pada asal-usul SK perpanjangan, dan dampaknya terhadap jalannya organisasi.

“Kami hadir memenuhi panggilan berdasarkan surat dari penyidik. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.30 sampai sore. Pertanyaannya banyak, full satu halaman,” ujar Rusmini seusai pemeriksaan sekitar pukul 17.30 WIB.

Menurutnya, inti pemeriksaan berkaitan dengan keberadaan pengurus hasil Mukota VII, serta kronologi munculnya dugaan pemalsuan dokumen yang diyakini menghambat pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Batam.

BACA JUGA: Ahli Forensik: Luka Intan Sudah Lama Terjadi, Penganiayaan Diduga Berlangsung Berbulan-bulan

Tahapan Mukota VIII sejatinya sedang berjalan ketika tiba-tiba beredar SK Perpanjangan kepengurusan Kadin Kepri, yang diduga dijadikan dasar untuk menerbitkan sejumlah surat serta keputusan turunan lainnya. Salah satunya adalah munculnya SK caretaker, termasuk pengiriman surat-surat administratif kepada Kadin Batam.

“Dampaknya sangat besar. Sampai sekarang Mukota VIII tidak bisa dilaksanakan karena keberadaan SK itu. Itu yang kami sampaikan ke penyidik,” katanya.

Rusmini menegaskan Kadin Batam tidak menyimpulkan bahwa SK tersebut palsu, tetapi menaruh dugaan kuat karena menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satu indikator adalah konfirmasi dari Kadin Indonesia (Pusat) yang menyatakan tidak pernah menerbitkan SK perpanjangan tersebut.

“Kami bukan menyatakan pasti palsu, tapi kami menduga. Banyak kejanggalan yang kami temukan, dan tidak ada mekanisme perpanjangan SK dalam AD/ART maupun PO Kadin. Itu sudah kami serahkan kepada penyidik,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejak awal pihaknya meminta agar tahapan Mukota tidak berbenturan dengan polemik internal. Bahkan Kadin Batam telah menyetujui perubahan jadwal dari 13 September menjadi 20 September. Namun pada tanggal 17 September, mereka justru menerima SK yang disebut-sebut sebagai SK perpanjangan.

“Saat itu tahapan sedang berjalan, lalu mendadak muncul SK tersebut. Itu yang kemudian kami persoalkan,” ujarnya.

Ia berharap proses hukum berjalan cepat dan terang, sehingga Mukota VIII bisa kembali dilaksanakan tanpa hambatan. “Harapan kami kasus ini segera selesai, supaya organisasi bisa berjalan normal. Sampai saat ini belum ada mediasi dengan pihak Kadin Kepri,” tambah Rusmini.

Sementara itu, Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Misbachul Munir, membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pengambilan keterangan dari para pelapor. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih berlangsung, sedangkan pihak terlapor belum dimintai keterangan.

“Prosesnya masih pada tahap meminta keterangan dari pelapor dan saksi-saksi. Untuk terlapor belum diperiksa. Lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh penyidik masing-masing,” ujar Misbachul singkat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Diduga Ada SK Perpanjangan Palsu, Kadin Batam Laporkan Kadin Kepri ke Polda Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

Pertamina Dorong Pemberdayaan Nelayan, Gizi Anak, dan UMKM Lokal di Tanjung Uban

0
Fety Zaniar, Manager Legal & Relation PET, bersama Yohannes M Sianturi, Terminal Manager ITTU, Siwi Harjanti, Sr I Officer PT Pertamina International Shipping memberikan pemaparan pada acara perkenalan Bisnis PT Pertamina Energi Terminal Integrated Terminal Tanjung Uban di kawasan Batam Center, Senin (17/11). Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos – PT Pertamina Energy Terminal (PET) memperkuat hubungan dengan media di Kepri melalui kegiatan Stakeholder Engagement & Perkenalan Bisnis Integrated Terminal Tanjung Uban (ITTU), di Batam Senin (17/11). Kegiatan ini menjadi ajang memperkenalkan peran strategis ITTU dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memaparkan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) yang dijalankan Pertamina di wilayah Tanjung Uban.

Terminal Manager ITTU, Yohannes M. Sianturi, mengatakan Pertamina sengaja mengumpulkan rekan media untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat kolaborasi di daerah operasi ITTU. Menurutnya, publik perlu mengetahui bahwa Pertamina rutin menjalankan berbagai program CSR yang menyasar masyarakat luas.

“Kami ingin menyampaikan program TJSL yang selama ini dilakukan Pertamina. Supaya semua pihak tahu bahwa Pertamina punya banyak program sosial, dari nelayan, pemberdayaan pangan, hingga lingkungan,” kata Yohannes.

Ia menjelaskan, untuk tahun berjalan Pertamina menjalankan tiga program besar yang masing-masing memiliki banyak turunan kegiatan. Di antaranya Kolaborasi Nelayan, Kolaborasi Berdaya Pangan, dan Kolaborasi Bersih. Setiap program memiliki sasaran berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar terminal.

“Harapannya, kami bisa saling membangun. Media dapat memberi masukan agar program CSR kami semakin berkualitas,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Yohannes juga menyinggung rencana program tahun 2026 yang akan memprioritaskan isu stunting. Pertamina ingin memastikan tidak ada masyarakat di sekitar terminal yang mengalami kekurangan gizi. Bahkan, Pertamina telah menyiapkan produk makanan bergizi berbahan dasar ikan, berbentuk cookies yang menarik untuk anak-anak.

“Kami ingin anak-anak tidak hanya makan jajanan tanpa gizi. Cookies ini 50 persen komposisinya dari ikan. Kami juga latih ibu-ibu bagaimana mengganti jenis ikan jika satu bahan tidak tersedia,” jelasnya.

Sementara itu, Manager Legal & Relation PET, Fety Zaniar, menjelaskan struktur organisasi subholding Pertamina yang membawahi PET. Menurutnya, PET berada di bawah Subholding Integrated Marine Logistics (IML), salah satu unit bisnis yang menangani logistik energi termasuk terminal-terminal strategis.

Fety memaparkan sejarah PET yang telah berdiri sejak 1988. Pada masa awal, bisnis utamanya adalah suplai air bersih bagi industri dan kapal-kapal milik maupun sewaan Pertamina. Restrukturisasi Pertamina pada 2021 kemudian membawa enam terminal energi masuk dalam pengelolaan PET, termasuk ITTU Tanjung Uban.

“ITTU adalah salah satu terminal strategis yang kini berada di bawah PET. Selain Tanjung Uban, kami mengelola Fuel Terminal Sambu, LPG Terminal Tanjung Sengkuang, Terminal Kota Baru, Terminal Baubau, dan satu terminal LPG yang masih dalam proses konstruksi di Uban,” jelas Fety.

Ia juga memaparkan kapasitas besar yang dimiliki PET, dari penyimpanan bahan bakar hingga operasi air bersih di 34 wilayah. PET bahkan memiliki laboratorium pengujian yang memastikan setiap produk memenuhi standar keselamatan dan lingkungan.

Tidak hanya soal bisnis, Fety turut menekankan bahwa PET berkomitmen membangun terminal energi berkelas dunia dengan mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Pada sesi diskusi, Pertamina turut menerima masukan dari kelurahan dan kecamatan terkait berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk isu pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemasaran produk UMKM lokal. Pertamina menyatakan siap membantu peningkatan kapasitas, termasuk mendorong produk-produk lokal agar bisa memiliki pasar lebih luas.

“Kami senang jika masyarakat punya semangat untuk maju. Kalau mereka menanam, memproduksi, dan mengelola dengan baik, maka kami pun akan lebih mudah membantu memasarkan,” kata Fety.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara media dan pihak terminal. Pertamina berharap komunikasi yang dibangun ini dapat memperkuat kolaborasi, memberikan ruang bagi media untuk terlibat dalam pengawasan program CSR, serta memastikan seluruh aktivitas Pertamina memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Tanjung Uban. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pertamina Dorong Pemberdayaan Nelayan, Gizi Anak, dan UMKM Lokal di Tanjung Uban pertama kali tampil pada Kepri.

Ahli Forensik: Luka Intan Sudah Lama Terjadi, Penganiayaan Diduga Berlangsung Berbulan-bulan

0
Ahli forensik RS Elisabeth Batam, dr Reza Priatna, memaparkan kondisi luka dan dampak medis yang dialami Intan berdasarkan hasil visum di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (17/11). Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos

batampos – Persidangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa korban Intan Tuwa Negu kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (17/11), dengan menghadirkan saksi ahli forensik. Sidang dipimpin majelis hakim Andi Bayu, Douglas, dan Dina Puspasari, menghadirkan dua terdakwa: Roslina mantan majikan korban serta sepupunya, Merliyati.

Dalam keterangannya, ahli forensik RS Elisabeth Batam, dr Reza Priatna, memaparkan kondisi luka dan dampak medis yang dialami Intan berdasarkan hasil visum.

Ia menyebut korban mengalami sejumlah luka memar di kepala, dahi, kedua kelopak mata, lecet di pipi dan bibir, serta robekan pada bibir bawah. Selain itu, ditemukan pula bekas luka lama yang telah sembuh.

Baca Juga: Rekaman yang Menggema: Saksi Pertama Beberkan Derita Intan di Hadapan Hakim

“Korban juga mengalami kekurangan darah dengan HB 7,6 gram, jauh di bawah normal karena asupan gizi rendah. Dari hasil analisa luka, sebagian besar terjadi lebih dari 10 hari sebelum pemeriksaan,” ujar dr Reza.

Ia menjelaskan memar kebiruan umumnya muncul beberapa jam setelah kekerasan terjadi dengan tenaga kuat, dan bertahan hingga 7–10 hari. Sementara bekas kemerahan muncul dalam hitungan menit setelah kekerasan.

Pada barang bukti berupa raket nyamuk yang diduga digunakan pelaku, dr Reza memastikan alat tersebut dapat menimbulkan luka bakar apabila dipukul dengan kekuatan penuh.

Tak hanya kondisi fisik, Intan juga dinyatakan mengalami anemia dan reaksi stres akumulasi berdasarkan pemeriksaan kejiwaan.

“Setelah 10 hari, luka biasanya menunjukkan proses penyembuhan yang jelas. Dari gambarannya, ini luka yang sudah terjadi cukup lama,” ujarnya .

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya memutar rekaman video yang diduga direkam langsung oleh terdakwa Roslina melalui ponselnya. Video tersebut berisi adegan kekerasan terhadap Intan, dan turut menampilkan keterlibatan Merliyati.

Kesaksian Intan di hadapan majelis hakim menggambarkan penderitaan panjang selama hampir satu tahun bekerja di rumah Roslina sejak Juni 2024. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana dirinya dipukul, dijambak, disiram air pel kotor, hingga dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan martabatnya.

“Saya dijambak, dipukul, disiram air pel kotor. Kalau saya buat salah,” ujar Intan.

Ia juga mengaku diperlakukan tidak layak, tidur di lantai dekat kamar mandi tanpa kasur, bekerja sejak pukul empat pagi hingga dini hari, dan setiap kesalahan kecil dicatat dalam “buku dosa” yang kemudian menjadi dasar pemotongan gaji.

Yang paling menyayat hati, Intan menyatakan dirinya pernah dipaksa memakan kotoran anjing dan meminum air kloset oleh Roslina.

“Saya disuruh makan kotoran anjing dan minum air kloset. Saya takut dipukul, jadi saya turuti,” ungkapnya sambil menahan tangis.

Intan mengaku pernah dikurung, tidak diberi makan, hingga diancam akan dibunuh jika mencoba kabur. “Roslina pernah bilang, kalau saya dibunuh dan dikubur di sini, tidak akan ada yang tahu,” katanya.

Menanggapi kesaksian korban dan pemutaran video, terdakwa Roslina tetap membantah seluruh tuduhan. Ia mengklaim tidak pernah menganiaya, mengurung, atau merampas ponsel Intan.

“Tidak benar saya menyiksa Intan atau mengambil handphone-nya. Semua tuduhan itu tidak sesuai kenyataan,” ujar Roslina di hadapan majelis hakim.

Jaksa menjerat Roslina dan Merliyati dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juncto Pasal 64 ayat (1) serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan penyertaan.

Video rekaman kekerasan yang diputar dalam persidangan menjadi salah satu alat bukti kunci untuk menguatkan dakwaan tersebut. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Ahli Forensik: Luka Intan Sudah Lama Terjadi, Penganiayaan Diduga Berlangsung Berbulan-bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

Cegah PMI Ilegal, Pemkab Bintan Dorong Penguatan Sinergi dan Edukasi Warga

0
Bupati Roby Kurniawan menerima audiensi Satgas PMI Bintan di Kantor Bapperinda, Senin (17/11). F. Zoko untuk Batam Pos.

batampos – Pemkab Bintan memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bintan sebagai respons meningkatnya kasus penempatan pekerja migran ilegal di wilayah perbatasan. Pertemuan digelar di Kantor Bapperinda Bintan, Tanjungpinang, Senin (17/11).

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada Satgas PMI yang selama ini bekerja menjaga daerah dari aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah Satgas, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja migran ilegal,” ujar Roby.

Ia menegaskan, penanganan PMI ilegal tidak bisa dilakukan satu lembaga saja. Kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan karena menyangkut keselamatan warga dan keamanan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Satgas PMI, kepolisian, imigrasi, dan tokoh masyarakat harus diperkuat agar penanganan PMI berlangsung cepat, tepat, dan terarah.

Roby menambahkan, penguatan sinergi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan dini melalui edukasi dan literasi hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses layanan bagi calon PMI sehingga warga dapat berproses secara resmi dan aman.

Ia meminta seluruh pihak memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.

“Dengan kolaborasi yang baik, risiko perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan terhadap pekerja migran dapat diminimalkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Cegah PMI Ilegal, Pemkab Bintan Dorong Penguatan Sinergi dan Edukasi Warga pertama kali tampil pada Kepri.