batampos – Respon cepat dalam memitigasi risiko varian delta Covid-19 dan terus membaiknya fundamental ekonomi nasional di tahun 2021 telah berdampak positif terhadap pasar modal Indonesia yang ditutup pada level 6.581 pada 30 Desember 2021. Hal tersebut juga didukung arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia senilai USD 2,7 miliar (ytd) per 30 Desember 2021 yang mendorong perbaikan indeks saham pada periode akhir tahun 2021.

Atas pencapaian ini, pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan “Kita juga patut bersyukur bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dan return 10,1 persen. Ini sebuah angka yang lumayan tinggi dan kalau dibandingkan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura, kita paling atas, ini juga patut kita syukuri.”

“Dan jumlah orang yang masuk ke bursa, investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Tahun 2017 disampaikan Ketua OJK sebanyak 1,1 juta, dan hari ini 7,4 juta investor utama. Investor retail yang banyak dari anak-anak muda, milenial. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita,” lanjut Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang salah satu perusahaan yang tahun 2021 berhasil melakukan IPO yakni PT Bukalapak yang merupakan unicorn teknologi pertama di Indonesia dengan perolehan fund rise sebesar Rp 21,9 triliun.

“Pertama, kami laporkan bahwa bursa ke depan diharapkan lebih optimis. Kemudian yang kedua, terkait dengan teknologi, kita sudah bisa me-launch IPO Bukalapak, salah satu yang terbesar di Asia, sebesar 21,9 triliun rupiah. Ini perlu dilanjutkan,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2022. Lebih rinci, Pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk meraih peluang dan menjawab tantangan di tahun 2022 melalui kebijakan PPKM, percepatan vaksinasi secara masif, dan Program PEN menjadi instrumen utama di tahun 2022. Program PEN di tahun 2022 akan didorong untuk front loading dan akan membantu mengamankan trajectory pemulihan ekonomi nasional.

Terkait Presidensi G20, Indonesia juga berkesempatan menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority (Sovereign Wealth Fund) sehingga akan meningkatkan confidence Investor Global. Keuangan berkelanjutan dan arsitektur keuangan internasional juga telah menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan memberikan kontribusi positif terhadap sektor keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

Disamping Presidensi G20 yang akan bergulir sepanjang tahun 2022, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I tahun 2022 juga menjadi hal yang semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19.

Saat ini, sudah ada 7 Negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan 5 Negara Mitra ASEAN (RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan) yang telah merampungkan ratifikasi. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi syarat utama pemanfaatan Perjanjian RCEP di Indonesia.

RCEP memiliki arti yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sebesar 72 persen aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP. Melalui RCEP, Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar tambahan dari Cina, Korea dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan.

“Berlakunya RCEP, perdagangan terbesar di regional terbesar, diharapkan ini memberikan dukungan terhadap pasar modal,” pungkas Menko Airlangga.(*)

Reporter: ltg/fsr

batampos – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Jatim segera melakukan langkah lanjutan dengan terdeteksi masuknya varian B 1.1.529 Omicron ke wilayah Kota Surabaya.

“Masuknya Omicron di Jatim ini perlu menjadi perhatian serius. Segera lakukan langkah supaya potensi penyebaran varian ini bisa dicegah sehingga tidak membuat lonjakan kasus Covid-19 lagi,” kata LaNyalla, Senin (3/1/2022).

Menurut LaNyalla, ketika varian Omicron memiliki daya tular lebih cepat dan tidak ada langkah antisipasi lebih awal maka akan berisiko terjadi penularan yang lebih luas.

“Makanya selain karantina bagi warga yang terdeteksi, segera lakukan lanjutan blocking maupun tracing dengan swab massal bagi masyarakat sekitar maupun yang sempat berhubungan fisik dengan warga yang terdeteksi,” jelasnya.

Ditambahkannya, sosialisasi secara masif tentang pentingnya protokol kesehatan tidak boleh terlupakan. Tentu saja sambil melihat pergerakan Covid di daerah masing-masing.

Diketahui kasus varian Omicron di Surabaya terdeteksi pasca penderita berlibur dan
reuni keluarga di Bali. Hingga Minggu (2/1/2022), ada dua orang yang terdeteksi, namun kondisinya OTG (Orang Tanpa Gejala).

“Untuk masyarakat yang kemarin liburan ke Bali, saya anjurkan mengantisipasi potensi
tertular Omicron dengan melakukan tes PCR dan isolasi mandiri. Kemudian tetap tenang dan
tidak perlu panik,” paparnya.

Selanjutnya, Senator asal Jawa Timur itu juga berharap masyarakat secara aktif mengakses perkembangan informasi terkait varian Omicron. Jika terdapat gejala yang mirip dapat segera mencari pengobatan agar tidak berpotensi menularkan kepada orang lain.

“Apalagi ada beberapa ahli yang menyebut bahwa ada penurunan efektivitas Vaksin Covid-19 dalam melawan virus Omicron,” ucap dia.(*)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita uang senilai kurang lebih Rp 100 miliar dari beberapa rekening bank yang terkait dengan tersangka korporasi PT. Merial Esa. Diketahui, PT. Merial Esa terjerat kasus dugaan suap pengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBNP tahun 2016.

“Tim penyidik dalam proses penyidikan ini, telah menyita uang sekitar Rp 100 miliar yang berada di beberapa rekening bank yang diduga terkait dengan perkara,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/1).

Ali menyampaikan, uang miliaran rupiah yang disita itu diharapkan bisa memulihkan keuangan negara dari praktik korupsi. Terlebih perkara dugaan suap yang menjerat korporasi PT. Merial Esa segera menjalani persidangan.

“Diharapkan uang yang disita tersebut bisa dijadikan sebagai bagian dari aset recovery dari tindak pidana dimaksud,” tegas Ali.

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara PT. Merial Esa ke tahap penuntutan. tim jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap PT Merial Esa.

“Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” papar Ali.

KPK menduga, PT Merial Esa secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.

Dalam perkara ini, Komisaris PT Merial Esa Erwin Sya’af Arief yang juga sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.

Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini yaitu 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) menggelar Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021 serentak di 34 provinsi di Indonesia dengan volume mencapai 1,3 juta ton, senilai Rp 14,4 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia melepas ekspor komoditas pertanian secara virtual dari Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar (31/12/2021).

Karantina Pertanian Se-Kepulauan Riau bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang diwakilkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) melepas ekspor komoditas pertanian Kepulauan Riau sebanyak 50,3 ribu ton, senilai Rp 1,237 triliun.

Kepala Karantina Pertanian Batam, Joni Anwar menjelaskan bahwa komoditas pertanian yang diekspor pada tanggal 16-30 Desember 2021 ada 18 komoditas, yaitu minyak sawit dan turunannya yang mendominasi, kakao dan turunannya, tembakau, tanaman hias, karet lempengan, kelapa dan turunannya, sarang burung walet, serta babi potong.

“Ekspor komoditas pertanian Kepulauan Riau tembus 33 negara tujuan, yaitu ke berbagai benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan,” jelas Joni.

Komoditas pertanian yang akan diekspor telah diperiksa oleh pejabat fungsional karantina sehingga dipastikan bebas dari hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta memenuhi persyaratan negara tujuan.

BACA JUGA: Tinggal Menunggu Sertifikat dari Belanda untuk Ekspor

Sementara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menjelaskan bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi ekspor di sektor pertanian meski hanya memiliki luas daratan yang hanya 4%. Optimalisasi potensi pertanian dengan meningkatkan daya saing produk pertanian sehingga mampu bersaing dalam dinamika pasar terutama pasar global.

“Didukung juga dengan letak geografis yang strategis dalam pola perdagangan global karena dekat dengan pasar internasional yakni berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti singapura dan malaysia,” jelas Ansar.

Pemerintah daerah mendukung program gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks) dari Kementerian Pertanian.

“Daerah harus bisa mengidentifikasi komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi produk pasca panen sehingga menghasilkan produk pertanian yang bernilai tinggi. Hal ini guna mendorong percepatan ekspor komoditas pertanian,” tutup Ansar. (*)

Reporter: GALIH ADI SAPUTRO

batampos –  Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA (HNW), mengkritisi kinerja Kemensos terkait temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemukannya kemahalan harga bansos pangan sebesar 14% oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” ujar Hidayat dalam keterangannya.

Hidayat menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. Saat itu Juliari melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.

Hidayat meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 triliun, itu pun belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta covid-19. Kemahalan harga sebesar 14% dari pagu Rp 42,5 triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp 6 triliun.

“Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program Bansos bagi rakyat korban covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.

Temuan kemahalan harga tersebut, kata Hidayat tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Terbukti saat bertemu Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12/2021), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang mengalami kenaikan, diakhir 2021.

Oleh karena itu Hidayat mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai bentuk solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara masif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh Pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” pungkas Hidayat. (*)

Reporter: JP Group