Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 8720

Kondisi Cuaca di Karimun Didominasi Cuaca Lokal

0
cuaca di Karimun sering berubah ubah, warga harus waspada

batampos- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Karimun, hingga sekarang di Indonesia masih terjadi La Nina yaitu fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang tinggi. Kepala BMKG Karimun Ilham menjelaskan, untuk wilayah Kepri khususnya kabupaten Karimun sedikit banyaknya pasti berdampak La Nina. Sebab, di kabupaten Karimun yang letak geografisnya di kepulauan tidak dipengaruhi oleh musim. Seperti, musim barat dan timuran.

BACA JUGA: Potensi Cuaca Buruk, Nelayan Bintan Diminta Waspada saat Melaut

” Karakteristik cuaca di Karimun mendominasi pengaruh cuaca lokal. Contohnya, secara tiba-tiba anginnya kencang tapi tiba-tiba hilang secara cepat. Kemudian, terjadi hujan cukup deras, tapi tiba-tiba reda secara cepat,” terangnya, Senin (27/12).

Hal tersebut, diakibatkan sering terjadinya pertumbuhan awan konvektif yang mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus yang sangat berbahaya bagi dunia penerbangan. Sehingga, sering terjadinya lintasan-lintasan listrik atau petir atau kilat yang bisa terdampak terjadinya angin puting beliung.

” Makanya sering terjadi angin puting beliung yang skalanya kecil, tapi dampaknya cukup terasa di wilayah pesisir. Tapi, kalau dilihat dari satelit tidak terlihat. Nah, itulah pengaruh cuaca lokal sangat mendominasi kondisi cuaca,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar waspada apabila terjadi cuaca tiba-tiba gelap disertai petir. Itu, tandanya sudah terbentuk awan cumulonimbus yang harus diwaspadai bagi nelayan maupun pelaku pelayaran.

” Karakteristik cuaca di Karimun cukup unik. Jadi, sekali lagi saya himbau kepada masyarakat agar sering-sering melakukan pengecekan kondisi cuaca melalui BMKG,” pesannya.

Sementara itu Prakirawan Cuaca BMKG Karimun Muhammad Tito Praditaputra memperkirakan untuk pergantian tahun baru 2022 nanti, kondisi cuaca di Karimun dan sekitarnya diguyur hujan ringan dan berawan. Sedangkan, suhu udara 24-31 derajat celcius, kelembaban udara 65-95 persen, arah angin 10-20 kilometer per jam, ketinggian gelombang 0,5-1 meter.

” Jangan lupa, tetap mengikuti protokol kesehatan demi memutus penyebaran Covid-19. Dengan ikuti 5 M,” ucapnya.

Pantauan dilapangan, kondisi cuaca di Karimun sendiri terkadang pada pagi hari hingga sore cukup panas. Namun, terkadang terjadi hujan lokal dibeberapa wilayah.

” Kemarin malam ujan di Tebing, kalau di Balai tidak hujan pula. Sering terjadi hujan lokallah. Tapi, cukup terbantulah kita dengan adanya BMKG Karimun, bisa lihat cuaca,” kata Sima salah seorang warga Karimun.(*)

Reporter: Tri Haryono

Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Siswa Baru di Bintan Mulai Dibagikan

0
Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyerahkan seragam dan perlengkapan sekolah secara simbolis di SDN 002 Bintan Timur, Selasa (28/12). F.Diskominfo Bintan

batampos– Dinas Pendidikan Bintan mulai membagikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru baik SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bintan.

Seragam dan perlengkapan sekolah yang dibagikan diharapkan dapat meringankan beban orangtua di masa pandemi covid-19.

BACA JUGA: Pelajar SD-SMP di Tanjungpinang Segera Dapat Seragam Gratis dari Pemko

Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan didampingi Kadis Pendidikan Bintan, Tamsir di SDN 002 Bintan Timur, Selasa (28/12).

Roby mengharapkan, pembagian seragam dan peralatan sekolah gratis bisa mendorong semangat siswa dalam belajar dan mengukir prestasi. Kepada tenaga pendidik, Roby berpesan untuk terus semangat dan kreatif.

Selain itu, Roby mengatakan, pentingnya peran orangtua dalam perkembangan pendidikan seorang anak. “Jadi tidak cukup hanya mengandalkan guru di sekolah,” menurut Roby. (*)

Reporter: Slamet

BNPT Temukan 600 Situs Berpotensi Radikal di Sepanjang 2021

0
Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, upaya pencegahan konten propaganda terorisme secara langsung juga membantu penurunan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Target dan Pelaku. (dok BNPT)

batampos –  Pandemi Covid-19 secara umum ikut mempengaruhi lanskap ancaman gangguan keamanan terutama terkait terorisme. Meskin tren aksi-aksi teror secara global turun, namun propagandanya naik di media sosial.

Anak muda Indonesia terancam dengan propaganda yang masif di media sosial. Melihat hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak Januari hingga Desember 2021, telah mencatatkan lebih dari 600 situs atau akun berpotensi radikal dengan rincian konten propaganda sebanyak 650 konten.

Di mana 409 adalah konten umum yang merupakan konten informasi serangan, 147 konten anti NKRI, 85 konten anti Pancasila, 7 konten intoleran dan 2 konten takfiri. Selain itu, terdapat juga konten pendanaan sebanyak 40 konten, dan konten pelatihan sebanyak 13 konten.

“Seluruh akun tersebut telah proses take-down bekerjasama dengan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Selasa (28/12).

Upaya pencegahan konten propaganda terorisme secara langsung juga membantu penurunan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Target dan Pelaku. Tahun 2021, IRT Target berada di angka 52,22 dan IRT Pelaku di angka 30,29.

Di tahun 2021 ini, lanjut Boy, terkait penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF) sebagai Ketua Pelaksana Kepala BNPT saat ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melaksanakan koordinasi, validasi dan sinkronisasi data terkait dengan WNI yang terasosiasi FTF.

Selama tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF melakukan proses validasi bersama dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai dan Densus 88 AT Polri terhadap WNI yang berada di Zona Konflik Suriah. Sepanjang tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi sebanyak 529 profil.

Adapun rekapitulasi WNI terkait FTF yang terlibat konflik di mancanegara antara lain di Suriah dan Irak sebanyak 2.127 orang, Filipina sebanyak 35 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang.

Menurut Boy, Satgas Penanggulangan FTF juga telah melakukan penjemputan terhadap 13 profil WNI yang di deportasi dari berbagai negara. Sebanyak 3 profil telah dilakukan pemulangan ke daerah asal dan 10 profil lainnya masih menjalani proses Deradikalisasi di RPTC (Rumah Pelindungan Trauma Center) Bambu Apus.

Upaya pencegahan konten propaganda terorisme secara langsung juga membantu penurunan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Target dan Pelaku. Tahun 2021, IRT Target berada di angka 52,22 dan IRT Pelaku di angka 30,29.

Di tahun 2021 ini, Terkait penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF) sebagai Ketua Pelaksana Kepala BNPT saat ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melaksanakan koordinasi, validasi dan sinkronisasi data terkait dengan WNI yang terasosiasi FTF.

Selama tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF melakukan proses validasi bersama dengan Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai dan Densus 88 AT Polri terhadap WNI yang berada di Zona Konflik Suriah. Sepanjang tahun 2021, Satgas Penanggulangan FTF telah melakukan validasi sebanyak 529 profil.

Adapun rekapitulasi WNI terkait FTF yang terlibat konflik di mancanegara antara lain di Suriah dan Irak sebanyak 2.127 orang, Filipina sebanyak 35 orang, dan Afghanistan sebanyak 23 orang. Satgas Penanggulangan FTF juga telah melakukan penjemputan terhadap 13 profil WNI yang di deportasi dari berbagai negara. Sebanyak 3 profil telah dilakukan pemulangan ke daerah asal dan 10 profil lainnya masih menjalani proses Deradikalisasi di Rumah Pelindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus. (*)

Reporter: JP Group

Mendagri Belum Pilih Siapa jadi Sekda Kepri Defenitif 

0

batampos-Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku tidak tahu, mengapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri defenitif hasil lelang jabatan tahun 2021. Menurutnya, proses sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

“Belum ada informasi lanjutan dari Mendagri. Semoga dalam waktu dekat ini, Sekda Kepri defenitif sudah ditetapkan. Sehingga bisa segera dilantik,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/12) lalu.

BACA JUGA: Calon Sekda Kepri, Gubernur Kirim Tiga Nama

Ditanya apakah ada kemungkinan pelantikan terhadap Sekda Kepri terpilih sebelum pembagian Daftar Pengguna Anggaran (DPA) APBD TA 2022 nanti? Mengingat posisi Sekda adalah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD). Mengenai hal itu, Gubernur menegaskan tidak ada masalah sebelum atau sesudah.

“Kalau keputusan Mendagri sudah keluar, tentunya tidak masalah. Apakah sebelum pembagian DPA atau setelahnnya,” tegas Gubernur.

Disinggung mengenai perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda Kepri, Lamidi yang akan segera berakhir. Terkait itu, Gubernur mengatakan masih lama. Karena perpanjangan dilakukan pada akhir Oktober lalu. Ditanya apakah akan ada Penjabat Sekda yang baru, apabila Mendagri belum kunjung menetapkan Sekda Kepri terpilih? “Kita ikuti aturan atau mekanisme yang sudah ada. Karena penunjukan Penjabat Sekda sudah ada aturan mainnya,” tutup Gubernur.

Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua mengatakan, belum adanya Sekda Kepri defenitif memang menjadi pertanyaan banyak pihak. Namun ia melihat, untuk sekarang ini memang tidak ada persoalan yang mendasar. Namun ketika dimulainya pelaksaan anggaran tahun 2022 tentu banyak kebijakan yang harus dibuat.

Rudy Chua

“Kita khawatirkan, mengenai kebijakan dan arahan dari Penjabat Sekda kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksaan APBD 2022 nanti. Jangan sampai ketika terjadi transisi ke Sekda defentif, kebijakan yang dibuat membuat pusing OPD. Persoalan-persoalan ini yang harus dijaga oleh Gubernur,” ujar Rudy Chua, kemarin di Tanjungpinang.

Sebelumnya, lewat pengumuman Nomor : 04/PANSEL-JPTM/KEPRI/2021 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPTM Provinsi Kepri tertanggal 8 Oktober 2021, Pansel memutuskan tiga nama yang dinilai memenuhi kreteria untuk dipilih menjadi Sekda Provinsi Kepri defenitif. Nama pertama adalah Adi Prihantara yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan.

Sedangkan dua nama lainnya berasal dari pejabat internal Pemprov Kepri. Mereka adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD) Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Misni

Lewat pengumuman tersebut, Pansel yang dipimpin oleh Hamdani, Staf Ahli Mengdari tersebut menegaskan, bawah pengumuman hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.(*)

Reporter: Jailani

Dugaan Kekerasan di SMK Dirgantara Batam, LPSK Siap Beri Perlindungan pada Saksi dan Korban

0
Wakil Ketua LPSK RI Edwin Partogi Pasaribu

batampos– Kasus dugaan kekerasan di SPND Batam ternyata menarik minat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Republik Indonesia. Wakil Ketua LPSK RI Edwin Partogi Pasaribu menyambangi Polda Kepri, untuk menanyakan langsung perihal kasus di SPND Batam, Selasa (28/12).

LPSK juga telah berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Kepri, untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi dan korban kasus ini. Terkait permasalahan ini, Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman mengaku siap membantu pihak LPSK. “Polda Kepri siap membantu bapak dan ibu berkoordinasi terkait tindak pidana yang kami tangani,” ujarnya.

BACA JUGA: Kombes Jefri Siagian: Kasus SPND Batam Naik Sidik

Kasus SPND Batam ini mencuat setelah adanya laporan dari orangtua siswa. Laporan ini dibuat setelah KPAI menyambangi sekolah tersebut dan melakukan pengecekan. Polda Kepri menerima laporan ini 19 November dan langsung melakukan penyelidikan.
Kasus ini memiliki beberapa kendala, salah satunya kejadian dugaan kekerasan ini terjadi tahun 2020. Sehingga, polisi harus ekstra kerja keras menemukan bukti, serta mensinkronkan setiap keterangan saksi dan korban. (*)

Reporter : FISKA JUANDA

Pemkab Karimun Jamin Ketersediaan Stok BBM 

0
Seorang pedagang BBM pengecer saat mengisi pertalite

batampos – Pemerintah kabupaten Karimun menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite maupun solar yang ada di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Hal ini disampaikan kepala Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Karimun M Yosli, Selasa (28/12).

” Cuman untuk BBM jenis pertalite memang ada kenaikan dari Rp6.850 per liter menjadi Rp 7.250 per liter atau naik Rp400 per liter yang sudah berlaku beberapa waktu lalu,” jelasnya.

BACA JUGA: Tahun Baru Disambut Harga Telur Melejit, Pertalite Ikut Naik

Ia mengatakan, terjadinya kenaikan tersebut atas kebijakan dari pihak Pertamina untuk penyesuaian harga di wilayah Provinsi Kepri. Sehingga, untuk wilayah kabupaten Karimun juga diberlakukan dengan yang sama. Namun, demikian untuk ketersediaan BBM tersebut tidak ada masalah di kabupaten Karimun.

” Hingga sekarang permintaan BBM jenis pertalite tidak terjadi lonjakan. Ya, itu harganya terjadi kenaikan Rp 7.250 per liter,” ungkapnya.

Sementara itu ditanya tentang gas elpiji subsidi 3 kilogram yang akan dihapuskan, ia mengatakan saat ini baru wacana dari pihak Pertamina. Namun, hingga sekarang masih beredar gas elpiji subsidi 3 kilogram. Sedangkan, untuk gas elpiji non subsidi 12 kilogram sendiri terjadi kenaikan dari Rp170 ribu per tabung dengan ukurang 12 kilogram menjadi Rp 200 ribu.

” Masih ada gas melon itu. Kita belum tahu kebijakan Pertamina, masih menunggu regulasi,” jawabnya.

Sedangkan, untuk harga sembako sendiri ada dua komoditi yang terjadi kenaikan yaitu telor dan minyak goreng. Namun, untuk stok sembako sendiri masih terjamin mencukupi. ” Sembako tetap amanlah. Cuman beberapa komoditi sembako aja yang naik,” ucapnya.

Secara terpisah, Apui salah satu pedagang kedai kopi di Karimun mengeluhkan kenaikan harga gas elpiji non subsidi 12 kilogram. Sebab, pemakaian gas elpiji non subsidi sudah menjadi keperluan sehari-hari.

” Ngak taulah, kebijakan pemerintah atau pertamina sekarang ini. Di penghujung tahun, semua dinaikan mulai dari BBM, gas elpiji non subsidi hingga sembako,” keluhnya. (*)

Reporter: Tri Haryono

Data Anak 6-11 Tahun yang Sudah Vaksin Covid-19 Tidak Sinkron, Roby Minta Disinkronkan

0
Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan memberikan semangat ke seorang anak yang akan menerima suntikan vaksinasi covid-19 di halaman Masjid Al Hikmah, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (28/12) pagi. F.Slamet Nofasusanto

batampos – Jumlah anak usia 6 hingga 11 tahun yang sudah menerima vaksinasi covid-19 tidak sinkron antara Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal ini menjadi perhatian Plt Bupati Bintan, Roby Kurniawan dalam kegiatan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di halaman Masjid Al Hikmah, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (28/12) pagi.

BACA JUGA: Warga Bintan yang Hendak Ke Batam Wajib Sudah Vaksin Dosis Kedua, Jika Baru Dosis Satu Lengkapi dengan Tes Antigen

Roby menuturkan, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Bintan dimulai setelah Gubernur Kepri, Ansar Ahmad melaunching kegiatan ini pada 17 Desember 2021 lalu.

“Sekarang sudah 28 Desember, sudah 11 hari di Bintan dilaporkan 4.425 anak dari sasaran 19.872 anak yang sudah menerima vaksin covid-19 atau sekira 22,27 persen,” kata Roby.

Namun data tersebut berbeda dengan yang disajikan Provinsi Kepri yang memperlihatkan sekira 3.331 anak usia 6 hingga 11 tahun yang sudah divaksin atau sekira 16,67 persen.

Roby pun langsung meminta Kepala Dinas Kesehatan Bintan, dr Gama AF Isnaeni untuk segera mensinkronkan data anak yang sudah divaksin baik di Kabupaten Bintan dengan data di Provinsi Kepri.

“Mungkin bisa disinkronkan di provinsi,” kata Roby. Dalam kesempatan ini, Roby juga mengajak orangtua untuk mendukung program percepatan vaksinasi covid-19 terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun.

“Mudah-mudahan tahun depan Kabupaten Bintan bisa duluan mencapai target dalam upaya menyukseskan program percepatan vaksinasi covid-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun,” harap Roby. (*)

Reporter: Slamet

Digilir Dari Kapten ke Kapten, Kontribusi BUP Tak Sesuai Ekspektasi

0

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah melantik Kapten Awaludin sebagai Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri, Senin (27/12) lalu di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Awaludin menjadi kapten kapal ketiga yang menduduki posisi tersebut. Pada priode sebelum ini, kontribusi dua kapten kapal, nyatanya tidak sesuai ekspektasi.
***

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad telah melantik Kapten Awaludin sebagai Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri, Senin (27/12) lalu di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Pada edisi pertama posisi Direktur BUP PT. Pelabuhan Kepri, dinakhodai oleh Kapten Jauhari, pada akhir masa tugasnya, Komisaris Utama (Komut) PT. Pelabuhan Kepri waktu itu, Huzrin Hood mengatakan perusahaan milik Pemprov Kepri tersebut membukukan laba sebesar Rp200 juta.

Kemudian, pada tahun 2020 yang lalu, PT Pelabuhan Kepri dibawah kendali Kapten Darmansyah hanya mampu menyetorkan PAD sebesar Rp3,4 miliar yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah Kapal MV. Lintas Kepri. Namun tidak ada kontribusi dari bidang usaha lainnya.

Pada tahun 2021 ini, Pemprov Kepri menargetkan adanya pemasukan dari perusahaan yang dibentuk pada 2013 ini sebesar Rp50 miliar. Namun pada perjalannya, tidak ada satu rupiahpun yang dilaporkan Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri masuk ke dalam kas daerah.

Tidak tercapainya target tersebut, menyebabkan BUP PT. Pelabuhan Kepri menjadi salah satu penyumbang defisit APBD Kepri TA 2021 sebesar Rp50 miliar. Kemudian pada tahun 2022, Pemprov mematok adanya pemasukan sebesar Rp6 miliar yang dibebankan kepada Direksi yang baru terpilih.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membubungkan harapan setinggi-tingginya kepada orang pilihannya, yakni Kapten Awaludin. Ia yakin Awaluddin mempunyai kompetensi karena sudah melewati proses seleksi yang panjang, saudara harus mampu mengelola potensi alam dan geografis perairan Kepulauan Riau.

Menurut Gubernur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah dan menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa dan bermutu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu PT Pelabuhan Kepri kedepannya harus mampu mendongkrak pendapatan asli daerah sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kepri,” tegas Gubernur disela-sela pelantikan.

Sementara itu, Awaluddin yang ditemui usai pelantikan mengaku siap berkerja dengan keras untuk meningkatkan kinerja PT Pelabuhan Kepri. Bahkan ia mengaku siap untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Ia yakin, dengan potensi daerah ini, perusahaan ini bisa memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.

“Salah satunya adalah mengenai labuh jangkar, kita ingin labuh jangkar di Kepri bisa kompetitif dengan Singapura dan Malaysia, sekarang beberapa pelabuhan yang sudah kita miliki akan kita optimalkan,” ujar Awaluddin.

Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan, ditengah kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri yang sangat memprihatinkan, Perseroda BUP diharapkan banyak untuk memberikan suntikan pendapatan bagi Provinsi Kepri. Menurutnya, Direksi BUP terpilih harus segera bekerja.

“Pemprov Kepri sudah mengeluarkan labuh jangkar dari sektor pendapatan tahun 2022 mendatang. Tentu ini butuh kreativitas dari BUP yang diharapkan sebagai tulangpunggung untuk memberikan nilai tambah PAD Provinsi Kepri,” tegasnya.

Ditambahkannya, dengan terbentuknya payung hukum ini, Perseroda BUP harus segera bekerja. Sehingga tidak ada alasan untuk adaptasi atau lainnya. Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, ditengah kondisi yang sulit ini, Perseroda BUP harus menjadi mesin penghasil PAD.

“Kita tidak bisa berharap banyak dengan PT. Pembangunan Kepri yang masih terbelit hutang. Namun kita berharap banyak dengan Perseroda BUP,” paparnya.

Sejak dibentuk pada 2013 lalu, saat ini jumlah penyertaan modal Pemprov Kepri kepada PT. Pembangunan Kepri sebesar Rp 25 miliar, yang direalisasikan secara bertahap di 2014 dan 2015 lalu. Komposisi kepemilikan modal PT Pelabuhan Kepri adalah 99.90 persen oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan 0,10 persen oleh Koperasi Tuah Amanah Bintan.

Pada awalnya dasar hukum pembentukan PT Pelabuhan Kepri itu melalui Perda No. 2 tahun 2013 untuk membangun BUMD dengan memberikan modal dasar sebesar 100 miliar oleh Pemerintah Provinsi. Ketentuan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh Kemenkumham bahwa perusahaan baru dapat sah berdiri jika telah membuktikan modal disetor sebesar 25 persen dari modal dasar dan Pemprov Kepri yang harus menempatkan total modal di setor sebesar Rp 25 miliar pada tahun 2015. (*)

Reporter: Jailani

Alumni Akabri 2001 Gelar Vaksinasi dan Bagi-Bagi Sembako

0
Alumni Akabri 2001 Dwipa Arya, Kapolres Karimun bersama Danlanal Tanjungbalai Karimun foto bersama anak-anak penerima bingkisan.

batampos- Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 2001 almamater Dwipa Arya, Selasa (28/12) menggelar vaksinasi massal di tiga lokasi. Selain itu, juga melakukan kegiatan bagi-bagi paket sembako. Kebetulan Alumni Akabri 2001 Dwipa Arya itu terdiri dari TNI dari seluruh satuan dan Polri. Di Karimun itu saya dan juga Letkol Laut (P) Joko Santoso yang saat ini menjabat sebagai Danlanal Tanjungbalai Karimun. Apa yang kita lalukan ini merupakan bentuk pengabdian untuk negeri. Makanya, tema yang kita usung itu 20 Tahun Bakti Untuk Negeri Akabri 2021, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Ayo Kita Vaksin,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano.

BACA JUGA: Warga Bintan yang Hendak Ke Batam Wajib Sudah Vaksin Dosis Kedua, Jika Baru Dosis Satu Lengkapi dengan Tes Antigen

Kegiatan yang dilakukan Alumni Akabri 2001, kata Kapolres, tidak hanya dilakukan di Kabupaten Karimun. Tapi juga dilaksanakan serentak diseluruh wilayah NKRI. Seperti di Kabupaten Karimun ada tiga lokasi. Yakni, Gerai Vaksin Presisi Klinik Polres Karimun dan Gerai Vaksin Presisi Gedung Sri Baiduri di Kecamatan Moro. Yang ketiga di Gerai Vaksin Presisi Kantor Lurah Teluk Uma, Kecamatan Tebing sekaligus sebagai tempat pemusatan kegiatan. Karena, disiapkan perlengkapan untuk zoom meeting dengan Kapolri. Mengingat kegiatan ini dilaksanakan serentak se-Indonesia.

”Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini oleh Alumni Akabri 2001 tidak lain untuk menciptakan Herd Immunity atau kekebalan bersama di masyarakat. Vaksin yang digunakan sebanyak 500 dos. Terdiri dari 400 dos jenis Sinovac dan 100 jenis AstraZeneca. Dan dibantu 5 orang vaksinator. Selain itu, kita juga siapkan 300 paket sembako untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, bisa meringankan beban masyarakat dimasa pandemi Covid-19,” paparnya.

Untuk sasaran vaksinasi, tambah Kapolres, sesuai dengan rencana awal hanya 310 orang. Terdiri dari 200 masyarakat umum, 50 orang pelajar, 50 orang Lansia dan 10 orang tenaga pendidik. Alhamdulillah, setelah selesai pelaksanaan vaksinasi hasil pendataan masyarakat yang berhasil divaksin melebihi target. Yakni, mencapai 411 orang. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah faham bahwa salah satu cara untuk melindungi diri agar tidak terpapar dengan cara vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan.

”Arti dari 20 Tahun Bakti untuk Negeri Akabri 2021, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, Ayo Kita Vaksin ini adalah TNI-Polri siap menyukseskan Vaksinasi di Kabupaten Karimun. Dan yang terpenting membantu percepatan pertumbuhan ekonomi bisa terwujudkan. Sehingga sesuai dengan tema yang kita usung, yakni Indonesia tangguh Indonesia tumbuh bisa terwujud,” jelas Kapolres. (*)

Reporter: Sandi

Silancar Segera Diluncurkan, Memuat Semua Informasi Ketenagakerjaan di Bintan

0
Kadiskominfo Bintan, Aupa Samake menerima kunjungan Kadisnaker Bintan, Indra Hidayat di kantor Diskominfo Bintan yang berada di lantai tiga Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (27/12). F.Diskominfo Bintan

batampos-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bintan segera meluncurkan aplikasi sistem layanan ketenagakerjaan (Silancar).Sebelum diluncurkan, Kadisnaker Bintan, Indra Hidayat untuk melihat kesiapan aplikasi Silancar dengan mengunjungi kantorDiskominfo Bintan yang berada di lantai tiga kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Senin (27/12).

Kasi Pengembangan Ekosistem E-govermant, Andi Asrizal menjelaskan kesiapan pembuatan aplikasi Silancar. Menurut Andi, aplikasi ini akan memuat semua informasi ketenaga kerjaan di Bintan.

BACA JUGA: Ganti Rugi Proyek Jembatan Batam Bintan Sisakan Masalah, Hanya Beda Tembok, Ruko Bawi Dihargai Lebih Rendah dari Ruko Sebelah

“Jadi aplikasi Silancar mencakup jumlah perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Bintan dan lowongan kerja yang tersedia,” jelas Andi.

Selain itu, menurut Andi, aplikasi Silancar bertujuan untuk memudahkan pelayanan dan pengaduan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait seputar ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.

Kadiskominfo Bintan, Aupa Samake mengatakan, sebagai satuan perangkat kerja Diskominfo Bintan akan selalu bekerja dengan perangkat kerja lainnya termasuk dengan Disnaker Bintan untuk memudahkan informasi bagi masyarakat.

Menurut Aupa, sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pembuatan aplikasi Silancar. “Tinggal launching saja dan aplikasi sudah bisa dinikmati oleh masyarakat bintan,” imbuh Aupa.

Aupa juga memastikan Diskominfo sebagai mandatori terhadap pengembangan aplikasi di organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bintan. “Kita sangat mendukung inovasi inovasi yang berbasis teknologi informasi,” tukasnya.