Roodebrug Soerabaia mengajak berkunjung ke lima tempat di Surabaya yang menjadi saksi kelahiran dan pertumbuhan Soekarno muda. Agenda itu bakal rutin dihelat dengan tema dan tempat berbeda-beda.

Laporan: AZAMI RAMADHAN, Surabaya

ARISKA Dewi begitu saksama mendengarkan penjelasan tentang Koesno muda. Sesekali pandangannya tertuju pada catatan yang ditulis di ponsel miliknya.

Dia mencatat berbagai hal yang menurutnya menarik di hampir setiap tempat di Surabaya yang dikunjungi. Mulai Hogere Burgerschool (HBS) yang kini menjadi Kantor Pos Kebon Rojo, SDN Alun-Alun Contong 1, tempat kelahiran Koesno di Jalan Pandean IV, Rumah Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto di Jalan Peneleh, hingga Gedung Nasional Indonesia.

”Sebenarnya dulu pernah ke sini, ke Peneleh. Tapi, beda, sekarang ada pemerhati sejarahnya,” kata guru pariwisata SMKN 6 Surabaya itu di sela mengikuti tur Napak Tilas Jejak Soekarno di Surabaya pada Minggu (19/12) yang juga diikuti Jawa Pos.

Koesno Sosrodihardjo adalah nama lahir Soekarno, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia. Putra Sang Fajar, demikian dia dijuluki, merupakan putra pasangan Soekemi Sosrodihardjo dengan Nyoman Rai Srimben. Dia lahir di Jalan Pandean IV, sebuah gang di Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya, pada 6 Juni 1901.

”Lokasi kelahiran dipercaya kuat di Pandean. Tempat kelahirannya ada kaitan erat dengan ayahnya, Soekemi, yang saat itu bertugas mengajar di Hollandsch Indische School (HIS, sekolah setingkat SD, Red),” terang Rintahani Johan Pradana atau yang kerap disapa Joe Pradana, penulis buku Rumah Guru Bangsa, yang menjadi instruktur dan pemateri tur ketika berada di halaman Kantor Pos Kebon Rojo.

Joe menyebut Soekarno muda saat itu tumbuh sebagaimana anak muda pada umumnya. Pemikiran dan ideologi nasionalismenya semakin kuat bertumbuh sejak bersekolah di HBS.

Soekarno aktif dalam Studie Club, semacam lembaga ekstrakurikuler, dan aktif memperbincangkan cita-cita dan gagasan. Soekarno, kata Joe, sering maju berpidato dan unjuk kebolehan. Mengulas nasionalisme dan pentingnya arti sebuah kemerdekaan.

”Kalau berdasar catatan di buku Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno juga pelukis cat air yang cukup hebat. Pelajaran seni, sastra, dan melukis merupakan pelajaran yang digemarinya,” katanya.

Merujuk pada buku Soerabaia Tempo Doeloe jilid I karya Dukut Imam Widodo, HBS (sekolah lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang) pada 1881–1923 menempati sebuah bangunan di Regentstraat di bekas dalem Kadipaten Surabaya. Persisnya berhadapan dengan Kebon Rojo yang dulu disebut taman kota atau stadstuin. ”Nah, pada 1923 itu HBS pindah ke gedung baru di Ketabang,” jelasnya.

Setelah berkeliling melihat bekas HBS, rombongan bergerak menuju SDN Sulung atau yang kini dikenal sebagai SDN Alun-Alun Contong 1. Sekolah tersebut juga menjadi saksi bisu ayah Soekarno yang pernah mengajar selama tiga tahun di sana. Sebelum pindah tugas mengajar di Ploso, Jombang.

Rombongan selanjutnya singgah melihat rumah yang menjadi tempat lahirnya Soekarno di Pandean IV. Tak berselang lama, kereta kelinci yang membawa 30-an peserta tur bergerak menuju Peneleh, rumah yang ditinggali Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, sebuah tempat yang disebut ”Dapur Nasionalisme” oleh Soekarno.

Di rumah itulah, kata Joe, Soekarno bertemu dengan banyak tokoh yang nanti menjadi penggerak perlawanan terhadap kolonialisme. Soekarno muda belajar banyak dan meneladani sosok Tjokroaminoto yang lekat dengan julukan guru bangsa.

”Dia belajar dengan Tjokroaminoto, dengan KH Ahmad Dahlan. Bahkan secara tidak langsung belajar dengan Tan Malaka di rumah ini,” ungkapnya. ”Tapi, tidak menyebut sebagai Tan Malaka, melainkan pakai nama samaran, Husein,” lanjutnya.

Soekarno juga bertemu dan belajar bersama tokoh-tokoh lain yang saat itu indekos di kediaman Tjokroaminoto. Baik yang kelak bergerak di sisi ”kiri” maupun ”kanan” seperti Alimin, Musso, Semaun, dan Kartosuwiryo. Termasuk bertemu dengan istri pertamanya yang juga putri pertama Tjokroaminoto, Siti Oetari.

”Belajarnya banyak, termasuk nasionalisme, pan-Islamisme, dan sosialis demokrat,” jelasnya saat berada di bekas kediaman Tjokroaminoto di Jalan Peneleh.

Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Jalan Bubutan merupakan saksi hidup saat pada Desember 1932, setelah bebas dari Penjara Sukamiskin, Bandung, Soekarno datang bersama Inggit Garnasih, istrinya ketika itu. Tujuannya, menghadiri Kongres Indonesia Raya.

Dalam kongres yang dibuka dr Soetomo tersebut, Soekarno berpidato soal urgensi persatuan dalam perjuangan rakyat Indonesia. Gaung persatuan itu menggema seantero tanah air, khususnya Surabaya.

Menurut Joe, Surabaya penuh sesak kala itu seiring dengan hadirnya ribuan orang untuk mendengarkan pidato Soekarno. ”Inggit Garnasih menyebut, mendekam di penjara tak membuat suaminya berubah dan takut. Justru menjadi pelecut melancarkan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda,” tuturnya.

Wakil Koordinator Roodebrug Soerabaia Satrio Sudarso menjelaskan, tema Soekarno dipilih untuk membangkitkan kesadaran kesejarahan bahwa sang proklamator juga identik dengan Surabaya. ”Event ini juga sebagai bentuk dukungan kepada SDN Alun-Alun Contong 1 yang akan dijadikan sekolah artefak,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, event serupa akan rutin diselenggarakan sebulan sekali dengan tema dan tempat yang berbeda. ”Masih banyak lokasi di Surabaya yang bisa dieksplorasi. Khususnya tempat-tempat bersejarah,” katanya.

Ariska sepakat dengan Satrio. ”Bisa jadi alternatif untuk berwisata. Setidaknya sambil menyelam minum air dan jasmerah seperti kata Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,” jelasnya. (*)

batampos – Istilah ganti menteri, ganti kurikulum sepertinya belum bisa dihilangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kini giliran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang muncul dengan kurikulum prototipenya.

Kurikulum ini sejatinya sudah dikembangkan sejak awal 2020. Lalu, sudah diujicobakan di sekitar 2500 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2021. Rencananya, tahun depan, kurikulum prototipe bakal diperkenalkan secara luas ke sekolah-sekolah lainnya.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, kurikulum ini tidak serta merta diwajibkan di tahun 2022. Keberadaannya masih jadi opsi, bukan sebuah keharusan.

”Untuk tahun ajaran 2022, sekolah akan diberi beberapa pilihan kerangka kurikulum. Yakni, Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau Kurikulum Prototipe,” tuturnya, kemarin (21/12).

Kebijakan ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya melakukan pemulihan pembelajaran yang terdampak selama masa pandemi Covid-19. Sehingga, nantinya, sekolah diperkenankan untuk memilih kerangka kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Kurikulum ini dirancang agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Siswa akan diberikan ruang lebih banyak untuk mengembangkan karakter dan kompetensinya. Materi atau kontennya lebih sedikit. Lebih difokuskan pada materi esensial saja. Dengan begitu, guru pun memiliki waktu lebih longgar untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif. ”Lebih banyak diskusi, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran berbasis problem atau projek,” papar pria yang akrab disapa Nino tersebut.

Kendati dibolehkan memilih mata pelajaran sendiri, namun dia memastikan, bahwa beban belajarnya sama dengan Kurikulum 2013. Hanya materi saja yang dikurangi dan lebih banyak pembelajaran berbasis projek yang bersifat kontekstual, kolaboratif, dan lintas mata pelajaran.

Dia mencontohkan, untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA). Kurikulum ini memberi kesempatan pada siswa untuk menekuni minatnya secara lebih fleksibel. Karena itu, alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan bahasa, siswa kelas XI dan XII dibolehkan meramu sendiri kombinasi mata pelajaran sesuai minatnya. Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi. Kemudian, siswa boleh mengkombinasikannya dengan mata pelajaran IPS, bahasa, serta kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan rencana karirnya.

”Nantinya, di kelas sepuluh semua siswa mendapat mata pelajaran yang sama. Kemudian, kelas sebelas dan dua belas, ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nino juga menegaskan bahwa nantinya pergantian kurikulum tidak akan serta merta. Tapi secara bertahap. “Jadi kami mengambil pendekatan yang bertahap dan berhati-hati dalam mengembangkannya,” tuturnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas menegaskan hal yang sama. Tak ada kebijakan ganti kurikulum di tahun depan.

”Di tahun depan tidak ada kebijakan kurikulum baru, tetapi kebijakan pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Dalam dua tahun ke depan, kurikulum ini akan terus dievaluasi sambil memperkenalkan kepada seluruh masyarakat,” paparnya.

Diakuinya, pandemi membuka peluang untuk menghadirkan inovasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, Kemendikbudristek telah melakukan beberapa terobosan antara lain dengan menyederhanakan Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Darurat dalam rangka pemulihan pembelajaran. Lalu, dalam waktu dekat akan ada opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran melalui kurikulum prototipe.

Menurutnya, pemulihan pendidikan melalui penerapan kurikulum prototipe perlu menjadi sebuah gerakan. Sebab, kurikulum ini dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi kebijakan kurikulum darurat yang disiapkan Kemendikbudristek. Ia pun mendorong penerapan kurikulum prototipe sebagai salah satu opsi/pilihan yang ditawarkan kepada sekolah untuk mengatasi dampak learning loss.

”Opsi itu menurut saya bagus. Yang paling tahu apa yang baik untuk siswa, itu sekolah dan guru. Biar guru-guru di sekolah yang berembuk,” ujarnya.

Namun, Agustina mengingatkan agar kebijakan tersebut harus diikuti oleh pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Perlu ada sosialisasi untuk kemudian menyerap masukan dari publik melalui diskusi dan lokakarya. ”Sehingga, nanti kita akan dapatkan formulanya yang paling tepat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi turut mengomentari rencana penerapan kurikulum baru. Dia menegaskan pemerintah perlu mengedepankan aspek keterbukaan dalam implementasi kurikulum baru itu. Dia mengatakan dalam menyusun kurikulum baru, Kemendikbudristek harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Khususnya kepada guru-guru dan sekolah-sekolah. Pelibatan pemangku kebijakan dalam pembuatan kurikulum baru ini menurut Unifah sangat penting.

Sementara itu dia menyoroti tata cara Kemendikbudristek dalam menyiapkan kurikulum baru tersebut. Unifah mengatakan seharusnya Kemendikbudristek mengajak sebanyak-banyaknya sekolah dan guru. Tetapi yang terjadi sekarang, uji coba atau pengenalan kurikulum baru hanya dilakukan di sekolah-sekolah penggerak saja.

Unifah mengatakan perlu ada keadilan. ’’Sekolah-sekolah penggerak diberi fasilitas dan sebagainya,’’ kata Unifah. Sedangkan sekolah lainnya banyak yang belum mendapatkan perhatian lebih. Dia menegaskan sekolah-sekolah swasta yang selama ini mengalami kendala keuangan, harus mendapatkan perhatian.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menuturkan Kemendikbudristek tidak perlu ribet-ribet mengubah kurikulum. Menurut dia selama ini pemerintah kurang serius dalam menata kurikulum dan pembelajaran. Menurutnya yang terpenting adalah para guru harus dilatih secara berkelanjutan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya banding atas putusan empat tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino. Banding ini diajukan untuk mengejar asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.

“Jaksa KPK sudah menyatakan banding terkait dengan perkara RJ Lino ini melalui kepaniteraan PN Tipikor,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/12)

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menjelaskan, alasan banding Tim Jaksa antara lain terkait dengan tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science And Technology Group Co. Ltd (HDHM) sejumlah USD1.997.740,23 sebagai akibat nyata dari perbuatan RJ Lino yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga belum dapat tercapainya upaya asset recovery secara optimal dari tindak pidana korupsi dimaksud.

Meski demikian, kata Ali, KPK tidak bisa menjelaskan secara rinci alasan banding terhadap RJ Lino. Dia memastikan, penjelasan lengkap telah termuat dalam memori banding.

“Uraian lengkap alasan banding jaksa akan tertuang dalam memori banding yang akan segera di kirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta,” tegas Ali.

Oleh karena itu, KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding bisa mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan Tim Jaksa dalam uraian surat tuntutan.
Karena penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tentu tidak hanya soal penegakkan hukum demi rasa keadilan.

“Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang diantaranya melalui pidana denda, uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk pemasukan kas negara,” cetus Ali.

Dalam putusannya, Richard Jost Lino divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.

RJ Lino dinilai terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok.

Vonis terhadap RJ Lino diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion antara anggota majelis hakim. Dua hakim anggota, Teguh Santoso dan Agus Salim menyatakan RJ Lino bersalah.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan RJ Lino tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RJ Lino tetap terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Salah satu sumber pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (PPSPM) Korea Utara (Korut) terdeteksi di Indonesia. Temuan tersebut diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemarin (21/12). PPATK menyebut sumber itu menghimpun dana secara legal di Indonesia. Kemudian dikirim ke Korut.

Direktur Hukum PPATK Fithriadi Muslim menjelaskan temuan itu merupakan hasil pendalaman. Sebelumnya nama-nama individu atau entitas yang diduga terafiliasi dengan PPSPM telah dipetakan secara global. Selanjutnya, PPATK memastikan daftar tersebut ada di Indonesia. Lalu melaporkannya ke pihak-pihak terkait. Diantaranya Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi perbankan.

”Datanya sudah kami kirim ke bank-bank. Kalau ada nama (yang terafiliasi dengan PPSPM, Red) harus di-freezing (dibekukan) seketika,” kata Fithriadi kepada Jawa Pos dalam acara refleksi akhir tahun di kantor PPATK, kemarin (21/12). ”Jadi (individu atau entitas) itu tidak bisa menghimpun dana di sini (Indonesia, Red),” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, PPSPM merupakan tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan seluruhnya atau sebagian untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia, radiologi atau senjata biologi.

Pendanaan weapons of mass destruction (WMD) itu menjadi concern seluruh negara karena dapat membahayakan keamanan dunia. Sesuai ketentuan pencegahan PPSPM yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), individu atau entitas yang terafiliasi dengan pendanaan WMD harus di-banned agar tidak bisa menghimpun dana.

Selain Korut, negara yang ditengarai mengembangkan senjata pemusnah masal adalah Iran. Namun, Fithriadi menyebut sejauh ini pihaknya belum berhasil mendeteksi individu atau entitas yang terafiliasi menghimpun dana untuk keperluan proliferasi WMD di negara tersebut. ”Kalau Iran agak susah. Kami belum ada (nama individu atau entitas, Red) spesifik,” ujarnya.

Di sisi lain, dari Januari hingga November lalu, PPATK menerima 22,345 juta laporan. Paling banyak laporan transaksi dari/ke luar negeri (LTKL). Yakni sebanyak 19,7 juta. Kemudian laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) sebanyak 2,469 juta. Selanjutnya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) 73,1 ribu. Serta laporan transaksi pengadaan barang/jasa (LTPBJ) 39,3 ribu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dari laporan-laporan itu, pihaknya telah menyampaikan 556 hasil analisis (HA) kepada penyidik dengan jumlah LKTM sebanyak 2.021. Dan informasi hasil analisis (IHA) sebanyak 256 laporan. Selain HA, PPATK juga menyampaikan 10 hasil pemeriksaan (HP) dan 12 informasi hasil pemeriksaan (IHP). (*)

Reporter: JP Group