batampos – Kasus dugaan korupsi revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar yang merugikan negara Rp 30 miliar masih bergulir di Ditkrimsus Polda Kepri. Saat ini, tim penyidik Subdit III Tipikor Polda Kepri masih terus melakukan pengembangan kasus yang telah menetapkan 7 orang tersangka.

7 orang tersangka tersebut, AM (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK BP Batam), IMA (Kuasa Konsorsium Penyedia), IMS (Komisaris PT Indonesia Timur Raya), ASA (Dirut PT Marinda Utama Karya Subur), AHA (Dirut PT Duri Rejang Berseri), IRS (Direktur Konsultan Perencana PT Teralis Erojaya), NFU (Tim Pelaksana Penyedia).

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora, mengatakan proses penyidikan dugaan korupsi itu masih terus berjalan. Pihaknya dipastikan terus melakukan pengembangan.

Baca Juga: Jejak Uang Korupsi Dermaga Batuampar Diburu, Tersangka Bisa Bertambah

“Untuk proses penyidikan masih terus berjalan,” kata Silvester, kemarin.

Disinggung apakah ada tambahan tersangka dalam kasus tersebut. Silvester menegaskan semuanya bisa saja terjadi.

“Ya untuk penambahan tersangka bisa saja, yang pasti saat ini masih berproses,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar membuka tabir gelap di balik pembangunan infrastruktur strategis di Batam. Proyek bernilai Rp75 miliar yang semestinya menopang arus logistik nasional justru berhenti di tengah jalan, meninggalkan tumpukan besi, kontainer berserakan, dan laporan kerja yang tak sesuai kenyataan.

Hasil penyidikan Polda Kepri bersama auditor BPK RI mengungkap kerugian negara lebih dari Rp30 miliar. Mirisnya, pembayaran proyek sudah mencapai Rp63 miliar meski pekerjaan tidak pernah selesai. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan sejak awal hingga berakhir pada praktik manipulasi.

Dalam proses penyidikan, Subdit 3 Dirkrimsus Polda Kepri, menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, mulai dari pejabat pembuat komitmen hingga pihak swasta. Mereka diduga memainkan peran berbeda, mulai dari membuat laporan fiktif, menerima fee tanpa pekerjaan, hingga menyerahkan data teknis rahasia dengan imbalan uang. Aliran dana bahkan terbukti masuk ke kantong pribadi.

Para tersangka diantaranya, AM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BP Batam; IMA kuasa konsorsium penyedia; IMS Komisaris PT Indonesia Timur Raya; ASA Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur; AHA Direktur Utama PT Duri Rejang Berseri; IRS Direktur PT Teralis Erojaya (konsultan perencana); serta NFU dari tim pelaksana penyedia.

Barang bukti berupa dokumen kontrak, laporan bulanan, komputer, emas, hingga uang tunai juga sudah disita penyidik. Semua itu menjadi potret bagaimana proyek besar bisa diperlakukan sebagai ladang korupsi ketimbang sarana memperkuat ekonomi daerah.

Penangkapan para tersangka di Jakarta, Bali, hingga Batam menegaskan kasus ini bukan perkara kecil. Jaringan korupsi melibatkan banyak pihak, dari penyedia jasa, konsultan, hingga pejabat di BP Batam. Semua diduga memiliki andil dalam mempermainkan anggaran negara.

Alih-alih memperkuat Batam sebagai hub logistik nasional, proyek Dermaga Utara justru menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek. Masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan, sementara uang negara melayang puluhan miliar rupiah. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Proyek Mandek, Negara Rugi, Penyidik Kejar Akar Korupsi di Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sekitar 40 pekerja proyek di galangan kapal PT Usda Seroja Jaya mengeluhkan belum menerima gaji mereka selama lebih dari dua bulan. Para pekerja yang direkrut oleh PT VRS Mechanical Engineering International mengaku telah bekerja sejak awal Agustus hingga pertengahan September 2025, namun hingga kini belum ada pembayaran dari pihak perusahaan.

Suprandi, yang mewakili para pekerja bersama Aguscik dan Bagas Ramadhan, menuturkan bahwa mereka bekerja tanpa mengenal waktu, siang dan malam, demi menyelesaikan target proyek. Namun, hingga Oktober ini, gaji yang dijanjikan belum juga dibayarkan. “Kami sudah kerja dari 1 Agustus sampai 13 September, tapi sampai sekarang belum dibayar. Sudah mau dua bulan bang, kami ini mau makan apa?” keluh Suprandi, Jumat (10/10).

Para pekerja mengaku tidak mengetahui bahwa PT VRS memiliki perjanjian khusus dengan pihak pemborong yang mengatur soal pembayaran. Dalam surat perjanjian itu disebutkan, jika pekerjaan tidak selesai sampai 31 Agustus 2025, maka pembayaran tidak akan dikeluarkan oleh PT VRS. “Kami pekerja harian, bukan pemborong. Jadi seharusnya gaji kami tidak tergantung pada perjanjian itu,” ujar Aguscik.

Diketahui, proyek tersebut merupakan pekerjaan New Building Steel Work dan Out Fitting Oil Tanker di kawasan galangan PT Usda Seroja Jaya. Berdasarkan dokumen perjanjian dengan nomor 006/VRS/SPPP/BTM/VIII/2025, PT VRS selaku pihak pertama menandatangani kesepakatan dengan pelaksana borongan, Joko Priyanto, untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 31 Agustus 2025.

Dalam perjanjian itu disebutkan, nilai proyek mencapai Rp549.132.710 dengan pembayaran yang sudah diterima oleh pihak pemborong sebesar Rp404.914.552. Sisa pembayaran senilai Rp144.218.158 baru akan diberikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen oleh PT Usda Seroja Jaya. Jika tidak rampung tepat waktu, pembayaran ditunda hingga proyek benar-benar selesai.

Direktur PT VRS Mechanical Engineering International, Roida Nirmala, menegaskan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sadar dan disepakati kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. “Pembayaran akan kami lakukan sesuai dengan progres dan penyelesaian proyek sebagaimana tertulis dalam kontrak,” ujar Roida dalam salinan pernyataan tertulis.

Namun demikian, para pekerja menilai mereka tidak seharusnya menanggung akibat dari persoalan administratif antara PT VRS dan pemborong. “Kami hanya ingin hak kami dibayar. Kami sudah bekerja sesuai perintah dan tanggung jawab,” tegas Bagas Ramadhan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak PT VRS mengenai keluhan para pekerja. Saat dicoba menghubungi manajemen melalui pesan singkat belum direspon. Para pekerja berharap persoalan ini segera diselesaikan agar hak mereka dapat diterima tanpa harus melalui jalur hukum atau aksi protes di lapangan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel 40 Pekerja Galangan Kapal Belum Digaji, PT VRS Diminta Bertanggung Jawab pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian serius Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri. Pasalnya, angka retribusi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah kunjungan orang asing yang tercatat melalui data keimigrasian.

Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah evaluasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Kepri.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data serta kesesuaian antara jumlah TKA yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga: 4.058 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Batam, Mayoritas dari Tiongkok dan India

“Kami akan melakukan pendataan sekaligus razia terkait keberadaan TKA di tiap-tiap perusahaan. Apakah data yang disampaikan sesuai atau justru sebaliknya,” ujar Diky, Jumat (10/10).

Ia menjelaskan, selain mengecek kesesuaian data, pihaknya juga akan menelusuri apakah para pekerja asing tersebut telah memperoleh hak-haknya, termasuk jaminan sosial dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya.

“Kami akan menghimpun data secara menyeluruh hingga ke tingkat kementerian, sehingga bisa menjadi acuan dalam data WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan) di Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Diky menegaskan, sebagai langkah awal, Disnakertrans Kepri akan melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Bentuk kegiatan pengawasan ini, kata dia, bisa berupa inspeksi mendadak (sidak) maupun razia terpadu bersama instansi terkait.

“Apakah nanti bentuknya sidak atau razia, akan kami sampaikan kemudian. Yang jelas, kami akan pastikan penegakan aturan dan pendataan TKA berjalan sesuai ketentuan,” tutupnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel PAD Rendah dari Retribusi TKA, Disnakertrans Kepri Akan Gelar Razia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam mempercepat peningkatan Jalan Engku Hang Tuah, atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Islamic Centre sebagai upaya memperlancar akses menuju kawasan Masjid Agung Raja Hamidah dan sekitarnya. Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 dan menjadi bagian dari program prioritas penguatan infrastruktur kota.

Proyek ini mencakup pelebaran dua lajur masing-masing selebar 5 meter, sehingga total lebar jalan akan mencapai 10 meter. Dengan perluasan tersebut, kapasitas jalan diharapkan mampu menampung volume kendaraan yang semakin meningkat, terutama saat kegiatan keagamaan besar berlangsung di kawasan tersebut.

Kepala Biro Umum BP Batam, Mohamad Taofan, menjelaskan peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis lembaganya dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memperlancar akses menuju kawasan Islamic Centre yang menjadi salah satu ikon religius dan budaya di Batam.

“Peningkatan kualitas jalan ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan memperindah akses menuju kawasan Islamic Centre. Kawasan ini bukan hanya pusat aktivitas keagamaan, tetapi juga ruang publik yang sering dikunjungi warga,” katanya, Jumat (10/10).

Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh PT Artha Gemah Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp8,1 miliar. Pelaksanaan dimulai sejak 14 Agustus dan ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari kalender atau pada akhir Desember mendatang.

Kata Taofan, dengan pelebaran jalan menjadi 10 meter, arus lalu lintas di kawasan tersebut akan semakin lancar. Hal ini dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi pada jam-jam padat dan saat kegiatan besar di Masjid Agung Raja Hamidah atau Asrama Haji.

“BP Batam terus memantau progres di lapangan agar pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Kami ingin proyek ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Proyek ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas jalan, tetapi juga memperhatikan aspek estetika dan keselamatan pengguna jalan. Dengan penataan yang lebih baik, kawasan ini tampil lebih representatif sebagai wajah kota yang terus berkembang.

Peningkatan Jalan Engku Hang Tuah menjadi salah satu bagian dari program prioritas BP Batam dalam memperkuat infrastruktur kota. Ini juga sejalan dengan visi otorita untuk menjadikan Batam sebagai kota modern, nyaman, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun regional. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Akses ke Islamic Centre Diperlebar, Jalan Engku Hang Tuah Ditarget Rampung Desember pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pasca pengungkapan kasus penikaman yang menewaskan Rudi (31) di Perumahan Yose Sade Indah, Tanjunguncang, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin mengimbau masyarakat agar selalu mengendalikan emosi dan tidak mudah tersulut amarah saat menghadapi persoalan. Ia menegaskan, banyak tindak kekerasan terjadi karena kurangnya kontrol diri dan penggunaan kata-kata yang menyinggung orang lain.

“Hadapi setiap persoalan dengan kepala dingin. Kendalikan emosi agar tidak berujung penyesalan,” ujar Zaenal dalam keterangan resmi, Kamis (9/10). Menurutnya, menjaga lisan dan tutur kata menjadi hal penting dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. “Satu ucapan bisa memicu amarah, satu kesabaran bisa menyelamatkan nyawa,” katanya.

Kapolresta juga mengingatkan agar masyarakat mengutamakan persaudaraan dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah, bukan justru memperbesar permusuhan. Ia menilai, sikap saling menghormati dan tenggang rasa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. “Mari kita jauhi permusuhan, jaga hubungan baik antarwarga, dan saling menasihati untuk kebaikan,” tambahnya.

Baca Juga: Pelaku Tikam Tewas di Batuaji Tertangkap di Jambi, Polisi Ungkap Motifnya

Terkait kasus di Tanjunguncang, Zaenal menegaskan bahwa polisi telah mengambil langkah tegas terhadap pelaku dan terus melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun, ia menekankan agar kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat agar tidak mengulang kesalahan serupa. “Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru menimbulkan penderitaan baru,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada pihak berwajib atau meminta bantuan tokoh masyarakat jika menghadapi persoalan. “Jika ada masalah, sampaikan kepada kami atau kepada orang yang dipercaya bisa membantu menyelesaikannya. Jangan ambil jalan sendiri,” tutup Kombes Pol Zaenal Arifin. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Usai Penikaman di Tanjunguncang, Kapolresta Imbau Warga Kendalikan Emosi pertama kali tampil pada Metropolis.