batampos – Jemput paksa kini menjadi opsi yang mungkin dilakukan terhadap Surya Darmawan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Pasalnya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kampar ini sudah tiga kali mangkir panggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan ruang instalasi rawat inap (Irna) Kelas III di RSUD Bangkinang tahun anggaran 2019.

Demikian disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Tri Joko akhir pekan lalu. “Itulah jalan terakhir kita nanti,” tegas dia saat diwawancarai wartawan terkait apakah akan dilakukan jemput paksa usai Surya Darmawan mangkir tiga kali pemeriksaan sebagai saksi.

Sebelum itu, pihaknya kata Tri Joko akan berkoordinasi dengan intelijen Kejati. “Kita upayakan maksimal, kita tidak bisa ekspos terlalu jauh. Kita bekerja sama dengan Intel untuk mencari orang itu,” imbuhnya. Dia menegaskan, pemanggilan tiga kali terhadap saksi untuk diperiksa, itu sudah jumlah maksimal. “Karena itu kita imbau saksi untuk kooperatif memenuhi panggilan jaksa,” singkatnya.

Dalam perkara ini, dua orang tersangka sudah ditetapkan Kejati Riau mereka adalah Rif Helfi Arselan (RA) Team Leader Management Konstruksi (MK) dan Mayusri ST (MYS) selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan ruang instalasi rawat inap di RSUD Bangkinang. Proyek ini dikerjakan pada 2019 dan pengusutan dugaan korupsinya dilakukan oleh penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

Pada Jumat (12/11) kemarin, dua orang yang kini berstatus tersangka dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hari itu juga, penyidik meningkatkan status keduanya, dan langsung dilakukan penahanan. Keduanya dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru untuk 20 hari ke depan.

Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: PRINT-03/L.4/Fd.1/01/2021. Surat itu ditandatangani pada 22 Januari 2021 oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau kala itu, Mia Amiati.

Diketahui, kegiatan pembangunan ruang Irna kelas III di RSUD Bangkinang dilakukan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan. Pagu anggaran Rp46.662.000.000.

Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gemilang Utama Allen selaku pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp46.492.675.038.

Perusahaan ini diduga pinjam bendera. Management Konstruksi (pengawas) dilaksanakan oleh PT Fajar Nusa Konsultan selaku pemenang lelang.

Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan 22 Desember 2019 sesuai kontrak, pekerjaan tidak dapat diselesaikan penyedia. Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu 90 hari kalender (sampai 21 Maret 2020) yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Akan tetapi pembangunan tetap tidak dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik terdapat item-item pekerjaan sesuai kontrak yang tidak dikerjakan oleh penyedia. Seperti kamar mandi, lift yang belum dikerjakan, ada beberapa item yang tidak sesuai spek.

Dari perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor diperoleh nilai kerugian sebesar Rp8.045.031.044,14. Audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pendiri Wikileaks, Julian Assange jatuh sakit. Dia mengalami stroke ringan di penjara. Hal ini diketahui dari tunangannya, Stella Moris yang meminta Assange dibebaskan supaya mendapatkan fasilitas perawatan kesehatan secara maksimal.

Ungkapan Stella Moris itu keluar hanya berselang dua hari setelah Pengadilan Inggris memberikan kesempatan Assange diekstradisi ke Amerika Serikat. Dan hal itu ditolak Assange.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Inggris atas ekstradisi Assange, Jumat (10/12/20210 lalu. Ia menghadapi tuduhan mata-mata atas publikasi dokumen militer rahasia WikiLeaks satu dekade lalu.

Stella Moris, ibu dari dua anak Assange yang masih kecil, mengatakan kekasihnya itu terserang stroke sejak Oktober 2021 lalu. Saat itu adalah hari pertama banding pemerintah AS.

“Julian Assange menderita stroke pada hari pertama sidang banding Pengadilan Tinggi pada 27 Oktober 2021 lalu. Dia perlu dibebaskan,” ujar Moris melalui akun Twitternya seperti dilansir dari Reuters, Senin (13/12/2021).

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris pada hari Minggu, Moris khawatir stroke ringan itu bisa semakin parah. “Ini menambah ketakutan kami tentang kemampuannya untuk bertahan hidup, semakin lama pertempuran hukum yang panjang ini berlangsung,” ungkapnya.

Sementara itu, Amerika Serikat ingin mengadili Assange karena publikasi WikiLeaks pada 2010 yang menyebarkan dokumen militer rahasia tentang perang AS di Afghanistan dan Irak.

Saat itu, Jaksa AS telah mendakwa Assange atas 17 tuduhan spionase dan satu tuduhan penyalahgunaan komputer. Ia terancam hukuman maksimal 175 tahun penjara.

Pada Januari seorang hakim distrik di London memblokir ekstradisi Assange ke Amerika. Alasannya, Assange berisiko bunuh diri jika dipindahkan ke tahanan AS. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak

batampos – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang bakal melakukan pemeriksaan dan investigasi kepada semua lembaga pendidikan madrasah dan pesantren.

Hal ini demi menghindari terjadinya kasus pemerkosaan terhadap 21 santriwati di pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Ahmad Sahroni, Kemenag perlu menggandeng pihak-pihak lain untuk melakukan investigasi dan menemukan indikasi pelecehan lainnya yang belum sempat terungkap.

“Saya sangat mendukung Menteri Agama dalam pesantren-pesantren lain di Indonesia. Jangan sampai pelecehan seksual ini seperti fenomena gunung es, di mana sebenarnya banyak terjadi. Tentunya kan kita tidak ingin lembaga pendidikan yang harusnya jadi tempat paling aman buat anak-anak mencari ilmu justru jadi sarang predator,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12).

Selain itu, Politikus Fraksi Partai NasDem itu juga meminta Kemenag agar segera berkordinasi dengan kepolisian dalam menjalankan investigasi ini. Menurutnya, keterlibatan penegak hukum penting dalam melakukan investigasi, demi memberi edukasi pada masyarakat pesantren terkait aspek pidana dari pelecehan seksual ini.

“Menurut saya Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan investigasi ini, namun perlu adanya pelibatan penegak hukum. Hal ini penting, demi menciptakan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik agar hal-hal serupa tidak terjadi,” ujarnya.

Tujuanya, kata Sahroni, supaya nanti Polri juga dapat berkoordinasi langsung dengan aparatnya. Jadi dalam menghapuskan kekerasan seksual.

“Karena bagaimanapun polri dan semua elemen pemerintah harus melindungi santri dan pesantren dari predator seksual,” pungkasnya.

Sebelumnya, seorang oknum guru pesantren Herry Wirawan yang diduga pelaku tindak asusila terhadap santriwati pada salah satu pesantren di Bandung sudah diamankan Polda Jawa Barat. Diketahui, sang ustad bejat itu dikabarkan memperkosa 21 santri yang mengakibatkan 7 korban hamil dan melahirkan 9 bayi. (*)

Reporter: JP Group