batampos.co.id – Produsen vaksin asal Tiongkok, Sinovac bersiap memproduksi vaksin khusus untuk menangkal varial Omicron.

Mereka menyebutkan,produksi massal tak masalah jika para ilmuwan menentukan perubahan yang diperlukan dalam menangani varian terbaru Covid-19 itu.

Pabrikan lain mengonfirmasi bahwa mereka juga sedang mempelajari perubahan apa yang mungkin perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas vaksin melawan Omicron.

Produsen vaksin Sinovac yakin dapat dengan cepat memproduksi versi terbaru terhadap varian Omicron jika diperlukan. Akan tetapi, itu dibuat setelah mengantongi persetujuan peraturan, bersama dengan bukti bahwa vaksin yang diperbarui diperlukan.

“Teknologi dan produksinya sama dan vaksin untuk penelitian dapat disiapkan dengan sangat cepat setelah strain diisolasi. Produksi tidak menjadi masalah,” ujar perusahaan itu dalam laman South China Morning Post baru-baru ini.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, vaksin kemungkinan akan melindungi terhadap kasus Covid-19 yang parah dari varian Omicron. WHO tengah berupaya meredakan kekhawatiran.

“Kami tahu bahwa vaksin cenderung memiliki perlindungan,” kata Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan dalam konferensi pers seperti dilansir dari Gulf News.

Soumya mengatakan, pihaknya masih perlu mencari tahu apakah varian ini menurunkan perlindungan. “Tetapi kami pikir vaksin masih akan melindungi terhadap penyakit parah seperti yang mereka miliki terhadap varian lainnya,” katanya.

WHO mengharapkan lebih banyak data tentang transmisi Omicron dalam beberapa hari ke depan. Ada kemungkinan varian itu terbukti lebih menular daripada jenis virus sebelumnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos.co.id – Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyentuh 80,2 persen. Hasil dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia itu tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir.

Pada 2014 hingga 2021 berdasarkan data Indikator Politik Indonesia, hasilnya memang belum pernah setinggi sekarang. Pada 2014 misalnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 persen. Pada 2015 meningkat menjadi 68,6 persen. Lantas, pada 2016 sebesar 73,2 persen. Pada 2017 sebesar 76,5 persen, 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, dan 2020 turun menjadi 72 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, kehadiran Sigit di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri. ISebab, kepercayaan publik terhadap Polri melesar. “Trust publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2 persen. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya, Minggu (5/12).

Seperti diketahui, Sigit memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga 80,2 persen mengalahkan lembaga penegak hukum lain. Biasanya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi pertama.

Tren ini terjadi sedari 2014 hingga 2018. “Setelahnya, trust terhadap KPK terus menurun hingga berhimpitan dengan trust terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020. Trust terhadap polisi akhirnya menyalip KPK dengan selisih jauh sejak survei terakhir November 2021,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Reporter : JP Group

batampos.co.id – PT Pertamina (Persero) buka suara terkait penggunaan pembayaran melalui aplikasi MyPertamina di SPBU. Seperti diketahui, masyarakat selama ini dilarang menggunakan ponsel di area SPBU karena alasan keamanan dan keselamatan.

Corsec Subholding Comercial and Trading Pertamina, Irto Ginting, mengatakan, perseroan juga telah mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan terkait penerapan tersebut. Sehingga, titik penggunaan pembayaran melalui ponsel juga ditentukan letaknya.

“Titik pemakaian untuk pembayaran cashless sudah ditentukan tempatnya,” kata Irto kepada JP Group, Sabtu (4/12).

Irto mengungkapkan, larangan penggunaan ponsel dan kamera di SPBU sifatnya menghindari pemggunaan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan percikan api. Sehingga, terdapat beberapa aturan dalam penggunaan pembayaran cassless.

“Ponsel bisa digunakan di jarak aman sekitar satu meter dari dispenser alat pompa bensin, dan ketinggian 1,5 meter dari lantai. Kamera bisa digunakan juga di jarak aman tersebut. Harus dipastikan tidak boleh mengaktifkan flash kamera,” jelasnya.

BACA JUGA: Dukung Kegiatan Media Gathering Hadirkan BMW X3 xDrive30e

Irto menegaskan, operator SPBU sudah dilatih mengenai cara aman bertransaksi menggunakan MyPertamina di area SPBU selain EDC kartu kredit ataupun kartu debit di area SPBU.

“Kawan-kawan kami, para operator SPBU, sudah dilatih mengenai cara aman bertransaksi menggunakan MyPertamina dan masing-masing dari kita bisa dipastikan aman. Jangan takut ya, transaksi pakai handphone di area SPBU. Asal kita patuhi batasan-batasannya,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos.co.id – Pemerintahan baru Jerman mengemukakan rencana seluruh warga Jerman wajib divaksinasi Covid-19 mulai 16 Maret 2022 mendatang.

Program vaksinasi ini diberlakukan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Negeri penghasil bir di dunia itu. Para pekerja rumah sakit, panti jompo, paramedis, hingga staf sarana kesehatan akan diutamakan untuk program ini.

BACA JUGA:
Kasus Penularan Covid-19 Tinggi, AS Larang Warganya ke Jerman dan Denmark

Pemerintahan ini telah membuat program kerja. Dimana beberapa drafnya telah beredar di berbagai kalangan masyarakat.

Beberapa draf yang beredar di antaranya, ke depan, warga Jerman yang bekerja di sektor tertentu, wajib memperlihatkan bukti suntik vaksinasi Covid-19 atau surat pernyataan tidak sedang terinfeksi Covid-19.

Namun, bagi mereka yang beralasan tidak bisa mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan, wajib menunjukkan surat keterangan medis tentang hal itu. Aturan ini berlaku mulai 16 Maret 2022 mendatang seperti dilansir dari Reuters, Senin (6/12/2021).

Seperti diketahui, lebih dari 10 persen warga Jerman tidak mau divaksin. Selain karena alasan kesehatan, juga perbedaan pandangan dan keyakinan atas program vaksin tersebut.

Sebelumnya, Jerman enggan menjadikan vaksinasi sebagai kewajiban karena waswas akan kekurangan tenaga kesehatan dan staf di panti jompo. Akan tetapi, gagasan mewajibkan imunisasi vaksin Covid-19 meluas, mengingat kondisi Jerman kini menghadapi gelombang keempat Covid-19.

Koalisi Partai Sosial Demokrat (SDP), Partai Hijau, dan Partai Kebebasan Demokrat sebagai pemerintahan baru di Negara Federal itu akan melantik Olaf Scholz sebagai kanselir Jerman, Rabu (8/112/2021) mendatang setelah mendapat pengesahan parlemen pekan depan. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak