batampos – Komando Distrik Militer (Kodim) 0316/Batam ikut ambil bagian dalam peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar serentak secara nasional, Kamis (17/10).

Di Batam, pembangunan tahap awal dilakukan di dua titik, yakni Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Dandim 0316/Batam Letkol Inf Yan Eka Putra.

Baca Juga: Bimtek Koperasi Merah Putih, Hinterland Batam Dapat Pendampingan Langsung di Lokasi

Dandim menjelaskan, setiap koperasi akan memiliki gerai utama di bagian depan dan gudang di belakang. Model ini dirancang sebagai pusat distribusi dan penjualan yang efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan.

“Konsepnya sederhana tapi fungsional. Di depan untuk penjualan, di belakang sebagai tempat penyimpanan logistik. Model ini menyesuaikan dengan jenis usaha koperasi yang dikembangkan,” jelasnya.

Bangunan gerai koperasi dirancang mengacu pada prototipe dari Kementerian Koperasi dan UKM, dengan standar luas lahan 1.000 meter persegi dan bangunan ukuran 20 x 30 meter.

Namun untuk Batam, Dandim mengungkapkan, lahan yang tersedia bahkan lebih luas, mencapai 2.300 meter persegi.

“Ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemko Batam dan semua pihak untuk mendukung keberhasilan program,” tambah Yan Eka.

Pembangunan gerai dan gudang koperasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Artinya, seluruh fasilitas koperasi diproyeksikan beroperasi penuh pada akhir Januari 2026.

“Sesuai arahan Menteri Koperasi, target pembangunan tiga bulan. Jadi kalau semua lancar, akhir Januari 2026 sudah bisa dimanfaatkan,” kata Dandim.

Program Gerai Koperasi Merah Putih merupakan kelanjutan dari pembentukan 64 koperasi kelurahan yang telah diresmikan pada Juni lalu. Seluruhnya menjadi bagian dari jaringan koperasi nasional yang berbasis komunitas lokal.

“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi simbol sinergi pemerintah pusat, daerah, dan TNI dalam mendukung kebangkitan ekonomi rakyat,” tegas Yan Eka.

Pemerintah berharap kehadiran gerai dan gudang koperasi ini dapat memperkuat rantai pasok kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Gerai Koperasi Merah Putih Dibangun, Dandim: Ini Simbol Sinergi Pemerintah dan TNI untuk Ekonomi Rakyat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai bergerak di Kota Batam. Dari total 64 kelurahan, saat ini sudah terbentuk 64 koperasi merah putih, dengan dua koperasi sudah beroperasi dan 11 lainnya tengah menyelesaikan proses kerja sama dengan mitra.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di tingkat kelurahan. Setiap koperasi disiapkan plafon dana maksimal Rp3 miliar yang bersumber dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun pencairannya memerlukan proses bertahap.

“Dana disiapkan pemerintah pusat melalui Himbara. Tapi pencairan harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan di kelurahan, TAPD, persetujuan Wali Kota, hingga pengajuan ke bank lewat sistem SIM COPDES,” jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Salim, Jumat (17/10).

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Pulau Buluh Diresmikan, Tonggak Baru Ekonomi Warga Hinterland

Karena proses pencairan masih berjalan, sebagian koperasi belum bisa langsung bergerak. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam menggandeng mitra perusahaan swasta agar koperasi tetap dapat menjalankan kegiatan operasional.

“Polanya business to business. Mitra drop barang seperti sembako dan elpiji ke koperasi, nanti setelah barang terjual baru dibayar,” kata Salim.

Ia menegaskan, pemerintah hanya memfasilitasi pertemuan dan pembentukan kerja sama, namun tidak ikut campur dalam urusan teknis maupun kontrak bisnis antara koperasi dan mitra.

Selain menyiapkan pendanaan dan jejaring kemitraan, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi para pengurus koperasi merah putih.

“Sudah dilakukan pelatihan manajemen, penyusunan proses bisnis, dan pengawasan koperasi. Jadi, mereka sudah punya bekal,” tambahnya.

Dari 64 koperasi yang sudah terbentuk, dua sudah beroperasi penuh, sementara 11 lainnya tengah dikejar untuk finalisasi penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).

Salah satu yang siap menyusul adalah Koperasi Merah Putih Sagulung Kota. Koperasi ini dijadwalkan ikut dalam pertemuan kemitraan pada 21 Oktober mendatang bersama pihak mitra dan perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM RI.

“Kita targetkan lebih banyak koperasi bisa operasional sebelum akhir tahun. Ini program strategis untuk mendekatkan layanan ekonomi ke tingkat kelurahan,” pungkas Salim. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel 64 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Batam, 2 Sudah Beroperasi, 11 Lagi Siap Teken PKS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra kembali menyalurkan bantuan sosial bagi warga lansia. Kali ini, bantuan diserahkan kepada 441 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kecamatan Lubuk Baja, Bengkong, dan Batu Ampar dalam kegiatan Penyerahan Tambahan Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Kota Batam Tahun 2025 di Food Court Hotel Pacific, Jumat (17/10).

Penyerahan kali ini melengkapi distribusi bantuan sebelumnya di Belakang Padang (158 KPM), Batam Kota, Nongsa, dan Sungai Beduk (591 KPM), serta Sekupang, Bulang, Galang, Batu Aji, dan Sagulung (810 KPM). Total penerima mencapai 2.098 KPM, terdiri dari 2.000 penerima baru dan 98 pengganti lansia yang telah meninggal dunia. Program ini didanai melalui APBD Perubahan (APBD-P) Batam 2025.

Amsakar menyampaikan, bahwa bantuan tunai khusus lansia merupakan program pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Batam.

Baca Juga: 158 Lansia Belakangpadang Terima Bansos Rp300 Ribu per Bulan

“Ini menandakan perhatian dan keberpihakan Pemko Batam terhadap para lansia. Mereka bagian penting masyarakat yang perlu mendapat kenyamanan dan penghargaan,” katanya.

Dia menyebut, tahap pertama bantuan telah disalurkan kepada 1.930 lansia. Melihat manfaat dan antusiasme warga, pemerintah menambah 2.000 penerima lagi.

“Totalnya kini hampir 4.000 orang. Semoga dapat membantu kebutuhan harian para lansia kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian besar Wakil Wali Kota Li Claudia kepada para lansia. “Saya dan Ibu Li Claudia ingin bertemu langsung dengan bapak dan emak sekalian. Ini bentuk cinta kami kepada para orang tua yang telah berkontribusi bagi kota ini,” tambahnay.

Sebelumnya, bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako. Kini, Pemko Batam memilih bentuk uang tunai agar penerima lebih bebas memenuhi kebutuhan sesuai kondisi masing-masing.

Amsakar menambahkan, bantuan sosial lansia merupakan bagian dari tujuh program pokok dalam 15 prioritas pembangunan Kota Batam, yang juga mencakup penanganan banjir, penyediaan air bersih, penguatan UMKM, hingga beasiswa pendidikan.

“Saat ini arah pembangunan Batam mulai bergeser. Jika sebelumnya fokus pada infrastruktur, kini Pemko Batam bersama BP Batam menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia,” ujar dia.

Amsakar pun mengajak masyarakat untuk menjaga kekompakan dan sinergi. “Mari kita bersatu dan terus berdoa agar seluruh janji politik kami dapat ditunaikan dengan baik,” lanjutnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Salurkan Bansos Lansia Tahap Dua, Total Penerima Capai 2.098 Orang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus perompakan kapal asing di perairan Selat Philip, Kabupaten Karimun, yang sempat mengguncang jalur pelayaran internasional, kini resmi memasuki babak baru. Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kepri telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya.

Direktur Polairud Polda Kepri, Kombes Pol Handono Subiakto, menyatakan bahwa saat ini penyidik tengah menunggu hasil telaah dari jaksa peneliti. Jika dinyatakan lengkap (P21), maka kasus akan segera naik ke tahap penuntutan.

“Berkas sudah kami serahkan ke jaksa. Saat ini masih dalam proses penelitian,” ujar Handono, Jumat (17/10).

Baca JugaL: Polda Kepri Tangkap Komplotan Perompak Kapal Asing di Selat Philip

Ia menegaskan, koordinasi dengan kejaksaan terus dilakukan untuk memastikan seluruh unsur dalam berkas, baik administrasi maupun alat bukti, telah lengkap.

“Kami menunggu hasilnya. Kalau masih ada kekurangan, tentu akan kami lengkapi,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah Ditpolairud berhasil membongkar jaringan perompak yang kerap beraksi di kapal-kapal asing yang melintas di Selat Philip, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Asia Tenggara.

Dalam operasi gabungan akhir September lalu, polisi menangkap 10 pelaku dan menyita sejumlah barang bukti mulai dari onderdil kapal hasil curian hingga senjata rakitan.

Penyidikan mengungkap bahwa kelompok ini sudah beraksi sejak 2017. Dalam sebulan sebelum ditangkap, mereka diketahui beraksi 4 hingga 6 kali dengan menyasar kapal asing yang melintas di malam hari.

Masing-masing pelaku memiliki peran tersendiri: dari tekong kapal, pemanjat, pengawas situasi, hingga pengambil barang. Seluruh pelaku diketahui merupakan warga Kepulauan Riau dan telah saling mengenal cukup lama.

Meski para pelaku utama sudah ditangkap, dugaan keterlibatan penadah di Jakarta belum menemui titik terang. Polisi mengaku masih kesulitan melacak rantai distribusi barang curian tersebut.

“Informasi soal penadah di Jakarta sempat kami telusuri, tapi belum ada bukti kuat. Rantai sempat terputus setelah pelaku utama kami amankan,” ungkap Handono.

Kasus ini disebut sebagai salah satu pengungkapan besar dalam kejahatan laut di wilayah Kepri beberapa tahun terakhir. Polda Kepri memastikan akan terus menggencarkan patroli dan penindakan di jalur-jalur rawan perompakan, terutama yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.

“Keamanan laut adalah prioritas kami. Kami tidak akan beri ruang bagi pelaku kejahatan laut di wilayah Kepri,” tegas Handono. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Berkas Kasus Perompakan Selat Philip Dilimpahkan ke Jaksa, Penadah Masih Misterius pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus mafia sertifikat tanah palsu di Kepri memasuki babak baru. Meski berkas perkara utama sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri), penyidik Polda Kepri kini diminta melengkapi unsur pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kepri, Kombes Ade Mulyana, menegaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti permintaan jaksa. Namun, menurutnya, pasal TPPU tidak bisa langsung disisipkan ke dalam berkas perkara pokok yang memuat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

“Kalau pasalnya TPPU, maka pemberkasannya berbeda. Tidak bisa digabung dalam berkas pokok yang sudah berjalan, karena konstruksinya berbeda,” ujar Kombes Ade saat ditemui, Jumat (17/10).

Baca Juga: Jaringan Pemalsu Sertifikat Dibongkar, Polisi Tetapkan 7 Tersangka

Ade menyebutkan, untuk mengusut dugaan pencucian uang, pihaknya sedang menyiapkan berkas terpisah. Penyidik juga telah mengirim surat ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening-rekening yang diduga digunakan sindikat dalam transaksi kejahatan ini.

“Kami sudah bersurat ke PPATK untuk membuka informasi rekening terkait. Begitu hasil keluar, akan kami tuangkan dalam pemberkasan TPPU. Prosesnya berjalan paralel,” jelasnya.

Penerapan pasal TPPU, menurutnya, penting untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan yang ditaksir mencapai lebih dari Rp17 miliar. Apalagi, aset yang berhasil disita sejauh ini belum sebanding dengan total kerugian korban.

Sementara itu, Kasi A Pidana Umum Kejati Kepri, Rian, mengatakan bahwa berkas yang dikirim penyidik masih belum lengkap karena belum memuat unsur TPPU. Menurutnya, penerapan TPPU penting agar para korban bisa mendapat keadilan secara menyeluruh.

“Kalau tidak disertakan dengan TPPU, maka kerugian korban tidak bisa dipulihkan sepenuhnya,” ujar Rian.

Kasus ini membongkar sindikat besar yang memalsukan sertifikat tanah seolah-olah asli. Hasil penyidikan menyebut, sedikitnya 247 warga menjadi korban, dengan total kerugian mencapai Rp16,8 miliar.

Total terdapat tujuh tersangka dalam dua laporan berbeda. Lima tersangka ditangani Polda Kepri, sementara enam (empat di antaranya sama) ditangani oleh Polresta Tanjungpinang. Sebagian sudah diserahkan ke pengadilan, sisanya masih menunggu pelimpahan berkas.

“Kami tetap koordinasi dengan jaksa. Intinya proses ini tidak berhenti. Semua berjalan sesuai prosedur,” tegas Kombes Ade. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kasus Sertifikat Bodong, 247 Warga Tertipu Rp16,8 Miliar, Jaksa Minta Polda Usut TPPU pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — PT PLN Batam menandatangani Perjanjian Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam #1 berkapasitas 120 MW melalui kerja sama operasi (KSO) PT PP (Persero) Tbk, PT Atamora Tehnik Makmur, dan PT Sinergi Pratama Sukses.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis PLN Batam dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan di wilayah Batam dan Kepulauan Riau, sekaligus mempercepat realisasi proyek pembangkit berteknologi tinggi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Acara digelar di Kantor Unit Bisnis Batam Energy System (UB BES) PLN Batam, Jakarta, dan dihadiri jajaran Direksi, Komisaris, serta perwakilan dari perusahaan mitra.

Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian EPC ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan pembiayaan melalui skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) yang telah ditandatangani sehari sebelumnya (16 Oktober 2025) antara PLN Batam dan konsorsium lembaga keuangan syariah yang terdiri dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Momentum hari ini melengkapi langkah besar PLN Batam dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Dengan dukungan mitra keuangan dan pelaksana proyek, kami optimistis PLTGU Batam #1 akan menjadi proyek percontohan nasional dalam hal efisiensi, integritas, serta keberlanjutan energi,” ujar Kwin Fo, Direktur Utama PT PLN Batam.

Lebih lanjut, Kwin Fo menegaskan bahwa proyek PLTGU Batam #1 akan menggunakan teknologi combined cycle dengan konfigurasi dua gas turbin, dua Heat Recovery Steam Generator (HRSG), dan satu turbin uap, yang mampu meningkatkan efisiensi energi sekaligus menurunkan emisi karbon.

“Proyek ini bukan hanya tentang membangun pembangkit listrik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, kemampuan industri nasional, dan masa depan energi Batam. Dengan sinergi semua pihak, seperti pemerintah, perbankan, pelaku industri, dan masyarakat, kami yakin proyek ini akan menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.

Proyek PLTGU Batam #1 diharapkan menjadi tonggak baru ketahanan energi di Batam, sekaligus mendukung pertumbuhan industri dan investasi di wilayah tersebut. Dengan realisasi proyek ini, PLN Batam menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan energi bersih, andal, dan efisien bagi masyarakat serta pelaku usaha di Batam dan Kepulauan Riau.

“Melalui proyek ini, PLN Batam ingin memastikan bahwa setiap langkah transformasi energi membawa manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Kwin Fo.

PLTGU ini akan dibangun di Kawasan Kabil, Batam, dengan jangka waktu pelaksanaan hingga September 2028. Proyek ini juga merupakan bagian dari strategi PLN Batam untuk mendukung transisi energi nasional menuju Net Zero Emission 2060.

Sebagai pelaksana proyek, KSO PT PP (Persero) Tbk bersama PT Atamora Tehnik Makmur dan PT Sinergi Pratama Sukses menegaskan komitmennya untuk menjalankan proyek dengan standar tertinggi dalam hal kualitas, keselamatan, dan tata kelola.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PLN Batam kepada Konsorsium PT PP (Persero) Tbk, PT Atamora Tehnik Makmur, dan PT Sinergi Pratama Sukses sebagai penyedia jasa untuk pembangunan Proyek PLTGU Batam #1 berkapasitas 120 MW,” ujar Yul Ari Pramuraharjo, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP (Persero) Tbk sekaligus Ketua KSO.

Yul Ari menyampaikan bahwa pihaknya optimistis proyek dapat diselesaikan sesuai kontrak dalam waktu 36 bulan, dengan menjaga standar kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu pelaksanaan.

“Sebagai bentuk komitmen, setelah proses negosiasi harga dan penetapan pemenang lelang, kami langsung menandatangani agreement dengan PT Siemens untuk pengadaan gas turbin, termasuk pembukaan Letter of Credit (LC) dan penerbitan Purchase Order (PO),” ungkapnya.

“Sesuai arahan Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Batam, kami akan menjalankan proyek ini dengan berpegang teguh pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi. Kami berharap setelah penandatanganan ini, seluruh tim dapat segera bergerak dengan kecepatan penuh di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Batam,” pungkasnya. (*)

Artikel PLN Batam Resmikan Penandatanganan Perjanjian EPC PLTGU 120 MW, Perkuat Ketahanan Energi Batam pertama kali tampil pada Metropolis.