batampos.co.id-Gubkepri Ansar Ahmad menyambangi Kantor PLN Tanjungpinang usai meresmikan listrik masuk desa di beberapa pulau di Kecamatan Belakangpadang, Batam. Kunjungan ke PLN Tanjungpinang merupakan tindak lanjut dari rencana Gubernur untuk mempercepat tuntasnya program ‘Kepri Terang’.

“Tadi pagi kita sudah meresmikan masuknya listrik di Pulau Lengkang, Gare, dan Labon. Sekarang kita mau membahas untuk pulau-pulau besar yang belum masuk listrik supaya secepatnya masuk listrik,” kata Gubernur Ansar di Kantor PLN Tanjungpinang, Senin (15/11).

Untuk mempercepat masuknya listrik di pulau-pulau besar di Kepri. Gubernur menjelaskan akan dilakukan pola Serah Terima Operasi (STO) antara Pemprov Kepri dengan PLN. Dalam pola STO ini Pemprov Kepri akan membantu penyediaan tenaga teknis yang akan bertugas menjaga dan merawat mesin generator. Sementara untuk beberapa pulau kecil yang tidak terlalu banyak ditinggali keluarga akan dilistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya.

BACA JUGA: 66 Aset Tanah Resmi Milik PLN Kepri, Sertifikat sudah Diserahkan BPN

“Sudah kita anggarkan Rp3 miliar untuk menyediakan listrik dan jaringan di 8 pulau di Batam, lalu PLN akan membantu di 3 pulau. Jika 11 pulau di Batam itu teraliri listrik maka pulau-pulau besar di Batam sudah teraliri listrik,” kata Gubernur.

Tidak hanya di Batam, Gubernur juga memberikan perhatian kepada beberapa pulau di Kabupaten Bintan yang belum dialiri listrik. Beberapa pulau seperti pulau Malin Besar, Malin Kecil, Kelong, dan desa Tenggel akan dialiri listrik menggunakan transmisi tower.

“Yang di Anambas juga enam desa akan mulai kita aliri listrik menggunakan CSR dari SKK Migas. Secara bertahap seluruh desa di Kepri sudah harus bisa menikmati layanan dasar listrik,” tambah Gubernur.

Program Kepri Terang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan dukungan pada program Nawacita yang digagas Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari desa-desa terpencil dan terluar.

Manajer UP3 PLN Tanjungpinang, Yusra Helmi, mengatakan PLN siap memberikan dukungan terhadap program pengaliran listrik ke pulau-pulau yang terus digesa oleh Gubernur Kepri.

“Program Kepri Terang yang digagas pak Gubernur juga sejalan dengan pencapaian elektrifikasi yang sedang kami kerjakan. Jadi dua program ini akan sangat saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Pada lawatannya kali ini, Gubernur disambut oleh Senior Manajer Teknik PLN Wilayah Sumatera Taufik Eko, Staf Khusus GM PLN Wilayah Sumatera Suharno, Manager UP2K Kepri Yuniar Budi Satrio, Manager Bagian Pembangkitan Ari Widjajadi, Manager Bagian Niaga Rieska Faniza, dan Manager Bagian Keuangan & Umum Raja Irwandi. (*)

Reporter: Cipi ckandina

batampos.co.id-Mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan, salah satu langkah untuk mempercepat recovery ekonomi Provinsi Kepri adalah dengan mengoptimalkan potensi maritim yang tersedia. Salah satunya adalah dengan segera membuka kran pertambangan pasir laut. “Kami mendukung Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad dalam mengoptimalkan potensi maritim di Kepri. Hal ini selaras dengan cita-cita Gubernur dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19,” ujar Iskandarsyah, Senin (15/11) di Tanjungpinang.

BACA JUGA: Ternyata PT Pembangunan Kepri Masih Miliki Hutang Rp 7 Miliar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, langkah yang dibuat Pemprov Kepri juga untuk mewujudkan kebijakan Menteri Keuangan, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Karena ada tiga fokus yang disebut sebagai game changer, karena pandemi Covid 19 itu belum selesai.

Dijelaskannya, game changer pertama yaitu intervensi kesehatan, termasuk program vaksinasi. Game changer kedua, adalah mendorong bottom 40 persen orang miskin dan tidak mampu untuk tetap bisa survive melalui program perlindungan sosial.

“Kita juga tetap mendukung dunia usaha melalui subsidi bunga, penjaminan, penempatan dana, termasuk dukungan pada BUMN yang memerlukan. Di sisi lain, ini game changer ketiga, kita melakukan reformasi, termasuk di dalamnya UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, keseluruhan kebijakan yang digulirkan pemerintah diharapkan dapat membuat Indonesia lebih ramah investor, lebih efisien dan kompetitif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat. Apalagi bagi Provinsi Kepri yang mempunyai potensi maritim yang luar biasa.

“Manfaatnya begitu besar, apabila di optimalkan dengan transfaran dan berkeadilan. Pemanfaatan potensi maritim tentunya lebih mengutamakan untuk kepentingan kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan lapangan kerja bagi masyarakat,” paparnya.

Dikatakannya juga, sebagai orang yang pernah ikut terlibat dalam Pimpinan Pansus Pembentukan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, pasir laut merupakan harta karun maritim yang di miliki oleh Provinsi Kepri. Apalagi, sumber daya mineral tersebut merupakan salah satu kekayaan yang bisa berlimpah di Provinsi ini.

“Boleh dikatakan pasir laut adalah harta karun maritim Provinsi Kepri. Tentu ini menjadi kekuatan bagi Provinsi Kepri yang harus dioptimalkan,” paparnya lagi.

Disebutkannya, luas alokasi area tambang pasir laut di Kepri berdasarkan RZWP3K adalah 69.806,75 Ha. Adapaun potensial pendapatan sebesar 7 Miliar Kubik, serta kebutuhan pasir sampai tahun 2024. Apalagi Singapura membutuhkan sekitar kurang lebih 4 miliar M3 pasir laut, dan untuk kebutuhan lokal di Provinsi Kepri sebesar 500 Juta M3.

Dipaparkannya, saat ini harga jual (CIF) sekitar S$ 21/M3, akan diperoleh devisa SGD 25 miliar – 84 miliar atau Rp840 triliun. Adapun PNBP sebesar SGD $ 10.8 miliar, dan Pajak sebesar SGD$ 5,2 milyar. Dana CSR sebesar SGD $ 3.2 milyar atau Rp 32 trilyun. Jika Sebanyak 2 Milyar saja Kita Optimalkan Pasir Laut tersebut maka sudah membantu Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lebih kurang sebesar 140 Triliun. Tutupnya.

“Bisa kita ambil contoh Kabupaten Karimun sebagai daerah yang telah berhasil mengoptimalkan manfaat pasir laut di awal era Kepemimpinan Almarhum Muhammad Sani. Melalui optimalisasi potensi tersebut, Kabupaten Karimun mampu membangun Infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan disana,” paparnya.

Selain itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja di Karimun. Sedangkan infrastruktur yang berhasil dibangun melalui optimalisasi pasir laut seperti, Kantor Bupati, Rumah Sakit, Coastal Area, Gedung Gor, Akses jalan, Dll.

“Begitu juga jika kita pelajari bagaimana Singapura menjadi sebuah negara yang maju, itu dikarenakan mereka berhasil menata ruang mereka dengan optimal,” sebutnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah harus melibatkan BUMD agar ikut serta dalam tatakelola Pengelolaan dan Perdagangan pasir laut. Ia juga menilai, dalam pelaksanaannya juga pertambangan pasir laut lebih ramah terhadap aspek lingkungan jika dibandingan dengan pertambangan Timah (Pasir Timah).

“Sekarang ini waktunya kita membangun koordinasi, baik secara Instansi, tokoh Agama dan Budaya, Tokoh Masyarakat dan Seluruh Elemen Masyarakat di Kepri agar upaya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi bisa segera terwujud diatas kepentingan dan kebaikan bersama,” tutupnya.(*)

Reporter: Jailani