batampos – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pihaknya akan mengecek seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menyusul kasus belasan siswa di Kepri yang diduga keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

“Dinas Kesehatan bersama BPOM akan mengaudit semua SPPG. Kita ingin pastikan, apakah layak mendapatkan sertifikat higienis atau tidak,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Senin (29/9).

Nyanyang mengungkapkan, sejauh ini terdapat enam SPPG yang bermasalah. Ada laporan ditemukannya binatang di dalam makanan, hingga siswa mengalami sakit perut usai menyantap menu MBG. Operasional dapur-dapur itu kini dihentikan sementara.

Menurutnya, persoalan ini muncul karena lemahnya pengawasan standar kebersihan. “SPPG yang kurang menjaga kehigienisan makanan jelas membahayakan. Kami akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional wilayah Pekanbaru untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Hingga kini, Pemprov Kepri mencatat sudah ada 68 SPPG yang dibangun dari target 103 unit. Namun, seluruh dapur itu masih belum mengantongi sertifikat higienis.

“Untuk kebersihan dan kesehatan makanan, itu sangat penting. Karena itu audit kelayakan higienis akan segera dilakukan,” kata Nyanyang menambahkan.

Langkah audit ini diharapkan menjadi evaluasi serius agar program MBG tidak sekadar berjalan secara administratif, melainkan benar-benar menjamin kualitas gizi dan keamanan makanan bagi pelajar di Kepri. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Program MBG Kepri Dievaluasi, Wagub Nyanyang: Semua SPPG akan Diaudit pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten Lingga resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Singkep, Senin (29/9). Peluncuran yang dihadiri langsung Bupati M. Nizar ini, disambut antusias ratusan siswa yang menanti menu MBG perdana.

Di balik suasana penuh optimisme, terselip catatan kritis. Kapasitas dapur umum yang disiapkan baru mampu melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, padahal jumlah yang terdaftar di Kecamatan Singkep mencapai lebih dari 6.000 orang.

“Penambahan dapur baru harus segera dilakukan agar semua penerima manfaat bisa terlayani,” tegas Nizar dalam sambutannya.

Berdasarkan laporan Satgas Lingga, penerima manfaat MBG mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga pelajar. Jumlahnya yang mencapai ribuan orang menjadi tantangan besar di tengah keterbatasan infrastruktur dapur.

Nizar menekankan, program ini tidak boleh mengulang masalah seperti di daerah lain. Yayasan Lintas Bangsa selaku mitra pelaksana diminta disiplin berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Disdikpora, agar distribusi tepat sasaran.

Ia menyinggung pengalaman Batam, Bintan, dan Karimun, di mana lemahnya komunikasi antar pihak memicu persoalan teknis.

“Mitra pelaksana, sekolah, dan Satgas harus rutin berkoordinasi. Jangan sampai ada saling menyalahkan ketika masalah muncul,” kata Nizar.

Program MBG juga direncanakan diperluas ke wilayah Singkep Pesisir. Sosialisasi ke masyarakat, terutama orang tua siswa, dianggap penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Lebih dari sekadar bantuan, MBG dipandang sebagai investasi gizi jangka panjang bagi anak-anak Lingga.

“MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang harapan, kesehatan, dan masa depan generasi muda Lingga,” pungkas Nizar. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Program Makan Bergizi Gratis di Lingga Resmi Jalan, Kapasitas Jadi Masalah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas menyisakan cerita lain di balik dapur umum. Para pekerja yang disebut relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bekerja penuh risiko dengan upah harian kecil tanpa perlindungan jaminan sosial.

Berdasarkan penelusuran, terdapat dua sistem penggajian di SPPG. Pertama, pekerja yang digaji langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan bagian Administrasi. Mereka mendapat gaji sekitar Rp 6 juta per bulan lengkap dengan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan relawan dapur yang digaji lewat yayasan pengelola. Mereka hanya menerima upah Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu per hari, tergantung posisi kerja. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mendapat BPJS.

Humas SPPG Piabung, Hendri, menyebut relawan dibayar dari dana operasional yang dikucurkan BGN melalui yayasan. “Kita di sini istilahnya bukan pekerja, tapi relawan. Nah, relawan ini digaji dari operasional yayasan,” kata Hendri, Senin (29/9).

Sesuai standar BGN, gaji relawan bagian produksi Rp 100 ribu per hari, kepala koki Rp 150 ribu, sementara pencuci ompreng dan pengantar hanya Rp 50 ribu. Namun, di dapur Piabung, angka itu bahkan lebih kecil.

“Untuk produksi hanya Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu per hari. Karena relawan terlalu banyak, sampai 43 orang. Awalnya target 2.000 porsi, tapi yang disetujui hanya 1.000 porsi,” jelasnya.

Relawan rata-rata bekerja delapan jam sehari, sekitar 20 hari dalam sebulan. Beban kerja mencakup memasak hingga mengantar makanan ke sekolah.

Lebih memprihatinkan, para relawan tidak mendapat jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan. Hendri beralasan sulit mengalokasikan iuran BPJS karena sifat kerja yang tidak tetap.

“Relawan hari ini kerja, besok bisa keluar. Mereka juga tidak dikontrak tahunan. Jadi susah kalau harus bayar BPJS,” ujar Hendri.

Kondisi ini membuat relawan bekerja tanpa jaminan jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

Meski keterbatasan gaji dan fasilitas menjadi sorotan, Hendri memastikan produksi makanan MBG tetap berjalan normal. “Walaupun gaji relawan di bawah standar, komitmen kami tetap sama, memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi setiap hari,” tegasnya.

Program MBG memang memberi harapan besar bagi ribuan pelajar di Anambas. Namun di balik piring bergizi yang tersaji, ada pengorbanan para relawan yang bertahan dengan gaji minim tanpa perlindungan sosial. Sebuah ironi yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pengelola yayasan.

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Ironi Relawan MBG Anambas: Gaji Harian Kecil, Kerja Berat Tanpa BPJS pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Polisi akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan yang terjadi di Perumahan Grand Pesona Mutiara, Jalan Musi, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (24/9/2025) dini hari.

Pelaku diketahui bernama Michael Pandawa (45), yang tega menghabisi istrinya, Rosna Dalima Kusing (38). Perselisihan rumah tangga yang dipicu rasa cemburu korban terhadap kehadiran ponakan perempuan pelaku disebut menjadi pemicu utama.

Kasat Reskrim Polres Bintan, Iptu Fikri Rahmadi, menjelaskan ketegangan rumah tangga pasangan itu telah berlangsung sejak lama. Kehadiran ponakan pelaku yang tinggal bersama mereka selama tiga hingga empat bulan membuat korban merasa diabaikan.

“Korban cemburu karena pelaku lebih perhatian ke ponakannya dibandingkan kepada istrinya. Sejak saat itu, pelaku pindah kamar dan tidak lagi tidur bersama korban,” ujar Fikri.

Pada malam kejadian, Michael baru pulang dan sempat singgah di pos siskamling. Setiba di rumah, ia mendapati pintu depan terbuka sementara kamar korban terkunci.

Pelaku memanggil istrinya, namun tak ditanggapi. Ia lantas membanting gelas di dapur hingga pecah, membuat korban keluar dari kamar. Perdebatan pun tak terhindarkan.

Korban disebut hendak pergi dari rumah, namun dihalangi pelaku. Dalam cekcok itu, korban menendang kemaluan Michael hingga membuatnya kesal.

Merasa sakit hati, pelaku mengambil parang adat dan mengayunkannya ke arah korban. Tak berhenti di situ, Michael juga mencekik leher istrinya hingga meninggal dunia.

Usai kejadian, pelaku sempat menghubungi Ketua RT dan beberapa temannya, namun tak direspons. Hingga akhirnya salah satu temannya datang ke rumah dan mendapati korban sudah tak bernyawa.

Michael kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bintan Timur dengan diantar temannya. Polisi yang datang ke lokasi menemukan korban dalam kondisi mengenaskan, dengan luka di kepala, leher, lengan kiri, dan paha.

“Pelaku sudah diamankan dan dijerat Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara,” pungkas Fikri. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Tampang Michael Pandawa, Pria Pembunuh Istri di Perumahan Grand Pesona Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memperluas layanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Satu dapur umum baru resmi beroperasi di Piabung, Senin (29/9), melayani pelajar di dua kecamatan sekaligus, Palmatak dan Kute Siantan.

Sebelum dapur beroperasi, Yayasan Encek Adjak selaku pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Piabung menggelar sosialisasi bersama orang tua siswa. Pertemuan itu dimaksudkan agar masyarakat memahami mekanisme dapur umum MBG.

Namun, forum tersebut justru memunculkan sorotan. Sejumlah orang tua menyampaikan keberatan atas aturan yang dianggap membatasi keterbukaan informasi.

Perwakilan orang tua siswa, Deri Redi, menyoroti aturan yang mengharuskan pihak sekolah tidak memberitahu orang tua bila terjadi kejadian luar biasa (KLB) usai siswa mengonsumsi makanan MBG.

“Kalau anak-anak kami sakit perut setelah makan, sekolah tidak boleh langsung memberi tahu kami, tapi harus menunggu instruksi MBG dulu. Itu membuat kami tidak tenang. Kami ingin keterbukaan penuh, termasuk soal menu makanan,” tegas Deri.

Ia menilai transparansi adalah kunci agar program berjalan baik. “Kami hanya minta satu hal, jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus ada keterbukaan penuh antara SPPG, BGN, dan orang tua,” tambahnya.

Sementara itu,

Humas SPPG Piabung, Hendri, menegaskan aturan itu merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.

“Kalau ada kejadian, laporan harus masuk ke kami dulu agar jelas alurnya, apakah masalah di dapur atau di pengelolaan SPPG,” terang Hendri.

Untuk menjaga kualitas, SPPG menyiapkan form pengaduan yang dibagikan setiap kali makanan dikirim. “Kalau ada makanan basi, sekolah bisa melapor. Kami langsung ganti. Jadi intinya koordinasi harus erat dengan sekolah,” katanya.

Dapur umum Piabung menyiapkan 1.008 porsi per hari untuk enam sekolah. Jumlah itu masih di bawah target awal 2.000 porsi.

“BGN ingin melihat dulu konsistensi dapur dalam satu minggu ini. Kalau layak dan konsisten, porsinya akan ditambah,” jelas Hendri.

Menurutnya, MBG bukan sekadar soal kenyang. “Program ini harus bergizi agar anak-anak sehat, kuat, dan bersemangat belajar,” ujarnya.

Meski perdebatan soal keterbukaan masih mengemuka, banyak orang tua menyambut positif keberadaan dapur umum baru ini.

Mereka berharap pelayanan MBG di Anambas tidak hanya aman dan bergizi, tapi juga transparan dalam setiap prosesnya. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Orang Tua Desak Transparansi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Anambas pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Mangapai Indonesia Sejahtera resmi beroperasi di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Senin (29/9).

Ketua SPPG Bintan, Ego Aditya Maolana mengatakan, dapur tersebut melayani 2.931 penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) di 11 sekolah. Jumlah itu terdiri dari 3 TK, 4 SD, 1 SMP, 1 SMK, dan 2 sekolah luar biasa (SLB).

“SPPG Bintan tidak hanya melayani pelajar dari sekolah umum, tetapi juga pelajar dari SLB. Karena itu kami menyiapkan dua menu berbeda sesuai kebutuhan gizi mereka,” ujarnya.

Khusus untuk siswa SLB, menu mencakup nasi merah dan buah tertentu yang disesuaikan dengan kondisi mereka. “Mereka tidak bisa dikasih buah anggur atau jeruk. Ini jadi perhatian kami di bagian dapur,” kata Ego.

Meski sempat terjadi keterlambatan pendistribusian makanan di beberapa sekolah pada hari pertama, Ego memastikan pihaknya terus melakukan evaluasi agar distribusi berjalan lancar.

Wakil Kepala SMPN 11 Bintan, Ernawati, menyebut program MBG berjalan sesuai harapan. “Alhamdulillah, makanan datang tepat waktu. Di sekolah kami ada 619 siswa penerima manfaat,” katanya.

Distribusi makanan diatur guru piket dan wali kelas agar berjalan tertib. “Pembagian dimulai pukul 09.00 WIB, menyesuaikan jam istirahat siswa sekitar pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Humas SMPN 11 Bintan, Elinafidawati, menambahkan sekolah juga menyiapkan mekanisme bagi siswa yang tidak hadir. Jika orang tua berhalangan mengambil, makanan akan dialihkan ke siswa lain atau pihak sekolah.

Guru kelas 9C SMPN 11 Bintan, Farahdia Indratni, menyebut siswa sangat antusias. “Alhamdulillah, anak-anak suka menu yang disajikan. Habis semua, hanya tersisa dua porsi,” katanya.

Laurentina Napitupulu, siswa kelas 9C SMPN 11 Bintan, mengaku senang dengan adanya MBG. “Menunya enak dan bergizi. Jadi tidak perlu bawa bekal, uang jajan masih dikasih Rp5 ribu sama orang tua,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Dapur SPPG Bintan Utara Mulai Beroperasi, Siapkan Menu Khusus untuk SLB pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah. Salah satunya melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari menyiapkan makanan sehat untuk siswa, balita, dan ibu hamil.

Di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, dapur SPPG harus melayani hampir 4.000 penerima manfaat setiap harinya. Tugas ini dianggap berat karena selain menuntut kecepatan dan ketelitian, para pekerja juga menanggung tanggung jawab besar bila terjadi masalah, seperti insiden keracunan makanan.

Kepala Dapur SPPG Dabo Singkep, Irdian Hariyadi, menegaskan bahwa pekerja akan mendapatkan upah sesuai standar upah minimum kabupaten (UMK).

“Kita akan memberikan upah kerja kepada para karyawan dapur SPPG sesuai dengan standar yang ada. Karena untuk pemberian upah sudah distandarisasi dari pusat,” kata Irdian, Senin (29/9).

Meski demikian, Irdian mengakui tidak semua pekerja menerima gaji sesuai UMK. Ada juga yang dibayar di bawah standar, mengacu pada ketentuan pusat terkait pemberian upah. “Ada yang sesuai standar minimum, ada juga yang di bawah,” jelasnya.

Selain upah kerja, karyawan dapur SPPG juga dipersiapkan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Saat ini masih dalam tahap pemenuhan,” tambahnya.

Mengenai besaran gaji, Irdian menyebut pekerja harian atau relawan menerima sekitar Rp100 ribu per hari dengan rata-rata 20 hari kerja dalam sebulan. Sementara kepala bagian dapur memperoleh upah Rp160 ribu per hari dengan pola kerja yang sama.

Namun, untuk angka detail resmi, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. “Kalau untuk angka pastinya kami tidak berani menyampaikan karena ini kewenangan langsung dari pusat,” tutup Irdian. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Kerja Berat, Tanggung Risiko Keracunan, Segini Upah Petugas SPPG Lingga pertama kali tampil pada Kepri.