batampos.co.id – Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun memperjelas kritiknya terhadap manajemen keuangan negara yang lebih harus jelas. Hal ini terkait rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) hendak menggunakan cadangan melakukan Penanaman Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN dengan mekanisme ‘cadangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)’.
Tinggal 1 Pasien Covid di Tanjungpinang
batampos.co.id– Kasus covid-19 di Kota Tanjungpinang terus membaik, saat ini hanya tersisa satu yaitu pasien terpapar yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit setelah dua hari sebelumnya terdapat enam pasien dinyatakan sembuh.
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Dalduk KB Kota Tanjungpinang, Sri Handono Surparmadi menjelaskan pada Senin (8/11) kemarin terdapat lima pasien yang menjalani isolasi mandiri (isoman) dan satu pasien yang dirawat di rumah sakit selesai menjalani isolasi atau dinyatakan sembuh.
BACA JUGA: Karimun Level 1 PPKM, 10 Hari Hanya 1 Tambah Kasus Positif Covid
“Sekarang hanya ada satu kasus, sudah dua hari kemarin tidak ada kasus baru,” kata Handono, Kamis (11/11). Dijelaskan Handono untuk masuk ke zona hijau, berdasarkan informasi dari kementerian kesehatan (Kemenkes) suatu wilayah yang dinyatakan zona hijau dari situasi pandemi covid-19 apabila sudah empat pekan tidak terdapat kasus baru dan tingkat kesembuhan di atas 95 persen
“Menurut kemenkes jika suatu daerah sebelumnya pernah ada kasus kemudian dalam waktu empat minggu terakhir tidak ada kasus baru maka disebut zona tidak ada kasus,” paparnya.
Saat ini, Sambung Handono walaupun kasus aktif akan habis dalam waktu dekat bukan berarti sudah bebas dari covid-19, karena mobilitas masyarakat dari luar Kota Tanjungpinang masih berpotensi membawa virus dan menularkan kepada masyarakat.
“Kuncinya adalah pada disiplin penerapan protokol kesehatan (Prokes) menjalankan kebiasaan 5M, menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, mengindari kerumunan, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas,” sebutnya.
Jika status aktif sudah habis, petugas juga bisa lebih fokus pada pencapaian vaksinasi 100 persen pada warga sasaran sesuai arahan Gubernur Kepri belum lama ini. Saat ini capaian vaksin sudah cukup tinggi di angka 86,30 persen untuk sasaran usia di atas 18 tahun. Untuk usia 12-17 mencapai 89,40 persen. “Sedangkan untuk nakes (tenaga kesehatan) vaksinasi booster sudah mencapai 76,30 persen,” terangnya.
Sebelumnya Petugas Keselamatan Berlayar Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Marta Wilaya menjelaskan sejak penghapusan syarat antigen untuk calon penumpang dengan vaksin dosis dua aktivitas di pelabuhan mulai ramai. Sebelumnya dalam satu hari lalu lintas penumpang ke Batam sekitar 700 orang saat ini mulai meningkat menjadi 1.000 dalam satu hari.
“Mulai ada peningkatan makanya kapal ke Batam juga ditambah. dua kapal Marina kembali beroperasi,” ujarnya. Meski mobilitas warga meningkat, penerapan prokes tetap menjadi perhatian petugas saat calon penumpang saat akan masuk kapal. (*)
Reporter: peri Irawan
KPK Periksa Mantan Gubkepri dan Mantan Walikota Tanjungpinang
batampos.co.id- Mantan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/11). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri tersebut, diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Bintan.
BACA JUGA: Mantan Kapolres Bintan Dipanggil KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Apri Sujadi
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengatakan, pihaknya juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yakni anggota Polri, Boy Herlambang. Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepri, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Syamsul Bahrum. Mantan Gubkepri Nurdin Basirun serta Norman dari pihak swasta. “Saksi diperiksa untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” jelas Ali dalam keterangannya.
Saat ini penyidik telah memperpanjang masa penahanan tersangka AS (Apri Sujadi) dan tersangka MSU (M Saleh Umar) selama 30 hari kedepan berdasarkan penetapan kedua dari Ketua PN Tipikor Tanjungpinang terhitung mulai 10 November 2021 hingga 9 Desember 2021.
Tersangka Apri Sujadi ditahan di Gedung Merah Putih. Sedangkan tersangka M Saleh Umar di tahan di Gedung KPK Kavling C1.
Sebelumnya diketahui, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi dan Kepala BP Kawasan Bintan M Saleh Umar sebagai tersangka. Dua tersangka diduga menerima uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sejak 2017 hingga 2018, Apri Sujadi diduga menerima uang sebanyak Rp 6,3 miliar. Sedangkan M Saleh Umar diduga menerima uang sebanyak Rp 800 Juta. Akibat perbuatan dua tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp 250 miliar. (*)
Reporter: Yusnadi
Penempatan PMI ke LN Mulai Dibuka
batampos.co.id – Sejumlah negara mulai membuka bordernya untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Terbaru, Taiwan dan Korea Selatan sudah memperbolehkan PMI masuk ke negaranya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pembukaan penempatan Calon PMI (CPMI) ke Taiwan akan mulai dilakukan hari ini (11/11). Pembukaan ini jadi yang pertama setelah Taiwan menangguhkan penempatan CPMI pada 4 Desember 2020 lalu. Indonesia dinilai telah sukses dalam menyiapkan upaya pencegahan pandemi Covid-19.
Segini Anggaran untuk Perbaikan Masjid Agung Batam Center
batampos.co.id – Kerusakan berbagai fasilitas di Masjid Agung Batam memang cukup memprihatinkan. Selain kerap dikeluhkan jemaah karena atapnya bocor, fasilitas di toilet juga banyak kerusakan.
Sehingga, tempat ibadah umat muslim ini membutuhkan perbaikan segera. Namun, biaya yang dibutuhkan tak sedikit.
Tarik Investasi ke Karimun, Gubkepri Gesa Pembangunan Landasan Bandara
batampos.co.id-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad optimis pembangunan dan investasi di Kabupaten Karimun akan bergerak cepat. Menurutnya salah satu kunci adalah merampungkan perpanjangan landasan Bandar Udara (Bandara) Raja Haji Abdullah.
“Bagaimana kita bisa menarik investasi lebih cepat masuk ke Karimun, karena sampai saat ini masih belum bisa mendaratkan pesawat jenis boing 373,” ujar Gubernur Ansar.
BACA JUGA: Sampai Oktober, Serapan Anggaran Pemprov masih di Bawah Target
Mantan Bupati Bintan tersebut menegaskan, ia punya target khusus untuk Kabupaten Karimun beberapa waktu kedepan. Yakni, pada 2023 mendatang Bandara tersebut sudah melayani penerbangan dengan boing 373. Sehingga calon-calon investor tidak lagi harus melintas melalui Batam ketika ingin berkunjung ke Karimun.
“Lewat APBD Perubahan TA 2021 ini, kami juga sedang menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk penambahan panjang landasan yang ditargetkan dilaksanakan pada 2022 atau 2023 mendatang,” jelas Gubernur.
Disebutkannya, saat ini panjang landasan Bandara tersebut adalah 1.200 meter. Kemudian pada tahun ini, sedang dikerjakan penambahan sepanjang 1.600 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar. Pria yang pernah duduk sebagai Legislator di Senayan, Jakarta tersebut juga memaparkan, pihaknya akan fokus untuk menyelesaikan persoalan lahan.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan Bapak Presiden. Sebagai responnya, kita diminta untuk mempercepat proses pembebasan lahan,” tutup Gubernur.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sepakat untuk meningkatkan kapasitas bandara di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Rencananya, Bandara Raja Haji Abdullah akan dibangun dengan kapasitas panjang runway mencapai 2.200 meter yang dilaksanakan pada 2023.
“Tahun ini kami akan selesaikan 1.600, artinya sudah bisa pesawat ATR bisa ke tempat itu. Pada 2023, setelah runway mencapai 2.200 meter, bandara tersebut bisa digunakan untuk pesawat lebih besar,” ujar Menhub saat berkunjung ke Karimun belum lama ini. (*)
Reporter: Jailani
Pemko Batam Terancam Defisit Rp100 Miliar
batampos.co.id – Jelang akhir tahun, capaian target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih jauh dari harapan. Berdasarkan Siependa.batam.go.id, terlihat APBD-P Batam baru tercapai 46 persen atau Rp 1,3 triliun dari target Rp 2,9 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti menghapus denda pajak, hingga memberikan keringanan pembayaran dengan sistem cicil.
Ia menyebutkan, berdasarkan data saat ini, total capaian PAD sudah berada di angka 69 persen atau Rp 846 miliar dari target Rp 1,2 triliun. Menurutnya, masih ada waktu hingga Desember mendatang, agar capaian bisa dimaksimalkan.
”Memang sudah diprediksi tidak capai target. Tapi kalau bisa tidak terlalu jauh. Hingga akhir tahun, kalau bisa PADmenyentuh angka 75 persen, sehingga tidak terlalu jauh,” kata dia, Rabu (10/11/2021).
Azman mengatakan, pemasukan tertinggi masih bersumber dari pajak restoran, hotel, hiburan, pajak reklame, PPJ, BPHTB, dan PBB. Ia mengatakan, hingga sekarang capaian masih di bawah 80 persen.
Kendati demikian, ada juga capaian yang surplus yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan tercapai 117 persen atau Rp 1,1 miliar dari target Rp 1 miliar.
”Walaupun tidak mencapai target yang sudah ditentukan, kami tetap upayakan memaksimalkan sampai akhir tahun nanti,” ujarnya.
Retribusi yang paling besar masih bersumber dari retribusi pelayanan dan persampahan kebersihan yang mencapai Rp 28 miliar dari target Rp 40 miliar. Disusul retribusi parkir tepi jalan yang sudah tercapai Rp 3,6 miliar dari target Rp 5,2 miliar.
Azman menjelaskan, dengan keadaan seperti saat ini, memang ada ancaman defisit terhadap target capaian. Perkiraan defisit mencapai Rp 100 miliar. Kendati hal ini masih akan ada evaluasi dan pembahasan nanti.
”Kalau saya kan lebih ke PAD, untuk lebih lengkapnya itu di bagian Pak Malik (Abdul Malik, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, mengatakan, jelang akhir tahun ini, pihaknya sudah menggelar rapat bersama OPD penghasil. Beberapa waktu lalu sudah dibahas capaian proyek fisik yang sudah berjalan 80 persen dan serapan di triwulan terakhir ini.
Untuk prediksi defisit anggaran memang sudah diprediksi terjadi. Hal ini karena faktor perekonomian yang belum stabil, serta pengaruh pandemi Covid-19 yang belum juga usai.
Sehingga, berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Defisit anggaran disebut mencapai 100 miliar jelang akhir penutup tahun ini.
”Soal angka itu masih akan dievaluasi nanti. Saya belum bisa kasih tahu detail angkanya. Nanti kalau sudah final baru bisa saya informasikan. Kami masih akan rapat lagi. Nanti saya akan panggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk bahas kembali soal ini,” ujarnya.
Reporter: Yulitavia
Sampai Oktober, Serapan Anggaran Pemprov masih di Bawah Target
batampos.co.id-Berdasarkan laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Kepri TA 2021, serapan anggaran Pemprov Kepri sampai Oktober 2021 mendatang masih pada angka 53,64 persen. Sedangkan progres fisik sebesar 70,01 persen.
Pada bulan Oktober 2021 lalu, Pemprov Kepri memasang target serapan pada angka 74,44 persen. Sementara itu, untuk fisik pada priode yang sama adalah sebesar 83,23 persen. Merujuk pada realisasi yang dilaporkan, baik serapan anggaran maupun progres fisik pelaksaan APBD Kepri TA 2021 masih di bawah target.
BACA JUGA: Anggaran Pemprov Kepri Terbatas, Penyelesaian Jalan Provinsi di Batam Bertahap
Kemudian untuk progres pengadaan barang dan jasa untuk nilai Rp200 juta sampai Rp2,5 miliar masih pada angka 57,31 persen. Adapun jumlah paket kegiatan pada tahun ini adalah 527 paket kegiatan dengan pagu sebesar Rp339 miliar. Adapun kegiatan yang sudah teken kontrak adalah sebanyak 236 paket atau 44,78 persen. Sampai Oktober 2021 lalu, belum ada kegiatan yang dilaporkan sudah serahterima hasil pekerjaan.
Berikutnya untuk pengadaan kegiatan dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar ada 49 paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp309 miliar. Selain itu, untuk proyek diatas Rp50 miliar ada satu kegiatan dengan pagu Rp76,77 miliar. Namun sampai Oktober 2021 belum dilaporkan realisasinya oleh Pemprov Kepri.
“Progres capaian Belanja APBD 2021 hingga 5 November, telah mencapai 60,92 Persen, sedangkan Realisasi keuangan 75,48 Persen,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Lamidi dalam rapat evaluasi, Senin (8/11) lalu.
Menurut Lamidi, dibandingkan dengan periode tahun lalu, capaian realisasi APBD 2021 ini mengalami penurunan disebabkan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru. Meskipun demikian, Lamidi mengklaim, Pemprov Kepri masih dijalur yang benar.
“Sebenarnya kita masih di jalur yang benar dikarenakan perbandingan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 3 persen. Ini pun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.
Dengan masa waktu pelaksanaan APBD 2021 yang tinggal satu setengah bulan lagi ini, Lamidi pun meminta kepada OPD yang realisasi kegiatannya rendah agar segera melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang sudah dialokasikan di APBD 2021.
“Paket-paket yang sedang dilelang dan tahapannya sudah selesai agar segera dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fahriandi juga mengatakan, secara Nasional, peringkat realisasi belanja Provinsi Kepri per 15 Oktober berada di peringkat 16, sedangkan untuk realisasi pendapatan berada di posisi 20.
“Namun biasanya semua provinsi akan melakukan akselerasi di akhir tahun untuk pencapaian target masing-masing” ujarnya.
Dibanding dua minggu, ada fluktuasi dikarenakan adanya penyesuaian pada struktur APBD Perubahan. Penyesuaian itu juga mengakibatkan ada beberapa OPD yang progresnya menjadi minus. Sedangkan mengenai realisasi keuangan yang juga lebih rendah daripada periode yang sama di tahun yang lalu yaitu sebesar 60,92 persen di tahun 2021 dibandingkan sebesar 64,84 di tahun 2020.
“Kondisi ini disebabkan adanya keterlambatan penyerapan secara umum akibat beberapa perubahan nomenklatur yang harus menunggu proses APBDP,” jelasnya. (*)
Reporter: Jailani
Ditpam BP Batam Amankan Puluhan Binatang dan Tumbuhan Tanpa Surat Karantina
batampos.co.id – Personel Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam mengamankan puluhan binatang dan belasan tumbuhan tanpa surat karantina di Pelabuhan Domestik Sekupang.
Kepala Sub Direktorat Pengamanan Aset dan Objek Vital, Kurniawan, mengatakan, pengamanan tersebut dilakukan pada Jumat (5/11/2021) lalu.
Pemko Batam Bahas Pengembangan dan Pembangunan di Belakang Padang
batampos.co.id – Pemko Batam melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, dalam pembangunan penataan perencanaan sangat diperlukan.
