Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 904

525 Kasus DBD, Dua Meninggal: Batam Aktifkan G1R1J dan Gertak

0
Ilustrasi demam berdarah.

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam menggiatkan kembali Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak) untuk menekan penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di tengah tren peningkatan kasus saat musim hujan.

Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mencatat hingga 21 September 2025 terdapat 525 kasus DBD dengan dua orang meninggal dunia. Angka ini sebenarnya menurun dibanding periode sama tahun 2024 yang mencapai 871 kasus dan 14 kematian.

“Meskipun ini bukan program baru, kami tetap optimalkan yang sudah ada, termasuk G1R1J dan Gertak,” ujarnya, Senin (29/9).

Melalui G1R1J, setiap rumah ditunjuk seorang Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang bertugas memastikan tidak ada jentik di lingkungan tempat tinggalnya. Para jumantik juga diwajibkan melaporkan temuannya ke puskesmas terdekat.

Sementara itu, Gertak digalakkan lewat aksi gotong royong massal di masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk. “Gerakan ini menekankan keterlibatan warga dalam memastikan lingkungan rumah bebas jentik nyamuk,” tambah Didi.

Tren kasus DBD di Batam memang cenderung naik pada musim hujan. Genangan air menjadi tempat perkembangbiakan ideal nyamuk Aedes aegypti. Data Dinkes menunjukkan, puncak kasus terjadi pada Juli dengan 112 laporan, disusul Agustus 85 kasus, dan 26 kasus pada September hingga tanggal 21.

Sebaran kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Sagulung (97 kasus), Batam Kota (84 kasus), dan Sekupang (76 kasus). Adapun wilayah dengan kasus terendah yakni Bulang (3 kasus) dan Belakang Padang (2 kasus).

Dari sisi usia, anak-anak 5–14 tahun paling rentan terserang DBD. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, penderita laki-laki lebih banyak (292 kasus) dibanding perempuan (234 kasus).

Upaya penanggulangan terus dilakukan, mulai dari fogging fokus di 270 titik, penyuluhan kesehatan, hingga penguatan kader jumantik. Namun, menurut Didi, kunci keberhasilan tetap ada pada partisipasi masyarakat.

“Kami imbau warga rutin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus: menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas, serta langkah tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik,” jelasnya.

Didi juga mengingatkan masyarakat segera membawa pasien dengan gejala DBD ke puskesmas terdekat agar mendapat penanganan medis cepat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 525 Kasus DBD, Dua Meninggal: Batam Aktifkan G1R1J dan Gertak pertama kali tampil pada Metropolis.

Dapur SPPG Bintan Utara Mulai Beroperasi, Siapkan Menu Khusus untuk SLB

0
MBG Bintan
Pelajar SMPN 11 Bintan menerima makan bergizi gratis pada hari pertama dapur SPPG Bintan mulai beroperasi, Senin (29/9). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Mangapai Indonesia Sejahtera resmi beroperasi di Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Senin (29/9).

Ketua SPPG Bintan, Ego Aditya Maolana mengatakan, dapur tersebut melayani 2.931 penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) di 11 sekolah. Jumlah itu terdiri dari 3 TK, 4 SD, 1 SMP, 1 SMK, dan 2 sekolah luar biasa (SLB).

“SPPG Bintan tidak hanya melayani pelajar dari sekolah umum, tetapi juga pelajar dari SLB. Karena itu kami menyiapkan dua menu berbeda sesuai kebutuhan gizi mereka,” ujarnya.

Khusus untuk siswa SLB, menu mencakup nasi merah dan buah tertentu yang disesuaikan dengan kondisi mereka. “Mereka tidak bisa dikasih buah anggur atau jeruk. Ini jadi perhatian kami di bagian dapur,” kata Ego.

Meski sempat terjadi keterlambatan pendistribusian makanan di beberapa sekolah pada hari pertama, Ego memastikan pihaknya terus melakukan evaluasi agar distribusi berjalan lancar.

Wakil Kepala SMPN 11 Bintan, Ernawati, menyebut program MBG berjalan sesuai harapan. “Alhamdulillah, makanan datang tepat waktu. Di sekolah kami ada 619 siswa penerima manfaat,” katanya.

Distribusi makanan diatur guru piket dan wali kelas agar berjalan tertib. “Pembagian dimulai pukul 09.00 WIB, menyesuaikan jam istirahat siswa sekitar pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Humas SMPN 11 Bintan, Elinafidawati, menambahkan sekolah juga menyiapkan mekanisme bagi siswa yang tidak hadir. Jika orang tua berhalangan mengambil, makanan akan dialihkan ke siswa lain atau pihak sekolah.

Guru kelas 9C SMPN 11 Bintan, Farahdia Indratni, menyebut siswa sangat antusias. “Alhamdulillah, anak-anak suka menu yang disajikan. Habis semua, hanya tersisa dua porsi,” katanya.

Laurentina Napitupulu, siswa kelas 9C SMPN 11 Bintan, mengaku senang dengan adanya MBG. “Menunya enak dan bergizi. Jadi tidak perlu bawa bekal, uang jajan masih dikasih Rp5 ribu sama orang tua,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Dapur SPPG Bintan Utara Mulai Beroperasi, Siapkan Menu Khusus untuk SLB pertama kali tampil pada Kepri.

Kerja Berat, Tanggung Risiko Keracunan, Segini Upah Petugas SPPG Lingga

0
SPPG Lingga
Aktivitas petugas SPPG di Lingga menyiapkan menu MBG untuk ribuan penerima. F. Vatawari/Batam Pos.

batampos – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah. Salah satunya melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang setiap hari menyiapkan makanan sehat untuk siswa, balita, dan ibu hamil.

Di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, dapur SPPG harus melayani hampir 4.000 penerima manfaat setiap harinya. Tugas ini dianggap berat karena selain menuntut kecepatan dan ketelitian, para pekerja juga menanggung tanggung jawab besar bila terjadi masalah, seperti insiden keracunan makanan.

Kepala Dapur SPPG Dabo Singkep, Irdian Hariyadi, menegaskan bahwa pekerja akan mendapatkan upah sesuai standar upah minimum kabupaten (UMK).

“Kita akan memberikan upah kerja kepada para karyawan dapur SPPG sesuai dengan standar yang ada. Karena untuk pemberian upah sudah distandarisasi dari pusat,” kata Irdian, Senin (29/9).

Meski demikian, Irdian mengakui tidak semua pekerja menerima gaji sesuai UMK. Ada juga yang dibayar di bawah standar, mengacu pada ketentuan pusat terkait pemberian upah. “Ada yang sesuai standar minimum, ada juga yang di bawah,” jelasnya.

Selain upah kerja, karyawan dapur SPPG juga dipersiapkan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Saat ini masih dalam tahap pemenuhan,” tambahnya.

Mengenai besaran gaji, Irdian menyebut pekerja harian atau relawan menerima sekitar Rp100 ribu per hari dengan rata-rata 20 hari kerja dalam sebulan. Sementara kepala bagian dapur memperoleh upah Rp160 ribu per hari dengan pola kerja yang sama.

Namun, untuk angka detail resmi, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. “Kalau untuk angka pastinya kami tidak berani menyampaikan karena ini kewenangan langsung dari pusat,” tutup Irdian. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Kerja Berat, Tanggung Risiko Keracunan, Segini Upah Petugas SPPG Lingga pertama kali tampil pada Kepri.

Dari Lapak Kuliner hingga Lapangan Kerja, UMKM Batam Tumbuh Pesat

0
UMKM di Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – UMKM di Kota Batam terus menunjukkan geliat positif, terutama di Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Pertumbuhan usaha kecil ini bukan sekadar menopang hidup pelakunya, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat menengah dengan membuka lapangan kerja baru dan memberikan penghasilan layak.

Di kawasan SP Plaza Sagulung, misalnya, ratusan lapak kuliner dan pedagang minuman berjejer setiap sore hingga malam. Suasananya selalu ramai oleh warga yang berolahraga maupun bersantai bersama keluarga. Kehadiran UMKM membuat kawasan ini hidup sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal.

Fadil, pedagang minuman, mengaku omzet hariannya bisa tembus Rp400 ribu. Usaha itu kini menjadi penopang utama keluarganya. “Alhamdulillah, anak-anak bisa tetap sekolah dari hasil jualan ini,” ucapnya.

Cerita serupa datang dari Siska, penjual makanan siap saji. Usaha yang semula dijalankan seorang diri kini berkembang hingga mampu mempekerjakan dua karyawan. “Dulu saya sendirian, sekarang bisa buka lapangan kerja buat orang lain. Sama-sama terbantu,” katanya.

Pihak kecamatan mencatat pertumbuhan UMKM di Sagulung kian signifikan. Berbagai sudut wilayah semakin ramai dengan aktivitas usaha kecil yang terbukti memberi daya ungkit besar bagi ekonomi warga. Sebagai bentuk dukungan, ribuan pelaku UMKM telah difasilitasi sertifikat halal gratis, serta pelatihan untuk UMKM pemula.

Pembinaan teknis menjadi ranah dinas terkait, sementara kecamatan fokus pada pengawasan, pemantauan, serta fasilitasi. Langkah ini ditujukan agar UMKM makin kuat dan berdaya saing.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardiwinata, menilai UMKM kuliner sangat potensial bersinergi dengan sektor pariwisata. “Kalau UMKM tumbuh bersama pariwisata, dampaknya akan lebih luas bagi ekonomi Batam,” ujarnya.

Kini UMKM di Batam tidak lagi sebatas usaha tambahan, melainkan sumber penghasilan utama sekaligus pencipta lapangan kerja. Dengan dukungan pemerintah, semangat pelaku usaha, dan antusiasme masyarakat, UMKM diprediksi akan terus menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus benteng masyarakat menengah menghadapi tantangan zaman. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Dari Lapak Kuliner hingga Lapangan Kerja, UMKM Batam Tumbuh Pesat pertama kali tampil pada Metropolis.

Oktober 2025 Tanpa Tanggal Merah, Masyarakat Hanya Nikmati Libur Akhir Pekan

0
Kalender
Ilustrasi. F. Freepik.

batampos – Bulan Oktober 2025 dipastikan tidak memiliki tanggal merah. Artinya, masyarakat hanya bisa menikmati libur di akhir pekan sepanjang bulan tersebut.

Kepastian ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024. Dalam SKB itu ditegaskan bahwa tidak ada libur nasional maupun cuti bersama di bulan Oktober 2025.

Meski tanpa tanggal merah, Oktober tetap diwarnai dengan sejumlah hari penting nasional. Beberapa di antaranya adalah Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, Hari Batik Nasional 2 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) 5 Oktober, Hari Santri Nasional 22 Oktober, dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

Masyarakat tetap dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mengikuti berbagai kegiatan peringatan, sosial, hingga edukatif. Selain itu, momentum Oktober bisa menjadi waktu produktif untuk menuntaskan pekerjaan, merintis rencana baru, atau mengembangkan diri.

“Bulan Oktober akan menjadi bulan penuh produktivitas karena tidak ada jeda libur nasional. Namun, masyarakat bisa tetap menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan,” demikian dikutip dari Radar Madura, Senin (29/9).

Walau tanpa libur panjang, masyarakat tetap bisa menjadikan hari-hari penting nasional sebagai inspirasi, termasuk membuat konten kreatif atau ikut kegiatan komunitas.

Dengan begitu, Oktober 2025 bukan sekadar bulan kerja penuh, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan, nasionalisme, dan kreativitas masyarakat. (*)

Reporter: Juliana Belence 

Artikel Oktober 2025 Tanpa Tanggal Merah, Masyarakat Hanya Nikmati Libur Akhir Pekan pertama kali tampil pada News.

Belasan Murid SDN 016 Tumbang Usai Santap MBG

0
SDN 016 Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Sebanyak 18 murid SDN 016 Seilekop, Sagulung, Batam, mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (29/9) siang. Peristiwa itu membuat suasana sekolah mendadak panik karena sejumlah siswa kelas 3 dan 4 tiba-tiba merasakan gejala mual dan pusing sesaat setelah makan.

Para siswa yang keracunan langsung mendapatkan penanganan medis. Sebanyak 17 murid dirujuk ke Rumah Sakit Elisabeth Seilekop, sementara satu siswa lainnya dilarikan ke Puskesmas terdekat. “Alhamdulillah, semua anak sudah mendapatkan penanganan dan kondisinya mulai membaik,” ujar Emi Afriani, guru SDN 016 yang menyampaikan keterangan mewakili Kepala Sekolah, Ridwan, Senin (29/9).

Dari informasi yang dihimpun, menu MBG yang dikonsumsi saat itu adalah spaghetti, minuman yakult, dan buah salak. Diduga makanan tersebut memicu gejala keracunan yang dialami belasan murid. Menariknya, hanya siswa kelas siang yang terdampak, sementara murid kelas pagi tidak mengalami keluhan.

Kejadian tersebut segera ditangani pihak kepolisian dan tenaga kesehatan. Tim dari Puskesmas Sagulung bersama aparat kepolisian mendatangi sekolah untuk memastikan penanganan darurat berjalan lancar sekaligus melakukan pemeriksaan awal terhadap sumber makanan.

Program MBG sendiri baru berjalan sekitar satu bulan di sekolah-sekolah Batam. Untuk SDN 016 Seilekop, program ini melibatkan dapur MBG yang berlokasi di Dapur 12 Pelenggut. Dari dapur tersebut, makanan didistribusikan ke sepuluh sekolah. Untuk SDN 016 total penerima mencapai 689 siswa.

Meski demikian, hanya 18 murid SDN 016 Seilekop yang dilaporkan keracunan. “Mereka langsung merasa pusing dan mual setelah mulai makan. Untungnya cepat ditangani,” tambah Emi.

Akibat kejadian ini, operasional dapur MBG di Dapur 12 Pelenggut resmi dihentikan sementara mulai Sabtu (29/9) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Program MBG di sejumlah sekolah penerima juga dihentikan sementara untuk keperluan evaluasi dan renovasi dapur.

“Sudah ada pengumuman resmi dari pihak SPPG di grup sekolah, program MBG untuk sementara dihentikan sampai ada evaluasi dan perbaikan di dapur,” jelas salah seorang guru.

Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, saat dikonfirmasi terkait kasus ini belum memberikan keterangan resmi. Namun, pihak sekolah maupun orang tua murid berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program MBG bisa kembali berjalan aman dan bermanfaat bagi siswa.

Kasus ini menambah daftar persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Batam. Aparat kepolisian kini juga turun tangan untuk memastikan penyebab keracunan, sementara pihak sekolah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur penyedia makanan demi menjamin keselamatan anak-anak. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Belasan Murid SDN 016 Tumbang Usai Santap MBG pertama kali tampil pada Metropolis.

Zulfahmi Cs Terbukti Edarkan Sabu, Dihukum 8 Tahun

0
Zulfahmi, Mohamed Azri, dan Mukhtaruddin usai sidang di PN Batam, Senin (29/9). Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis delapan tahun penjara terhadap tiga terdakwa kasus narkotika, masing-masing Zulfahmi, Mohamed Azri, dan Mukhtaruddin.

Putusan dibacakan dalam sidang di ruang utama PN Batam, Senin (29/9). Majelis hakim yang dipimpin Veriandi, dengan anggota Welly dan Irfan Lubis, menyatakan para terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

“Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp2 miliar subsider dua bulan penjara kepada masing-masing terdakwa,” ujar hakim Veriandi saat membacakan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdullah menuntut hukuman sembilan tahun penjara serta denda Rp2 miliar untuk para terdakwa.

Majelis hakim menilai, hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan.

Barang bukti sabu seberat total 27,85 gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Usai putusan, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan JPU, kasus ini bermula pada Maret 2025. Saat itu, terdakwa bersama seorang rekan bernama Raden Adi Arta alias Eka (berkas terpisah) terlibat dalam transaksi sabu di Batam.

Raden membeli sabu 50 gram dari seorang pengedar bernama Pakcik yang hingga kini masih buron, dengan pembayaran melalui rekening atas nama Shol Lahur Robani, yang juga masuk daftar pencarian orang.

Pada 25 Maret 2025, terdakwa Azri memesan satu gram sabu melalui Mukhtaruddin. Pesanan itu diteruskan kepada Zulfahmi, yang kemudian menawarkan 2,5 gram sabu seharga Rp1,8 juta. Transaksi berlangsung di rumah kos Zulfahmi di Perumahan Sakura Garden, Batu Ampar.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu dengan total berat 27,85 gram. Berdasarkan uji laboratorium Balai POM Batam, sampel positif mengandung metamfetamin yang masuk narkotika golongan I sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Zulfahmi Cs Terbukti Edarkan Sabu, Dihukum 8 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

Bupati Anambas Ultimatum SPPG: Jaga Kualitas, Jangan Sampai Ada Keracunan

0
Bupati Aneng
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengeluarkan ultimatum tegas kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjaga kualitas makanan. Penegasan ini menyusul kasus keracunan massal yang sebelumnya terjadi di Karimun dan Batam.

“Pengelola harus benar-benar memperhatikan kebersihan dan ketahanan makanan sebelum memproduksi. Makanan ini untuk anak-anak, jadi harus aman,” ujar Aneng saat ditemui Batam Pos, Senin (29/9).

Aneng menegaskan pemerintah daerah tidak ingin kasus serupa terjadi di Anambas. Karena itu, ia meminta setiap pengelola SPPG serius dalam mengolah makanan, mulai dari pemilihan bahan, kebersihan dapur, hingga proses penyajian. Menurutnya, kesalahan kecil bisa berdampak besar pada kesehatan pelajar penerima manfaat.

“Kita minta jangan ada kelalaian. Keselamatan anak-anak jauh lebih penting dari apa pun. Jadi setiap detail dalam produksi harus diperhatikan,” tegasnya.

Untuk memastikan standar tetap terjaga, Aneng menugaskan Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pengawasan ketat. Mulai dari proses produksi, penyimpanan bahan, hingga pembuangan limbah harus dalam kontrol penuh.

“Kita tidak ingin ada celah. Dinkes harus turun langsung supaya makanan yang diberikan benar-benar sehat dan aman,” tambahnya.

Aneng juga mengingatkan bahwa meski hingga kini Anambas belum mengalami kejadian luar biasa (KLB) akibat makanan SPPG, kewaspadaan tetap harus dijaga.

Ia menekankan bahwa program pemenuhan gizi adalah amanah besar dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas.

“Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi lupakan kualitas. Saya tegaskan, makanan yang diberikan ke anak-anak harus memenuhi standar gizi, sehat, dan bersih,” ucap Aneng dengan nada tegas.

Saat ini, Anambas mengoperasikan dua SPPG yang berlokasi di Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, dan Desa Candi, Kecamatan Palmatak.

Kedua dapur tersebut melayani 1.557 pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan. Aneng berharap program ini dapat benar-benar menyehatkan pelajar, bukan menimbulkan masalah baru. (*)

Artikel Bupati Anambas Ultimatum SPPG: Jaga Kualitas, Jangan Sampai Ada Keracunan pertama kali tampil pada Kepri.

DPRD Batam Mantapkan Agenda 2026, Ekonomi dan Pengawasan Jadi Prioritas

0
Rapat Paripurna DPRD Batam yang membahas soal Renja Dewan di 2026. Foto. DPRD Batam untuk Batam Pos

batampos – DPRD Kota Batam melalui Badan Musyawarah (Banmus) resmi menyampaikan laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Senin (29/9). Laporan disampaikan Koordinator Banmus DPRD Batam sekaligus Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto.

Menurut Budi, Renja DPRD disusun secara komprehensif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan Kota Batam, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun sepanjang tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada 2026.

“Banmus memiliki peran strategis dalam mengatur seluruh agenda DPRD, mulai dari rapat paripurna, rapat komisi, hingga masa reses. Rencana kerja ini juga mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah dan kebijakan nasional,” ujarnya.

Adapun pokok-pokok Renja DPRD Batam 2026 mencakup penjadwalan rapat paripurna, rapat komisi, masa reses tiga kali setahun, serta pembentukan panitia khusus untuk isu strategis. Pada fungsi legislasi, DPRD menyiapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026–2027 dengan prioritas ranperda bidang tata ruang, perizinan, pengelolaan kelautan, pelayanan publik digital, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi anggaran, DPRD menjadwalkan pembahasan KUA-PPAS, RAPBD, perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban APBD 2026, lengkap dengan evaluasi realisasi APBD per triwulan. Pada fungsi pengawasan, mekanisme reses, rapat dengar pendapat dengan OPD, sidak lapangan, hingga penggunaan hak interpelasi, angket, dan pernyataan pendapat diperkuat.

Fokus isu strategis 2026 antara lain sinkronisasi perencanaan pembangunan, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7 persen, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dan anggota DPRD.

Selain itu, seluruh alat kelengkapan DPRD mulai dari pimpinan, Banmus, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan, hingga Komisi I–IV telah menetapkan agenda kerja masing-masing. Peningkatan kapasitas anggota juga diprioritaskan melalui bimbingan teknis, workshop, seminar, kunjungan kerja, dan orientasi.

Budi menegaskan, seluruh Renja yang dirumuskan bersifat realistis, aplikatif, dan berpijak pada komitmen DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Renja ini kami susun dengan komprehensif dan penuh komitmen. Harapannya, Batam semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Mantapkan Agenda 2026, Ekonomi dan Pengawasan Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.

Li Claudia Targetkan 2 Tahun ke Depan Batam Lebih Baik Menangani Banjir

0
Li Claudia Chandra. Foto. Humas BP Batam untuk Batam Pos

batampos – Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam menargetkan kondisi banjir di Batam akan jauh lebih baik dalam dua tahun ke depan.

Janji itu disampaikan Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, sebagai komitmen nyata pemerintah menanggapi keresahan warga yang saban musim hujan harus berjibaku dengan genangan.

“Dua tahun lagi mudah-mudahan bisa lebih baik. Tapi memang butuh kerja keras semua pihak. Semoga dengan sinergi yang baik antara Pemko Batam dengan BP Batam, serta melaksanakan langkah-langkah penanganan yang tepat, hal ini dapat mempercepat mengatasi permasalahan banjir di Kota Batam,” katanya, Minggu (28/9).

Baginya, banjir masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Batam dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan program penanggulangan banjir sebagai prioritas bersama.

Li Claudia menjelaskan, Pemko dan BP Batam telah membentuk Tim Gabungan Penanggulangan Banjir. Tim ini melibatkan perangkat daerah teknis, unsur BP Batam, hingga aparat wilayah di tingkat kecamatan. Kehadiran tim gabungan ini menjadi bentuk sinergi baru yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Ia menyebut, strategi penanganan banjir dirancang dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah fokus pada normalisasi sungai serta pembersihan saluran alami yang terhambat sedimentasi.

Untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan saluran pembuangan baru ke laut, khususnya di kawasan padat seperti Mondial dan Bengkong. Selain itu, juga dipasang box culvert berukuran besar guna memperlancar aliran air ketika curah hujan tinggi.

“Selain melakukan normalisasi, kami juga melakukan pemasangan box culvert berukuran besar agar dapat mengatasi debit tinggi. Kami berharap, selain ada keterlibatan pengusaha, juga ada peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya pada saluran-saluran air,” ujar Li Claudia.

Persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja pemerintah semata. Diperlukan dukungan penuh dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kalau masyarakat ikut terlibat, kita optimis target dua tahun kondisi banjir di Batam lebih baik bisa tercapai,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Li Claudia Targetkan 2 Tahun ke Depan Batam Lebih Baik Menangani Banjir pertama kali tampil pada Metropolis.