batampos.co.id-Berdasarkan laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD Kepri TA 2021, serapan anggaran Pemprov Kepri sampai Oktober 2021 mendatang masih pada angka 53,64 persen. Sedangkan progres fisik sebesar 70,01 persen.
Pada bulan Oktober 2021 lalu, Pemprov Kepri memasang target serapan pada angka 74,44 persen. Sementara itu, untuk fisik pada priode yang sama adalah sebesar 83,23 persen. Merujuk pada realisasi yang dilaporkan, baik serapan anggaran maupun progres fisik pelaksaan APBD Kepri TA 2021 masih di bawah target.
BACA JUGA: Anggaran Pemprov Kepri Terbatas, Penyelesaian Jalan Provinsi di Batam Bertahap
Kemudian untuk progres pengadaan barang dan jasa untuk nilai Rp200 juta sampai Rp2,5 miliar masih pada angka 57,31 persen. Adapun jumlah paket kegiatan pada tahun ini adalah 527 paket kegiatan dengan pagu sebesar Rp339 miliar. Adapun kegiatan yang sudah teken kontrak adalah sebanyak 236 paket atau 44,78 persen. Sampai Oktober 2021 lalu, belum ada kegiatan yang dilaporkan sudah serahterima hasil pekerjaan.
Berikutnya untuk pengadaan kegiatan dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar ada 49 paket kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp309 miliar. Selain itu, untuk proyek diatas Rp50 miliar ada satu kegiatan dengan pagu Rp76,77 miliar. Namun sampai Oktober 2021 belum dilaporkan realisasinya oleh Pemprov Kepri.
“Progres capaian Belanja APBD 2021 hingga 5 November, telah mencapai 60,92 Persen, sedangkan Realisasi keuangan 75,48 Persen,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Lamidi dalam rapat evaluasi, Senin (8/11) lalu.
Menurut Lamidi, dibandingkan dengan periode tahun lalu, capaian realisasi APBD 2021 ini mengalami penurunan disebabkan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah yang baru. Meskipun demikian, Lamidi mengklaim, Pemprov Kepri masih dijalur yang benar.
“Sebenarnya kita masih di jalur yang benar dikarenakan perbandingan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 3 persen. Ini pun untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.
Dengan masa waktu pelaksanaan APBD 2021 yang tinggal satu setengah bulan lagi ini, Lamidi pun meminta kepada OPD yang realisasi kegiatannya rendah agar segera melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang sudah dialokasikan di APBD 2021.
“Paket-paket yang sedang dilelang dan tahapannya sudah selesai agar segera dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fahriandi juga mengatakan, secara Nasional, peringkat realisasi belanja Provinsi Kepri per 15 Oktober berada di peringkat 16, sedangkan untuk realisasi pendapatan berada di posisi 20.
“Namun biasanya semua provinsi akan melakukan akselerasi di akhir tahun untuk pencapaian target masing-masing” ujarnya.
Dibanding dua minggu, ada fluktuasi dikarenakan adanya penyesuaian pada struktur APBD Perubahan. Penyesuaian itu juga mengakibatkan ada beberapa OPD yang progresnya menjadi minus. Sedangkan mengenai realisasi keuangan yang juga lebih rendah daripada periode yang sama di tahun yang lalu yaitu sebesar 60,92 persen di tahun 2021 dibandingkan sebesar 64,84 di tahun 2020.
“Kondisi ini disebabkan adanya keterlambatan penyerapan secara umum akibat beberapa perubahan nomenklatur yang harus menunggu proses APBDP,” jelasnya. (*)
Reporter: Jailani
