batampos– Sidang lanjutan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap asisten rumah tangga (ART) bernama Intan kembali memunculkan ketegangan baru di Pengadilan Negeri Batam, Senin (10/11).

Bukan hanya soal bantahan terdakwa Roslina atas dugaan penganiayaan, tetapi juga soal klaim upaya nya menempuh perdamaian yang dinilai manipulatif oleh Ketua KKPPMP Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal.

Keterangan Romo Paschal yang disebut terdakwa sebagai penghalang perdamaian justru mengarah pada kritik tajam terhadap kesaksian Roslina di persidangan.

Menurutnya, narasi damai yang diungkap terdakwa hanyalah upaya membangun pencitraan di ruang publik.

“Terdakwa ingin memutar makna damai menjadi alat untuk mencuci citranya, bukan untuk memulihkan luka atau trauma yang dialami Intan,” ujar Romo Paschal kepada Batam Pos, Selasa (11/10).

BACA JUGA: Romo Paschal Sentil Roslina: Stop Manipulatif, Hadapi Kasus KDRT dengan Jujur

Ia menegaskan bahwa perdamaian yang tidak didahului penyesalan tulus hanya menjadi “kosmetik moral” yang menutupi buruknya tindakan kekerasan.

“Orang yang sungguh menyesal tidak sibuk mencari pembelaan. Ia mencari kebenaran, meski itu berarti menelanjangi dirinya sendiri,” katanya.

Romo Paschal menegaskan bahwa ia tidak menghalangi rekonsiliasi sejati, tetapi menolak perdamaian semu yang dapat mengkhianati keadilan dan meminggirkan korban. Ia menilai Roslina belum menunjukkan empati, tanggung jawab, atau pengakuan atas kekerasan yang didakwakan.

“Perdamaian bukan hak pelaku, tetapi hak korban untuk sembuh. Bagaimana mungkin mendamaikan seseorang yang bahkan belum mengakui kebenaran penuh?” ujarnya .

Menurutnya, pengampunan tanpa pengakuan hanyalah pemakluman terhadap kekerasan.

“Memaafkan tanpa kebenaran sama saja menyembuhkan luka di luar, tetapi membiarkan infeksi membusuk di dalam,” ujarnya .

Terdakwa Klaim Dihalangi Mencari Damai
Di ruang sidang, Roslina mengklaim bahwa sejak proses penyidikan ia telah berupaya berdamai dengan korban, namun “dihalangi” oleh Romo Paschal.

“Saya sudah berusaha melakukan perdamaian, tetapi terhalang oleh Romo Paschal,” kata Roslina kepada majelis hakim.

Ia juga membantah telah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Intan.

“Saya tidak pernah memukul. Paling hanya menegur dengan suara keras. Saya pernah jambak, tapi tidak pernah memukul dengan benda tumpul,” ujarnya.

Namun, bantahannya dipertanyakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengingat adanya barang bukti berupa raket nyamuk, tongkat sapu, dan “buku dosa” yang diduga merekam pola tekanan kepada ART tersebut. Rekaman CCTV juga dinilai relevan mengungkap pola kekerasan.

Roslina berdalih tidak mengetahui penyebab lebam wajah Intan dan menyebut “buku dosa” hanya sebagai evaluasi kerja, bukan ancaman atau tekanan.

Menariknya, terdakwa kedua, Merliyati—sepupu korban—memberikan kesaksian yang berlawanan. Ia membantah keterangan Roslina dan menyatakan dirinya juga menjadi sasaran tekanan.

“Saya bantah semua keterangan Roslina. Banyak yang salah. Saya tidak pukul Intan. Saya juga dimaki dan diancam. Kalau saya tidak pukul Intan, saya yang jadi korban selanjutnya,” ujarnya.

Merliyati mengungkap bahwa “buku dosa” dan video rekaman dijadikan alat tekanan agar ia tidak melapor atau keluar sebelum kontrak kerja berakhir. “Saya ditakuti oleh Roslina,” ungkapnya.

Kedua Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis Atas dugaan rangkaian kekerasan yang dialami Intan, Roslina dan Merliyati dijerat Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: Azis

Artikel Romo Paschal Sebut Klaim Perdamaian Terdakwa Roslina sebagai “Kosmetik Moral”, Sidang Lanjutan KDRT terhadap ART pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tumpukan sampah menggunung di dua titik di Kecamatan Sagulung, tepatnya di Jalan Seroja dan di depan PT KSB, Sungai Lekop. Kondisi tersebut diperparah dengan pembakaran sampah yang memicu api membesar dan asap tebal, mengganggu aktivitas warga maupun pengendara yang melintas di lokasi tersebut.

Ilham, warga sekitar, mengatakan sampah menumpuk karena pengangkutan dari rumah ke rumah sudah tiga pekan tidak berjalan. Warga akhirnya mencari alternatif tempat pembuangan sementara.

“Karena sampah tidak diangkut, warga bingung mau buang ke mana. Jalan Saroja itu jadi pilihan terakhir,” ujarnya kepada Batam Pos, Senin (10/11).

Baca Juga: Moratorium Lahan Sudah Dicabut, Penyaluran Menunggu Finalisasi LMS

Lebih jauh, pantauan Batam Pos pada Senin sore menunjukkan bahwa sebagian sampah di kawasan tersebut juga dibakar. Asap hitam mengepul dan sesekali menutup pandangan pengguna jalan.

Ilham menilai pembakaran dilakukan sebagai upaya mengurangi volume sampah yang sudah menutup sebagian badan jalan. “Yang bakar ini oknum, kami juga tidak tahu siapa. Tapi alasannya jelas, sampah sudah menumpuk parah dan tidak diangkut, jadi dibakar untuk mengurangi volumenya,” katanya.

Ia berharap pemerintah memberikan solusi konkret untuk persoalan sampah di Sagulung.
“Masalah sampah ini sudah lama. Masa pemerintah tidak punya solusi? Hampir semua perumahan bau busuk karena sampah menumpuk,” keluhnya.

Camat Sagulung, M. Arfie Eranov S, membenarkan adanya penumpukan serta pembakaran sampah oleh oknum warga. Ia menyebut pihak kecamatan telah melakukan patroli rutin, namun kesadaran masyarakat masih menjadi kendala.

Baca Juga: Jalan Tanjung Riau Banyak Lubang, Warga Minta Diperbaiki dan Tambah Penerangan

“Pembakaran di area itu memang sudah lama dilakukan oknum masyarakat. Kami patroli rutin, tetapi kadang saat kami datang orangnya sudah kabur,” ujar Arfie saat dihubungi Batam Pos, Selasa (11/11) pagi.

Menurutnya, akar masalah berada pada keterbatasan armada pengangkut sampah.
“Permasalahan utamanya, sampah di situ tidak diangkut karena kendala kendaraan pengangkut. Armada terbatas, jadi pengangkutan terhambat,” jelasnya.

Arfie mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk percepatan penanganan. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Sampah Dibakar di Dua Titik di Sagulung, Camat Akui Pembakaran Sudah Lama Terjadi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam menargetkan pencabutan penuh moratorium lahan dapat segera diikuti dengan pendistribusian lahan kepada investor pada awal tahun depan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, memastikan, proses perbaikan sistem pengelolaan lahan tengah disempurnakan agar dapat mendukung distribusi lahan yang transparan dan efisien.

“Moratorium itu sudah dicabut oleh Komisi VI DPR RI dalam RDP keempat kami. Tetapi ketika kami laksanakan LMS (Land Management System), ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan,” katanya, Senin (10/11).

Ia menyebut, perbaikan LMS menjadi tahapan penting sebelum lahan dapat kembali didistribusikan. “Semoga Desember ini selesai, atau paling tidak Januari tahun depan. Harapan saya Desember ini rampung sehingga Januari kita sudah bisa mendistribusikan lahan. Dengan begitu, aktivitas pembangunan dari investor bisa segera berjalan,” tambahnya.

Baca Juga: PMA Turun, PMDN Melonjak, Amsakar: Tak Ada Masalah dengan Penurunan PMA

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan BP Batam, Mouris Limanto, mengatakan, pengembangan LMS terus dilakukan untuk memastikan sistem perizinan lahan lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.

“Yang pertama sudah dibuka kemarin untuk pengajuan reguler. Nanti akan ada pengajuan langsung dan pengajuan terbuka,” kata dia.

dalam sistem lama, data lahan hanya divisualisasikan dalam dua dimensi. Akan tetapi, saat divisualisasikan dalam tiga dimensi, ditemukan banyak lahan yang ternyata memiliki kondisi curam dan tidak layak bangun.

“Sekarang kita filter ulang mana lahan yang benar-benar bisa dialokasikan. Ada yang harus dikaji dulu, seperti akses jalan atau perbaikan pada penataan PL-nya,” kata Mouris.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Akui Gangguan Pasokan Pertamax di Batam

Menurutnya, evaluasi ini wajib dilakukan karena banyak lahan sebelumnya terpaksa dibangun meski tidak ideal.

“Yang terjadi saat ini adalah lahan tidak ideal tapi tetap dibangun. Sekarang kita ingin memastikan lahan yang dialokasikan benar-benar matang dan layak untuk pembangunan,” ujarnya.

BP Batam berharap, sistem perizinan lahan yang terintegrasi dapat berjalan optimal, sekaligus membuka kembali ruang investasi setelah moratorium panjang yang sempat membatasi distribusi lahan di Batam. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Moratorium Lahan Sudah Dicabut, Penyaluran Menunggu Finalisasi LMS pertama kali tampil pada Metropolis.