batampos – Transaksi judi online (judol) tahun ini masih cukup besar. Berdasar data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga kuartal III 2025, nilai transaksi judol sebesar Rp 155 triliun. Angka itu diklaim menurun 57 persen dibandingkan total transaksi sepanjang 2024 yang mencapai Rp359 triliun.

“Memang terjadi penurunan sangat signifikan. Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan bapak presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judi online,” klaim Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pasca pertemuan tertutup dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di kantornya, di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Penurunan juga disebutkannya terjadi pada jumlah dana deposit pemain judi online. Tahun lalu, nilai deposit masyarakat mencapai Rp 51 triliun, sedangkan hingga kuartal III tahun ini menyentuh angka Rp24,9 triliun atau turun lebih dari 45 persen.

Menurut Ivan, penurunan itu merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga. Utamanya, PPATK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang gencar melakukan pemblokiran situs dan rekening yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. “Akses masyarakat terhadap situs judi online sudah berkurang 70 persen,” tegasnya.

Selain itu, jumlah pemain dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, yang menjadi kelompok paling rentan, juga menurun tajam.

“Saat dibandingkan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92 persen. Sementara secara keseluruhan jumlah pemain judi online per hari ini (6/11), kuartal III sudah berkurang 68,32 persen dibandingkan dengan tahun 2024,” terangnya.

Di lokasi yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid menuturkan, kedatangannya ke kantor PPATK itu untuk memastikan kebenaran data transaksi judol yang ada PPATK.

“Hari ini Komdigi datang kepada Kepala PPATK yang memang memonitor langsung dari sisi transaksi, apakah betul judi online ini sudah turun. Dan tadi setelah cukup lama, kita satu jam lebih berbicara, beliau memaparkan, kami bertanya cukup detail untuk betul-betul bisa meyakini bahwa kita memang turun, angka-angkanya tadi beliau sebutkan 70 persen,” terangnya.

Menurut Meutya, Komdigi telah menutup jutaan konten dan situs bermuatan judi online. “Sejak 20 Oktober hingga 2 November 2025, kami telah menindak 2.458.934 situs dan konten. Dengan jumlah lebih dari 2 juta situs, 123 ribu konten file sharing, 106 ribu Meta, 41 ribu di Google dan YouTube, 18.600 untuk X, Telegram ada 1.942, untuk TikTok ada 1.138, LINE 14, App Store ada 3, dan lain-lain,” paparnya.

Selain menutup akses digital, Komdigi juga melaporkan ribuan rekening yang terindikasi judi online. “Kami sudah menyerahkan 23.604 rekening ke PPATK untuk segera ditangani. Karena kami memahami bukan hanya akses, tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online,” terangnya.

Meutya menyebut, mereka juga akan memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta aparat penegak hukum dalam mengatasi judol tersebut. Selain itu, kerja sama internasional juga akan diperluas. “Bapak Presiden dalam forum APEC menegaskan bahwa judi online adalah kejahatan lintas negara. Karena itu, kami juga akan berbicara dengan mitra luar negeri agar bisa membantu Indonesia menekan praktik ini,” ujarnya.

Namun, usai pemaparan itu, keduanya tidak menerima satu pun pertanyaan dari awak media yang menunggu di Kantor PPATK tersebut. (*)

Artikel Perputaran Uang Judol di Indonesia pada 2025 Tembus Rp 155 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) senilai Rp 900 ribu pada November 2025. Bantuan ini diberikan sebagai tambahan dukungan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tidak semua orang bisa menerimanya karena ada empat kriteria utama yang harus dipenuhi agar seseorang masuk dalam daftar penerima.

Penyaluran BLTS Kesra saat ini sudah berjalan melalui Bank BSI, BRI, dan BNI untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) lama maupun baru. Sementara itu, Bank Mandiri masih menyalurkan bantuan PKH tahap keempat.

Bagi penerima dari Bank Mandiri, saldo BLTS Kesra diharapkan segera masuk dalam waktu dekat. Bantuan ini bersifat tambahan di luar program reguler seperti PKH dan BPNT.

Adapun total penerima BLTS Kesra mencapai 35,46 juta keluarga (KPM). Jumlah ini jauh lebih besar dibanding penerima PKH atau BPNT. Namun, meski kuotanya banyak, penerimanya tidak bisa sembarangan karena datanya diambil langsung dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSESN) milik Kementerian Sosial.

Artinya, tidak ada pendaftaran baru. Semua calon penerima sudah tercatat di data lama dan harus lolos verifikasi ulang oleh petugas setempat.

Empat Kriteria Penerima BLTS Kesra

Dikutip dari kanal Pendamping Sosial, Kamis (6/11), BLTS Kesra hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar di DTSESN dan berada pada desil 1 sampai desil 4. Berikut penjelasan masing-masing:

Desil 1 (Sangat Miskin)

Termasuk keluarga tanpa pekerjaan tetap atau berpenghasilan sangat minim. Kelompok ini menjadi prioritas utama karena paling terdampak secara ekonomi.

Desil 2 (Miskin)

Masyarakat dengan penghasilan rendah dan pengeluaran tinggi. Mereka mudah terguncang oleh perubahan harga kebutuhan pokok karena tidak punya cadangan finansial.

Desil 3 (Hampir Miskin)

Keluarga yang punya penghasilan pas-pasan dan rentan jatuh miskin bila terjadi PHK atau lonjakan harga bahan pokok. Mereka masih bekerja, tapi kondisi ekonominya tidak stabil.

Desil 4 (Rentan Miskin)

Termasuk masyarakat yang kondisinya relatif stabil namun tetap rawan terdampak bencana, inflasi, atau krisis ekonomi.
Jika seseorang berada di luar desil 1–4, otomatis tidak layak menerima BLTS Kesra. Masyarakat bisa mengecek status desilnya melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Play Store.

Tidak Semua yang Terdaftar Akan Menerima

Meski datanya sudah masuk DTSESN, penerima tetap harus lolos verifikasi lapangan oleh petugas bansos daerah. Petugas akan menilai apakah calon penerima benar-benar layak atau tidak. Misalnya, perangkat desa atau tenaga honorer dengan gaji tetap bisa saja tidak diloloskan jika dianggap sudah cukup mampu.

Nama-nama calon penerima yang muncul di sistem tidak bisa diganti atau diusulkan ulang, hanya bisa ditandai “layak” atau “tidak layak” menerima bantuan. Setelah proses verifikasi selesai, dana BLTS Kesra akan disalurkan lewat Kartu KKS bagi penerima lama, sementara yang baru akan menerima melalui PT Pos Indonesia.

Program ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan membantu keluarga rentan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. (*)

Artikel BLTS Kesra Rp 900 Cair Lagi, Ini 4 Kriteria yang Berhak Menerima pertama kali tampil pada News.