batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara terbuka mengakui bahwa persoalan sampah di Batam bukanlah perkara sederhana. Di tengah keluhan warga dan tumpukan sampah yang terlihat di sejumlah titik kota, Amsakar menyebut pengelolaan sampah sebagai salah satu persoalan strategis yang sedang dihadapi.

“Persoalan sampah jangan disebut mudah, ini tidak seperti membalik telapak tangan,” ujar Amsakar di Bengkong, Minggu (16/11).

Menurutnya, dalam sembilan bulan masa kepemimpinannya bersama Li Claudia, berbagai upaya pembenahan telah dilakukan. Namun ia tak menampik bahwa sebagian masalah masih jauh dari kata tuntas.

Dijelaskannya, saat ini Batam menghadapi dua persoalan strategis, yakni sampah yang menjadi tanggung jawab Pemko Batam, dan air bersih yang dikelola BP Batam. Dua isu tersebut, katanya, membutuhkan penanganan serius dan proses panjang.

Baca Juga: Batam Diusulkan Jadi Pilot Project PLTS Nelayan Pertama di Indonesia

“Perawatan sampah dan air bersih tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ini pekerjaan dengan keterlibatan banyak pihak dan kompleksitas tinggi,” katanya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta jiwa dan produksi sampah sekitar 1.300 ton per hari, Amsakar menyebut beban kerja pengelolaan sampah semakin besar. Ia menekankan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi Batam yang semakin kuat tidak otomatis menyelesaikan persoalan di sektor layanan dasar.

“Artinya satu kepala menghasilkan satu kilogram sampah. Ironis, di satu sisi ekonomi Batam tumbuh positif. Tapi pada sisi lain, pengelolaan sampah dan air masih jadi tantangan,” ujarnya.

Amsakar juga menyinggung bahwa Pemko Batam memiliki ruang anggaran, namun proses realisasi program tidak bisa instan lantaran harus melalui tahapan administrasi dan penyesuaian pascapandemi COVID-19.

“Kami punya anggaran. Tapi ada proses dan dinamika. Banyak penyesuaian pascapandemi yang harus kami lalui,” tuturnya.

Baca Juga: Semua Pembangunan di Batam Wajib Kantongi PBG, Tak Ada Lagi Kelonggaran

Ia mengaku turun langsung melihat kondisi lapangan. Dari hasil tinjauannya, masih ada banyak titik di mana sampah menumpuk, termasuk di pasar dan kawasan pemukiman.

“Saya lewat, kiri kanan masih terlihat sampah. Ini bukan soal siapa salah, tapi ini yang harus kami benahi. Semua pihak harus terlibat untuk kebersihan kota Batam,” katanya.

Terkait penolakan warga atas keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) di beberapa lokasi, Amsakar belum memberikan komentar lebih detail. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah harus mencari solusi yang paling memungkinkan tanpa mengabaikan kenyamanan warga.

Di lapangan, kondisi gunungan sampah semakin nyata. Di kawasan Pasar Toss 3000, misalnya, tumpukan sampah sudah lebih dari sepekan tidak terangkut, menimbulkan bau dan keluhan pedagang.

“Setiap hari makin tinggi. Pembeli juga manyun lihatnya,” kata Andi, pedagang setempat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Wali Kota Batam Akui Masalah Sampah Jadi Pekerjaan yang Belum Terselesaikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kota Batam diusulkan menjadi daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khusus kawasan nelayan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Usulan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11).

Dalam pertemuan tersebut, Panel Barus mengungkapkan bahwa tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) dijadwalkan meninjau Batam pada Minggu (16/11). Tim tersebut akan melakukan survei awal terkait rencana pembangunan PLTS yang dirancang sebagai proyek percontohan nasional.

“Jika terealisasi, PLTS ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Tujuh perwakilan PNRE akan melihat langsung kesiapan lokasi dan kebutuhan masyarakat nelayan,” katanya.

Rencana pembangunan PLTS itu mencakup kapasitas sebesar 1 megawatt yang diarahkan untuk wilayah pesisir dan hinterland Batam, kawasan yang masih bergantung pada sumber listrik terbatas. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses energi bagi masyarakat nelayan.

Menurut Panel Barus, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar daerah-daerah marginal yang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.

Selain PLTS, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan yang dikelola melalui koperasi. Program serupa telah dimulai di Lampung Timur dan berpotensi dikembangkan di Batam jika ekosistem nelayannya dinilai memadai.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana tersebut. Katanya, kehadiran PLTS akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di pulau-pulau penyangga Kota Batam, terutama bagi anak-anak usia sekolah.

“Dengan PLTS, anak-anak di hinterland dapat menambah jam belajar karena listrik dan sinyal internet semakin stabil. Ini kebijakan yang sangat konstruktif,” kata dia.

Ia juga menilai, bahwa SPBU nelayan merupakan kebutuhan mendesak karena selama ini nelayan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga menambah beban biaya melaut.

“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Penghematan biaya bahan bakar akan meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.

Kebijakan yang diusulkan pemerintah pusat sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan tiga prinsip utama: menghadirkan layanan yang belum ada, meningkatkan fasilitas yang sudah tersedia, dan memberdayakan kelompok masyarakat marginal.

Pemko Batam siap bekerja sama dengan PNRE dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pilot project PLTS dapat terwujud secepatnya. Termasuk memastikan kesiapan lahan, kebutuhan teknis, dan dukungan masyarakat setempat.

Amsakae menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan karena posisinya yang strategis dan kebutuhan energi di kawasan perairan yang terus meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan energi komunitas pesisir.

Di sisi lain, kehadiran PLTS juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus memberikan model pembangunan yang bisa direplikasi di daerah nelayan lainnya di Indonesia.

“Kami ingin Batam bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi model pembangunan yang bisa ditiru daerah lain,” kata Amsakar.

Dengan rencana tersebut, Batam berpotensi mencatat sejarah sebagai kota pertama yang memiliki PLTS khusus nelayan berskala besar. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Batam Diusulkan Jadi Pilot Project PLTS Nelayan Pertama di Indonesia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebakaran melanda sebuah toko sembako Sabar Indah di Komplek HBC, Sungai Harapan, Sekupang, Senin (17/8) sekitar pukul 12.45 WIB. Dua lantai bangunan hangus dilalap api meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Api pertama kali terlihat muncul dari lantai tiga. Kobaran cepat merambat ke lantai dua dan membesar, membuat warga sekitar berhamburan keluar komplek pertokoan untuk menyaksikan proses pemadaman.

Empat unit mobil pemadam kebakaran BP Batam dikerahkan setelah melihat api terus membesar. Setiba di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan cepat sehingga kobaran tidak menjalar ke lantai satu.

“Api sudah membesar saat petugas datang. Titik awalnya dari lantai tiga, lalu turun ke lantai dua,” ujar Diwan, salah seorang warga.

Proses pemadaman berlangsung sekitar satu jam. Petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api sepenuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Petugas pemadam dan aparat terkait masih melakukan pendataan serta penyelidikan di lokasi kejadian. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Toko Sembako di Sekupang Terbakar, Dua Lantai Hangus Dilalap Api pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Unit Reskrim Polsek Sagulung menangkap GD, warga Puri Buana Indah, Batuaji. Pria 38 tahun ini menggasak tas berisikan barang berharga pengunjung kafe berinisial PR di kawasan Tembesi.

Dalam pencurian ini, pelaku membawa kabur tas berisikan iPad, uang Dollar 150 SGD, dan identitas korban. Akibatnya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4,6 juta.

“Korban sedang mengerjakan tugas kuliah di kafe tersebut. Saat pulang, tas korban ini tertinggal dan dibawa kabur oleh pelaku,” ujar Kapolsek Sagulung Iptu Husnul melalui Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris, Minggu (16/11).

Baca Juga: Kantongi Hasil Labfor, Polisi Jadwalkan Gelar Perkara Ledakan Maut di PT ASL

Aris menjelaskan aksi pelaku terekam CCTv kafe. Pelaku kemudian ditangkap di kafe kawasan Batuaji pada Sabtu (15/11) siang.

“Pelaku mengakui perbuatannya, dan kita lakukan penggeledahan. Kita dapati barang bukti di rumahnya,” katanya.

Aris menambahkan pencurian tersebut dilakukan pelaku secara spontan. Ia melihat barang korban tertinggal dan langsung membawa kabur menggunakan sepeda motor.

“Motifnya ingin menguasai barang korban,” ungkapnya.

Dari pengakuan GD, ia berencana menggunakan iPad tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari. “IPadnya mau saya gunakan. Uangnya Dollarnya sudah saya tukarkan,” ujarnya singkat.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Gasak Barang Pengunjung Kafe, Warga Batuaji Diciduk Polisi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam, mulai memperketat pengawasan seluruh kegiatan pembangunan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, penegakan aturan menjadi langkah utama untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata ruang kota.

Pihaknya tidak lagi memberikan toleransi bagi pembangunan yang dilakukan tanpa izin lengkap. Menurutnya, aturan mengenai kewajiban PBG sudah sangat jelas, dan setiap bangunan yang belum memenuhi ketentuan harus menghentikan aktivitas konstruksinya sementara waktu.

“Ini bagian dari penegakan aturan. Kami tidak akan memberikan toleransi ketika pembangunan dilaksanakan tanpa izin lengkap,” kata Amsakar, Rabu (12/11) lalu.

Baca Juga: Solusi Pemblokiran Akses ke Genta I, Rekayasa Jalan Akan Dilakukan

Pemerintah harus memastikan setiap proyek mengikuti standar prosedur dan tidak menimbulkan dampak hukum maupun teknis ke depannya.

Dalam pengawasan di lapangan, BP Batam dan Pemko Batam membagi status proyek ke dalam tiga kategori. Pertama, proyek yang telah memiliki PBG diperbolehkan melanjutkan pekerjaan sebagaimana mestinya. Kedua, proyek tanpa PBG diminta segera mengurus izin. Ketiga, bagi yang sudah terlanjur membangun tanpa izin, seluruh kegiatan wajib dihentikan sampai proses perizinan diselesaikan.

Amsakar mengatakan, langkah ini untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib, terutama mengingat pertumbuhan kawasan permukiman dan komersial di Batam yang sangat pesat.

Untuk memperkuat kepatuhan, pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif berupa denda bagi pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga membuka mekanisme pendampingan agar proses perizinan bagi pengembang dapat berjalan cepat, terukur, dan transparan.

Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, menyebut, penghentian pengerjaan proyek bukan semata tindakan represif. Cara itu dilakukan untuk mencegah dampak lingkungan serta memastikan seluruh izin diselesaikan sesuai prosedur.

“Pengembang tetap diminta menjaga struktur bangunan agar tidak rusak selama masa pemberhentian. Termasuk memperbaiki sistem drainase dan menutup struktur terbuka,” ujar dia.

Baca Juga: Satpol PP Batam Bakal Lakukan Penertiban di Tiga Lokasi, Tunggu Lampu Hijau Tim Terpadu

Hal ini diperlukan agar area konstruksi yang berhenti sementara tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan sekitar maupun pekerja.

Selain pengawasan fisik, pemerintah juga memperketat aspek administrasi perizinan. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan, bahwa PBG kini terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), yang menghubungkan legalitas lahan, izin lingkungan, hingga penilaian teknis.

“Melalui sistem ini, seluruh dokumen seperti gambar teknis, izin lingkungan, hingga PKKPR harus diunggah secara digital dan diverifikasi tim ahli. Proses ini dapat mengurangi celah penyimpangan dan membuat jejak perizinan lebih transparan,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Semua Pembangunan di Batam Wajib Kantongi PBG, Tak Ada Lagi Kelonggaran pertama kali tampil pada Metropolis.