batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, menegaskan pentingnya peran media massa dalam meredam penyebaran hoax atau berita bohong di tengah masyarakat. Menurutnya, media yang profesional menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Batam.

Hal itu disampaikan Zaenal dalam kegiatan silaturahmi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam di ruang kerjanya, Senin (3/11). Acara tersebut turut dihadiri Ketua PWI Batam Muhammad Khafi Anshary, Ketua Dewan Penasehat PWI Batam, sejumlah pengurus PWI Pusat, serta jajaran pejabat utama Polresta Barelang.

“Dengan sinergi Polri dan awak media secara profesional, kita harapkan tercipta pemberitaan yang sesuai fakta di lapangan. Sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi kabar hoax,” ujar Kapolresta Barelang.

Zaenal menyebut, pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran hoax di Batam. Di antaranya melalui program “Goes to Campus”, kunjungan ke sekolah-sekolah, komunitas ojek online, hingga kelompok masyarakat di perkampungan.

“Kami rutin turun langsung menyampaikan pesan ke masyarakat agar selalu saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya sebelum tahu kebenarannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Batam Muhammad Khafi Anshary menyambut baik ajakan tersebut. Ia menyatakan insan pers siap membantu kepolisian dalam memberikan edukasi publik agar masyarakat semakin cerdas memilah informasi.

“PWI Batam siap bersinergi dengan Polri untuk menjaga suasana aman, adem, dan kondusif di Batam. Wartawan harus menjadi garda depan dalam melawan hoax,” ujar Kafi, yang akrab disapa Jonkavi.

Dalam kesempatan yang sama, Jonkavi juga menegaskan bahwa polemik dualisme kepengurusan PWI di Provinsi Kepulauan Riau dan Batam kini telah usai. Kepengurusan versi Andi Gino dan Agus Bagjana telah dilebur dalam satu wadah di bawah pimpinan Saibansah Dardani (PWI Kepri) dan Muhammad Khafi Anshary (PWI Batam).

Langkah ini merupakan hasil tindak lanjut Kongres PWI di Cikarang, 29–30 Agustus 2025, yang memberikan mandat penuh kepada PWI Pusat untuk menuntaskan persoalan dualisme di sejumlah daerah.

Dengan berakhirnya polemik tersebut, PWI Kepri dan Batam kini berkomitmen memperkuat profesionalisme wartawan serta mendukung terciptanya ruang informasi yang sehat di Provinsi Kepri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel “Jangan Mudah Terprovokasi”: Kapolresta Barelang Gandeng PWI Batam Lawan Hoax pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Puluhan tokoh pemuda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (3/11) pagi. Aksi ini dilakukan menjelang sidang perdana kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga (ART) di kawasan Sukajadi yang sempat menghebohkan media sosial.

Dalam aksi tersebut, para peserta membawa tuntutan agar hukum ditegakkan secara adil. Mereka mendesak agar majikan korban, Roslina (44), yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap ART bernama Intan, diproses hukum tanpa adanya intervensi.

“Kami datang untuk menegakkan keadilan bagi korban. Jangan sampai ada mafia peradilan. Hukum tidak boleh diperjualbelikan. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegas Arnol, salah satu tokoh pemuda NTT, kepada Batam Pos usai aksi.

Baca Juga: ART Disiksa Majikan, Kasus KDRT Viral Sukajadi Mulai Disidangkan

Arnol menambahkan, pihaknya akan kembali turun aksi pada Kamis (6/11) mendatang, bertepatan dengan sidang lanjutan kasus tersebut. “Ini baru awal. Hari Kamis nanti sidang kedua, kami akan kembali melakukan aksi serupa,” tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam, Vabiannes Stuart Wattimena, menyampaikan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat diimbau untuk percaya pada mekanisme pengadilan.

“Percayalah, Pengadilan Negeri Batam adalah benteng terakhir. Semua akan dinilai berdasarkan fakta persidangan,” kata Vabiannes.

Ia menegaskan, pihaknya memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi. “Apapun aspirasi dari pihak korban, kami dengar. Namun semua harus tunduk pada proses hukum. Kita tidak bisa mendahului jalannya persidangan karena faktanya belum disampaikan di pengadilan,” ujarnya.

Vabiannes juga mengaku turun langsung ke lokasi setelah mendapat informasi adanya keramaian di depan PN Batam. “Sebagai juru bicara, saya harus turun menemui” kata dia. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Pemuda NTT Gelar Aksi Damai Kawal Sidang Kasus Kekerasan ART di PN Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk menyulap Gedung Beringin menjadi Taman Budaya mendapat sambutan positif dari warga Sekupang. Mereka menilai, langkah ini dapat menghidupkan kembali kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang selama ini lesu di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan konsep revitalisasi Gedung Beringin agar bisa menjadi wadah berekspresi bagi pelaku seni dan masyarakat luas.

“Insyaallah, Gedung Beringin akan kita sulap menjadi Taman Budaya. Tempat ini akan menjadi ruang berekspresi bagi generasi muda Batam, para pekerja seni, dan penggiat budaya,” ujar Ardiwinata, Senin (3/11).

Langkah itu disambut antusias oleh warga sekitar. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan rencana tersebut karena Gedung Beringin kini terbengkalai dan menjadi pemandangan kumuh di pusat Kecamatan Sekupang.

Iwan, warga yang tinggal tak jauh dari lokasi, mengatakan bangunan bersejarah itu sudah lama tidak digunakan dan memprihatinkan kondisinya.

“Kami setuju kalau pemerintah mau menghidupkan lagi tempat ini. Sudah terlalu lama kosong, padahal dulu ramai untuk acara-acara masyarakat,” ucapnya.

Senada, Julia, warga lainnya, menilai pengalihfungsian Gedung Beringin menjadi Taman Budaya bisa membawa dampak positif, terutama bagi anak muda dan komunitas seni di Batam.

“Kalau jadi Taman Budaya, bagus sekali. Anak-anak muda bisa punya tempat untuk menyalurkan bakat. Tidak perlu jauh-jauh kalau mau latihan atau tampil,” ujarnya.

Sementara itu, Odit, tokoh masyarakat Sekupang, menyebut rencana ini bisa menjadi momentum kebangkitan kebudayaan di Batam. Menurutnya, keberadaan ruang publik berbasis budaya akan memperkuat karakter dan jati diri daerah.

“Taman Budaya bisa jadi ikon baru Batam. Selain untuk seni, juga bisa dimanfaatkan untuk pelatihan UMKM, kegiatan literasi, atau festival budaya. Kami warga sangat mendukung,” katanya.

Warga lainnya juga berharap, pemerintah tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi sosialnya agar Gedung Beringin benar-benar menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Daripada bangunannya dibiarkan rusak, lebih baik dipugar dan dimanfaatkan. Bisa jadi tempat wisata budaya juga,” ujar Siti, warga lainnya.

Gedung Beringin sendiri dibangun pada 1986 oleh Otorita Batam dan dahulu menjadi pusat kegiatan seni, budaya, hingga pertemuan resmi pemerintah. Namun, sejak Batam bergabung dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada 2004, aktivitas di gedung itu perlahan menurun hingga akhirnya terbengkalai.

Dengan dukungan warga dan komitmen pemerintah, revitalisasi Gedung Beringin menjadi Taman Budaya diharapkan mampu menjadi simbol kebangkitan seni dan kebudayaan di Kota Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gedung Beringin Sekupang Bakal Disulap Jadi Pusat Seni dan Kreativitas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sempat menghebohkan media sosial beberapa bulan lalu akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (3/11).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini menghadirkan dua terdakwa, Roslina selaku majikan korban, dan Merliyati sepupu terdakwa yang turut terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

Majelis hakim yang diketuai Andi Bayudengan anggota Douglas dan Dina membuka jalannya persidangan. Kedua terdakwa hadir di ruang sidang bersama penasihat hukum mereka, Saidi.

Baca Juga: Roslina Didakwa Aniaya ART, Terancam 10 Tahun Penjara

“Terdakwa sudah menerima surat dakwaan, apakah sudah benar?” tanya Hakim Andi Bayu di awal sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya dan Muhammad Arfian kemudian membacakan inti dakwaan. Dalam berkas perkara disebutkan, perbuatan kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa terhadap korban Intan seorang pekerja rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung sejak Desember 2024 hingga Juni 2025.

Kasus ini mencuat ke publik pada 22 Juni 2025 setelah seorang warga, menemukan unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan kondisi korban dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Unggahan itu viral dan memicu gelombang keprihatinan masyarakat.

Polisi yang menerima laporan langsung bergerak cepat. Sehari kemudian, Roslina dan Merliyati ditangkap di kediamannya di kawasan Batam Kota. Berdasarkan hasil visum dari RS Elisabeth Batam, korban mengalami memar, lecet, dan bengkak di hampir seluruh tubuh. Bibir bagian bawah korban robek dan ia juga menderita amnesia akibat kekerasan benda tumpul.

“Kondisi korban tidak memungkinkan untuk bekerja sementara waktu,” demikian tertulis dalam hasil visum tertanggal 23 Juni 2025.

Dalam kesaksiannya di penyidikan, Intan mengungkap deretan kekerasan yang dialami selama bekerja di rumah terdakwa. Ia mengaku dipukul, ditendang, dibenturkan kepalanya, hingga disiram air pel.

Tidak berhenti di situ, korban juga dipaksa makan nasi basi, tidur di kamar mandi, dilecehkan secara verbal bahkan dikurung dengan pengawasan kamera CCTV.

Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Batam dan organisasi pemerhati hak pekerja. Banyak pihak menilai kekerasan yang dialami Intan termasuk kategori ekstrem dan menjadi cermin lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Kedua terdakwa dijerat Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juncto Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Penasihat hukum terdakwa, Merliyati menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

“Kami tidak ajukan keberatan Yang Mulia,” ujar Saidi di hadapan majelis hakim.

Menutup persidangan, Hakim Andi Bayu meminta agar JPU menghadirkan saksi-saksi pada agenda sidang berikutnya.

“Sidang dilanjutkan Kamis pekan ini dengan agenda pemeriksaan saksi,” ujarnya .

Sidang ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap nasib korban kekerasan rumah tangga dan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel ART Disiksa Majikan, Kasus KDRT Viral Sukajadi Mulai Disidangkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus penggerebekan fiktif yang berujung pemerasan di kawasan Ruko Bunga Raya, Botania 1, Batam, terus berbuntut panjang. Delapan penegak hukum diduga terlibat dalam aksi yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu. Tujuh di antaranya oknum TNI dan satu orang anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan satu anggota Polri itu. Anggota berinisial TSH itu bertugas di Ditresnarkoba Polda Kepri, dengan pangkat Iptu.

“Yang bersangkutan sedang diperiksa secara mendalam oleh penyidik Bidpropam untuk memastikan seluruh fakta dan kebenaran terkait dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Pandra, Senin (3/11).

Baca Juga: Dipimpin Kompol CP, 9 Polisi Polda Kepri Peras Pengguna Narkoba, Kompol CP dan Satu Perwira Polda Kepri Dipecat

Menurut dia, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin telah memberi atensi khusus terhadap kasus ini. Kapolda menegaskan tidak akan mentolerir setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota.

“Apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, Polda Kepri akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sudah menjadi komitmen kami,” tegas Pandra

Ia juga memastikan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami menunggu hasil pemeriksaan Bidpropam. Jika terbukti, yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum dan etik,” kata Pandra.

Kasus ini bermula saat seorang pria berinisial BJ, warga Ruko Bunga Raya Botania 1, mengaku menjadi korban penggerebekan palsu oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku anggota BNN. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu (16/10) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Menurut BJ, malam itu ia sedang berada di ruang biliar bersama beberapa rekannya ketika para pelaku memaksa masuk. Tanpa menunjukkan surat tugas atau dokumen resmi, mereka langsung melakukan penggeledahan dan mengklaim menemukan plastik kecil berisi serbuk putih yang disebut sebagai narkotika.

BJ menegaskan ia tidak tahu menahu soal barang tersebut dan menduga sengaja dijebak. Tak lama setelah penggerebekan, salah satu pelaku disebut meminta uang damai sebesar Rp1 miliar, disertai ancaman akan menembak kakinya. Karena ketakutan dan istrinya tengah hamil, BJ berusaha mencari uang. Akhirnya, istri korban meminjam uang ke abang ipar Rp300 juta dan memberikan kepada pelaku.

Belakangan, BJ baru mengetahui bahwa para pelaku bukan anggota BNN. Dari penelusuran, tujuh di antaranya merupakan oknum Polisi Militer (POM), dan satu orang lainnya anggota Polri dari Polda Kepri.

Kejadian itu membuat istri BJ mengalami trauma berat. Hampir setiap malam istrinya menangis ketakutan. Menurutnya, kejadian malam itu bukan penegakan hukum tapi perampokan bersenjata.

Trauma semakin memburuk setelah dua hari kemudian, dua dari oknum yang sama kembali mendatangi rumah BJ. Kali ini, mereka justru menawarkan “jasa keamanan” dan mengirim pesan WhatsApp bernada melecehkan hukum.

Dalam salah satu pesan, tertulis: “Kalau koko mau pakai (narkoba), kami bisa jaga. Nominal 30 juta, saya siap pasang badan.”

Pesan itu semakin memperkuat keyakinan BJ bahwa aksi sebelumnya murni pemerasan berkedok penegakan hukum. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Oknum Aparat dan Penggerebekan Fiktif di Botania 1, Korban: “Ini Bukan Penegakan Hukum, Tapi Perampokan Bersenjata” pertama kali tampil pada Metropolis.