batampos – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait visa umrah. Jika sebelumnya masa aktif visa umrah berlaku selama 90 hari, kini dipersingkat menjadi 30 hari sejak tanggal penerbitan.

Perubahan aturan ini diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan mulai berlaku efektif pekan depan.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Indonesia untuk segera menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut agar tidak merugikan jemaah.

“Kami mengimbau agar seluruh PPIU menyesuaikan jadwal pengajuan visa dan keberangkatan jemaah secara tepat waktu,” kata Ichsan di Jakarta, Sabtu (1/11).

Ia mengingatkan agar pihak travel tidak mengajukan visa terlalu jauh sebelum keberangkatan, terutama jika calon jemaah belum siap diberangkatkan.

“Disiplin dalam jadwal akan melindungi jemaah dan mencegah pembatalan otomatis akibat masa berlaku visa yang lebih singkat,” jelasnya.

Ichsan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa tinggal di Arab Saudi agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal (overstay).

Kemenhaj, kata dia, terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan hak-hak jemaah umrah Indonesia tetap terlindungi.

“Ibadah umrah diharapkan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai regulasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ichsan memastikan Kemenhaj bersikap adaptif terhadap setiap dinamika kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

“Kemenhaj akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan tata laksana penyelenggaraan umrah agar sejalan dengan sistem terbaru Arab Saudi, tanpa mengurangi aspek perlindungan jemaah Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan pengumuman resmi otoritas Saudi dan laporan sejumlah media setempat, masa berlaku visa sebelum keberangkatan (pre-entry validity) kini dipersingkat dari tiga bulan menjadi satu bulan sejak tanggal penerbitan.

Artinya, visa umrah akan otomatis dibatalkan apabila jemaah tidak memasuki wilayah Arab Saudi dalam waktu 30 hari sejak visa diterbitkan.

Sementara itu, masa tinggal jemaah setelah tiba di Arab Saudi tetap sama, yakni 90 hari sejak kedatangan.

Kebijakan ini hanya berlaku bagi visa umrah yang diterbitkan setelah aturan baru diberlakukan, sedangkan visa lama tetap mengikuti ketentuan sebelumnya. (*)

Artikel Arab Saudi Ubah Aturan Visa Umrah, Kini Hanya Berlaku 30 Hari pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dunia internasional. Namanya resmi masuk dalam daftar 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2026 versi The Muslim 500. Dalam laporan terbaru itu, Prabowo menempati peringkat ke-15, sejajar dengan sejumlah pemimpin besar dunia Islam.

Pemeringkatan bergengsi tersebut diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), lembaga riset independen yang berafiliasi dengan Royal Aal Al Bayt Institute for Islamic Thought, organisasi non-pemerintah berbasis di Amman, Yordania. RISSC telah menerbitkan daftar tahunan “500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia” sejak 2009.

Laporan ini bertujuan menyoroti figur-figur Muslim yang memberikan dampak besar secara sosial, politik, ekonomi, dan spiritual di tingkat global.

Dalam daftar 2026, Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menempati posisi pertama, diikuti Mufti Besar Pakistan Sheikh Muhammad Taqi Usmani di posisi kedua, serta Sheikh Al Habib Umar bin Hafiz di urutan ketiga.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei berada di posisi ke-4, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di posisi ke-7, dan Perdana Menteri Malaysia menempati urutan ke-10.

Prabowo menempati posisi ke-15, tepat di bawah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud (MBS), yang berada di peringkat ke-14.

Dalam kategori khusus “Penguasa dan Politikus”, Prabowo bahkan naik ke peringkat ke-10, menunjukkan besarnya pengaruh Indonesia di dunia Islam di bawah kepemimpinannya.

Selain Prabowo, dua tokoh asal Indonesia juga masuk dalam daftar 50 besar. Mereka adalah Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di posisi ke-19 dan KH Habib Luthfi bin Yahya di peringkat ke-31.

Menurut laporan The Muslim 500, pengaruh besar Prabowo tidak hanya berasal dari jabatannya sebagai kepala negara, tetapi juga dari ketegasan sikap, kemampuan komunikasi, serta peran strategis Indonesia di dunia Islam dan kawasan Asia Tenggara.

“Dengan latar belakang militer, ketahanan politik, dan visi kebangsaan yang kuat, Prabowo dinilai sebagai salah satu pemimpin Muslim yang berpotensi membentuk arah baru politik dunia Islam di era modern,” tulis laporan tersebut.

Prabowo dikenal memiliki gaya komunikasi yang karismatik dan lugas, serta mampu menjangkau masyarakat pedesaan dan kelas pekerja, menjadikannya sosok yang populer di kalangan akar rumput. Ia juga dikenal sebagai atlet berkuda internasional yang pernah mewakili Indonesia di berbagai ajang global.

Dalam isu internasional, The Muslim 500 menyoroti sikap tegas Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo terhadap genosida di Gaza. Indonesia disebut mengutuk keras tindakan Israel dan memberikan dukungan penuh kepada Afrika Selatan dalam gugatan genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) melalui pengajuan pendapat hukum resmi.

Namun, laporan tersebut juga mencatat adanya dinamika politik di pemerintahan Prabowo, termasuk reshuffle kabinet yang sempat menggeser posisi Sri Mulyani dan Budi Gunawan. (*)

Artikel Prabowo Masuk 50 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia Versi The Muslim 500 pertama kali tampil pada News.

batampos – Duka mendalam menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kabar berpulangnya Kanjeng Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII pada Minggu (2/11) pagi, menggema cepat di tengah masyarakat Kota Solo.

Sejak kabar itu berembus, suasana di lingkungan keraton berubah sendu. Sejumlah abdi dalem dan kerabat keraton tampak bergegas menuju kompleks Kedhaton Kasunanan untuk memastikan kabar duka yang tak disangka-sangka tersebut.

Kabar wafatnya PB XIII dibenarkan oleh kerabat Keraton Surakarta, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Dani Nur Adiningrat. Melalui pesan singkat kepada wartawan, ia menuliskan kalimat yang penuh duka dan kehilangan.

Kabar tersebut juga diperkuat oleh KPH Eddy S. Wirabhumi, salah satu kerabat dekat PB XIII.
“Iya, baru saja dapat informasi,” ujar Eddy saat dikonfirmasi media, Minggu pagi.

Eddy menuturkan bahwa Sinuhun PB XIII menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. “Saya menerima kabar itu sekitar pukul 07.40 WIB,” jelasnya.

Terkait prosesi pemakaman, Eddy memastikan seluruh tahapan akan dilakukan sesuai adat dan tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat.
“Segalanya akan dijalankan sebagaimana tata cara adat keraton,” ujarnya.

Diketahui, kondisi kesehatan PB XIII sempat menurun sejak September 2025. Saat itu, pihak keraton menyebut Sinuhun masih rutin menjalani pemeriksaan medis.

“Beliau sudah sepuh, jadi memang perlu kontrol kesehatan secara berkala. Itu hal biasa,” kata Eddy kala itu.

Kepergian PB XIII meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Keraton Surakarta dan masyarakat Solo. (*)

Artikel Kanjeng Sinuhun Paku Buwono XIII Wafat, Keraton Surakarta Berduka pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menilai penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh bukanlah perkara sulit untuk diungkap.

Ia menyebut konstruksi kasus tersebut cukup jelas, terutama jika dilihat dari pola dan modus yang diduga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kasus ini sebenarnya bukan kasus istimewa jika dilihat dari modus operandi tindak pidananya. Indikasi adanya mark up menjadi salah satu modus umum dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Praswad dalam keterangannya dilansir Jawa Pos, Minggu (2/11).

Praswad menjelaskan, KPK hanya perlu mendalami siapa pihak yang memiliki kewenangan dalam menyetujui nilai pengadaan yang berujung pada potensi kerugian negara. Menurutnya, pengungkapan perkara bisa dimulai dengan menelusuri peran setiap pihak dalam setiap tahapan pengadaan.

“KPK perlu melihat siapa yang menyetujui nilai pengadaan sehingga negara harus membayar lebih. Dari situ dapat digali siapa yang memerintahkan proses tersebut dilakukan,” tambahnya.

Ia menilai, dengan konstruksi kasus yang sudah cukup terang, pengungkapan perkara ini seharusnya tidak memerlukan kemampuan luar biasa dari penyidik KPK. Namun yang terpenting adalah menjaga independensi penyelidik dan penyidik agar proses hukum berjalan optimal.

“Saya percaya penyelidik dan penyidik KPK bisa menyelesaikan kasus ini secara optimal selama penegakan hukumnya dilakukan secara independen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Praswad menekankan bahwa indikasi kuat korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh harus diimbangi dengan penegakan hukum profesional dan bebas intervensi kekuasaan. Menurutnya, independensi menjadi faktor kunci agar penanganan perkara berlangsung objektif dan transparan.

“Indikasi korupsi yang kuat harus diikuti proses penegakan hukum yang independen dan profesional. Independensi adalah kata kunci, terutama dalam kasus yang melibatkan kekuasaan,” ujarnya.

Praswad juga mengingatkan bahwa proyek kereta cepat Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang erat dengan kebijakan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, potensi intervensi politik dalam proses hukum tak bisa diabaikan.

“Kereta Cepat Whoosh adalah ambisi Presiden sebelumnya, Joko Widodo, sehingga potensi intervensi politik dalam proses hukumnya cukup besar,” jelasnya.

Ia menegaskan, penanganan kasus ini akan menjadi ujian serius bagi independensi KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah itu harus mampu membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pengaruh pihak mana pun.

“Independensi KPK dipertaruhkan. Kasus ini akan menjadi ujian apakah KPK benar-benar bisa melakukan penegakan hukum secara independen tanpa intervensi,” pungkasnya. (*)

Artikel Eks Penyidik KPK Nilai Kasus Korupsi Kereta Cepat Mudah Diungkap pertama kali tampil pada News.