batampos – Meski berangkat secara ilegal, rata-rata calon pekerja migran Indonesia (PMI) rela membayar jutaan hingga belasan juta rupiah untuk bisa bekerja di luar negeri. Mereka umumnya berangkat melalui pelabuhan resmi di Batam, menggunakan paspor resmi dan beridentitas pelancong.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polda Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sedikitnya 67 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman PMI nonprosedural berhasil diungkap. Dari pengungkapan itu, 213 orang korban berhasil diselamatkan.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Andyka Aer, mengatakan modus yang digunakan para pelaku cukup rapi. Para korban difasilitasi keberangkatannya oleh calo, mulai dari pengurusan paspor, tiket, hingga transportasi menuju negara tujuan.

“Para korban ini berangkat dengan paspor pelancong, dan sekitar 80 persen tujuannya ke Malaysia. Setelah tiba di sana, baru diurus izin kerjanya atau permit,” ujar Andyka, Selasa (28/10).

Baca Juga: Ketahuan dari CCTV, Mantan Karyawan Cafe Kobie jadi Otak Pembobolan

Menurut Andyka, seluruh korban berusia produktif dan berasal dari berbagai daerah, terutama Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai buruh kebun sawit, petugas kebersihan, hingga pekerja kasar di luar negeri.

“Sebagian besar berangkat karena ingin cepat bekerja dan tergiur gaji besar. Namun, syarat bekerja resmi melalui P3MI dianggap terlalu rumit dan lama,” jelasnya.

Ia menuturkan, untuk bisa berangkat, para korban harus membayar biaya keberangkatan kepada calo dengan kisaran Rp5 juta hingga belasan juta. Ada yang menggunakan tabungan pribadi, namun tak sedikit pula yang berutang kepada pihak tertentu.

“Ada korban yang dibiayai calo dengan perjanjian akan dipotong dari gaji setelah bekerja di luar negeri,” ungkap Andyka.

Baca Juga: Edarkan Liquid Vape Mengandung Etomidate, Dua Warga Perumahan Garden Point I Ditangkap Polda Kepri

Meski menggunakan pelabuhan resmi, para korban tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sehingga status mereka ilegal dan tidak mendapat perlindungan hukum.

“Kalau lewat jalur resmi, mereka terlindungi. Tapi kalau melalui calo, mereka rentan jadi korban eksploitasi,” tegasnya.

Andyka menyebut, Batam menjadi pintu favorit karena mudah diakses dan banyak pelabuhan internasional yang dimanfaatkan untuk modus serupa. “Kami terus memperketat pengawasan di pelabuhan dan menindak sindikat pengiriman PMI ilegal,” katanya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Bayar Belasan Juta, PMI Ilegal Berangkat Pakai Paspor Pelancong dari Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Suasana ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, pada Selasa (28/10) siang, terasa tegang. Satu per satu anggota dewan mengungkapkan keprihatinan dan kemarahan mereka terhadap tragedi maut di PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, yang menewaskan 13 orang dan melukai 18 pekerja.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini menjadi panggung bagi DPRD, pemerintah daerah, dan manajemen perusahaan untuk menelusuri akar masalah keselamatan kerja yang berulang di perusahaan galangan kapal terbesar di Batam itu.

Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, membuka pertemuan dengan nada tegas. Dewan tak ingin pertemuan ini berakhir tanpa hasil konkret.

“Kami harap yang disampaikan hari ini menjadi atensi. Jangan sampai pas kita rapat, ke depan tidak ada peningkatan keselamatan kerja. Ini bukan ssoal administrasi. Ini soal nyawa manusia. Ada tiga ribu karyawan di sana yang mesti kita jaga,” katanya.

Anggota DPRD Batam, Anwar Anas, menimpali dengan pernyataan emosional. Ia mengingatkan agar manajemen tidak memperlakukan korban sebagai sekadar angka statistik.

“Kami ingin korban menjadi perhatian, semua butuh makan. Korban yang meninggal, kepada anak-anak mereka tolong bantu disekolahkan,” katanya.

Nada serupa juga datang dari anggota DPRD lainnya, Muhammad Mustofa. Ia menyoroti struktur kerja yang kompleks di PT ASL, di mana banyaknya subkontraktor membuat pengawasan K3 menjadi longgar. Ada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023.

“PT ASL adalah salah satu yang banyak subcont-nya. Itu membuat penerapan K3 semakin sulit dan berisiko. Tupoksi kami mengingatkan, tapi jangan sampai terus diulang,” kata dia.

Kritik paling tajam datang dari Surya Makmur Nasution. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam ini menuntut audit menyeluruh terhadap manajemen PT ASL.

“Saya ingin kasus ini tidak berakhir begitu saja. Tapi harus ada pertanggungjawaban. Keselamatan tertinggi adalah nyawa manusia. Nyawa manusia memiliki kedudukan hukum tertinggi dari apapun,” ujarnya.

Ia juga mendesak kepolisian agar segera mengumumkan perkembangan penyelidikan. “Ini bukan soal bapak-bapak (manajemen PT ASL), ini soal publik, soal pekerja, soal masyarakat,” tambahnya.

Di hadapan para legislator, General Manager PT ASL Shipyard, Audrie Kosasih, mencoba menahan tekanan. Ia mengakui perusahaan masih melakukan investigasi internal sambil menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

“Kami hadir bukan mencari pembenaran, tapi mencari masukan dari semua pihak,” katanya.

PT ASL berjanji akan mengambil langkah konkret memperbaiki sistem keselamatan kerja. Audrie menyebut, ada 13 orang meninggal dunia dan 18 lainnya dirawat di rumah sakit akibat kebakaran di kapal MT Federal II.

“Seluruh biaya pemulangan korban ke kampung halaman sudah kami penuhi,” ujarnya.

Ia juga menjanjikan pekerja yang cedera akan direkrut kembali, serta anak-anak korban mendapat beasiswa melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Dari TK sampai kuliah ada beasiswanya,” tambahnya.

Namun, keterangan Audrie tak cukup menenangkan legislatif dan instansi pengawas ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan fakta pahit: empat bulan sebelumnya, insiden serupa pernah terjadi di kapal dan perusahaan yang sama.

“Waktu itu kami temukan PT ASL memberi pekerjaan kepada subkontraktor dengan gaji di bawah UMK,” katanya.

Pelanggaran upah menjadi indikator lemahnya manajemen keselamatan. Ia menyebut, total korban meninggal di PT ASL, dalam dua insiden terakhir, sudah mencapai 18 orang.

“Kalau upah tenaga kerja shipyard yang berisiko tinggi saja di bawah UMK, saya khawatir K3 juga diabaikan. Apakah kejadian ini bisa terulang? Saya yakin bisa. Bahkan korbannya bisa bertambah,” katanya.

Disnakertrans Kepri kini tengah melakukan audit investigatif. Dari hasil awal, ditemukan indikasi kelalaian dalam proses pembersihan ruang tangki kapal. Lalu, ada ruang-ruang yang belum dibersihkan secara sempurna sebelum dilakukan pekerjaan pengelasan

“Ruangan itu masih ada residu minyak mentah. Lalu kena panas dan api, makanya peristiwa itu terjadi,” kata Diky.

Sebelum proyek lanjutan dilakukan, PT ASL harus memastikan area kerja benar-benar aman. Ia ingin kapal dilakukan cleaning menyeluruh sebelum pekerjaan panas dilakukan, juga menggunakan personal detector untuk memastikan keaamanan.

Tragedi yang merenggut belasan nyawa itu membuka luka lama: lemahnya pengawasan terhadap industri padat karya di Batam. Ketika persaingan investasi dan efisiensi biaya menjadi prioritas, keselamatan kerja kerap dikorbankan. DPRD berjanji mengawal hasil audit dan memastikan tragedi ini tidak menjadi bagian dari statistik tahunan kecelakaan kerja.

Kebakaran di kapal MT Federal II milik PT ASL Shipyard terjadi di galangan Tanjung Uncang pada pertengahan Oktober lalu. Ledakan besar di ruang tangki kapal menewaskan 13 pekerja dan melukai 18 lainnya. Peristiwa ini menjadi salah satu kecelakaan kerja paling mematikan di industri galangan kapal Batam dalam satu dekade terakhir. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Gempur PT ASL Shipyard Soal K3 dan Upah di Bawah UMK pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lampu kristal berpendar lembut. Aula besar itu menyimpan gema yang jauh lebih dalam daripada suara tepuk tangan.

Selasa (28/10), di Ballroom Yos Sudarso, Batam, sekelompok orang berdiri tegak di panggung: wajah-wajah yang menyimpan harapan dan mungkin juga beban. Mereka bukan sekadar pengusaha konstruksi; mereka adalah para penyusun batu dan logam dari cita-cita yang lebih besar, sebuah negeri kecil bernama Kepri yang sedang berlari menuju masa depan.

Pelantikan Ketua dan Pengurus Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Appeknas) Provinsi Kepri itu berlangsung khidmat, tapi juga hangat. Tak ada gegap gempita berlebihan. Tidak ada pesta besar. Hanya deretan kursi dan semangat yang tak kalah megah dari bangunan mana pun yang pernah mereka dirikan.

Baca Juga: Gilbert Hoo Nahkodai APPEKNAS Kepri, Siap Gaet Investasi dan Dorong Proyek Strategis di Kepri

Di tengah ruangan, seorang pria berkacamata bersetelan rapi dengan balutan jas hitam tampak tenang. Dr (HC) Gilbert Hoo, nama yang hari itu diucapkan dengan rasa hormat, menerima kepercayaan sebagai Ketua DPP Appeknas Kepri. Suaranya datar tapi penuh keyakinan, seperti orang yang tahu betul jalan panjang yang akan ditempuh.

“Pelantikan ini bukan seremoni, tapi penegasan komitmen kita,” katanya.

Kalimat itu seperti sebuah janji. Tidak muluk, tapi tajam. Ia berbicara tentang fasilitasi, konsultasi, sinergi: tiga kata yang sering muncul dalam kamus organisasi. Namun kali ini terdengar punya napas lain, napas untuk bertahan di dunia yang berubah terlalu cepat.

Di kota ini, konstruksi tidak pernah tidur. Gedung-gedung baru bangkit di antara bekas rawa, perumahan tumbuh di pinggir laut, dan proyek-proyek besar terus menggeliat di bawah bayang BP Batam. Di tengah pusaran itulah Appeknas Kepri hendak menegaskan peran.

Gilbert tampak menyadari, jalan yang dihadapinya tak akan mudah. “Tantangan tak ringan,” ujarnya. Ia berbicara tentang profesionalisme, tentang tanggung jawab sosial, tentang pentingnya menjadikan asosiasi bukan sekadar tempat berhimpun, tapi ruang belajar bersama.

Ia ingin membentuk SDM unggul, bukan hanya terampil menggambar rancangan bangunan, tapi juga tegak dalam integritas. Dia ingin sinergi dengan pemerintah, tanpa kehilangan jarak kritis. Dia mau transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi baru yang tak kalah kokoh dari beton yang biasa mereka tuang.

Bagi Gilbert, organisasi seperti Appeknas adalah cermin. Jika permukaannya keruh, yang tampak di baliknya pun kabur. Tapi bila dibersihkan dengan niat dan kerja keras, maka yang memantul adalah masa depan.

“Kami akan memperjuangkan kepentingan anggota, dan melaksanakan tugas ini dengan tanggung jawab penuh,” ujarnya.

Di deretan kursi tamu, pejabat publik hadir memberi selamat. Tapi yang paling penting bukanlah tangan-tangan yang menjabat, melainkan arah pandang yang sama, bahwa pembangunan bukan hanya soal angka proyek, tetapi tentang menanam nilai di setiap fondasi yang didirikan.

“Mari kita mulai babak baru dengan optimisme,” katanya.

Sebuah ajakan yang terdengar sederhana, namun di dalamnya ada gema dari segala perjuangan manusia yang pernah percaya pada kemungkinan.

Optimisme itu, seperti bata pertama, diletakkan perlahan. Tidak selalu rapi, tak selalu kokoh, tapi dengan keyakinan bahwa suatu hari tembok itu akan berdiri sempurna. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Optimisme Baru Appeknas Kepri, Gilbert Hoo dan Janji di Tengah Gemuruh Pembangunan Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga Batam mulai mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir. Tak sedikit yang terpaksa berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi mendapatkan BBM beroktan tinggi tersebut.

Meski bukan BBM bersubsidi, Pertamax tetap memiliki banyak pengguna di Batam. “Sudah dua hari mutar-mutar, banyak SPBU kosong. Pertamax Turbo malah nggak ada sama sekali,” ujar Rudi, salah seorang pengguna mobil di kawasan Batamcentre, Senin (27/10).

Pertamina mengklaim distribusi BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo di Batam kini mulai lancar dan diperkirakan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat.

Baca Juga: Warga Keluhkan Sulit Dapat BBM, Pertamax Kosong di Sejumlah SPBU Batam

“Penyaluran Pertamax Turbo telah mencapai sekitar 60 kiloliter per hari, atau 150 persen dari konsumsi harian normal,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, tambahan suplai 500 kiloliter dijadwalkan tiba pada 28–29 Oktober, dan 500 kiloliter berikutnya pada 1–2 November 2025. “Dengan suplai tersebut, stok Pertamax Turbo dalam kondisi aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Untuk Pertamax, Fahrougi menyebut pasokan masih berlangsung dengan total 96 kiloliter pada 27–28 Oktober, atau sekitar 46 persen dari konsumsi normal. Tambahan 2.000 kiloliter akan disalurkan pada 29 Oktober, dengan catatan proses bongkar kapal berjalan lancar.

“Apabila proses bongkar kapal tidak terkendala, ketersediaan Pertamax dapat segera pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Pertamina juga melakukan pengaturan distribusi secara selektif ke sejumlah SPBU untuk menjaga pemerataan pasokan di seluruh wilayah Batam.

“Kami mengimbau masyarakat tidak khawatir. Pertalite masih tersedia di seluruh SPBU sebagai alternatif sementara,” kata Fahrougi.

Sementara itu, Marketing Support Media Pertamina Kepri, Galuh Anjasmara, menegaskan bahwa gangguan distribusi menjadi penyebab utama kelangkaan di lapangan. Namun, ia tidak merinci apakah hal tersebut terkait kerusakan kapal pengangkut atau kondisi cuaca.

Di sisi lain, sejumlah SPBU mulai tampak ramai antrean kendaraan yang menunggu kiriman BBM. “Banyak pelanggan datang cuma nanya ‘Pertamax ada, bang?’ Tapi kami juga belum dapat info pasti kapan masuk,” kata salah satu petugas SPBU di kawasan Batuaji. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pasokan Pertamax Seret, Pertamina Klaim Akan Pulih pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Barang seken di kawasan Batuaji kini makin sulit ditemukan. Padahal, kawasan ini dulunya jadi surga bagi pemburu barang branded dengan harga miring.

Ismail, pedagang sepatu di kawasan Aviari, mengaku sudah tiga bulan terakhir tidak lagi mendapat kiriman barang dari luar negeri. Biasanya, barang-barang bekas dari Singapura dan Malaysia rutin masuk setiap pekan.

“Sudah tiga bulan nggak ada barang,” ujar Ismail, Selasa (28/10).

Ia mengatakan, kini para pedagang hanya mengandalkan stok lama yang masih tersisa. Namun karena stok menipis, harga jual barang ikut naik.

“Yang dijual sekarang itu stok lama. Karena barang makin sedikit, banyak teman-teman pedagang akhirnya beralih profesi jadi ojek online,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Rahmat, pedagang sepatu di kawasan Jodoh. Ia menyebut kondisi pasar seken kini sepi pembeli karena stok menipis dan harga tak lagi menarik.

“Sehari paling dua barang yang laku. Itu pun cuma cukup buat makan dan bayar arisan,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octavia, menegaskan pihaknya berkomitmen menghentikan masuknya barang seken ke Batam.

“Penindakan ini bentuk keseriusan Bea Cukai Batam dalam menstop peredaran barang ilegal,” ujarnya.

Evi menjelaskan, peredaran barang bekas impor bisa mengganggu industri dalam negeri karena memukul produksi lokal.

“Kegiatan ini juga diharapkan memberi efek jera dan menekan pelanggaran serupa di kemudian hari,” katanya.

Kini, di Batuaji, deretan toko seken yang dulu ramai mulai banyak tutup. Beberapa pedagang memilih menunggu stok baru, sementara sebagian lain pelan-pelan meninggalkan bisnis yang pernah berjaya di masa lalu itu. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Barang Seken Langka, Pedagang Banyak Alih Profesi pertama kali tampil pada Metropolis.