Batampos – Pemerintahan Singapura melalui Konsulat Jenderal (Konjen) di Batam melaksanakan resepsi hari nasional ke 60 tahun negeri itu di Grand Mercure Hotel, Batamcenter, Kamis (11/9/2025) malam. Resepsi ini dihadiri langsung Menteri Negara Urusan Luar Negeri serta Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Zhulkarnain Abdul Rahim.

Artikel Menteri Negara Urusan Luar Negeri Singapura, Zhulkarnain Abdul Rahim Puji Perkembangan Batam Saat Resepsi Hari Nasional Singapura yang ke-60 pertama kali tampil pada News.

batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, pada Kamis (11/9). KPK mencecar pengetahuan Filianingsih Hendarta soal Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau corporate social responsibility (CSR).

Filianingsih Hendarta diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK mendalami soal proses hingga pelaksanaan program CSR BI.

“Jadi dalam pemeriksaan hari ini tentu didalami terkait dengan bagaimana proses mekanisme program sosial tersebut muncul begitu ya. Dari proses perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya dan juga pertanggungjawabannya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9).

Selain itu, Filianingsih turut didalami soal rencana peruntukan program CSR BI. Sebab, dalam proses penyidikan ditemukan program CSR BI tidak sesuai dengan peruntukan awal.

“Karena dari konstruksi perkara ini dimana kita sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu saudara ST (Satori) dan saudara HG (Her Gunawan). Berarti bahwa uang-uang yang sedianya untuk program sosial ini kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujar Budi.

Sebab, dana yang sedianya diperuntukan untuk program CSR BI, malah dipergunakan dua Anggota DPR RI Satori (Fraksi NasDem) dan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) untuk kepentingan pribadi.

“Dimana dalam perkara ini juga, para tersangka menggunakan uang-uang dari program sosial tersebut untuk kepentingan pribadi ya, seperti pembelian aset, bahkan ada untuk pembelian showroom, pembelian kendaraan, ataupun aset-aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Nah itu yang KPK telusuri,” ucap Budi.

Terpisah, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengakui bahwa program sosial BI atau CSR BI telah ditetapkan sejak lama. Pernyataan itu disampaikan usai Filianingsih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9).

“Itu kebijakan sudah ada ya, dari dahulu,” ungkap Filianingsih.

Ia menekankan, program CSR tidak hanya dimiliki perusahaan yang berorientasi pada profit atau keuntungan, tetapi juga dijalankan lembaga negara, seperti BI.

“Itu kan bagaimana kami berbagi, membantu, misalnya kepedulian sosial, beasiswa, juga pemberdayaan masyarakat. Jadi nggak mesti perusahaan profit oriented, ya. Namanya berbagi,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua Anggota DPR RI, yakni Satori dari Fraksi NasDem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020–2023.

Berdasarkan temuan penyidik, Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar. Uang itu diduga berasal dari beberapa sumber.

Di antaranya Rp 6,26 miliar dari kegiatan PSBI Bank Indonesia, Rp 7,64 miliar dari program Penyuluhan Keuangan OJK, dan Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

Dana tersebut kemudian dialihkan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya dan digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian aset, kendaraan, hingga pembangunan rumah makan.

Sementara, Satori diduga menerima dana senilai Rp 12,52 miliar, dengan rincian Rp 6,30 miliar dari PSBI BI, Rp 5,14 miliar dari OJK, dan Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

Satori diduga menyamarkan dana tersebut melalui transaksi deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, serta pembelian kendaraan dan aset lainnya, bahkan dengan meminta bantuan bank daerah untuk menyamarkan transaksi.

KPK juga menduga, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya turut menerima dana serupa. Hal itu sebagaimana pengakuan Satori usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu.

Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga: Cocok jadi Pasangan Hidup! Begini 4 Cara Pria Kelas Menengah ke Bawah Menunjukkan Cintanya Tanpa Pernah Mengatakan Aku mencintaimu

Keduanya juga dijerat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Artikel KPK Cecar Filianingsih Hendarta soal Peruntukan Dana CSR Bank Indonesia yang Berujung Korupsi pertama kali tampil pada News.

batampos – Tim Ekspedisi Pelayaran Akademisi III Korps Pecinta Alam (EPA Korpala) Unhas tiba di Batam. Ketua Ikatan Keluarga Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ibrahim menyampaikan tim ekspedisi ini dapat mengukir sejarah sekaligus mempererat persaudaraan suku Melayu dan Bugis.

Ibarahim mengaku bangga dengan kedatangan Tim Ekspedisi Unhas di Batam, Kamis (11/9), karena para mahasiswa telah membuktikan bahwa perjuangan nenek moyang saat berlayar ke Kepri bukan hanya cerita belaka.

“Ini satu kebanggaan bagi kami menunjukkan keberanian orang Sulawesi Selatan mengarungi lautan bukan mitos. Tetapi ditunjukkan langsung oleh adik-adik mahasiswa kita,” katanya saat menyambut kedatangan Tim EPA III Korpala Unhas di Batam.

Tim Ekspedisi Unhas turut disambut oleh Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Kepri, BPD KKSS Kota Batam, Lembaga Adat Melayu (LAM), hingga Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.

Tim ekspedisi yang terdiri atas sembilan mahasiswa Unhas tersebut berlayar dari Makassar menggunakan Kapal Sandeq dengan misi pelayaran empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Terima kasih untuk semua yang hadir dan menyambut adik-adik kita, hari ini adalah pelayaran yang ketiga. Mereka tentu punya misi, bukan hanya sekadar berpetualang,” kata Sekretaris BPW KKSS Kepri Amrullah Rasal.

Menurut Amrullah ada banyak hal baik yang dapat diambil dan dipelajari oleh Tim Ekspedisi Unhas dalam perjalanan mengarungi lautan.

Pengalaman, relasi, dan pengetahuan baru yang didapat tentu menjadi oleh-oleh berharga bagi mereka saat kembali ke kampus. Terutama, soal falsafah persaudaraan Melayu dan Bugis yang mereka dapatkan saat tiba di Kepri.

“Dari sejarah, mereka membaca hubungan Bugis dengan Melayu. Falsafahnya memang bagaikan hitam dan putih pada mata. Itulah Bugis dan Melayu, sulit untuk dipisahkan,” tuturnya.

Amrullah menyebut KKSS Kepri siap mendampingi tim ekspedisi perguruan tinggi negeri itu jika hendak bertemu dengan Pemerintah Daerah di Kota Batam.

“Kami sangat bangga dan menyambut dengan tangan terbuka,” ucapnya.

Sementara, Technical Advisor Tim EPA III Korpala Unhas Muh Fahriansyah bersyukur ia dan tim telah sampai di Batam setelah menempuh pelayaran selama 39 hari.

Pihaknya memakai perahu tradisional dengan mengangkat esensi kemanusiaan dan Tridharma Perguruan Tinggi. Ia mengaku banyak hal yang bisa dipetik dari perjalanan ini, contohnya mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat pesisir.

Ia dan tim juga berterima kasih atas sambutan yang diberikan oleh KKSS, LAM dan IKA Unhas, seraya meminta doa dan restu dari para tokoh masyarakat agar dapat menyelesaikan misi perjalanan ini.

Berikutnya, kata dia, Tim EPA III Korpala Unhas akan bertolak ke Malaysia dan Singapura untuk melanjutkan perjalanan.

“Persaudaraan Melayu dengan Bugis tidak hanya di naskah tetapi juga realita. Kami berharap masyarakat tetap bersama kami, mendoakan agar kami sehat dan selamat hingga tujuan akhir nantinya,” kata Fahriansyah. (*)

Artikel Tiba di Batam, Ekspedisi Pelayaran Unhas Pererat Persaudaraan Melayu-Bugis pertama kali tampil pada News.