Seorang pekerja sedang menyusun fiber penyimpanan ikan di pelabuhan rakyat di Jalan Sei Enam Laut, RT 001 RW 002, Bintan Timur. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos – Sebuah pelabuhan rakyat di Jalan Sei Enam Laut, Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur, diduga menjadi lokasi bongkar muat barang ilegal.
Dugaan ini mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan kapal sandar di pelabuhan tersebut dengan muatan sembako diduga berasal dari Batam.
Pantauan di lapangan, pelabuhan ini berada di alur Sungai Kalang Tua dengan akses jalan tanah. Seorang pekerja terlihat sedang menyusun fiber yang diduga digunakan untuk menyimpan ikan.
Di lokasi juga tampak dua plang resmi. Satu bertuliskan Terminal Kapal Pelayaran Rakyat berdasarkan SK Gubernur Nomor 1168 Tahun 2024, dan satu lagi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan RH Fisabilillah Nomor 9 dan 10, Tanjungpinang.
Pemilik pelabuhan, Tomy, membantah tudingan adanya aktivitas ilegal. Ia menegaskan pelabuhan miliknya telah memiliki izin operasional resmi berdasarkan SK Gubernur tersebut.
“Pelabuhan ini digunakan untuk bongkar muat sembako ke sejumlah pulau di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, Anambas, dan Natuna. Selain itu, juga untuk bongkar muat ikan dari beberapa daerah di Bintan,” jelas Tomy, Rabu (29/10).
Ia menegaskan pelabuhan rakyat ini berfungsi sebagai fasilitas distribusi barang antarwilayah, bukan jalur penyelundupan.
Tomy juga menunjukkan bukti setor retribusi terminal ke kas daerah melalui Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Dalam tiga bulan terakhir, total retribusi yang disetor mencapai sekitar Rp 2,7 juta, terdiri pada Juli 2025 sebesar Rp945 ribu lebih, Agustus 2025 sebesar Rp849 ribu lebih dan September 2025 sebesar Rp959 ribu lebih
Selain itu, pihaknya sedang mengurus izin pembangunan fasilitas pelabuhan baru di lahan seluas 5,6 hektare, di mana 3 hektare di antaranya akan digunakan untuk kepentingan pelabuhan rakyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, membenarkan pelabuhan tersebut telah mendapat izin operasional sebagai pelabuhan rakyat setelah memperoleh rekomendasi dari KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) dan Dinas Perhubungan Bintan.
“Kami hanya melegalkan sesuai rekomendasi dari KSOP dan Dishub Bintan agar pemilik pelabuhan mengikuti aturan yang ada,” jelas Junaidi.
Terkait dugaan adanya barang selundupan berupa sembako asal Batam, Junaidi menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung kepada pemilik kapal atau pihak Syahbandar.
“Yang berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Syahbandar. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau kapal berlayar tanpa SPB, artinya melanggar aturan,” tegasnya. (*)
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain
batampos– BP Batam memperkuat tata kelola lembaga melalui implementasi sistem digital dan pengukuran kinerja berbasis standar nasional.
Melalui penerapan BLU Integrated Online System (BIOS) dan peningkatan Indeks Maturity Rating, BP Batam kini menapaki jalur reformasi menuju Badan Layanan Umum (BLU) berkelas nasional di bawah pembinaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, mengatakan, BIOS dan Indeks Maturity Rating merupakan dua instrumen vital dalam mengukur kinerja lembaga pengelola keuangan negara, sekaligus menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Melalui dua instrumen tersebut, BP Batam tidak hanya ingin mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga mengarahkan organisasi untuk bertransformasi menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil,” kata Alexander dalam kegiatan Bimbingan Teknis “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating”, Selasa (28/10) di IT Centre BP Batam.
Alex menjelaskan, capaian indeks maturity rating BP Batam menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, BP Batam mencatat nilai 2,91. Angka itu naik menjadi 3,29 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 hasil self-assessment menunjukkan skor 3,89.
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, dalam kegiatan Bimbingan Teknis “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating”. (BP Batam untuk Batam Pos)
Pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kepala BP Batam tahun 2025 sebesar 3,38, atau dalam kategori “defined”. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan sebesar 115,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan implementasi BIOS secara berkelanjutan. Namun, kami tidak ingin berpuas diri karena masih ada indikator yang bisa ditingkatkan,” kata dia.
Salah satu aspek yang masih perlu diperkuat ialah kecepatan dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan audit, baik dari internal maupun eksternal. Meski tindak lanjut audit eksternal sudah mencapai 88 persen, Alex menilai masih ada ruang perbaikan untuk mencapai standar terbaik nasional.
Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BP Batam, Endry Abzan, menambahkan, penilaian maturity rating mencakup sejumlah aspek, yakni keuangan (20 persen), layanan (25 persen), kapabilitas internal (20 persen), tata kelola dan kepemimpinan (20 persen), inovasi (10 persen), serta lingkungan (5 persen).
“Melalui bimtek ini kami ingin memperdalam pemahaman seluruh unit kerja terhadap implementasi BIOS, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menjaga konsistensi capaian indeks maturity rating di masa mendatang,” kata Endry. (*)
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain
batampos– BP Batam memperkuat tata kelola lembaga melalui implementasi sistem digital dan pengukuran kinerja berbasis standar nasional.
Melalui penerapan BLU Integrated Online System (BIOS) dan peningkatan Indeks Maturity Rating, BP Batam kini menapaki jalur reformasi menuju Badan Layanan Umum (BLU) berkelas nasional di bawah pembinaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, mengatakan, BIOS dan Indeks Maturity Rating merupakan dua instrumen vital dalam mengukur kinerja lembaga pengelola keuangan negara, sekaligus menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Melalui dua instrumen tersebut, BP Batam tidak hanya ingin mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga mengarahkan organisasi untuk bertransformasi menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil,” kata Alexander dalam kegiatan Bimbingan Teknis “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating”, Selasa (28/10) di IT Centre BP Batam.
Alex menjelaskan, capaian indeks maturity rating BP Batam menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, BP Batam mencatat nilai 2,91. Angka itu naik menjadi 3,29 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 hasil self-assessment menunjukkan skor 3,89.
Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, dalam kegiatan Bimbingan Teknis “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating”. (BP Batam untuk Batam Pos)
Pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja Kepala BP Batam tahun 2025 sebesar 3,38, atau dalam kategori “defined”. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan sebesar 115,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan implementasi BIOS secara berkelanjutan. Namun, kami tidak ingin berpuas diri karena masih ada indikator yang bisa ditingkatkan,” kata dia.
Salah satu aspek yang masih perlu diperkuat ialah kecepatan dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan audit, baik dari internal maupun eksternal. Meski tindak lanjut audit eksternal sudah mencapai 88 persen, Alex menilai masih ada ruang perbaikan untuk mencapai standar terbaik nasional.
Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BP Batam, Endry Abzan, menambahkan, penilaian maturity rating mencakup sejumlah aspek, yakni keuangan (20 persen), layanan (25 persen), kapabilitas internal (20 persen), tata kelola dan kepemimpinan (20 persen), inovasi (10 persen), serta lingkungan (5 persen).
“Melalui bimtek ini kami ingin memperdalam pemahaman seluruh unit kerja terhadap implementasi BIOS, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menjaga konsistensi capaian indeks maturity rating di masa mendatang,” kata Endry. (*)
Ketua FKUB Anambas, Ali Muhsin. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.
batampos – Tiga rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih menunggu keluarnya rekomendasi pembangunan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.
Ketua FKUB Anambas, Ali Muhsin, mengatakan ketiganya terdiri dari dua surau di Air Padang dan Batu Tambun, serta satu gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Desa Tarempa Selatan.
Menurut Ali, dua surau tersebut kini tengah dalam tahap pengumpulan persetujuan minimal 60 kepala keluarga (KK) dari warga sekitar sebagai syarat utama rekomendasi pendirian rumah ibadah.
“Kalau untuk rumah ibadah Islam memang agak rumit. Misalnya sudah dapat 60 KK yang setuju, belum tentu langsung bisa dibangun, karena harus melihat juga jarak antara masjid dan surau,” ujar Ali Muhsin, Rabu (29/10).
Ia menjelaskan, FKUB juga akan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk memediasi rencana pembangunan tersebut dengan pengurus masjid terdekat.
“Nanti kita tanyakan dulu apakah pengurus masjid keberatan atau tidak. Kalau mereka keberatan, ya tidak bisa diteruskan. Jadi memang untuk rumah ibadah umat Islam ini prosesnya sedikit lebih panjang,” jelasnya.
Ali menambahkan, pertimbangan fiqih Islam juga menjadi salah satu alasan yang diperhatikan FKUB. Dalam satu kampung tidak diperbolehkan ada dua masjid yang sama-sama melaksanakan salat Jumat.
“Kalau surau masih boleh, karena surau tidak menyelenggarakan salat Jumat,” tambahnya.
Sementara itu, untuk gereja HKBP, FKUB saat ini tengah membantu pengurus gereja dalam proses pemindahan dan pengajuan rekomendasi di lokasi baru di Desa Tarempa Selatan.
“Sebelumnya lokasi lama di Air Padang tidak bisa mendapat izin dari FKUB yang lama. Sekarang sedang kita usahakan di lokasi baru,” terang Ali.
Ia berharap seluruh proses rekomendasi rumah ibadah tersebut dapat berjalan lancar dan diterima semua pihak dengan semangat toleransi, saling menghargai, dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas. (*)
Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan. Dalam beleid baru itu, salah satunya, memuat ketentuan terkait pengurangan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) bagi rumah ibadah.
Ketentuan soal pengurangan tarif UWT ini tercantum pada pasal 106, yang menyebutkan: “Dalam hal terdapat kegiatan tertentu dan/ atau penerima alokasi tanah tertentu, Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan pengurangan tarif UWT terhadap layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Pengusahaan Batam.”
Pada ayat dua pasal 106 disebutkan bahwa kategori yang bisa memperoleh pengurangan tarif UWT adalah kenegaraan atau kepemerintahan, rumah ibadah, dan misi khusus dari pemerintah.
Pengurangan tarif diberikan untuk empat jenis layanan, yakni layanan alokasi tanah, perpanjangan, pembaruan, dan administrasi tanah.
Pimpinan Yayasan Darul Hikam Batam, Agus Yusup, menyambut baik terbitnya Perka Nomor 6 Tahun 2025 tersebut, khususnya terkait pengurangan tarif UWT untuk rumah ibadah. Ia mengatakan, keputusan ini bukti kepedulian Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan wakilnya Li Claudia Chandra dalam mendorong bekembangya kegiatan rohani di Batam.
“Alhamdulillah, Pak Amsakar dan Ibu Li Claudia berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan,” ujar Agus, Rabu, (29/10) di Batam Center.
Agus berharap dengan adanya kebijakan baru dari BP Batam ini bisa mendorong para pengelola rumah ibadah di Kota Batam segera mengurus legalitas lahan tempat berdirinya rumah ibadah mereka.
“Dengan demikian keberadaan rumah ibadah kita diakui oleh negara, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” kata Agus.
Pemerhati Pendidikan Batam sekaligus Ketua Komite SMPN 26 Batam, Akhirman, juga menyambut baik kehadiran Perka 6/2025 tersebut.
“Harapannya dengan Perka Nomor 6 ini dapat memberikan kebijakan afirmasi juga kepada pihak sekolah keagamaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, cakap, dan berakhlak,” katanya. (*)
Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Achmad, menerbitkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan. Dalam beleid baru itu, salah satunya, memuat ketentuan terkait pengurangan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) bagi rumah ibadah.
Ketentuan soal pengurangan tarif UWT ini tercantum pada pasal 106, yang menyebutkan: “Dalam hal terdapat kegiatan tertentu dan/ atau penerima alokasi tanah tertentu, Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan pengurangan tarif UWT terhadap layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Pengusahaan Batam.”
Pada ayat dua pasal 106 disebutkan bahwa kategori yang bisa memperoleh pengurangan tarif UWT adalah kenegaraan atau kepemerintahan, rumah ibadah, dan misi khusus dari pemerintah.
Pengurangan tarif diberikan untuk empat jenis layanan, yakni layanan alokasi tanah, perpanjangan, pembaruan, dan administrasi tanah.
Pimpinan Yayasan Darul Hikam Batam, Agus Yusup, menyambut baik terbitnya Perka Nomor 6 Tahun 2025 tersebut, khususnya terkait pengurangan tarif UWT untuk rumah ibadah. Ia mengatakan, keputusan ini bukti kepedulian Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan wakilnya Li Claudia Chandra dalam mendorong bekembangya kegiatan rohani di Batam.
“Alhamdulillah, Pak Amsakar dan Ibu Li Claudia berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan,” ujar Agus, Rabu, (29/10) di Batam Center.
Agus berharap dengan adanya kebijakan baru dari BP Batam ini bisa mendorong para pengelola rumah ibadah di Kota Batam segera mengurus legalitas lahan tempat berdirinya rumah ibadah mereka.
“Dengan demikian keberadaan rumah ibadah kita diakui oleh negara, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” kata Agus.
Pemerhati Pendidikan Batam sekaligus Ketua Komite SMPN 26 Batam, Akhirman, juga menyambut baik kehadiran Perka 6/2025 tersebut.
“Harapannya dengan Perka Nomor 6 ini dapat memberikan kebijakan afirmasi juga kepada pihak sekolah keagamaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, cakap, dan berakhlak,” katanya. (*)
batampos– Warga kawasan Melcem, Batu Ampar, Batam, dihebohkan dengan temuan tumpukan bawang merah dan bawang bombai yang dibuang hingga menggunung di area terbuka. Balai Karantina Kepri juga telah memastikan bahwa barang tersebut masuk ke Batam tidak melalui jalur resmi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menelusuri asal-usul dan status bawang tersebut.
“Nanti saya akan komunikasi ke dinas terkait. Kejadian seperti itu perlu ditindaklanjuti agar jangan sampai berkembang liar apakah ini sebuah kecelakaan atau kesengajaan,” katanya, Rabu (29/10).
Ia mengatakan, DPRD Batam akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan resmi. “Saya belum tahu persis itu barang statusnya seperti apa. Tapi nanti saya akan panggil dinasnya untuk memastikan,” tambahnya.
Menurut Kamal, kejadian seperti ini perlu diusut secara menyeluruh, mengingat Batam merupakan wilayah yang rawan menjadi jalur masuk barang ilegal karena letaknya yang berdekatan dengan negara tetangga.
“Kalau dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk. Kita harus pastikan agar tidak ada praktik penyelundupan bahan pangan berbahaya yang bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bawang-bawang tersebut. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penertiban dan penyelidikan agar kejadian serupa tidak terulang. (*)
Tim gabungan saat turun ke lokasi dua vila yang berada di Desa Sebong Pereh, Teluk Sebong. F. Suwarsono untuk Batam Pos.
batampos – Tim gabungan dari Satpol PP Bintan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan, dan Pemerintah Kecamatan Teluk Sebong menghentikan sementara aktivitas pembangunan serta operasional dua vila di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.
Langkah ini dilakukan karena kedua vila tersebut diduga belum memiliki izin lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta izin operasional.
Kasatpol PP Kabupaten Bintan, Suwarsono, mengatakan penghentian aktivitas dilakukan setelah tim gabungan turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan warga terkait keberadaan bangunan tanpa izin di kawasan pesisir.
“Setelah dilakukan pengecekan, tim tidak menemukan aktivitas pembangunan di lokasi. Namun, ditemukan 12 unit vila atau rumah pohon milik warga Singapura, termasuk 4 unit di tepi sungai dan 8 unit lainnya di sempadan sungai, beserta 1 restoran di kawasan Vila Mangrove dan Wisata Mangrove,” ujar Suwarsono, Rabu (29/10).
Selain itu, di kawasan Yayasan Cahaya Obor Berkat di Kampung Rambutan, tim juga menemukan dua unit vila milik warga Batam di atas lahan sekitar enam hektare. Hasil pengecekan menunjukkan kedua vila tersebut juga belum mengantongi izin lingkungan, izin PBG, dan izin operasional.
“Kita setop sementara aktivitas mereka sampai seluruh izin dilengkapi,” tegasnya.
Suwarsono menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DLH dan Dinas PUPR Bintan untuk memastikan status lahan di dua lokasi tersebut, apakah termasuk kawasan lindung atau Areal Penggunaan Lain (APL).
“Kita harus pastikan status kawasannya agar jelas apakah boleh dibangun atau tidak,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan pemilik vila memenuhi seluruh kewajiban perizinan sebelum diizinkan kembali beroperasi.
IKKT CBS Kogabwilhan I saat memanen semangka non-biji yang ditanam di lahan bekas tambang bauksit, Rabu (29/10). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Lahan bekas tambang bauksit di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, kini berubah menjadi area pertanian produktif. Dari lahan yang dulunya tandus dan tidak bernilai ekonomi, kini tumbuh subur deretan tanaman semangka non-biji berkualitas tinggi.
Kegiatan penanaman hingga panen raya semangka tersebut dilakukan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) bersama kelompok petani lokal. Program ini menjadi bukti nyata bahwa lahan pascatambang dapat direklamasi dan dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan.
Ketua IKKT CBS Kogabwilhan I, Mia Kunto, mengatakan bahwa keberhasilan panen ini sempat diragukan di awal karena kondisi tanah bekas tambang yang keras dan miskin unsur hara. Namun berkat penerapan metode organik, hasilnya justru melampaui ekspektasi.
“Awalnya kami ragu karena ini bekas tambang. Tapi sekarang bisa menghasilkan semangka besar-besar dan manis. Semua ditanam tanpa pupuk kimia, hanya bahan organik, jadi aman dan sehat,” ujar Mia, Rabu (29/10).
Mia menjelaskan, lahan yang digunakan untuk penanaman semangka non-biji tersebut mencapai dua hektare, dengan target produksi 40 ton. Hasil panen nantinya akan dipasarkan oleh petani lokal, sementara sebagian lainnya disalurkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan lokal di Tanjungpinang serta menjadi contoh nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi sumber ekonomi baru.
“Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kogabwilhan I dalam mendukung kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau,” pungkasnya. (*)
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam pertemuan bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Rabu (29/10/2025).(Cui/BIRO ADPIM KEPRI)
batampos– Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, dan pariwisata antara Provinsi Kepri dan Tiongkok.
Pertemuan keduanya berlangsung di Ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Rabu (29/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ansar memaparkan sejumlah sektor prioritas investasi di Kepri yang meliputi minyak dan gas bumi, perikanan, pariwisata, dan industri.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa sektor minyak dan gas di Blok Natuna memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi cadangan maupun prospek eksplorasi jangka panjang. Namun, sektor ini membutuhkan dukungan teknologi tinggi dan investasi besar, sehingga ia berharap investor dari Tiongkok dapat berperan aktif dalam pengembangan potensi migas di wilayah tersebut.
“Blok Natuna memiliki sumber daya energi yang melimpah, tetapi untuk memanfaatkannya dibutuhkan teknologi dan investasi besar. Kami berharap ke depan ada kerja sama konkret dengan pihak Tiongkok dalam pengembangan migas ini,” ujar Ansar.
Sedangkan ada sektor perikanan, Kepri memiliki potensi luar biasa sebagai provinsi kepulauan yang 98 persen wilayahnya merupakan lautan. Potensi hasil laut seperti tuna, cakalang, dan kerapu menjadi komoditas unggulan ekspor yang dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi dan transfer teknologi pengolahan hasil laut.
“Kami membuka peluang kerja sama di bidang perikanan tangkap maupun industri hilir perikanan, karena potensi laut Kepri sangat besar dan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir,” kata Ansar.
Gubernur Ansar juga menjelaskan soal adanya kebijakan bebas Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan dari kedua negara yang memberikan manfaat besar dalam memperkuat hubungan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bebas VoA akan mempermudah pergerakan wisatawan antarnegara. Kami melihat potensi wisatawan asal Tiongkok sangat besar dan bisa mendukung sektor pariwisata Kepri, apalagi Kepri dekat dengan hub internasional seperti Singapura dan Johor,” ujar Gubernur.
Di sektor industri, Gubernur Ansar mengapresiasi kontribusi besar investasi Tiongkok di Kepri, salah satunya melalui PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang telah beroperasi di Kabupaten Bintan dan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap investasi Tiongkok terus meningkat di Kepri. Pemerintah daerah telah memberikan berbagai kemudahan, terutama di kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti bebas bea masuk, tax allowance, tax holiday, dan bebas PPnBM,” terang Ansar.
Ia juga menyampaikan keinginan agar Kepri dapat menjalin hubungan sister city dengan kawasan industri di Tiongkok, khususnya Nansha Industrial Zone, sehingga tercipta ekosistem industri besar yang saling menguntungkan.
“Kami ingin Kepri menjadi mitra strategis industri Tiongkok. Apa yang ada di Nansha Industrial Zone bisa kita kembangkan juga di sini agar menjadi sister industry city yang saling terhubung,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ansar menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memperluas kawasan FTZ agar meliputi Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman investor serta mempercepat proses perizinan investasi.
“Untuk wewenang daerah tentu akan kami bantu permudah. Namun jika menyangkut kewenangan pusat, kami siap membantu fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian terkait agar investasi bisa segera terealisasi,” tutup Ansar.
Dorong Peningkatan Kerja Sama Investasi
Kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam pertemuan di Ruang VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF), Rabu (29/10/2025), Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong menyampaikan kunjungannya ke Kepri bertujuan untuk mendorong peningkatan kerja sama investasi antara Tiongkok dan Indonesia.
Peningkatan investasi di Kepulauan Riau dia sebut khususnya di sektor industri, eksplorasi minyak dan gas, infrastruktur, pendidikan, serta pariwisata.
“Kami melihat Kepri memiliki potensi besar, dan kami ingin memperkuat kerja sama investasi,” ujar Wang Lutong.
Dubes Wang juga berencana meninjau kawasan industri di Bintan yang menjadi bagian dari skema Two Countries, Twin Parks (TCTP) — kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan industri yang menghubungkan Bintan Industrial Estate (BIE) di Kepri dengan kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok.
Dubes Wang menyambut positif rencana kebijakan bebas Visa on Arrival antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di Kepri, karena diyakini akan meningkatkan arus wisatawan kedua negara.
Sebelum pandemi COVID-19, jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Kepri menempati posisi tiga besar, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan kembali meningkat seiring pemulihan sektor pariwisata.
“Tiongkok telah lebih dahulu bekerja sama dengan Malaysia melalui kebijakan bebas visa di sejumlah titik, termasuk Bandara Senai Johor Bahru. Kami berharap hal serupa bisa diterapkan antara Indonesia dan Tiongkok melalui Kepri sebagai pintu gerbang utama,” ungkapnya.
Selain itu, Dubes Wang juga menyinggung potensi kerja sama perikanan yang saat ini telah berjalan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan berpotensi diperluas hingga ke Kepri. Untuk sektor migas, ia juga menyatakan minat untuk meninjau langsung Blok Natuna sebagai langkah awal eksplorasi kerja sama ke depan.
“Semua potensi ini, jika dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara, khususnya bagi Kepri yang memiliki potensi luar biasa,” tutur Wang Lutong.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan keinginannya agar Kepri dapat menjalin hubungan sister city dengan kawasan industri di Tiongkok, khususnya Nansha Industrial Zone, sehingga tercipta ekosistem industri besar yang saling menguntungkan.
“Kami ingin Kepri menjadi mitra strategis industri Tiongkok. Apa yang ada di Nansha Industrial Zone bisa kita kembangkan juga di sini agar menjadi sister industry city yang saling terhubung,” ujar Gubernur Ansar.
Ia meyakinkan Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya memperluas kawasan FTZ agar meliputi Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman investor serta mempercepat proses perizinan investasi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata Hasan, serta Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal.
Sementara dari pihak Kedutaan Besar RRT turut mendampingi Counselor Mr. Wu Zhiwei, Second Secretary Wang Hong, Tang Yanyi, dan Mao Na. (*/adv)
Dorong Peningkatan Kerja Sama Investasi