batampos – Kuasa hukum PT Jawa Pos, Daniel Julian Tangkau, menegaskan bahwa status tersangka Nany Widjaja dalam kasus dugaan penggelapan uang perusahaan senilai Rp 89 miliar masih tetap berlaku. Dia membantah kabar yang menyebutkan penyidikan dan status hukum Nany telah gugur.

Menurut dia, pembatalan status tersangka harus ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Tidak perlu ditanggapi serius. Kalau menggugurkan status tersangka, harus ada produk hukum berupa SP3. Kalau tidak ada SP3, statusnya tetap tersangka. Orang hukum seharusnya paham soal ini,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (11/9).

Daniel juga menjelaskan terkait hasil gelar perkara yang digelar pada 15 Juli 2025 di Polda Jatim. Menurutnya, hasil gelar perkara bersifat rekomendasi, bukan keputusan akhir. Penentuan status hukum tetap berada di tangan penyidik.

“Rekomendasinya berkaitan dengan adanya gugatan perdata di tengah proses pidana. Perlu digaris bawahi, gugatan itu diajukan setelah adanya laporan polisi. Artinya, kita tunggu saja putusan perkara perdata. Tinggal selangkah lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel memastikan tidak ada rekomendasi terkait penerbitan SP3. Sebaliknya, penyidik justru nantinya akan memberikan kepastian hukum berdasarkan Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019.

“Kepastian hukum itu juga bisa berupa penetapan tersangka baru atau pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk disidangkan. Jadi jangan menafsirkan secara sempit,” jelasnya.

Atas nama kliennya, Daniel menyampaikan bahwa Jawa Pos tetap menghormati proses hukum yang berjalan. “Jawa Pos percaya Polri adalah institusi yang profesional. Kami hanya berpesan agar Nany Widjaja menyadari posisinya dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani,” pungkasnya.

Nany ditetapkan tersangka karena diduga menggelapkan uang perusahaan senilai Rp 89 miliar. Uang itu merupakan dividen yang semestinya disetorkan kepada Jawa Pos melalui PT Dharma Nyata Press (DNP) atau Tabloid Nyata. Namun, Nany yang menjabat sebagai direktur PT DNP tidak menyetorkannya. (*)

Artikel Kuasa Hukum PT Jawa Pos: Status Nany Widjaja Masih Tersangka pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan curahan hatinya soal gajinya yang saat ini lebih kecil dibandingkan saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengakui, meskipun gajinya kecil. Tetapi kata dia, gengsi dan tanggung jawabnya lebih besar.

“Waktu dilantik jadi Menteri Keuangan, saya tanya Sekjen gaji saya berapa? Sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil,” curhat Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

Meski begitu, Purbaya mengaku bersyukur karena telah dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi bendahara negara. Pasalnya, dengan jabatan baru ini justru ia bisa banyak berkontribusi terhadap negara secara langsung.

Hal itu, kata dia, sangat berbanding terbalik saat menjadi Ketua LPS yang cenderung banyak “nganggurnya”. Bukan tanpa alasan, menurutnya LPS baru bekerja keras saat ada bank besar di tanah air yang mengalami bangkrut.

Sedangkan, kata dia, sepanjang dirinya di sana, belum pernah terjadi perbankan di tanah air yang bangkrut dan perlu mendapat jaminan dari lembaga pimpinannya.

“LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang, kalau bank-bank jatuh baru kita kerja keras. Tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul di LPS 5 tahun, nggak ada bank gede bangkrut, lima tahun ‘nganggur’ saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk dan mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” kata pembawa acara saat membacakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Kabat reshuffle sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Terdapat lima nama menteri terdampak pada reshuffle kabinet di awal masa pemerintahan Prabowo.

Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. (*)

Artikel Purbaya Curhat, Gajinya Jadi Menkeu Lebih Kecil Dibandingkan saat Jabat Ketua DK LPS pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisaris Utama (Komut) PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo disebut telah menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diketahui setelah kakak dari pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Senin (25/9).

Bambang terseret kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (11/9).

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 102/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Bambang menggugat KPK cq pimpinan KPK. Sidang perdana sudah digelar pada Kamis, 4 September lalu. Sidang berikutnya dengan agenda memanggil termohon (KPK) akan dilaksanakan pada Senin, 15 September 2025.

Meski disebut berstatus tersangka, KPK sampai saat ini belum mengumumkan secara resmi status hukum yang menimpa kakak Hary Tanoe tersebut.

Merespons itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menghormati langkah hukum yang ditempuh Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. KPK memastikan akan hadir dalam sidang berikutnya, dengan agenda pemeriksaan pihak termohon.

“KPK menghormati hak hukum Sdr. BRT dalam pengajuan pra-peradilan pada perkara dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” ucap Budi.

“KPK sebagai pihak termohon akan hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada Senin 15 September 2025, di PN Jakarta Selatan tersebut,” sambungnya.

Budi memastikan, proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Meski belum diumumkan secara resmi, ia tak menampik bahwa Bambang telah menyandang status tersangka.

“Kami pastikan bahwa segala tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, termasuk dalam penetapan tersangka, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada aspek formil maupun materiilnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, KPK juga mengingatkan objektifitas hakim PN Jaksel dalam mengadili langkah praperadilan yang diajukan Bambang Tanoesoedibjo.

“Kami juga meyakini komitmen penegakan hukum yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, KPK telah mencegah empat orang, termasuk Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo sejak 12 Agustus 2025 hingga enam bulan ke depan. Selain Bambang Tanoesoedibjo, KPK juga mencegah tiga orang lainnya, yakni Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024, Herry Tho (HT); Direktur Utama (Dirut) DNR Logistics tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

Tindakan larangan bepergian ke luar negeri itu dilakukan agar keempat pihak tersebut tetap berada di Tanah Air. KPK membutuhkan keterangan keempat pihak itu untuk menyelesaikan proses penyidikan.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yang ditetapkan yakni tiga orang dan dua korporasi. KPK menaksir kerugian negara dari kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras mencapai Rp 200 miliar. (*)

Artikel Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos, Bambang Tanoesoedibjo Ajukan Praperadilan pertama kali tampil pada News.