batampos – Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an menyambut baik diluncurkannya situs Review MBG oleh Indonesia Food Security Review (IFSR). Dengan situs ini, maka orang tua siswa dan masyarakat bisa memberikan ulasan atau timbal balik terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ali mengatakan, langkah ini akan meningkatkan partisipasi publik terhadap keberlangsungan MBG. Sehingga, program ini bisa semakin baik ke depan.

“Ya tentu situs review MBG ini bagus dan manfaat, ini bagian dari partisipasi publik untuk mengawal dan menjaga supaya program MBG bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Jadi informasi soal yang positif soal MBG juga perlu muncul, bukan yang negatif saja,” kata Ali, Jumat (3/10).

Ali menuturkan, MBG memiliki cakupan yang sangat besar bagi para siswa. Oleh karena itu, partisipasi publik sangat dibutuhkan agar program bisa berjalan lebih baik.

Dia merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat prevalensi stunting masih 19,8 persen. Human Capital Index (HCI) Indonesia pun hanya 0,54, menandakan anak Indonesia baru akan mencapai 54 persen potensi produktivitasnya saat dewasa.

“Partisipasi publik untuk kesuksesan program MBG ini penting, sebab MBG kan salah satu fungsinya untuk mengurangi stunting di Indonesia. Bayangkan, dampak stunting ini nyata: penurunan IQ, produktivitas rendah, dan ancaman terhadap bonus demografi. Kalau kita goyah dalam program gizi seperti MBG, kita akan rugi besar di masa depan,” jelasnya.

Ali menyakini program MBG akan digarap serius oleh pemerintah. Sebab, program ini merupakan janji politik Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024 dan menjadi strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

“Dalam pengamatan saya, MBG ini bukan sekadar kebijakan teknokratik, melainkan mandat politik dari rakyat. Kalau ada masalah, solusinya harus ditemukan segera agar program tetap berjalan sesuai target dan sesuai yang diharapkan,” tandasnya. (*)

Artikel Pengamat Nilai Partisipasi Publik Bisa Bantu Perbaiki Tata Kelola MBG pertama kali tampil pada News.

batampos – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus ilegal akses dan manipulasi data pada Kamis (2/10).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap seorang hacker yang sempat menggunakan akun media sosial bernama Bjorka dan @bjorkanesiaaa.

Hacker tersebut merupakan seorang pemuda berinisial WFT yang belakangan diketahui tidak lulus SMK.

Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya menyampaikan bahwa Hacker Bjorka ditangkap oleh jajarannya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa, 23 September 2025 lalu.

Meski identitas lengkapnya belum diungkap, polisi menyatakan bahwa hacker tersebut berusia 22 tahun dengan inisial WFT.

”Yang bersangkutan bukan ahli IT (pelaku WFT) orang yang tidak lulus SMK,” terang dia kepada awak media di Jakarta.

Herman menyampaikan bahwa penangkapan hacker Bjorka bermula dari laporan salah satu bank swasta di Indonesia pada Februari lalu.

Dalam laporan itu disampaikan bahwa pelaku menggunakan akun media sosial X @bjorkanesiaaa dan mengklaim telah meretas 4,9 juta database nasabah bank swasta dimaksud.

”Niat daripada pelaku sebenarnya adalah melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut. Atas dasar adanya postingan tersebut, maka kami tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan juga melakukan pengungkapan terhadap pelaku WFT,” terang dia.

Diakui oleh Polda Metro Jaya, penyelidikan yang dilakukan sampai berhasil menangkap hacker Bjorka berlangsung selama beberapa bulan.

Lebih kurang 6 bulan melakukan pendalaman, akhirnya polisi bisa melacak dan menemukan peretas tersebut. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Termasuk alat seperti komputer dan telepon genggam.

”Pelaku ditangkap pada hari Selasa, 23 September yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pendalaman dari pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tersangka, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020,” kata Herman.

Sempat Ganti Nama jadi SkyWave

Bjorka, lanjut polisi, bermain di dark forum. Namun karena pada 5 Februari lalu akun tersebut menjadi sorotan publik, WFT mengganti nama akun menjadi SkyWave.

Setelah itu, dia beraksi dengan mengunggah sampel akses perbankan atau mobile banking salah satu nasabah bank swasta tersebut.

Bahkan yang bersangkutan dengan sengaja mengirim pesan kepada bank swasta itu dengan maksud memeras.

”Dari pengakuan pelaku dan pendalaman, banyak data yang sudah diperoleh. Yaitu ada beberapa data-data perbankan dan juga ada data perusahaan-perusahaan kesehatan, juga ada data-data perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia. yang juga diklaim dan diperoleh oleh pelaku, dimana pelaku juga melakukan jual beli data tersebut melalui akun-akun media sosial lainnya,” imbuh Herman. (*)

Artikel Hacker Bjorka Ditangkap, Ternyata Pemuda 22 Tahun yang Tak Lulus SMK pertama kali tampil pada News.

batampos – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Dengan disahkannya aturan ini, nomenklatur Kementerian BUMN resmi berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Hal itu disahkan oleh Pimpinan DPR RI setelah menerima laporan dari Komisi VI terkait revisi UU BUMN.

“Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna.

“Setuju,” sahut para anggota dewan diiringi ketukan palu tanda pengesahan.

Dalam laporannya, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan bahwa BUMN memiliki peran vital sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola potensi dan sumber daya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, revisi UU BUMN menjadi sangat relevan di tengah tuntutan transformasi.

“BUMN tidak hanya harus menjadi entitas bisnis yang profesional dan menguntungkan, tetapi juga entitas yang transparan dan akuntabel,” ucap Anggia.

Ia berharap BUMN dapat mendukung penuh program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, industrialisasi, serta program strategis nasional lainnya.

Perubahan UU BUMN ini membawa sejumlah substansi penting, antara lain Pembentukan BP BUMN sebagai lembaga baru yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN.

Penegasan kepemilikan saham seri A dwi warna 1 persen oleh negara kepada BP BUMN. Penataan induk holding investasi dan operasional melalui BPI Danantara.

Bahkan, larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Hal ini sebagaimana Putusan MK Nomor 228/PUU-XXIII/2025.

Hingga, penghapusan ketentuan lama soal status anggota direksi, komisaris, dan pengawas BUMN sebagai penyelenggara negara.

“Penataan posisi dewan komisaris pada holding investasi dan holding operasional yang diisi oleh kalangan profesional,” pungkasnya. (*)

Artikel DPR Resmi Sahkan UU BUMN, Kementerian BUMN Berubah jadi Badan Pengaturan pertama kali tampil pada News.