batampos.co.id – Komisi VII DPR RI akan memanggil Sucofindo selaku KSO yang melakukan survei atas proses importasi 65 kontainer mengandung sampah dan terkontaminasi bahan berbahaya beracun (B3).

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dalam kunjungannya ke Batam, Jumat (5/7/2019).

Dari informasi yang didapatnya dalam pertemuan dengan pengusaha yang melakukan importasi ke-65 kontainer ini, Sucofindo diakuinya memegang peranan penting untuk menjelaskan sebab masuknya 11 kontainer plastik bercampur sampah dan 38 kontainer sampah yang terkontaminasi B3 ini.

Komisi VII DPR RI saat melakukan pertemuan dengan Pemprov Kepri, Pemko Batam dan pengusaha di lantai 5 gedung Graha Kepri, Kota Batam, Jumat (5/7/2019). Foto: Bobi/batampos.co.id

“Dari pengusaha, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Sucofindo,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Irawan seusai pertemuan Pemprov Kepri, Pemko Batam dan Pengusaha di lantai 5 gedung Graha Kepri, Batam Centre.

Baca Juga: Sehari, Pengusaha Batam Habiskan 1000 Ton Limbah Plastik

“Hasil survei dari mereka ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan ini yang akan kita tanyakan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Irawan melanjutkan, pihaknya menyayangkan kenapa bahan baku industri memang jelas-jelas sampah akan berdampak buruk terhadap lingkungan, bisa lolos dari pengecekan.

Padahal, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena tim di lapangan sudah dibekali dengan keahlian di bidang tersebut.

Sementara untuk 49 kontainer yang sejatinya harus menjalani proses reekspor, Irawan menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai (BC) Batam agar itu segera dilakukan.

Baca Juga: 38 Kontainer Positif Mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya, KLHK: Reekspor

Demikian juga dengan 16 kontainer yang tidak mengandung sampah dan tidak tercemar B3. Kepada para pengusaha, Irawan juga menekankan agar tidak berkilah, karena hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh BC Batam sudah sesuai dengan ketentuan.

Dan hal tersebut harus diikuti sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 31 tahun 2016.(bbi)