batampos.co.id – Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2019 ini memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Ditemui di halaman kantor Wali Kota Batam, Amsakar menuturkan bahwa anaknya juga tidak diterima di sekolah negeri pada PPDB tahap pertama ini.
Menurutnya hal itu disebabkan tempat tinggalnya berada di luar zonasi sekolah. Sementara sekolah yang dituju anaknya yakni SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 20 Batam.
Saat ini, Amsakar mengaku masih mencari-cari sekolah swasta yang dinilai lebih tepat untuk tempat anaknya, sembari menunggu kemungkinan anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri.
“Saya sedih juga, anak saya tidak masuk,” katanya, Senin (8/7/2019).
“Apa boleh buat, tidak bisa dipaksa, tidak ada perlakuan khusus dalam PPDB ini,” ujarnya lagi.
Amsakar juga mengajak agar para orangtua bisa menyikapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dengan kepala dingin.
Terlebih Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, sudah menjamin calon siswa yang belum tertampung saat ini tetap bisa menimba ilmu di sekolah negeri.
Baca Juga:Â Sisa Kuota untuk Calon Siswa SMA Negeri di Kota Batam Hanya 637 Orang
Lebih jauh, Amsakar juga manyampaikan Pemko Batam terus mendukung upaya penyelesaian persoalan daya tampung di sekolah-sekolah negeri di Kota Batam ini.
Salah satu bentuknya yakni pemanfaatan sementara gedung Pemko Batam yang berlokasi di Kecamatan Batuaji untuk digunakan sebagai ruang belajar bagi siswa.
Terkait dengan hal tersebut, Amsakar mengaku sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri dan masyarakat sekitar.
Baca Juga:Â Setelah Gubernur, Orangtua Calon Siswa Kelilingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri
Sembari menunggu ruang kelas dan rencana sekolah baru dibangun, para siswa yang sudah tertampung tetap bisa menjalani proses belajar mengajar.(bbi)