batampos.co.id – Setidaknya 40 persen wilayah di Kota Batam belum terjangkau layanan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.

Ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging.

”Ini berdasarkan laporan mereka (DLH Batam, red), 40 persen wilayah belum terjangkau pelayanan persampahan, tersebar di berbagai wilayah,” kata Uba saat ditemui di DPRD Batam usai rapat dengar pendapat tentang pembahasan APBD Perubahan 2019, Minggu (21/7/2019).

Anehnya, kata Uba, berdasarkan paparan DLH, tidak akan menambah armada tahun ini. Termasuk bin kontainer yang kini hanya 165 unit, sementara kebutuhan sekitar 330 unit.

Baca Juga: Sampah Tak Diangkut, Warga Tiban Buat Tempat Pembungan Sampah Gantung

Padahal kata dia, kualitas layanan tidak lepas dari kekuatan armada.

”Seharusnya semakin bagus pelayanan, pendapatan juga semakin banyak,” ujarnya.

Ia menghitung, jika armada ditambah 40 persen, potensi retribusi tentu akan bertambah. Setidaknya menjadi Rp 60 miliar.

Salah satu titik tempat pembuangan sampah liar yang ada di Kota Batam. Masyarakat membuang sampah di pinggir jaln dikarenakan di perumahannya tidak mendapatkan layanan pengangutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Foto: dalil Harahap/batampos.co.id

Saat ini hanya ditargetkan Rp 35 miliar pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) murni, bahkan di APBD perubahan diturunkan menjadi Rp 33 miliar.

”Penting DLH mempertajam misi kerjanya untuk meyakinkan penambahan anggaran untuk publik,” jelasnya.

“Sebab, Batam tujuan investasi, sehingga disamping aman, nyaman, harusnya juga bersih,” imbuhnya.

Menurutnya, anggaran penambahan armada dapat dimulai dari alat yang dapat dijangkau dan dapat diadakan bertahap.

Baca Juga: Dapat Rp 1 Juta Dari Sampah

Dia mencontohkan bin kontainer perunitnya Rp 41 juta, sehingga bisa saja pertahun ada pengadaan sekitar 50 unit dengan asumsi anggaran yang terpakai Rp 2 miliar.

”Satu sisi kita mampu adakan sembako murah Rp 8 miliar, dimana saya pikir ini tak terlalu memberikan dampak, karena sifatnya konsumtif,” jelasnya.

“Walau sebenarnya tak masalah, tapi harusnya tentukan skala prioritas. Kuncinya di Bapelitbangda, Pak Wan Darussalam,” papar dia lagi.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, mengatakan, pihaknya bukan tidak mau menambah armada, bahkan pihaknya ingin armada banyak. Namun kata dia, hal itu terkendala anggaran.

”Kita selalu ajukan penambahan armada tiap tahun, cuma anggaran kita terbatas jadi kita optimalkan armada yang ada,” terangnya.

Terkait 40 persen lokasi yang belum terlayani, Herman menyebutkan di antaranya di perumahan baru, kaveling, kampungtua hingga ruli.

”Kalau untuk capaian, per Juni sekitar Rp 16,5 miliar dari target APBD murni Rp 35 miliar,” sebutnya.(iza)